Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.686
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Hukum Indonesia Ethics and Law Journal: Business and Notary Journal Of Law Sciences (Legisci) Jatijajar Law Review Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Zulfikar Judge
Universitas Esa Unggul
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 38 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGARUH PANDEMI COVID 19 TERHADAP MARAKNYA KASUS PERCERAIAN DI BERBAGAI PENGADILAN AGAMA Kurniawan, I Gede Hartadi; Judge, Zulfikar; Olivia, Fitria; Suprayogi, Agus; Slamet, Sri Redjeki; Siswanto, Ade Hari; Arianto, Henry
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 7, No 02 (2021): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v7i2.3954

Abstract

Pandemi Covid 19 telah membawa begitu banyak pengaruh bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Semua bermula dari diberlakukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah di Indonesia yang bermuara dengan ditutupnya berbagai jenis usaha yang tidak masuk ke dalam jenis usaha yang diperbolehkan beroperasi selama masa PSBB. Hal yang hampir sama juga terjadi di berbagai penjuru dunia, sehingga sangat berpengaruh baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan perdagangan ekspor dan impor. Kurangnya pemesanan barang hasil industri dari luar negeri ataupun bahan –bahan impor sebagai bahan baku produksi, mengakibatkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja ataupun pengurangan karyawan di berbagai jenis industri, sehingga mengakibatkan problem ekonomi rumah tangga karyawan dari berbagai industri dan pabrik-pabrik, sehingga bermuara ke gugatan perceraian akibat faktor ekonomi keluarga. Dengan  banyaknya kasus perceraian di Indonesia di masa pandemi covid 19, maka secara otomatis berdampak kepada banyaknya duda atau janda baru sebagai akibat hasil dari proses siding perceraian. Oleh karenanya ,tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini supaya dapat menerima masukan dari peserta webinar untuk ditemukan solusi terhadap akibat dari proses perceraian dan  terkait dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang seharusnya perlu di revisi kembali di beberapa pasalnya, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam berbagai agama yang diakui di Indonesia, dan secara khusus tentang ketentuan mengenai perkawinan di dalam  ajaran Agama Islam.Adapun metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan metode seminar secara daring atau dinamakan Webinar Kata kunci : perceraian, pandemi, perkawinan
NEW NORMAL PADA INDUSTRI PERBANKAN DI TENGAH PANDEMIK COVID-19 Kurniawan, I Gede Hartadi; Judge, Zulfikar; Olivia, Fitria
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 6, No 4 (2020): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v6i4.3561

Abstract

Large-scale Social Restrictions (PSBB) that have been imposed in several regions of Indonesia have passed several times of extension from one period to the next. In the DKI Jakarta area, on June 5, 2020 passed the third period and entered the fourth period PSBB or also called the transition PSBB period or if it was likened to another term, the "New Normal" period. The period of a region can be said to have entered the term "New Normal" if the level of spread of the Covid-19 pandemic has entered a declining trend. The number of open unemployment is 3.5 million to 8.5 million people throughout 2020. "This means that the unemployment rate has the potential to rise from the current 5.2 percent to 5.3 percent to between 7.7 percent on a moderate scale and 10, 3 percent on a weight scale The significantly increased unemployment rate is highly correlated with the closure of various types of factories and businesses in line with the various rules in the PSBB regulations.Pandemic Covid-19 inevitably changes the habits that have been carried out by the hotel industry for example that is, we will not see breakfast facilities with buffets and various other facilities that may be a distance when using a swimming pool or fitness center.In the absence of breakfast services, there will automatically be potential for reducing the need for food raw material providers or decide to cooperate with a catering company as a provider of facilities n morning. It is also not possible for the banking industry to wait too long for debtor installments to return to their normal payment situation. In addition, the massive termination of employment is avoided as far as possible with the aim of reviving Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with a "New Normal" situation or a new normalcy adjusted to the health protocol Covid-19. Keywords : Large-scale Social Restrictions (PSBB), Covid-19, bank
PELAYANAN PUBLIK ATAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU Judge, Zulfikar
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 5, No 4 (2019): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v5i4.2798

Abstract

AbstractThe state is obliged to serve every citizen and population to fulfill their basic rights and needs within the framework of public services which are mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Building public trust in public services performed by public service providers is an activity that must be carried out in line with expectations and demands of all citizens and residents about improving public services. In an effort to reinforce the rights and obligations of every citizen and population as well as the realization of state and corporate responsibilities in the administration of public services, legal norms are needed that provide clear regulation. Efforts to improve the quality and guarantee the provision of public services in accordance with the general principles of good governance and corporations and to provide protection for every citizen and population from abuse of authority in the administration of public services, required legal arrangements that support it. As one of the most important aspects of public service for the community is population administration services, where people from birth to the end of life require population data. For example, a birth certificate is not only important for the child's status but also as an aspect of the child's legality to obtain inheritance; marriage certificate as an aspect of legality for children born from the marriage above and other deeds. It all starts with the population data contained in the National Identity Card and Family Card of each citizen. Thus the description above, as the theme of Legal Education about Public Services on Population Administration. The output that will be generated in this activity is in the form of reports on the results of community service accompanied by P2M articles which will be published in the journal Abdimas Community Service. In this article the steps in the implementation of these activities will be summarized, so that the method can be implemented in another place with the same problem conditions. Keywords: Public services, administration, population AbstrakNegara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban  setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya. Sebagai salah satu aspek pelayanan publik yang sanagat penting bagi masyarakat adalah pelayanan administrasi kependudukan, dimana manusia sejak lahir sampai dengan akhir kehidupan diperlukan adanya data kependudukan. Sebagai contoh, akta kelahiran tidak hanya penting bagi status anak namun juga sebagai aspek legalitas anak untuk memperoleh kewarisan; akta perkawinan sebagai aspek legalitas bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut diatas serta akta-kata lainnya. Semua berawal dari data kependudukan yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga masing-masing warga Negara. Demikianlah uraian tersebut diatas, sebagai thema Penyuluhan Hukum tentang Pelayanan Publik atas Administrasi Kependudukan. Luaran yangb akan dihasilkan dalam kegiatan ini adalah berupa laporan hasil pengabdian masyarakat disertai artikel P2M yang akan diterbitkan dalam jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas. Dalam artikel tersebut akan di simpulkan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga metode tersebut dapat di implementasikan di tempat yang lain dengan kondisi permasalahan yang sama. Kata kunci : Pelayanan publik, administrasi, kependudukan
Perlindungan Hukum Dalam Kontrak Kerjasama Industri Ritel Antara Distributor dan Agen Distributor (Studi Kasus : Perjanjian Kontrak Antara PT. A dan CV. B) Michael Tjoandra; Zulfikar Judge
JATIJAJAR LAW REVIEW Vol 2, No 2 (2023): JATIJAJAR LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Gombong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26753/jlr.v2i2.1157

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak kerjasama industri ritel antara produsen dan agen distributor. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Kajian pustaka ini menggunakan berbagai data sekunder seperti bahan hukum primer. Hasil kajian menemukan bahwa mekanisme kontrak kerjasama industri ritel antara produsen dan agen distributor dituangkan dan ditandatangani bersama dalam Perjanjian Keagenan Nomor: JKT/MICPG/128/2016, dibuat di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2016. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan oleh kontrak kerja sama industri ritel antara produsen dan agen distributor berdasarkan Perjanjian Keagenan. Sebagai bentuk perlindungan hukum, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dimana dalam putusan tersebut tergugat harus mengembalikan pinjaman modal usaha kepada penggugat sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan segera. Adanya putusan tersebut menggambarkan bahwa terdakwa tidak mendapat perlindungan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa tidak wanprestasi.
SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DARI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH DASAR INKLUSI Azis, Rizka Amelia; Triningsih, Anna; Subiyanto, Achmad Edi; Ernawati, Ernawati; Taher, Irmanjaya; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Feriza, Gousta; Kurniawan, I Gede Hartadi; Nurhayani, Nurhayani; Widiatno, Men Wih; Juanda, Juanda
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 05 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i05.7939

Abstract

AbstractBullying in schools is a serious issue with negative impacts, particularly for children with special needs who are often targeted because of their differences. Legal protection for children with special needs in inclusive elementary schools, where students of various abilities learn together, is crucial. The goal of this socialization is to raise public awareness about the importance of legal protection for children with special needs and to develop effective plans to prevent and address bullying in inclusive elementary schools. This socialization involves teachers, school staff, parents, and the community, enhancing participants' understanding of the laws and policies that protect children from bullying. It aims to help participants gain a deeper comprehension of the legal rights of children with special needs and the importance of creating a safe school environment. The socialization underscores the significance of fostering a friendly and tolerant school culture and highlights the critical roles played by all stakeholders in creating a safe and supportive environment for children with special needs. Keywords : Legal protection, special need children, bullying. AbstrakPerundungan di sekolah adalah masalah yang serius dan berdampak negatif, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang sering dieksploitasi karena perbedaan mereka. Perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus dalam sekolah dasar inklusi, di mana siswa dengan berbagai kemampuan belajar bersama, sangat penting. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus, serta ingin membuat rencana yang efektif untuk mencegah dan menangani perundungan di sekolah dasar inklusi. Sosialisasi yang melibatkan guru, karyawan sekolah, orang tua, dan masyarakat meningkatkan pemahaman peserta tentang undang-undang dan kebijakan yang melindungi anak-anak dari perundungan. Untuk menunjukkan kepada peserta  agar lebih memahami hak-hak hukum anak berkebutuhan khusus dan pentingnya membangun lingkungan sekolah yang aman. Sosialisasi ini menekankan betapa pentingnya budaya sekolah yang ramah dan toleran, serta peran penting yang dimainkan oleh semua pihak dalam membuat lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak berkebutuhan khusus. Kata Kunci : Perlindungan hukum, anak berkebutuhan khusus, perundungan.
PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS ESA UNGGUL Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Subiyanto, Achmad Edi; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Ernawati, Ernawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Menwih, Menwih; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 10, No 03 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v10i3.7350

Abstract

AbstractNot all people have access to good legal protection, especially underprivileged people. The law feels sharp downwards but blunt upwards. Therefore, LKBH Esa Unggul collaborates with the Faculty of Law, Esa Unggul University to provide Community Service in the form of counseling and socialization of LKBH Esa Unggul activities with the aim of many communities around the campus benefiting from the existence of LKBH Esa Unggul. The implementation of Community Service carried out by LKBH Esa Unggul University is carried out locally using the counseling method. Esa Unggul University LKBH in collaboration with the Esa Unggul University Faculty of Law invited the community around the Esa Unggul University campus and also the Esa Unggul University Academic Community. After this outreach activity, the community around the campus and related stakeholders understood the role and function of the Esa Unggul University Legal Aid and Consultation Institute. Keywords: Community, duties and functions, Legal Assistance and Consultation Institute AbstrakTidak semua masyarakat mendapatkan akses perlindungan hukum yang baik, khususnya masyarakat kurang mampu. Hukum terasa tajam kebawah namun tumpul keatas. Oleh karena itu LKBH Esa Unggul bekerajasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan dan sosialisasi kegiatan LKBH Esa Unggul dengan tujuan banyak masyarakat sekitar kampus mendapatkan manfaat dari adanya LKBH Esa Unggul. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh LKBH Universitas Esa Unggul dilakukan di lingkup lokal dengan metode penyuluhan. LKBH Universitas Esa Unggul yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul mengundang masyarakat di sekitar kampus Universitas Esa Unggul dan juga Civitas Akademi Universitas Esa Unggul. Setelah kegiatan penyuluhan ini masyarakat di sekitar kampus, para stakeholders terkait memahami tentang peran dan fungsi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul. Kata kunci: Masyarakat, tugas dan fungsi, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
INDIKASI PERJANJIAN NOMINEE SEBAGAI BENTUK PENYELUNDUPAN HUKUM PERJANJIAN DITINJAU DARI KEABSAHAN DAN KEKUATAN MENGIKATNYA Slamet, Sri Redjeki; Judge, Zulfikar; Arianto, Henry
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7254

Abstract

Praktik pinjam meminjam nama (Nominee) oleh orang  asing agar dapat  memiliki hak atas tanah di Indonesia  atau pinjam nama  untuk kepemilikan saham  dalam penanaman modal, di mana  pinjam  nama ini  (Nominee) adalah untuk mensiasati  pembatasan kepemilikan bagai warga negara. Untuk itu penilitian ini bertujuan untuk  dapat memperoleh jawaban atas permasalahan, apakah perjanjian Nominee  dalam sistem hukum perjanjian  diidentifikasikan sebagai penyelundupan hukum  dan bagaimana  keabsahan dan kekuatan mengikat  perjanjian  Nominee  tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundanga-undangan dan pendekatan konsep perjanjian  Nominee.  Penelitian menggunakan alat  pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder  yang  bersumber dari sumber hukum primer, sekunder dan tersier terkait perjanjian  Nominee,  di mana data  penelitian dianalisa secara kualitatif.  Hasil penelitian  adalah bahwa perjanjian  Nominee    diidentifikasikan  sebagai penyelundupan hukum  perjanjian karena  bukan merupakan perjanjian  yang  sebenarnya (simulasi), di mana  perjanjian  ini  merupakan penyimpangan dari maksud  tujuan menimbulkan akibat hukum yang  berkaitan dengan kepemilikan yang  dilarang oleh peraturan perundangan  dan perjanjian  Nominee  tidak  sah karena memenuhi syarat kausa/sebab yang  halal yang  mengakibatkan perjanjian  Nominee  tidak mempunyai kekuatan mengikat.
KEDUDUKAN PERJANJIAN SEWA DALAM UPAYA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Judge, Zulfikar; Kurniawan, I Gede Hartadi; Muliawan, Anatomi; Simanjuntak, Adolf
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7950

Abstract

AbstractThe high public interest in owning a place to live in the form of an apartment is an opportunity that can be seen by apartment developers, so this makes apartment development organizers continue to compete to try to attract consumer interest by offering more complete facilities and with sufficient promotional prices. tempting. However, sometimes developers are negligent in carrying out their obligations. This research discusses the obligations that are not carried out by the apartment developer, namely PT Multi Karya Utama Abadi, where the rental agreement deed states that the construction of the Bandung Tecnoplex Living Apartment will be completed in 2019. It turns out that the process of building the Bandung Tecnoplex Living Apartment has not been completed in 2022. Efforts in order to obtain justice, it turns out that it must be stopped due to the rejection of the PKPU Application by the Commercial Court with the consideration that the PKPU Petitioner cannot yet be said to be a creditor and proof is still required whether the delay in handing over the units is an act of default or an unlawful act. The problem that will be discussed in this research is what is the position of the rental agreement in seeking to postpone debt payment obligations? The research carried out is normative legal research with a legislative approach and is descriptive in nature. The conclusion is that the Rental Agreement that has been mutually agreed upon between PT MKUA and the consumer is a binding rental agreement and provides legal consequences in the event that one of the parties does not carry out the contents of the agreement. PT MKUA's failure to carry out its obligations as agreed is an act of default. Therefore, the rental agreement can be used as the basis for a PKPU application Keywords: Rental agreement, bankruptcy application, debt payment AbstrakTingginya minat masyarakat untuk memiliki tempat tinggal dalam bentuk apartemen merupakan suatu peluang yang dapat dilihat oleh para pengembang apartemen, sehingga hal ini menjadikan pihak penyelenggara pembangunan apartemen terus bersaing untuk berusaha menarik minat para konsumen dengan cara menawarkan fasilitas yang lebih lengkap serta dengan harga promosi yang cukup menggiurkan. Namun adakalanya pengembang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini membahas kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pengembang apartemen yaitu PT Multi Karya Utama Abadi dimana dalam akta perjanjian sewanya menyatakan bahwa pembangunan Apartemen Bandung Tecnoplex Living akan selesai dilakukan pada tahun 2019, ternyata proses pembangunan Apartemen Bandung Tecnoplex Living belum selesai juga di tahun 2022. Upaya untuk mendapatkan keadilan ternyata harus terhenti sehubungan dengan ditolaknya Permohonan PKPU oleh Pengadilan Niaga dengan pertimbangan bahwa Pemohon PKPU belum dapat dikatakan sebagai kreditor dan masih harus dibutuhkan pembuktian apakah keterlambatan penyerahan unit merupakan perbuatan wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum. Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan perjanjian sewa dalam upaya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang? Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekataan perundang undangan dan bersifat deskriptif. Adapun kesimpulannya adalah bahwa Perjanjian Sewa yang telah disepakati bersama antara PT MKUA dan konsumen merupakan perjanjian sewa yang mengikat dan memberikan konsekuensi hukum dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian. Kelalaian PT MKUA dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan merupakan suatu tindakan wanprestasi. Oleh karena itu perjanjian sewa persebut dapat dijadikan dasar dalam permohonan PKPU Kata Kunci :   Perjanjian sewa, permohonan pailit, pembayaran utang
Principles for Settlement of Manufacturing Business Contract Disputes Iswantoro; I Made Kanthika; Markoni; Zulfikar Judge
International Journal of Science and Society Vol 5 No 5 (2023): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v5i5.945

Abstract

Manufacturing business contract is agreements that are unique in the procurement of goods and services. Execution of these business contracts often encounters obstacles because there are errors in interpreting contract clauses that can lead to a settlement. After a dispute occurs, what efforts can be made by the parties in resolving disturbances that occur in the procurement of goods, and what is the settlement process if there is a discrepancy in the delivery of goods that are in accordance with the contract but are claimed not to meet the technical specifications stated in the business contract? The purpose of this research is to analyze the manufacturing business contract between Gagah Lambang Perkasa (GLP) and PT Corin Teknik Solusi (CTS). This study used a normative juridical method by reviewing and examining the contents of the agreement. The results show that CTS's failure to interpret the contents of the contract occurred because of the inaccuracy of the technical data on the ordered goods provided by GLP. The efforts made by GLP and CTS to resolve the disputes were by negotiation that prioritized good faith to reach a mutually beneficial agreement. The dispute resolution was achieved with CTS's willingness to accept GLP's claims. GLP provides compensation in the form of additional time, cost, and new orders for CTS so that the agreement can be implemented properly and business relations still run well. The conclusion obtained from this research is that the principle of resolving disputes in invoice business contracts is a mutual benefit (win-win solution) so that the business contract can be continued and not hamper the production process.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERMASALAHAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA TAMANSARI KABUPATEN BOGOR Widiatno, Men Wih; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Bertha, Anna; Saragih, Horadin; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Rahmadani, Adhining Prabawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Citra, Lana Fadila; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki; Azis, Riska Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Wardhani, Sri Pramudya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8723

Abstract

AbtractLand is an important aspect in people's lives, but there are still many village people who do not know information about the land administration process. Similarly, the community in Tamansari Village, Bogor District, has expressed concerns over the lack of advocacy regarding their land rights. For this reason, legal counseling on problems and prevention of land ownership disputes in Tamansari Village, Bogor District, is essential. This counseling aims to enhance the community’s understanding of their rights to land, the correct procedures for managing land certificates, and the legal avenues available for resolving disputes over land ownership. This community service initiative focuses on providing legal counseling and socialization, centered on the theme of addressing and preventing land ownership conflicts within the Tamansari Village community, Bogor Regency, West Java. Through this initiative, legal counseling serves not only as a preventive measure but also as a tool to empower the community to manage their land assets more wisely and sustainably.. Keywords: problems and prevention,  land ownership disputes, land rights AbsrakPertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui informasi mengenai proses administrasi pertanahan. Sama halnya dengan masyarakat desa Tamansari kabupaten Bogor yang merasakan kurangnya advokasi mengenai pertanahan di wilayah mereka. Untuk itu, penyuluhan hukum tentang pertanahan di desa  Tamansari kabupaten Bogor menjadi sangat penting. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah, prosedur yang benar dalam pengurusan sertifikat, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah secara hukum. kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi dengan mengangkat tema permasalahan dan pencegahan sengketa kepemilikan tanah pada masyarakat desa Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Melalui kegiatan penyuluhan ini, penyuluhan hukum ini tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola aset tanah mereka secara bijak dan berkelanjutan. Kata Kunci : permasalahan dan pencegahan, sengketa kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah
Co-Authors Achmad Edi Subiyanto Ade Hari Siswanto Ade Irawan Afif, Ahmad Sururi Agus Suprayogi Alfiana, Rita Amran, Yuko Anatomi Muliawan Anna Triningsih Annisa Fitria Ari Wibowo Atikah Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Aziz, Rizka Amelia Bertha, Anna Budi Asri, Dyah Permata Budi Lestari Budiman Budiman Citra, Lana Fadila Citra, Lanna Fadilla Darman, Melani Deni Hermawan Elawati, Tuti Ernawati Ernawati Feriza, Gousta Fitria Olivia Hartadi, I Gede Helvis, Helvis Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan I Made Kanthika Imelda, Fransiska Irdanuraprida Idris Irmanjaya Thaher Iswantoro Juanda Juanda Kantikha, I Made Lahea, Fernando Mahandry , Prigel Ma'mur Markoni Markoni Markoni Menwih, Menwih Michael Tjoandra Mutowali, Zen Nazah, Farida Nurun Nurhayani nurhayani Olivya, Olivya Pandiangan, Murni Ardina Pangaribuan, Rudy Alexander Pardamean Harahap Permatasuri, Intan Purba, Maria Elisabet Putri, Mela Antika Rahmadani, Adhining Prabawati Rukmana, Dian Saido, Rochmat Simanjuntak, Adolf Siti Amalia Sri Redjeki Slamet Sri Widyawati Suprajogi, Agus Sutiono, Jemmi Veithzal Rivai Zainal Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Wdarto, Joko Widiatno, Men Wih Wiraguna, Sidi Ahyar Yustika, Luthy