Articles
<![CDATA[Perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Yoga Pratitis]]>;
<![CDATA[R Murjiyanto]]>;
<![CDATA[Dyah Permata Budi Asri]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 1 (2020): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (682.687 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v4i1.1232
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta, mengkaji tanggungjawab penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta sebagai pelaku usaha dalam hal terjadi tindakan malpraktik yang menimbulkan kerugian pada konsumen jasa kesehatan, dan mengkaji upaya konsumen jasa kesehatan apabila terjadi tindakan malpraktik oleh penyedia layanan khitan yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Setelah data diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan cara memberikan penjelasan atas data yang diperoleh dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, diarahkan, diartikan, dan diberi penjelasan kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan. Perlindungan hukum konsumen jasa kesehatan pada penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan adanya sejumlah aturan dan perangkat hukum yang melindungi hak-hak konsumen serta dengan pemenuhan sejumlah hak konsumen jasa kesehatan oleh penyedia layanan khitan rumahan. Tanggungjawab penyedia layanan khitan rumahan di Kota Yogyakarta sebagai pelaku usaha dalam hal terjadi tindakan malpraktik yang menimbulkan kerugian pada konsumen jasa kesehatan secara keperdataan dengan memberikan ganti kerugian, secara pidana menerima pemidanaan, dan secara administratif menerima pencabutan ijin praktik.Upaya yang dilakukan konsumen jasa kesehatan apabila terjadi tindakan malpraktik oleh penyedia layanan khitan yang menimbulkan kerugian terhadap kesehatan atau keselamatan jiwanya adalah melalui upaya di luar lembaga peradilan non litigasi dan melalui lembaga peradilan (litigasi) serta meminta bantuan lembaga perlindungan konsumen, seperti LKY, BPSK, dan LO DIY.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BAGI INDUSTRI KREATIF UKM DI KLATEN PADA MASA PENDEMI COVID 19 ]]>
<![CDATA[Supolo Supolo]]>;
<![CDATA[Dyah Permata Budi Asri]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (594.256 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v4i2.1742
<![CDATA[Keberadaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) saat ini telah berkembang dengan sangat cepat, namun kesadaran para pelaku bisnis akan suatu merek masih dikatakan cukup kurang. Terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap merek. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, mengapa perlindungan merek sangat penting bagi usaha kecil dan menengah khususnya di Kota Klaten Jawa Tengah. Kedua, bagaimana peran pemerintah khususnya Kota Klaten dalam rangka memberikan perlindungan hukum merek kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer. Hasil menunjukkan bahwa potensi usaha kecil dan menengah akan terus berkembang, terutama di era pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan banyaknya para karyawan yang di PHK sehingga tidak ada alternatif lain kecuali dengan berwirausaha. Kedua, pemerintah harus melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan hukum merek terhadap para pelaku UKM khususnya di kota Klaten. Perlindungan ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan serta sosialisasi kepada para pelaku mengenai prosedur pendaftaran merek dan pentingnya merek bagi suatu usaha.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TERHADAP PEMANFAATAN KEBUDAYAAN INDONESIA ( STUDI KASUS PEMANFAATAN TENUN ENDEK BALI OLEH RUMAH MODE CHRISTIAN DIOR PARIS) ]]>
<![CDATA[Nathalina Sri Ariyanti]]>;
<![CDATA[Dyah Permata Budi Asri]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (624.3 KB)
|
DOI: 10.37159/jmih.v6i2.2124
<![CDATA[Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat tertentu. Adapun perlindungannya diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana penerapan akses perjanjian pembagian keuntungan (Access Benefit Sharing) terhadap pemanfaatan kebudayaan Tenun Endek Bali oleh Rumah Mode Christian Dior Paris.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan kearifan lokal dan budaya tradisional dalam peraturan hak kekayaan intelektual dan penelitian lapangan. Penelitian hukum normative dilakukan dengan penelitian kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan, baik melalui bahan hukum primer yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden narasumber secara dalam jaringan (daring/online meeting)Dalam studi kasus tenun Endek Bali ini tidak disepakati benefit sharing dalam bentuk dana yang kemanfaatannya dapat dikembalikan kepada masyarakat Bali. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan Christian Dior bukan dalam proses bentuk uang, melainkan transfer of knowledge atau alih ilmu dan wawasan kepada masyarakat Bali terkait cara menenun serta produksi tenun Endek yang dilaksanakan oleh Christian Dior. Sebagai implementasi dari prinsip mutual benefit, pihak Christian Dior juga memberikan kontraprestasi atas penggunaan tenun Endek Bali di koleksinya kepada pihak Pemprov Bali berupa usaha pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah terpilih di Bali yang memproduksi tenun Endek dengan pencantuman label pengakuan pada setiap produk Christian Dior yang menggunakan tenun Endek Bali]]>
<![CDATA[UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA MAGELANG ]]>
<![CDATA[Nella Karnela Yunissari]]>;
<![CDATA[Dyah Permata Budi Asri]]>;
<![CDATA[R. Murjiyanto]]>
<![CDATA[ Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 1 (2023): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Janabadra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37159/jmih.v7i1.3025
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola pelaksanaan peran lembaga dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen dan keberhasilan dalam meminimalkan kasus sengketa konsumen di Kota Magelang.Penelitiaan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan terhadap data yang berhubungan dengan masalah penelitian kemudian menggambarkan secara jelas keadaan senyatanya mengenai fakta dan sifat populasi.Hasil penelitian menjelaskan peran dan fungsi lembaga dalam penegakan hukum pada sengketa konsumen di Kota Magelang cenderung tidak aktif sejak tahun 2021. Pelaksanaan peran dan fungsi penyelesaian sengketa konsumen dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Peran penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan prefentif dan preemtif, yaitu melakukan edukasi kepada konsumen. Memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi bisnis terdapat konsekuensi yang menjadi kewajiban konsumen yang jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan permasalahan hukum. Sedangkan dalam hubungan dengan industri, aktif menjalin komunikasi dalam bentuk pembinaan dan pengawasan aktivitas usaha. Penyelesaian sengketa bagi pihak yang merasa dirugikan, akan diberikan rekomendasi untuk penyelesaian melalui BPSK terdekat yaitu BPSK KotaYogyakarta. Kendala dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Kota Magelang meliputi struktur hukum, yaitu secara kelembagaan BPSK kewenangan anggaran menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum memiliki alokasi anggaran secara khusus terkait dengan pembentukan BPSK, sehingga BPSK yang sudah terbentuk tidak dapat menjalankan fungsi organisasi.]]>
<![CDATA[Sistem Irigasi Tetes dan Indikasi Geografis Sebagai Upaya Penguatan Potensi Lokal Kopi Robusta Merapi Sleman di Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Edy Sriyono]]>;
<![CDATA[Dyah Permata Budi Asri]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat (SENDAMAS) Vol 2, No 1 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[UniversitasAl Azhar Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/psn.v2i1.1617
<![CDATA[Pengabdian ini dilakukan di Kabupaten Sleman yang memiliki potensi lokal Kopi Robusta Merapi, yang memiliki keunggulan baik dari kualitas maupun ciri khas rasa kopi yang light. Sebagai produk unggulan perlu upaya untuk menjaga dan melindungi produk tersebut sehingga dilakukan program Irigasi Tetes dan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi. Mitra pengabdian adalah Kelompok Tani Tucangkem (Turi, Cangkringan dan Pakem) yang merupakan nama kecamatan. Adanya permasalahan di bidang pengairan karena jauhnya lokasi sumber air, sehingga menyebabkan terbatasnya alokasi air untuk irigasi perkebunan tersebut, sehingga perlu dicarikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan potensi klaim oleh negara lain untuk produk kopi yang diekspor ke ke luar negeri. Metode pelaksanannya adalah dengan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Irigasi Tetes dan Pendaftaran Indikasi Geografis. Hasil pengabdian adalah tersedia sistem irigasi tetes untuk kebun kopi dengan pemanfaatan air yang optimal dan efisien dengan biaya murah dan cara yang mudah. Selain itu Kopi Robusta Merapi Sleman juga mendapatkan perlindungan hukum dengan didaftarkan sebagai Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi Sleman kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hasil Evaluasi irigasi tetes dilakukan setiap 1 bulan sekali dan evaluasi pendaftaran Indikasi Geografis dengan memantau progres pendaftaran.Kata kunci: Irigasi Tetes, Kopi Robusta Merapi, Pengairan, Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[Pengembangan Potensi Lokal Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Memperkuat Potensi Ekonomi Masyarakat di DI Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Asri, Dyah Permata Budi]]>;
<![CDATA[Sriyono, Edy]]>
<![CDATA[ PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 3 No. 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat : MEMAKSIMALKAN POTENSI ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33086/snpm.v3i1.1247
<![CDATA[Potensi lokal di Yogyakarta cukup berlimpah dan perlu pengelolaan yang serius guna menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun daerah setempat. Salah satu bentuk pengelolaan potensi lokal adalah dengan pendaftaran Indikasi Geografis. Secara hukum, jika untuk produk dan kekayaan alam yang telah terdaftar secara resmi dan dikeluarkan sertifikat Indikasi Geografis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, maka negara akan memberikan perlindungan atas Indikasi Geografis dari pelanggaran dan penyalahgunaan hak. Selama ini perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual hanya sebatas membahas mengenai merek, untuk Indikasi Geografis belum banyak dibahas, sehingga perlu ada pemahaman sekaligus pendampingan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat MPIG.Metode yang dipakai adalah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi dan pendampingan dalam pendaftaran Indikasi Geografis. Khusus untuk IG Kopi Robusta Merapi Sleman juga diberikan edukasi dan sosialiasi mengenai irigasi yang efektif dan optimal lahan kopi melalui sistem irigasi tetes untuk keberlangsungkan perkebunan kopi di daerah tersebut karena disebabkan oleh minimnya ketersediaan air. Hasil yang diharapkan adalah terbangunnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah akan arti pentingnya perlindungan IG dan pembuatan 2 buah buku Dokumen Deskripsi IG. Hasil pengabdian adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi pada dua wilayah yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul serta pembuatan buku Dokumen Deskripsi IG. Kesimpulan dalam pengabdian ini adalah masyarakat dan pemerintah daerah telah memahami arti penting IG dan melakukan pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Merapi dan Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul.]]>
<![CDATA[LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION OF KASONGAN POTTERY CRAFT IN BANTUL, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA AS A LOCAL POTENTIAL REGION ]]>
<![CDATA[Asri, Dyah Permata Budi]]>;
<![CDATA[Wardhani, Sri Pramudya]]>
<![CDATA[ Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lex Jurnalica ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47007/lj.v20i3.7317
<![CDATA[Kasongan pottery handicrafts from Bantul, Yogyakarta has the potential to obtain legal protection as a Geographical Indication. This study analyzed the urgency of Kasongan Pottery Crafts to get legal protection as a Geographical Indication of Bantul. The approach using in this research is empirical juridical. Kasongan Village, Bantul Regency, Yogyakarta Special Province became the location of research in this study. Data collection methods are done through library research studies and field studies. The analysis method starts with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Kasongan pottery craft needs legal protection as a Geographical Indication because economically, Kasongan pottery craft has great influence because most of the Kasongan Bantul people are supported by Kasongan pottery, and most of the Kasongan people are pottery craftsmen. Juridically, Kasongan pottery craft has different characteristics from earthenware products from other regions. It also has a good reputation, and its existence is still maintained to date. Therefore, it requires legal protection as a Geographical Indication and can be communally owned by the Kasongan Bantul community]]>
<![CDATA[ANALISIS AKUISISI TIKTOK TERHADAP TOKOPEDIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[Asri, Dyah Permata Budi]]>;
<![CDATA[Hidayat, Ranti Maulinda]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 1 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/das-sollen.v10i1.3313
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penggunaan TikTok sebagai platform e-commerce mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini akan membantu dalam mengevaluasi kepatuhan platform tersebut terhadap peraturan yang berlaku, serta mengkaji regulasi terkait perizinan penyelenggaraan e-commerce dalam Peraturan Pemerintah Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, Hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan potensi akuisi antara GoTo dan TikTok dalam mempromosikan produk lokal Indonesia, mendukung usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan strategi produksi guna meningkatkan penjualan. Harapannya, kerja sama antara TikTok Shop dan Tokopedia (PT. GoTo)tidak hanya mencakup penjual perorangan, tetapi juga dapat memaksimalkan pemasaran produk penjual di pasar lokal.]]>
<![CDATA[Pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul, DI Yogyakarta untuk Menjaga Reputasi Potensi Lokal Daerah ]]>
<![CDATA[Asri, Dyah Permata Budi]]>;
<![CDATA[Sriyono, Edy]]>;
<![CDATA[Poerwoko, Ludfie Jatmiko Setyo]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung Vol. 5 (2024): Prosiding SENAM 2024: Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung ]]>
Publisher : <![CDATA[Ma Chung Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Gerabah dari Kasongan Kabupaten Bantul Yogyakarta, memiliki reputasi di pasar domestik maupun internasional, diwariskan turun temurun lebih sari satu abad hingga saat ini. Seni kerajinan Gerabah Kasongan memiliki karakteristik ciri khas yang membedakan, yakni “teknik tempel”, sehingga menjadi produk unggulan daerah, yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Sehingga diperlukan perlindungan produk lokal terhadap potensi pelanggaran oleh daerah maupun negara lain. Program pengabdian dilakukan melalui pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indikasi Geografis (IG) Gerabah Kasongan sejak tahun 2019 dan pada bulan Maret 2024 Gerabah Kasongan resmi mendapatkan pengakuan negara melalui pemberian sertifikat IG Kasongan Bantul dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Inti Permasalahan adalah bagaimana bentuk perlindungan terhadap Gerabah Kasongan Bantul dan bagaimanakah metode pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan. Metode pemecahannya melalui edukasi terhadap arti pentingnya perlindungan Gerabah Kasongan, pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan pendampingan pendaftaran HKI IG. Hasil temuan saintifik, bahwa perlindungan Gerabah Kasongan secara resmi akan mencegah pihak-pihak lain tanpa hak memanfaat kerajinan tersebut dan semakin meningkatkan manfaat ekonomi MPIG. Hasil implementasi metode adalah diberikannya perlindungan Gerabah Kasongan dengan sertifikat IG. Simpulan, saat ini produk Gerabah Kasongan Bantul telah resmi dilindungi IG, sehingga hal ini akan mendorong pengajuan IG lainnya terhadap potensi lokal di Bantul.]]>
<![CDATA[Police Discretion in Investigating Document Forgery and False Information Cases in Indonesia ]]>
<![CDATA[Putra, Ichwan Fuad Chaerul]]>;
<![CDATA[Markoni]]>;
<![CDATA[Nardiman]]>;
<![CDATA[Asri, Dyah Permata Budi]]>
<![CDATA[ International Journal of Science and Society Vol 7 No 1 (2025): International Journal of Science and Society (IJSOC) ]]>
Publisher : <![CDATA[GoAcademica Research & Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54783/ijsoc.v7i1.1396
<![CDATA[Discretion is a form of authority granted to law enforcement officers, including police investigators, to make decisions based on specific judgments to ensure the smooth progression of legal processes. The purpose of this study is to analyze the process of investigation, inquiry, and the determination of suspects in cases of document forgery. The theories utilized in this thesis research include the theory of investigation, the theory of law enforcement, and the theory of discretion. This research employs a normative juridical method, a legal research approach used to analyze and evaluate applicable legal norms and their application in practice. The findings indicate that in cases of document forgery, original evidence must be presented to investigators for subsequent seizure as valid evidence in proving the criminal act of document forgery. Photocopy evidence alone, unsupported by other evidence, is deemed inadmissible. In conclusion, the discretion applied in the investigation process and suspect determination is expected to align with legal principles. Excessive or improper use of discretion can lead to abuse of authority, ultimately undermining public trust in law enforcement institutions.]]>
