Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Indonesian Research Journal on Education jle
Wardhani, Sri Pramudya
Faculty Of Law, Universitas Esa Unggul University, Jakarta
Religion Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATION OF KASONGAN POTTERY CRAFT IN BANTUL, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA AS A LOCAL POTENTIAL REGION Asri, Dyah Permata Budi; Wardhani, Sri Pramudya
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7317

Abstract

Kasongan pottery handicrafts from Bantul, Yogyakarta has the potential to obtain legal protection as a Geographical Indication. This study analyzed the urgency of Kasongan Pottery Crafts to get legal protection as a Geographical Indication of Bantul. The approach using in this research is empirical juridical. Kasongan Village, Bantul Regency, Yogyakarta Special Province became the location of research in this study. Data collection methods are done through library research studies and field studies. The analysis method starts with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Kasongan pottery craft needs legal protection as a Geographical Indication because economically, Kasongan pottery craft has great influence because most of the Kasongan Bantul people are supported by Kasongan pottery, and most of the Kasongan people are pottery craftsmen. Juridically, Kasongan pottery craft has different characteristics from earthenware products from other regions. It also has a good reputation, and its existence is still maintained to date. Therefore, it requires legal protection as a Geographical Indication and can be communally owned by the Kasongan Bantul community
PENGARUH GERAKAN BOIKOT DIVESTASI SANKSI TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG WARALABA DAN HAK ASASI MANUSIA Wardhani, Sri Pramudya
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7925

Abstract

AbstrakDengan tidak berhentinya perang antara Israel dengan Palestina menyebabkan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan perekonomian didalam negeri maupun diluar negeri. Hal tersebut dikarenakan adanya seruan untuk memboikot berbagai produk Israel yang di gaungkan di beberapa banyak negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut memboikot produk Israel. Seruan untuk memboikot produk Israel diberitakan melalui media online yang sedang marak saat ini. Penelitian ini mengkaji pengaruh dari boikot produk pro israel bahkan sampai list produk pro israel bertebaran di media online dengan fatwa MUI yang baru-baru ini diterbitkan mengharamkan produk yang pro terhadap israel. Gerakan Boikot Divestasi Sanksi (BDS) adalah sebuah gerakan internasional yang dipimpin oleh kelompok-kelompok pro-Palestina yang bertujuan untuk menekan Israel agar menghormati hak-hak asasi manusia rakyat Palestina. Gerakan boikot produk produk pro Israel ini menyebabkan menurunnya profit bagi sejumlah perusahaan terkait dan cukup berdampak negatif bagi pekerja Indonesia tersebut dapat mencakup berbagai aspek, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Jika gerakan boikot berhasil, produk-produk pro-Israel mungkin akan mengalami penurunan penjualan di Indonesia dan juga nasib dari para pekerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan yang pro terhadap Israel mendapatkan dampak negatif seperti resiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Kata Kunci: Boikot, Fatwa MUI, Dampak AbstractThe non-stopping of the war between Israel and Palestine has had a very broad impact on economic development both domestically and abroad. This is because there are calls to boycott various Israeli products which have been echoed in several countries. Indonesia is one of the countries that has joined in boycotting Israeli products. Calls to boycott Israeli products are currently being reported through online media. This research examines the impact of the boycott of pro-Israeli products, even to the point where lists of pro-Israeli products are scattered in online media with the recently issued MUI fatwa prohibiting products that are pro-Israeli. The Boycott Divestment of Sanctions (BDS) movement is an international movement led by pro-Palestinian groups that aims to pressure Israel to respect the human rights of the Palestinian people. This movement to boycott pro-Israel products has resulted in decreased profits for a number of related companies and has had quite a negative impact on Indonesian workers, covering various aspects, both economically, politically and socially. If the boycott movement is successful, pro- Israel products may experience a decline in sales in Indonesia and also the fate of workers or employees who work in companies that are pro-Israel will experience negative impacts such as the risk of mass layoffs. Keywords: Boycott, MUI Fatwa, Impact
Sosialisasi Peningkatan Peran Lembaga Amil Zakat PYI Dalam Jaminan Kesejahteraan Anak Yatim Sari, Athina Kartika; Wardhani, Sri Pramudya; Rahmahani, Adhining Prabawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i2.8543

Abstract

Indonesia termasuk negara dengan jumlah anak yatim piatu cukup besar. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2019, terdapat 106.406 anak tinggal di 4.864 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan terdaftar di seluruh Indonesia. Dalam memberikan jaminan perlindungan hak anak yatim, diperlukan sejumlah program jaminan sosial. Strategi berkenaan pengembangan sistem jaminan sosial yang terdapat dalam pemberian KIP kepada anak yatim piatu di seluruh Indonesia merupakan salah satu upaya pemerataan untuk mengatasi kesenjangan di masyarakat. Peran lain yang dibutuhkan dalam perlindungan hak anak yatim adalah peningkatan peran panti asuhan/rumah yatim. Panti asuhan/rumah yatim berperan dalam melindungi dan membimbing anak-anak yang mengalami berbagai permasalahan sosial. Perguruan Tinggi dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat. Kegiatan ini dapat diberikan dengan memberikan edukasi terhadap pengurus dan anak Panti Yatim Indonesia (PYI), salah satu di cabang Duta Harapan Bekasi Utara. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan adanya peningkatan dalam pemahaman pengurus dan anak binaan PYI mengenai peraturan-peraturan yang memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim di PYI Duta Harapan.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERMASALAHAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA TAMANSARI KABUPATEN BOGOR Widiatno, Men Wih; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Bertha, Anna; Saragih, Horadin; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Rahmadani, Adhining Prabawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Citra, Lana Fadila; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki; Azis, Riska Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Wardhani, Sri Pramudya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8723

Abstract

AbtractLand is an important aspect in people's lives, but there are still many village people who do not know information about the land administration process. Similarly, the community in Tamansari Village, Bogor District, has expressed concerns over the lack of advocacy regarding their land rights. For this reason, legal counseling on problems and prevention of land ownership disputes in Tamansari Village, Bogor District, is essential. This counseling aims to enhance the community’s understanding of their rights to land, the correct procedures for managing land certificates, and the legal avenues available for resolving disputes over land ownership. This community service initiative focuses on providing legal counseling and socialization, centered on the theme of addressing and preventing land ownership conflicts within the Tamansari Village community, Bogor Regency, West Java. Through this initiative, legal counseling serves not only as a preventive measure but also as a tool to empower the community to manage their land assets more wisely and sustainably.. Keywords: problems and prevention,  land ownership disputes, land rights AbsrakPertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui informasi mengenai proses administrasi pertanahan. Sama halnya dengan masyarakat desa Tamansari kabupaten Bogor yang merasakan kurangnya advokasi mengenai pertanahan di wilayah mereka. Untuk itu, penyuluhan hukum tentang pertanahan di desa  Tamansari kabupaten Bogor menjadi sangat penting. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah, prosedur yang benar dalam pengurusan sertifikat, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah secara hukum. kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi dengan mengangkat tema permasalahan dan pencegahan sengketa kepemilikan tanah pada masyarakat desa Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Melalui kegiatan penyuluhan ini, penyuluhan hukum ini tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola aset tanah mereka secara bijak dan berkelanjutan. Kata Kunci : permasalahan dan pencegahan, sengketa kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah
Kebocoran Data Pribadi pada Aplikasi Pinjaman Online Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Havivah, Indah; Wardhani, Sri Pramudya
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 5 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i5.3333

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemunculan berbagai layanan keuangan berbasis aplikasi, termasuk pinjaman online yang semakin diminati masyarakat karena prosesnya cepat dan mudah. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan serius terkait pelanggaran dan kebocoran data pribadi yang berpotensi merugikan pengguna baik secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu Bagaimana pelaksanaan kewajiban perlindungan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online menurut Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022? dan Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kebocoran data pribadi dalam praktik pinjaman online? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kewajiban penyelenggara pinjaman online dalam melindungi data pribadi telah diatur secara jelas dalam UU No. 27 Tahun 2022 termasuk prinsip transparansi, persetujuan, keamanan sistem, dan penunjukan petugas perlindungan data implementasinya masih jauh dari ideal. Banyak pelanggaran terjadi seperti pengumpulan data berlebihan, penyalahgunaan akses, dan kelalaian menjaga keamanan sistem. Di sisi lain, korban sebenarnya memiliki hak hukum yang dijamin oleh undang-undang, seperti hak atas informasi, hak untuk menyampaikan keberatan, dan hak untuk menuntut ganti rugi. Namun, akses terhadap perlindungan ini masih terbatas akibat lemahnya pengawasan, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum dan kolaborasi aktif semua pihak untuk menjamin keadilan dan perlindungan nyata bagi pengguna.
Analysis of Child Custody Following Divorce Caused by Apostasy Under Positive Law and Islamic Legal Frameworks (Case Study: Case No. 1189/Pdt.G/2023/PA.Tnk) Antonio, Brian; Wardhani, Sri Pramudya
Journal of Law and Economics Vol. 4 No. 2 (2025): NOVEMBER
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/jle.v4i2.328

Abstract

This study examines the Tangerang Religious Court's ruling in case number 1189/Pdt.G/2023/PA.Tnk, focusing on child custody disputes arising from apostasy within marital dissolution. The research investigates how Islamic civil law operates within Indonesia's judicial framework, particularly when religious conversion becomes a determining factor in custody arrangements. Employing a normative juridical approach alongside descriptive analytical methods, the investigation draws primary data from court rulings, trial documentation, and judicial reasoning articulated by the panel of judges. Secondary sources encompass statutory regulations, Islamic jurisprudence literature, scholarly journals, and pertinent reference materials. The theoretical foundation rests on Classical Islamic Law principles articulated by Imam Syafi'i, which address the legal implications of apostasy on marital bonds and parental rights, complemented by legal interpretation frameworks developed by Dr. Yahya Harahap, SH., MH., regarding procedural justice in religious courts. The research reveals tensions between protecting children's religious upbringing and applying established custody principles that typically favor maternal care for young children. Findings demonstrate how judges navigate between statutory law, Islamic jurisprudence, and the best interests of the child when apostasy disrupts conventional custody determinations.
Analysis of Unregistered Child Marriage Practices Through the Lens of Social Norms and Economic Pressures (Case Study in Sukaresmi Village) Riska, Riska; Wardhani , Sri Pramudya
Journal of Law and Economics Vol. 4 No. 2 (2025): NOVEMBER
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/jle.v4i2.326

Abstract

Child marriage is a social phenomenon that remains quite high in Sukaresmi Village, influenced by various social and economic norms. This phenomenon occurs without official registration in accordance with the provisions of Indonesia's Marriage Law, particularly concerning the minimum age requirement of 19 years. This practice is often carried out as a community effort to address social and economic issues, especially among middle-class families and those with relatively low education levels. Economic factors serve as the primary driving force, where families with unstable and limited income choose to marry off their underage children to alleviate economic burdens and simultaneously reinforce poverty rates. On the other hand, social and cultural norms that still uphold traditional values and customary influences strengthen the perception that marriage is a matter of honor and morality in society, leading the community to accept this practice despite its legal prohibition. The existence of this unregistered marriage practice is also accompanied by a lack of legal education and literacy, as well as limited access to information and services from the government. As a result, children who marry secretly often experience school dropouts, are completely dependent on their partners, and are vulnerable to legal and social problems in the future. Therefore, strategic efforts are needed to improve legal, economic, and social norm education to reduce underage marriage practices and protect children's rights.
Analisis Yuridis Kontradiksi Perlindungan Konsumen dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Aplikasi Shopee Terhadap Pertanggungjawaban Hukumnya Otaviola, Elda; Wardhani, Sri Pramudya
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.63474

Abstract

The development of digital technology has created electronic trading platforms such as Shopee, which now dominates the e-commerce market in Indonesia with 53.22% of users. However, this has also raised legal issues related to consumer protection in online transactions. This study aims to analyze Shopee's non-compliance as a platform provider with its legal obligations under the Consumer Protection Law (UUPK) No. 8 of 1999 in guaranteeing consumer rights. In addition, this study also seeks to formulate Shopee's legal responsibility to ensure that consumers' rights to compensation and damages are fulfilled. The method used is normative juridical with a case study approach. The analysis is conducted on laws and regulations, particularly UUPK No. 8 of 1999 and Article 1367 of the Civil Code, as well as literature related to consumer protection and the theory of vicarious liability from Philipus M. Hadjon. The data was obtained through a literature study covering primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as analysis of real cases from Media Konsumen Indonesia (Indonesian Consumer Media) that show a systematic pattern of responsibility avoidance by the platform. The research findings reveal that Shopee is not in compliance with the UUPK. This is evident from the lack of supervision of sellers, complicated and opaque refund procedures, and an internal dispute resolution system that tends to be unfair. These conditions violate Article 4 paragraph 8, Article 7, Article 8, and Article 19 of the UUPK. The contradiction between economic interests based on transaction commissions and consumer protection responsibilities causes platforms to tend to evade responsibility, even though they have full control over their operational systems. This study recommends the application of the principle of vicarious liability, based on Article 1367 of the Civil Code, with tiered sanctions. In addition, it is recommended to strengthen seller verification, establish a guarantee fund system, an independent dispute resolution mechanism, and proactive supervision. These steps are expected to balance digital economic innovation with effective consumer protection.
IMPLEMENTASI ASAS KECERMATAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Rahmahani, Adhining; Wardhani, Sri Pramudya
Lex Jurnalica Vol 23, No 1 (2026): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v23i1.10843

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to determine whether a Prosecutor who incorrectly drafts an indictment violates the Prosecutor's Code of Ethics and to examine the implementation of the principle of accuracy a component of the General Principles of Good Administration (AUPB) by Prosecutors in Indonesian law enforcement to achieve Good Governance. The research method used a normative legal research approach with secondary data relevant to the related issues and utilized additional data in the form of guided free interviews with Prosecutors. The results of the study showed that errors in drafting an indictment (specifically the lack of synchrony between criminal events and charges) fell under the criteria of violating core ethical values, namely integrity, professionalism, and wisdom. This meant that the Prosecutor did not uphold the principles of a constitutional state. Furthermore, the actions of the Prosecutor as a state administrator who erred in drafting the indictment did not implement the unwritten norm of the principle of accuracy, which is part of the General Principles of Good Administration (AUPB). In conclusion, a Prosecutor who drafts an incorrect indictment violates the code of ethics regarding core values such as integrity, professionalism, and wisdom, and fails to implement the principle of accuracy required for good governance. Keywords: Rule of Law, Principle of Accuracy, Good Governance. AbstrakTujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Jaksa yang salah menyusun surat dakwaan melenggar atau tidak dari sisi kode etik Kejaksaan dan implementasi asas kecermatan yang merupakan AUPB   oleh Jaksa dalam penegakan hukum di Indonesia guna mewujudkan Good Governance. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yurudis normatif dengan menggunakan data sekunder yang releban dengan permasalahan yang terkait  dan  menggunakan data tambahan berupa wawancara bebas terpimpin dengan Jaksa. Hasil penelitian bahwa dalam kesalahan membuat surat dakwaan (tidak sinkron peristiwa pidana  dengan tuntutan) oleh Jaksa maka masuk kriteria pelanggaran kode etik nilai keutamaan yakni integritas, profesionalitas dan kebijaksanaan yang berarti Jaksa tidak menjalankan prinsip negara hukum. Selain itu tindakan Jaksa selaku administrator negara yang salah dalam menyusun surat dakwaan tidak mengimplementasikan norma tidak tertulis yakni asas kecermatan yang merupakan salah satu Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB) guna mewujudkan good governance. Jaksa yang membuat surat dakwaan telah melanggar kode etik berupa nilai keutamaan seperti integrtas, profesionalitas dan kebijaksanaan serta tidak menjalankan asas kecermatan.Kata kunci : Negara Hukum, Asas Kecermatan, Good Governance
Introduction to Intellectual Property Rights Protection for Beginner Entrepreneurs in Secondary Education Environments Darman, Melani; Wardhani, Sri Pramudya; Rahmahani, Adhining Prabawati; Idris, Irda Nuraprida; Ahmad, Ahluddin Saiful
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 6 Issue 1, March 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v6i1.3515

Abstract

Introduction: The development of the business world is no longer solely the domain of adults but is also beginning to be introduced to young people. Several businesses are being started by young people under the age of twenty. This is a very encouraging development and deserves support from all relevant parties. Furthermore, several high schools have begun adding entrepreneurship courses to their curriculum. However, the curriculum certainly does not provide legal knowledge regarding the business world. This leaves a gap that must be filled immediately to prepare aspiring young entrepreneurs to run their businesses. An introduction to the law in starting a business begins with an introduction to intellectual property protection, particularly trademarks and copyrights. These two legal protections are directly related to the business world, both small and large.Purposes of The Devotion: The purpose of this devotion is to provide students with initial knowledge about intellectual property rights and the importance of such protection in the business world.Method of The Devotion: The method used is a presentation of the material followed by a question-and-answer session to provide in-depth understanding. Students are also given pre- and post-tests to gauge their understanding before and after the presentation.Results Main Findings of the Devotion: The results of this community service implementation showed that students were very enthusiastic about listening to the presentation, as indicated by the diverse questions they asked about intellectual property protection. Furthermore, there was an increase in student understanding after being given the presentation on the material.
Co-Authors Ade Hari Siswanto Ahmad, Ahluddin Saiful Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih Antonio, Brian Athina Kartika Sari Azis, Riska Amelia Bertha, Anna Budi Asri, Dyah Permata Citra, Lana Fadila Darman, Melani Feriza, Gousta Fitria Olivia Havivah, Indah Henry Arianto Hikmawati, Elok Horadin Saragih I Gede Hartadi Kurniawan Idris, Irda Nuraprida Irmanjaya Thaher Nazah, Farida Nurun Nurhayani nurhayani Otaviola, Elda Rahmadani, Adhining Prabawati Rahmahani, Adhining Rahmahani, Adhining Prabawati Riska Riska Sri Redjeki Slamet Suprajogi, Agus Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Zulfikar Judge