Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Model corporate social responsibility dalam penanganan komunikasi krisis selama pandemi covid-19 di Indonesia Budi Sulistiyo Nugroho; Abdul Samad Arief; Firdaus Yuni Dharta; Kadek Suryani; Setyo Utomo
Jurnal Komunikasi Profesional Vol. 6 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.132 KB)

Abstract

Problems or challenges that arise during the implementation of the Corporate Social Responsibility program that have been determined require company management assistance to resolve and place the company in a positive position. A list of noteworthy Corporate Social Responsibility issues includes issues that are frequently discussed, and the media can be used to help explain Corporate Social Responsibility programs to all stakeholders. This study aims to determine the Corporate Social Responsibility model in handling critical communication during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The method used in this study is a literature review. The unit of analysis in this study is a journal article that has been obtained by researchers through Google Scholar during the 2022 period. The conclusion of this study is that the Corporate Social Responsibility model in handling critical communication during the Covid-19 pandemic in Indonesia uses a partnering model with other parties.
Peningkatan Literasi Hukum dan Literasi Digital Masyarakat Desa dalam Pencegahan Sengketa Melalui Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Yuko Fitrian; Agus Setiawan
Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2: Desember (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ajpkm.v5i2.537

Abstract

Permasalahan pertanahan masih menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi masyarakat pedesaan di Indonesia, khususnya terkait dengan sengketa tanah, tumpang tindih hak, serta praktik mafia tanah yang semakin kompleks. Rendahnya literasi hukum pertanahan dan terbatasnya pemanfaatan layanan digital pertanahan menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat desa melalui sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku sebagai instrumen preventif dalam pencegahan sengketa pertanahan. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan partisipatif, serta pendampingan langsung penggunaan aplikasi dalam satu kali kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya validasi data kepemilikan tanah serta meningkatnya kemampuan peserta dalam mengakses dan menggunakan layanan pertanahan digital secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat perlindungan hak atas tanah di tingkat desa.
Urgensi Pendidikan Pengawasan Pemilu Demi Mewujudkan Pemilu Jujur, Adil Serta Berintergritas di Kota Pontianak: The Urgency of Election Supervision Education to Realize Honest, Fair and Integrated Elections in Pontianak City Adhytia Nugraha; Setyo Utomo; Aleksander Sebayang; Sri Ayu Septinawati; Resmaya Agnesia Mutiara Sirait
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i1.4479

Abstract

Pemilu menjadi keniscayaan di negara dengan Sistem Demokrasi. Penyelenggaraan Pemilihan umum sendiri didasarkan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, sangat jelas bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat dan Badan Pengawas Pemilu Daerah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mutlak untuk menjalankan fungsi pengawasan pemilu yang demokratis. Pemilu demokratis juga membutuhkan peran aktif dari kalangan Masyarakat. Pemilu yang berkualitas, transparan, dan adil merupakan landasan utama bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat sangatlah berperan penting dalam memastikan proses pemilu yang berintegritas dan mengedepankan asas luber jurdil dan berintegritas. Artikel ini membahas pentingnya pendidikan pengawasan pemilu dan implikasinya dalam mewujudkan asas luber jurdil serta integritas pemilu. Abstract: Elections are a necessity in countries with a democratic system. The implementation of general elections itself is based on article 22E of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 concerning the holding of general elections, it is very clear that the Central Election Supervisory Board (Bawaslu) and the Regional Election Supervisory Agency are not the only parties who are absolutely responsible for carrying out the function of democratic election supervision. Democratic elections also require an active role from among the community. Quality, transparent, and fair elections are the main foundation for the survival of a healthy democracy. To achieve this, election supervision education for the public plays an important role in ensuring an election process with integrity and prioritizing the principles of luber jurdil and integrity. This article discusses the importance of election supervision education and its implications in realizing the principle of luber jurdil and election integrity.
Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak : Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022: Criminal Penalties for Child Sexual Crimes: Analysis of Law Number 12 of 2022 Setyo Utomo; Sri Ayu Septinawati; Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie; Weni Sentia Marsalena
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6458

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak panjang pada korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak sebagai kelompok rentan. Artikel ini menganalisis penerapan pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan UU TPKS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS memberikan sanksi berat bagi pelaku, termasuk pidana tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Kesimpulan menegaskan pentingnya penegakan hukum yang efektif untuk menciptakan efek jera sekaligus melindungi hak anak sebagai generasi penerus bangsa.