Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Pembaharuan Hukum Jurnal Cahaya Mandalika Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Action Research Literate (ARL) IBLAM Law Review COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal Transformation of Mandalika Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Blantika : Multidisciplinary Journal International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Delegasi Jurnal Global Ilmiah Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Media Akademik (JMA) Insight : International Journal of social research Jurnal Ar Ro'is Mandalika (Armada) Media Hukum Indonesia (MHI) Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Restorasi: Hukum dan Politik
Junifer Dame Panjaitan
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 59 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 59 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT -, Badariah; Panjaitan, Junifer Dame
Hukum Responsif Vol 15 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/responsif.v15i1.8902

Abstract

Rumah sakit merupakan instansi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Dalam operasional rumah sakit ada dampak negative yang perlu diperhatikan yakni limbah medis yang ditakutkan akan mencemari lingkungan dan penyebab wabah penyakit, hal ini karena di dalam rumah sakit terdapat limbah yang tidak memungkiri dapat mengandung jasad renik seperti virus dan bakteri. Sehingga, tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengkaji tanggung jawab rumah sakit terhadap pengelolaan limbah medis dalam upaya pencegahan penyakit dengan studi yang dilaksanakan di RS Idaman Banjar Baru. Metode yang diterapkan ialah observasi dan studi literatur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pada pengelolaan limbah medis di RS Idaman Banjar Baru telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 tahun 2015 sehingga proses pengelolaan limbah dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTIK DI BIDANG MEDIS Joey Nicolas Lawalata; Arnoldus Thomas L Djogo; Junifer Dame Panjaitan
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i1.2566

Abstract

Mediasi penal merupakan salah satu sarana dalam penyelesaian perkara alternatif di dalam perkara pidana. Malpraktik medis dikatakan sebagai salah satu tindak pidana di bidang kedokteran. Pengaturan penyelesaian perkara malpraktik medis di dalam perkara pidana belum diatur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bentuk penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran dengan menggunakan mediasi penal, serta untuk mengetahui formulasi untuk masa yang akan datang melalui mediasi penal sebagai penyelesaian perkara alternatif malpraktik di bidang kedokteran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. (Yuridis normatif ) Penelitian ini terdapat norma kosong dalam penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran. Serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan analisis menunjukan bahwa bentuk mediasi penal bisa dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, dan di tahap pemeriksaan sidang perkara di pengadilan. Pada tahap-tahap tersebut dilalui dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Formulasi untuk masa yang akan datang melalui mediasi penal yaitu dibutuhkan rumusan asas dan tujuan yang hendak digapai dalam prosedur pada mediasi penal.
KASUS BAYI 2 BULAN TEWAS SETELAH IMUNISASI DI PUSKESMAS KEBON BAWANG JAKARTA UTARA Velisa; Mega Nur Syafitri; Junifer Dame Panjaitan
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v5i1.2616

Abstract

Abstrack :This research aims to realize the importance of immunization in children, including Protecting children from serious diseases: Immunization helps prevent serious infectious diseases, such as measles, rubella, polio, and many others which can have a negative impact on children's health, Prevent the spread of disease, Prevent complications serious, Keeping children healthy, It is important to follow the vaccination schedule recommended by local health authorities, such as pediatricians or national health agencies, to ensure children receive optimal protection through immunization Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menyadari pentingnya imunisasi pada anak, termasuk Melindungi anak dari penyakit serius: Imunisasi membantu mencegah penyakit-penyakit infeksi serius, seperti campak, rubella, polio, dan banyak lainnya yang dapat berdampak buruk pada kesehatan anak, Mencegah penyebaran penyakit, Mencegah komplikasi serius, Menjaga anak tetap sehat, Penting untuk mengikuti jadwal vaksinasi yang direkomendasikan oleh otoritas kesehatan setempat, seperti dokter anak atau lembaga kesehatan nasional, untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan yang optimal melalui imunisasi.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Hak Asasi Manusia P, P Advent Christian S; Panjaitan, Junifer Dame
Action Research Literate Vol. 9 No. 7 (2025): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v9i7.2998

Abstract

Kajian terhadap kebijakan hukum pidana sering kali lebih menitikberatkan pada upaya represif terhadap pelaku kejahatan, sementara posisi korban cenderung terabaikan dalam proses penegakan hukum. Dalam perihal HAM, korban memiliki kepastian untuk mendapatkan perlindungan, keadilan, serta pemulihan yang layak atas penderitaan yang dialaminya. Jurnal dibentuk dalam rangka menganalisis serta mengevaluasi tindakan hukum berdasarkan hukum pidana Indonesia kepada korban tindak pidana, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrumen hukum nasional serta internasional lainnya yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui sudut pandang perundang-undangan (statute approach) serta menggunakan sudut pandang konseptual (conceptual approach), serta dianalisis berdasarkan deskriptif-analitis. Hasil riset menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai hak korban, seperti hak menerima restitusi, remunerasi, dan pemulihan, namun implementasinya masih lemah dan belum sepenuhnya berperspektif korban. Ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban mengindikasikan adanya kekosongan normatif dan lemahnya kebijakan kriminal yang responsif terhadap korban. Lebih lanjut, penegakan hak-hak korban selalu menemui banyak kesulitan, termasuk terbatasnya akses terhadap keadilan, ketidaktahuan korban terhadap hak-haknya, serta minimnya mekanisme yang berpihak kepada korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana nasional yang berlandaskan dasar dan pedoman HAM dan keadilan restoratif, yang secara aktif mengintegrasikan perlindungan dan pemberdayaan korban ke dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana. Reformasi ini mencakup penyusunan regulasi khusus tentang perlindungan korban, penguatan institusi pendukung, serta peningkatan kesadaran aparat penegak hukum akan pentingnya perspektif korban dalam penanganan perkara pidana. Dengan pendekatan tersebut, hukum pidana Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi instrumen represif terhadap pelaku, tetapi juga menjadi alat perlindungan dan pemulihan bagi korban dalam kerangka keadilan yang menyeluruh.
THE URGENCE OF REGULATION OF THE CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE AGAINST CHILDREN OF SEXUAL VIOLENCE REGULATION OF THE KAPOLRI NUMBER 10 OF 2009 OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Panjaitan, Junifer Dame; Safa'at, Rachmad; Endrawati, Lucky; Sulistio, Faizin
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.123

Abstract

Today's child crime has grown rapidly and is heavily influenced by technological developments. Various kinds of child crimes are problematic with the law so that the swift advancement of information technology presently holds a beneficial influence on society by easily obtaining the information needed and has a negative impact because there is a lot of misleading information circulating and websites, pornographic sites. So that children who are just about to grow up or teenagers will feel curious and will most likely take actions beyond reason. So legal action is needed to safeguard minors from the impact of the conventional judicial proceedings granted to offenders of such offenses, thereby allowing the criminal justice system to prosecute the culprits of sexual assault, it is necessary to do a better alternative justice for children. However, it must be balanced for the victims as well, so that the alternative referred to as "diversion" or what is referred to as restorative justice does not feel shielded.
Forced Marriage in the Bride-Napping Case in Sumba-East Nusa Tenggara Linked with Positive Law in Indonesia Panjaitan, Junifer Dame; Safa’at, Rachmad; Endrawati, Lucky; Sulistio, Faizin
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 3 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.3.3220

Abstract

This study was aimed at revealing the customary and legal issues that were applied in the practice of bride-napping in Sumba, East Nusa Tenggara (NTT). The practice of bride-napping does not give women the freedom to choose their life partner and is a violation of the law that could be punished according to article 328 of the Criminal Code (KUHP). This was field research where the researcher conducted direct interviews with the informants and elaborated the data with the related literature. The method used was normative legal research with a literature study approach. The focus of this study was on the ambiguity of the implementation of laws and regulations on the practice of bride-napping. Indonesia has issued Law of the Republic of Indonesia (UU RI) No.1 of 1974 concerning Marriage which regulates the rights and obligations of each person in marriage. Finally, the result of this study was the practice of bride-napping has deviated from its origins resulting in the violations of human rights.Keywords: forced marriage; bride-napping; Marriage Law
Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bekasi dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kota Bekasi Octaviani, Elizabeth; Dame Panjaitan , Junifer
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1081

Abstract

Penelitian ini membahas peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Bekasi dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi. Kekerasan terhadap anak semakin meningkat di Indonesia, dan kepolisian menjadi garda terdepan dalam menanganinya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga tegaknya hukum, mendukung upaya perlindungan, dan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak serta memberikan pelayanan perlindungan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik purposive sampling untuk memilih informan, dan teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi memainkan peran penting dalam penanganan kekerasan terhadap anak dengan memberikan pelayanan khusus dan perlindungan bagi korban, penyelidikan dan tindak pidana, serta melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. Faktor pendukung yang mempengaruhi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi meliputi alat bukti visum, keterangan saksi, dan sosialisasi, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya penyidik terlatih, korban atau pelaku yang berbohong, dan kebutuhan khusus yang sulit dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bekasi. Selain itu, pekerja sosial juga memiliki peran penting dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sebagai penghubung, pendidik, konselor, atau klinisi. Penelitian ini memberikan implikasi praktis dan teoritis dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial.
Problematika Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Suryadi Pane, Indra; Dame Panjaitan, Junifer
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1093

Abstract

Perdagangan orang telah melanggar hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak kebebasan pribadi. Tindak kejahatan tersebut banyak terjadi kepada kelompok rentan, salah satunya adalah perempuan. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan pertama, mengetahui perlindungan hak asasi perempuan dan kebijakan hukum mengatasi tindak pidana perdagangan (trafficking) perempuan. Kedua, mengetahui tanggungjawab dan peran negara terhadap korban perdagangan (trafficking) perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi perempuan telah dilakukan walapun masih belum optimal, sehingga terdapat kebijakan hukum untuk mengatasinya, yang salah satunya membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Peraturan Presiden No.69 Tahun 2008. Gugus Tugas tersebutbertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi.Selain itu juga tanggung jawab dan peran negara terhadap korban perdagangan orang dapat terlihat dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan program-program yang dilaksanakan. Dengan demikian, disarankan untuk melakukan penyuluhan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, memiliki perwakilan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sampai tingkat kecamatan, dan koordinasi dalam hal perijinan keluarnegari dengan alasan bekerja.
Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Admnistrasi Jakarta Timur Ardianto Parlindungan, Robby; Dame Panjaitan , Junifer
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1096

Abstract

Anak memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan bilamana  seorang anak menjadi korban kejahatan, hal ini akan merusak masa depan mereka dan memperburuk generasi mereka karena begitu banyak anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di DKI Jakarta serta faktor-faktor yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur, Dinas Sosial serta Dinas PPAPP Kota Admistrasi Jakarta timur. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling dengan bentuk penerapan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data secara sistematis mengenai fakta-fakta suatu peristiwa yang timbul di dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sudah berjalan baik sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Kemudian dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, aparat penegak hukum serta instansi terkait menemui kendala-kendala yakni sulitnya mencari bukti bahwa benar terjadinya tindakan kekerasan seksual karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh korban. Kemudian juga seperti ditemuinya kendala adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya fasilitas dalam melindungi korban.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anbiya Zaliana, Nurmoffa; Dame Panjaitan , Junifer
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1102

Abstract

Perlindungan hukum bagi anak selaku korban merupakan usaha yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Penelitian ini diangkat dari kasus terjadinya pelecehan seksual anak dibawah umur di JIS. Terjadinya pelecehan seksual di JIS menjadikan taraf internasional yang dimilikinya tidak memberikan jaminan anak bebas dari suatu tindak pidana pelecehan seksual. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual saat ini dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum  bagi anak korban pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis permasalahan menggunakan ketentuan hukum dan bahan yang diperoleh saat penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah dirumuskan dalam beberapa rumusan kebijakan nasional, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 joUU No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh KPAI dan LPSK sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS telah memenuhi amanat terkait dengan dengan perlindungan anak, diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan psikologis.
Co-Authors -, Badariah Agfany Trisnawati Alby Khairudin Anbiya Zaliana, Nurmoffa Andreas Lubis Anton Junata Apud Abdul Aziz Apud Abdul Aziz Ardianto Parlindungan, Robby Arnoldus Thomas L Djogo Asep Purnawan Ayu Aprilliani Budi Setiawan Cakra Alin Pratama Christian, Buhit Dafa Dinulhak Debora K Nayoan Easyca, Yesarela Edy Supriyanto Eka Septian Maliky, Ezhar Elias Suranta Torong Elizabeth Octaviani Fahruroji Fahruroji Faizin Sulistio Fira Maya Shilfa Fitria, Selsa Dannya Fredy Penmaley Gabriel Setiawan Sitanggang Hebron Yordan Sinurat Hutahayan, Carlo Gambino Ina Nur Fadhilah Indra Aisyah Indra Suryadi Pane Intan Maharani Joey Nicolas Lawalata Juniarta Simamora Junifer Alfredo Siahaan L. Djogo, Arnoldus Thomas Lawalata, Joey Nicolas Lucky MH SH. Endrawati Lufty, Arya Fajar M. Richul Firdaus Maya Shilfa, Fira Mega Nur Syafitri Mihot Lenardo Mikael Purba Nadira Mantika Abdullah Najwa Aulia Ramadhani Nove Rokasih Tambunan Nurmoffa Anbiya Zaliana Octaviani, Elizabeth P, P Advent Christian S Putri, Ira Fitria Ananda Rahmah, Vavi Risma Gandhi Rizki Permana Putra Robby Ardianto Parlindungan Safa'at, Rachmad Safa’at, Rachmad Selsa Dannya Fitria Sinaga, Sarmas Siti Aminah Suryadi Pane, Indra Syahdan Alim Usemahu Teofilus Valentino Togap Silalahi Velisa Weldon Manurung Zulfikar Kamarmir