Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Arena Hukum Rechtsidee JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Pembaharuan Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Jurnal Selat Constitutional Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA International Journal of Business, Law, and Education Batulis Civil Law Review IBLAM Law Review Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Jurnal Hukum dan Pembangunan Journal of Law and Legal Reform Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)
Prija Djatmika, Prija
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : jurnal selat

 1 
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Indonesia Arjuno, Bambang; Ruba’i, Masruchin; Djatmika, Prija
Jurnal Selat Vol 4 No 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (824.56 KB)

Abstract

Whistle blower’s corruption case has a significant role in law enforcement, where they are familiarly known as whistle-blower assist law enforcement role in exposing acts of corruption, especially if the person who is the whistle blower participate as suspects. Should the state provide attitude in providing legal protection in such cases that the person providing the information is also awarded in addition to legal protection. In this research using normative legal research will be reviewed in the presence of whistle blower protection laws in order to be opened in a brightly lit cases.  Keywords: Corruption, whistleblowers, Legal Certainty, Fairness   Peniup peluit untuk kasus tindak pidana korupsi mempunyai peranan yang cukup signifikan dalam penegakkan hukum, keberadaan mereka yang akrab disebut sebagai whistle blower membantu peranan penegak hukum dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi khususnya jika orang yang menjadi whistle blower ikut menjadi tersangka. Negara Hendaknya memberikan sikap dalam memberikan perlindungan hukum dalam hal demikian agar orang yang memberikan informasi juga mendapatkan penghargaan selain mendapatkan perlindungan hukum. Dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif akan dikaji keberadaan peniup peluit dalam perlindungan hukum agar dapat dibuka secara terang benderang kasus yang ada. Kata Kunci: Korupsi, Peniup Peluit, Kepastian Hukum, Keadilan
Kedudukan Harta Warisan Anak di Bawah Umur Yang Kedua Orang Tuanya Melangsungkan Perkawinan Campur Indriani, Raden Ine Sri; Djatmika, Prija; Istislam, Istislam
Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (759.683 KB) | DOI: 10.31629/selat.v6i1.811

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta warisan anak yang di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan ganda dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran. Metode yang digunakan adalah penelitian”yuridis normatif, yang dilakukan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum” positif.  Pendekatan” yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual”beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu”yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan landasan untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.  Anak di bawah umur yang memiliki kewarganegaraan  ganda dapat menerima warisan dari orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran, apabila: (a) perkawinan orang tuanya adalah sah dan tercatat; (b) anak belum genap berusia 18 tahun atau menikah; (c) setelah genap 18 tahun atau menikah, yang bersangkutan mengajukan menjadi warga negara Indonesia paling lambat 3 tahun.
Co-Authors Abdul Madjid Abdul Rachmad Budiono Adhyaksa, Fredi Wahyu Putra Ali, Hilmy Faidulloh Bakri, Moch Bambang Arjuno, Bambang Devianti, Dwi Nugrahayu Dhiana Puspitawati Didik Purnomo, Didik Dwi Edi Wibowo Dyanata, Nandu Fachrizal Afandi Heru Cahjono Indriani, Raden Ine Sri Istiqomah , Milda Istislam Istislam, Istislam kawuryan, endang sri Lukman, Dian Arlesti Masruchin Ruba’i, Masruchin Milda Istiqomah Nurini Aprilianda Osman, Noor Dzuhaidah Priesty Yustika Putri, Priesty Yustika Rahman, Wahbi Rahmani Rahmani Rajamanickam, Ramalinggam Rehulina Rehulina, Rehulina robert lengkong weku Sari, Riski Diana Setiawan Noerdajasakti, Setiawan Sudarsono Sugiri, Bambang Sukarmi Sukarmi, Sukarmi Tunggul Ansari Setia Negara Wijayanti, Rizki Wiryanto Wiryanto Yoel, Veronika Yuliati -