Claim Missing Document
Check
Articles

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN YANG MERUPAKAN KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL Selsa Dannya Fitria; Junifer Dame Panjaitan
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 1 (2024): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i1.742

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang merupakan korban kejahatan seksual merupakan sebuah isu yang memiliki dampak yang luas dan serius dalam masyarakat. Kejahatan seksual dapat melibatkan berbagai tindakan yang merugikan fisik, emosional, dan psikologis korban, yang seringkali adalah anak-anak dan perempuan. Jenis metode penelitian dalam penulisan ini ialah kualitatif dengan jenis dokumen. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya bukan didasarkan pada angka statistic atau perhitungan lainnya. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu terkait perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang merupakan korban kejahatan seksual. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum dapat berperan dalam melindungi korban kejahatan seksual. Kejahatan seksual dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan kemajuan teknologi. Dampak dari perubahan ini memengaruhi motif, intensitas, dan metode pelaksanaan kejahatan seksual dalam masyarakat.
Perlindungan Hukum bagi Perempuan yang Nikah Tidak Tercatat dan Kedudukan Anak Luar Nikah Siti Aminah; Junifer Dame Panjaitan
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Blantika: Multidisciplinary Journal
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i2.85

Abstract

Perlindungan Hukum bagi Perempuan yang Nikah Tidak Tercatat dan Kedudukan Anak Luar Nikah
Perlindungan Hukum Kepada Anak Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual Agfany Trisnawati; Junifer Dame Panjaitan
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Blantika: Multidisciplinary Journal
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i2.93

Abstract

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak kerap terjadi di masyarakat dan tidak jarang berdampak pada psikologis dan perkembangan anak tersebut. Bagaimana tindak pidana dan sanksi pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bagaimana efektifitas penerapan daripada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak serta dengan diberlakukannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan perlindungan hukum kepada anak. Mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur diatur dalam KUHP pasal 285, 286 dan 287 ayat (1) serta di dalam UU Perlindungan Anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan efektifitas pengaturan dalam penegakannya harus lebih dipertegas agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan terhadap korban anak, penerapan pasal-pasal tersebut telah memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap korban.
TINDAKAN PENGANIAYAAN ANAK ANAK DI BAWAH UMUR Indra Aisyah; Junifer Dame Panjaitan
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 2 (2024): Blantika: Multidisciplinary Journal
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i2.97

Abstract

Penganiayaan anak di bawah umur merupakan masalah serius yang merugikan kesejahteraan dan perkembangan generasi mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi penganiayaan anak, dampaknya terhadap korban, dan upaya-upaya pencegahan yang dapat diimplementasikan. Melalui pendekatan kajian literatur, kami menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penganiayaan anak di bawah umur. Ditemukan bahwa faktor risiko seperti ketidaksetaraan sosial, gangguan mental, dan lingkungan keluarga yang disfungsional dapat menjadi pemicu penganiayaan. Dampaknya mencakup masalah kesehatan mental, rendahnya prestasi akademis, dan gangguan perilaku. Kami juga mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian yang menyoroti pentingnya memahami konteks budaya dan faktor sosio-ekonomi dalam dinamika penganiayaan anak. Metode penelitian yang bersifat partisipatif dan inklusif diperlukan untuk menggali pandangan anak-anak dan memberikan mereka ruang untuk berbicara. Penelitian ini mengusulkan pendekatan pencegahan yang holistik, mencakup edukasi masyarakat, pelatihan bagi para pendidik, dan peran aktif pemerintah dalam menyediakan layanan dukungan bagi korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan pada peran partisipatif anak-anak dalam pengembangan solusi, serta penekanan pada pemahaman kontekstual dan budaya dalam upaya pencegahan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemahaman kita tentang kompleksitas penganiayaan anak di bawah umur dan memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif serta program pencegahan yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama berperan aktif dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak demi masa depan yang lebih baik.
Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis UU No. 35/2014 tentang Perubahan UU No. 23/2002 Perlindungan Anak Indra Aisyah; Junifer Dame Panjaitan
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 3 (2024): Blantika: Multidisciplinary Journal
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v2i3.100

Abstract

Penelitian ini mengungkap bahwa kekerasan fisik dan mental terhadap anak oleh orang tua masih sering terjadi, menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan anak sebagai generasi penerus bangsa. Diperlukan perlindungan hak anak korban kekerasan, khususnya hak pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial. Fokus penelitian adalah menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasinya menghadapi kendala seperti penegakan hukum dan akses terbatas ke layanan kesehatan dan rehabilitasi psikologis. Diperlukan upaya peningkatan efektivitas perlindungan hukum, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, akses layanan kesehatan mental, dan perkuatan kerja sama lembaga terkait. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Dugaan Pelanggaran Disiplin Terbanyak Akibat Kurangnya Komunikasi Dokter dan Pasien Mikael Purba; Fredy Penmaley; Junifer Dame Panjaitan
Jurnal Global Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v1i5.55

Abstract

Kurangnya komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien yang menjadi penyebab banyaknya pengaduan dugaan pelanggaran disiplin oleh dokter dan dokter gigi. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) telah menangani 127 pengaduan kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan dokter atau dokter gigi, dan sekitar 80 persen disebabkan kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien. MKDKI hanya menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin yang diajukan, dan dapat menjatuhkan sanksi disiplin sesuai derajat kesalahannya. Abstrak ini memberikan gambaran tentang pentingnya komunikasi yang baik antara dokter dan pasien dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan yang berkualitas.
The Position of Diversion Against Victims of Child Sexual Abuse Zulfikar Kamarmir; Junifer Dame Panjaitan
International Journal of Social Research Vol. 2 No. 1 (2024): Insight : International Journal of Social Research
Publisher : Worldwide Research Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/insight.v2i1.12

Abstract

The application of diversity by law enforcement officials is based on the authority of law enforcement officials called discretion or child discretion as the potential of the state in the context of the survival and glory of the nation, is how the government's commitment in making children superior. priority in the formation of juvenile judges and courts as the last bastion in the process of resolving children who face the law in Court. Police and communities must synergize and develop common perceptions of diversion and restorative justice. Parents must participate in providing protection to children by fulfilling children's rights, protecting children's interests and further increasing supervision of children's environments and playgrounds.
Legal Protection of Children as Victims of Sexual Exploitation Ina Nur Fadhilah; Junifer Dame Panjaitan
International Journal of Social Research Vol. 2 No. 1 (2024): Insight : International Journal of Social Research
Publisher : Worldwide Research Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/insight.v2i1.16

Abstract

The government has accommodated children's rights in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights which is an umbrella act for all forms of human rights protection in Indonesia, including children's rights. Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) in girls where girls are easily persuaded, is sold at a high selling value. Consumers assume that girls are cleaner from venereal diseases and not too many suffer from them. Children who are victims of CSEC are entitled to legal protection from law enforcement, the government and the state to ensure that children's rights remain unfulfilled. Normatively, the rights of CSEC victims are adequately protected by Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Articles 4-20). In this case, the protection of children's rights has acquired a stronger legal basis, because in more detail the rights and obligations of the child's executors have been regulated in such a way, including their criminal provisions. Children of CSEC victims receive special protection through Article 59 and Article 64 paragraph (3) of Law No. 23/2002. In addition to Article 5 of Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims
Analyst Types of Malpractice In Health Law Syahdan Alim Usemahu; Junifer Dame Panjaitan
International Journal of Social Research Vol. 2 No. 3 (2024): Insight : International Journal of Social Research
Publisher : Worldwide Research Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/insight.v2i3.30

Abstract

Malpractice refers to medical practices that do not comply with the applicable laws and ethical codes. It can also refer to negligence, errors, or a doctor's inability to solve a patient's problem in such a way that the patient is dissatisfied with the outcome. Patients suffer as a result of healthcare workers' neglect of necessary procedures when they lack knowledge of health-related topics. This occurs when medical practices are performed on patients who become victims, but medicine is based on procedures or how doctors perform actions. Whether malpractice occurs or not is not judged by its adverse consequences. The definition of malpractice under current law is unclear. However, the concept of malpractice can be found in Article 11 paragraph 1 letter b, Law No. 6 of 1963 concerning healthcare personnel, which has been repealed and replaced by Law No. 23 of 1992 which regulates healthcare.