Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.761
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Kosmik Hukum jurnal hukum das sollen Jurnal Sosial dan Teknologi Arus Jurnal Sosial dan Humaniora International Journal of Science and Society (IJSOC) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance JIPRO : Journal Of Intellectual Property Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Kajian Hasil Penelitian Hukum Ethics and Law Journal: Business and Notary Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora WLRev
Budi Asri, Dyah Permata
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA MAGELANG Nella Karnela Yunissari; Dyah Permata Budi Asri; R. Murjiyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3025

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola pelaksanaan peran lembaga dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen dan keberhasilan dalam meminimalkan kasus sengketa konsumen di Kota Magelang.Penelitiaan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan terhadap data yang berhubungan dengan masalah penelitian kemudian menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta dan sifat populasi.Hasil penelitian menjelaskan peran dan fungsi lembaga dalam penegakan hukum pada sengketa konsumen di Kota Magelang cenderung tidak aktif sejak tahun 2021. Pelaksanaan peran dan fungsi penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Peran penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan prefentif dan preemtif, yaitu melakukan edukasi kepada konsumen. Memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi bisnis terdapat konsekuensi yang menjadi kewajiban konsumen yang jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan permasalahan hukum. Sedangkan dalam hubungan dengan industri, aktif menjalin komunikasi dalam bentuk pembinaan dan pengawasan aktivitas usaha. Penyelesaian sengketa bagi pihak yang merasa dirugikan, akan diberikan rekomendasi untuk penyelesaian melalui BPSK terdekat yaitu BPSK KotaYogyakarta. Kendala dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Kota Magelang meliputi struktur hukum, yaitu secara kelembagaan BPSK kewenangan anggaran menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki alokasi anggaran secara khusus terkait dengan pembentukan BPSK, sehingga BPSK yang sudah terbentuk tidak dapat menjalankan fungsi organisasi.
Sistem Irigasi Tetes dan Indikasi Geografis Sebagai Upaya Penguatan Potensi Lokal Kopi Robusta Merapi Sleman di Yogyakarta Edy Sriyono; Dyah Permata Budi Asri
Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) Vol 2, No 1 (2022): Desember 2022
Publisher : UniversitasAl Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/psn.v2i1.1617

Abstract

Pengabdian ini dilakukan di Kabupaten Sleman yang memiliki potensi lokal Kopi Robusta Merapi, yang memiliki keunggulan baik dari kualitas maupun ciri khas rasa kopi yang light. Sebagai produk unggulan perlu upaya untuk menjaga dan melindungi produk tersebut sehingga dilakukan program Irigasi Tetes dan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi. Mitra pengabdian adalah Kelompok Tani Tucangkem (Turi, Cangkringan dan Pakem) yang merupakan nama kecamatan.  Adanya permasalahan di bidang pengairan karena jauhnya lokasi sumber air, sehingga menyebabkan terbatasnya alokasi air untuk irigasi perkebunan tersebut, sehingga perlu dicarikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan potensi klaim oleh negara lain untuk produk kopi yang diekspor ke ke luar negeri. Metode pelaksanannya adalah dengan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Irigasi Tetes dan Pendaftaran Indikasi Geografis. Hasil pengabdian adalah tersedia sistem irigasi tetes untuk kebun kopi dengan pemanfaatan air yang optimal dan efisien dengan biaya murah dan cara yang mudah. Selain itu Kopi Robusta Merapi Sleman juga mendapatkan perlindungan hukum dengan didaftarkan sebagai Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hasil Evaluasi irigasi tetes dilakukan setiap 1 bulan sekali dan evaluasi pendaftaran Indikasi Geografis dengan memantau progres pendaftaran.Kata kunci: Irigasi Tetes, Kopi Robusta Merapi, Pengairan, Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum
Pengembangan Potensi Lokal Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Memperkuat Potensi Ekonomi Masyarakat di DI Yogyakarta Asri, Dyah Permata Budi; Sriyono, Edy
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat : MEMAKSIMALKAN POTENSI
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33086/snpm.v3i1.1247

Abstract

Potensi lokal di Yogyakarta cukup berlimpah dan perlu pengelolaan yang serius guna menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun daerah setempat. Salah satu bentuk pengelolaan potensi lokal adalah dengan pendaftaran Indikasi Geografis. Secara hukum, jika untuk produk dan kekayaan alam yang telah terdaftar secara resmi dan dikeluarkan sertifikat Indikasi Geografis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, maka negara akan memberikan perlindungan atas Indikasi Geografis dari pelanggaran dan penyalahgunaan hak. Selama ini perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual hanya sebatas membahas mengenai merek, untuk Indikasi Geografis belum banyak dibahas, sehingga perlu ada pemahaman sekaligus pendampingan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat MPIG.Metode yang dipakai adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi dan pendampingan dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Khusus untuk IG Kopi Robusta Merapi Sleman juga diberikan edukasi dan sosialiasi mengenai irigasi yang efektif dan optimal lahan kopi melalui sistem irigasi tetes untuk keberlangsungkan perkebunan kopi di daerah tersebut karena disebabkan oleh minimnya ketersediaan air. Hasil yang diharapkan adalah terbangunnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah akan arti pentingnya perlindungan IG dan pembuatan 2 buah buku Dokumen Deskripsi IG. Hasil pengabdian adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi pada dua wilayah yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul serta pembuatan buku Dokumen Deskripsi IG. Kesimpulan dalam pengabdian ini adalah masyarakat dan pemerintah daerah telah memahami arti penting IG dan melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi dan Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul.
LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION OF KASONGAN POTTERY CRAFT IN BANTUL, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA AS A LOCAL POTENTIAL REGION Asri, Dyah Permata Budi; Wardhani, Sri Pramudya
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7317

Abstract

Kasongan pottery handicrafts from Bantul, Yogyakarta has the potential to obtain legal protection as a Geographical Indication. This study analyzed the urgency of Kasongan Pottery Crafts to get legal protection as a Geographical Indication of Bantul. The approach using in this research is empirical juridical. Kasongan Village, Bantul Regency, Yogyakarta Special Province became the location of research in this study. Data collection methods are done through library research studies and field studies. The analysis method starts with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Kasongan pottery craft needs legal protection as a Geographical Indication because economically, Kasongan pottery craft has great influence because most of the Kasongan Bantul people are supported by Kasongan pottery, and most of the Kasongan people are pottery craftsmen. Juridically, Kasongan pottery craft has different characteristics from earthenware products from other regions. It also has a good reputation, and its existence is still maintained to date. Therefore, it requires legal protection as a Geographical Indication and can be communally owned by the Kasongan Bantul community
ANALISIS AKUISISI TIKTOK TERHADAP TOKOPEDIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Asri, Dyah Permata Budi; Hidayat, Ranti Maulinda
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3313

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan TikTok sebagai platform e-commerce mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini akan membantu dalam mengevaluasi kepatuhan platform tersebut terhadap peraturan yang berlaku, serta mengkaji regulasi terkait perizinan penyelenggaraan e-commerce dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, Hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan potensi akuisi antara GoTo dan TikTok dalam mempromosikan produk lokal Indonesia, mendukung usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan strategi produksi guna meningkatkan penjualan. Harapannya, kerja sama antara TikTok Shop dan Tokopedia (PT. GoTo)tidak hanya mencakup penjual perorangan, tetapi juga dapat memaksimalkan pemasaran produk penjual di pasar lokal.
Pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul, DI Yogyakarta untuk Menjaga Reputasi Potensi Lokal Daerah Asri, Dyah Permata Budi; Sriyono, Edy; Poerwoko, Ludfie Jatmiko Setyo
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung Vol. 5 (2024): Prosiding SENAM 2024: Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung
Publisher : Ma Chung Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerabah dari Kasongan Kabupaten Bantul Yogyakarta, memiliki reputasi di pasar domestik maupun  internasional, diwariskan turun temurun lebih sari satu abad hingga saat ini. Seni kerajinan Gerabah Kasongan memiliki karakteristik ciri khas yang membedakan, yakni “teknik tempel”, sehingga menjadi produk unggulan daerah, yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Sehingga diperlukan perlindungan produk lokal terhadap potensi  pelanggaran oleh daerah maupun negara lain. Program pengabdian dilakukan melalui pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indikasi Geografis (IG) Gerabah Kasongan sejak tahun 2019 dan pada bulan Maret 2024 Gerabah Kasongan resmi mendapatkan pengakuan negara melalui pemberian sertifikat IG Kasongan Bantul dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Inti Permasalahan adalah bagaimana bentuk perlindungan terhadap Gerabah Kasongan Bantul dan bagaimanakah metode pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan. Metode pemecahannya melalui edukasi terhadap arti pentingnya perlindungan Gerabah Kasongan, pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan pendampingan pendaftaran HKI IG. Hasil temuan saintifik,  bahwa perlindungan Gerabah Kasongan secara resmi akan mencegah pihak-pihak lain tanpa hak memanfaat kerajinan tersebut dan semakin meningkatkan manfaat ekonomi MPIG. Hasil implementasi metode adalah diberikannya perlindungan Gerabah Kasongan dengan sertifikat IG. Simpulan, saat ini produk Gerabah Kasongan Bantul telah resmi dilindungi IG, sehingga hal ini akan mendorong pengajuan IG lainnya  terhadap potensi lokal di Bantul.
Police Discretion in Investigating Document Forgery and False Information Cases in Indonesia Putra, Ichwan Fuad Chaerul; Markoni; Nardiman; Asri, Dyah Permata Budi
International Journal of Science and Society Vol 7 No 1 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i1.1396

Abstract

Discretion is a form of authority granted to law enforcement officers, including police investigators, to make decisions based on specific judgments to ensure the smooth progression of legal processes. The purpose of this study is to analyze the process of investigation, inquiry, and the determination of suspects in cases of document forgery. The theories utilized in this thesis research include the theory of investigation, the theory of law enforcement, and the theory of discretion. This research employs a normative juridical method, a legal research approach used to analyze and evaluate applicable legal norms and their application in practice. The findings indicate that in cases of document forgery, original evidence must be presented to investigators for subsequent seizure as valid evidence in proving the criminal act of document forgery. Photocopy evidence alone, unsupported by other evidence, is deemed inadmissible. In conclusion, the discretion applied in the investigation process and suspect determination is expected to align with legal principles. Excessive or improper use of discretion can lead to abuse of authority, ultimately undermining public trust in law enforcement institutions.
Legal Analysis of Legal Power and Legal Protection in Informed Consent Practices in High-Risk Surgical Procedures in Hospitals Ediyanto; Markoni; Kanthika, I Made; Asri, Dyah Permata Budi
International Journal of Science and Society Vol 7 No 2 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v7i2.1443

Abstract

This research examines the legal force and protective function of informed consent in high-risk surgical procedures, focusing particularly on the latest regulatory framework in Indonesia as stipulated by Law Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, there is a notable absence of specific scholarly examination addressing this issue comprehensively. Although the regulation clearly defines patients’ rights to comprehensive medical information and mandates healthcare providers to deliver it transparently, practical ambiguities remain regarding the extent of informed consent’s binding legal authority and effectiveness in providing legal protection for both patients and medical professionals. Employing a normative juridical approach with descriptive-analytical methods, the study is primarily based on literature review and analysis of relevant Supreme Court decisions. The central objective of this research is to evaluate the legal enforceability and protective role of informed consent within the context of high-risk surgical treatments. The findings reveal that informed consent possesses substantial legal force derived from contractual principles established between patients and healthcare providers, thereby ensuring mutual legal protection during high-risk medical procedures. Informed consent encompasses preventive measures that aimed at averting potential disputes through clear communication, and repressive measures, which offer legal remedies in cases of violation, thus strengthening accountability and legal certainty within healthcare services.
Pendampingan Peningkatan Ekonomi Kreatif Oleh-Oleh Khas Bekasi Bandeng Rorod dalam Upaya Mendukung Potensi Lokal di Bekasi Timur: Assistance in Increasing the Creative Economy of Bekasi Traditional Food Bandeng Rorod in Efforts to Support Local Potential in East Bekasi Asri, Dyah Permata Budi; Sari, Athina Kartika; Saraswati, Henny
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 10 No. 5 (2025): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v10i5.9008

Abstract

Milkfish is one of the mainstays of fishery products for consumption in the Bekasi Regency, especially in Muara Gembong District, Bekasi Regency. In 2021 alone, the production of milkfish in Bekasi Regency reached 11,607 tons per year. With the large production of milkfish, many people have taken the opportunity to open culinary businesses, restaurants, and souvenirs made from milkfish. One of them is the Mpok Omah (Bandeng Rorod) culinary center, which has been running a Bandeng Rorod business since 2011, located at Perumnas 3, Jalan Maluku Raya Blok C1 No.3, East Bekasi. The purpose of this service was to provide solutions from the aspects of production, marketing, and management of Bandeng Rorod partners. The method used was socialization, mentoring, and procurement of machines/tools for production. The programs that have been implemented are in the form of education and socialization of the urgency of IPR protection for MSMEs, Socialization of export strategies for MSMEs, socialization of food security and food labels, procurement of vacuum machines, dough mixers, and stacking steaming pans. With this program, it is hoped that partners will increase the quantity and quality of their products.
Analisis Yuridis terhadap Praperadilan Berdasarkan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Praperadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor: 20/Pid.Pra/2023/Pn.Dps) Sudarmono, Bun Joko; Markoni, Markoni; Widarto, Joko; Asri , Dyah Permata Budi
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.446

Abstract

Praperadilan merupakan mekanisme kontrol untuk menguji legalitas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, serta penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum. Namun, praktik pelaksanaannya sering memunculkan persoalan yuridis ketika hakim melebihi batas kewenangan dengan memasuki substansi perkara. Hal ini tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 20/Pid.Pra/2023/PN.Dps yang menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tidak sah karena dianggap sebagai perkara perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan hakim dalam praperadilan menurut hukum acara pidana Indonesia, serta penerapan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Teori yang melandasi analisis meliputi teori kewenangan hukum, teori keadilan, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan hakim telah menilai substansi perkara sebelum pokok perkara diperiksa, sehingga bertentangan dengan KUHAP dan prinsip pembagian kewenangan. Tindakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai asas keadilan karena menghalangi pembuktian komprehensif di persidangan. Oleh sebab itu, kewenangan hakim dalam praperadilan harus dibatasi hanya pada aspek legalitas prosedural. Reformulasi melalui pembaruan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung diperlukan untuk memperjelas batas kewenangan secara normatif dan praktis.
Co-Authors Alvember, Mario Andhika Ahza Rachmadhani Andhika Ahza Rachmadhani Andhika Justisia Anjalia Rambu Kahi Annisa Fitria Arkaan, Muhammad Naufal Artawijaya, Randy Athina Kartika Sari Baehaqi Ediyanto Edy Sriyono Elawati, Tuti Elifas, Brussel Lorenzo Josua Falentino Theodoris Manasye Davids Falentino Theodoris Manasye Davids Gracelina Jesyca Carmety Nyaman Hidayat, Ranti Maulinda I Made Kanthika Jatmiko, Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko Kadek Nita Erlita Kanaya Adna Maharan Kanaya Adna Maharani Khantika, I Made Kurniawan, Alan Markoni Markoni Markoni Murjiyanto, R. Nardiman, Nardiman Nathalina Sri Ariyanti Nella Karnela Yunissari Putra, Ichwan Fuad Chaerul Putri, Mela Antika Ria Kasanah Ria Kasanah Ruhil Amani Samuel, Alexander Saraswati, Henny Stianawati, Sari Tri Sudarmono, Bun Joko Supolo Supolo Surya Raka Surya Raka Susilawati, Erlina Sutiono, Jemmi Wardhani, Sri Pramudya Wawan Setiawan Wahyu Wicaksono Wihandriati Wihandriati Yoga Pratitis Zai Syahril Nur Zulfikar Judge