Claim Missing Document
Check
Articles

Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Maya Shilfa, Fira; Dame Panjaitan , Junifer
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1119

Abstract

Penelitian ini mengkaji pendekatan hukum terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual, pemidanaan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat, seperti yang diindikasikan oleh data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tentang darurat kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan komparatif. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan peraturan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa paradigma baru dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual. Terdapat ketentuan baru mengenai ancaman pidana, hak korban, serta upaya pemulihan. Ancaman pidana berlapis diberlakukan untuk kejahatan yang mengandung banyak tindak pidana sekaligus, dengan harapan dapat menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan. Selain itu, hak korban atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan diatur secara rinci, mencakup hak atas informasi, pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, pelindungan identitas, dan hak atas pemulihan medis, mental, dan sosial. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dasar hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan menyoroti perubahan signifikan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menjadi lebih kuat dan komprehensif, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL Junifer Alfredo Siahaan; Junifer Dame Panjaitan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2392

Abstract

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak dasar manusia, yang meninggalkan luka mendalam baik secara fisik maupun psikis pada korban dalam jangka panjang. Fokus utama dalam tulisan ini adalah menelaah bentuk-bentuk jaminan hukum yang tersedia bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis, ditemukan bahwa walaupun telah tersedia berbagai landasan hukum seperti regulasi perlindungan anak dan undang-undang mengenai kekerasan seksual, pelaksanaan di tingkat praktis belum menunjukkan efektivitas yang maksimal. Sejumlah kendala yang diidentifikasi antara lain masih lemahnya keberpihakan sistem peradilan terhadap korban anak, keterbatasan layanan pemulihan secara psikologis dan sosial, serta keberadaan nilai-nilai patriarki yang menghambat pemenuhan hak anak secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan kolektif dari berbagai pihak, termasuk aparat hukum, tenaga ahli di bidang kesehatan mental, dan masyarakat sipil, agar upaya perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara nyata dan menyeluruh.
Underage Perpetrators and Victims of Crime According to a Legal Perspective Ayu Aprilliani; Junifer Dame Panjaitan
Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik Vol. 1 No. 02 (2023): Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik, October 2023
Publisher : Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

How does the law view minors through the lens of justice, where these children are perpetrators of criminal acts who must face trials in criminal cases? Also to understand the procedures, flow and process in carrying out trials in child criminal cases. Apart from that, of course it is to analyze the comparison of various differences that will arise from trials of child criminal cases with trials of normal/adult people. The type of research used is the normative juridical method, which is one of various types of research that utilizes statutory regulations.Normative juridical research or what is more familiarly known as doctrinal research aims at all written rules and includes research that is closely related to books, papers, writings and libraries to produce various kinds of data, both of which are secondary in nature. the place where it is located or in the library. In special juvenile justice, there are many differences in how the law treats and views defendants. The trials carried out for the children themselves are more family friendly and carried out briefly. Carrying out trials on children is different from carrying out regular trials on adults. In juvenile justice, the method used is restorative justice, especially criminal acts which of course involve the perpetrator, the victim, the perpetrator's family and the victim's family, as well as the participation of other stakeholders, who will then work together to find a fair solution while remaining focused on recovery. original condition and no motive for revenge.
Child Custody Rights After Parental Divorce in the Marriage Law Elias Suranta Torong; Junifer Dame Panjaitan
Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik Vol. 1 No. 02 (2023): Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik, October 2023
Publisher : Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

If the household situation is no longer harmonious, there is a high possibility of conflict and disputes arising. Resolving major conflicts may be difficult, increasing the possibility that household circumstances contributed to the divorce. Legal rights of minor children after divorce: It is the obligation of parents to fulfill their responsibilities in providing optimal care and education for their children. According to Article 41 of the Marriage Law, it is stated that the father is responsible for all costs related to the child's care and education. In the event that the father is unable to fulfill his responsibilities, the court has the authority to allocate a portion of the child's essential care and education costs to the mother. This responsibility remains even if the parents divorce.
Analysis of the Causes and Efforts to Protect Child Labor from an Indonesian Legal Perspective Intan Maharani; Junifer Dame Panjaitan
Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik Vol. 1 No. 02 (2023): Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik, October 2023
Publisher : Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children's age is a golden age that should not be burdened with things that hinder development and growth both from social, physical, mental and spiritual aspects. Their job at that age is just to learn and play. The phenomenon that occurs is that many children are burdened with heavy work which hinders all their development and potential. The importance of children's existence for the survival of a nation encourages the government to establish a set of regulations in an effort to protect children. Despite this, the fact is that the problem of child labor is still a serious problem, especially in Indonesia. This article aims to analyze and determine the causes and legal protection efforts for child labor based on the laws in force in Indonesia. This article concludes that firstly, the determinants of child labor problems are influenced by various factors that are interrelated with each other, namely poverty factors, educational factors, urbanization, social culture, changes in production processes and weak supervision. Second, from a review of the legal protection of child labor from the legal perspective in force in Indonesia, it is very strong, where there are many laws and regulations that guarantee it, but in terms of practice or implementation, it is still very weak. The laws referred to include Law Number 1 of 2000 concerning the ILO convention, Law number 13 of 2003 concerning employment, Law number 20 of 1999 concerning ratification of the ILO convention, Law Number 35 of 2014 concerning child protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and many other laws and regulations that are in line with this law.
Legal Views for Orphans Abused by Foster Parents Debora K Nayoan; Junifer Dame Panjaitan
Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik Vol. 1 No. 02 (2023): Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik, October 2023
Publisher : Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of legal protection for children is to protect children's basic freedoms and opportunities from various interests that have an interest in their welfare. Child welfare refers to a way of life that ensures children receive normal physical, spiritual and social development. Due to various challenges, not all parents are able to recognize the welfare of their children. Legal protection for children is regulated in several statutory regulations, namely in Law Number 17 of 2016 concerning the Determination of Perppu Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Welfare. Children are one of the key elements in the creation of legal arrangements in Indonesia.
Protection of Women's Rights in terms of Legal Aspects Fahruroji Fahruroji; Junifer Dame Panjaitan
Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik Vol. 1 No. 02 (2023): Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik, October 2023
Publisher : Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Domestic violence is a criminal offense for which perpetrators can be punished. There are different types of domestic violence, including financial hardship. Because the perpetrator is still a partner, many victims are afraid to report their crimes to the police, and those closest to them are also afraid to help because it is considered not their duty. The problem of bullying in children at school is a serious and widespread problem. Bullying by friends has the potential to cause trauma to children so that it can inhibit their growth and development. It is aimed that by following this community service, individuals will be able to increase knowledge and actions in their households.
Legal Protection of Children and Women Victims of Trafficking Crimes M. Richul Firdaus; Junifer Dame Panjaitan
Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik Vol. 1 No. 02 (2023): Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik, October 2023
Publisher : Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As we know, in Indonesia the protection of human rights (HAM) is very concerning. This can be seen from the many human rights violations. Examples of human rights violations are discrimination and are acts of violence. Human trafficking is one of the human rights violations that occur in Indonesia. The data recorded that children and women are the groups most often victimized in cases of criminal acts. Victims  of human trafficking are not only for things whose purpose is sexual exploitation such as prostitution, victims become exploitation in other forms such as forced servants or forced labor and slavery. There are many problems in the form of manipulation in this kind of exploitation, especially against children and women due to the many criminal acts in human trafficking. Children and women, who deserve proper treatment, instead become material for exploitation for various purposes in many specific respects. The rise of  human trafficking cases in Indonesia  is also evidence that the legal conditions for respect and protection of human rights, especially human trafficking in Indonesia, are still insufficient to protect them
The Role Of Law In Providing Protection To Women From Acts Of Violence Rizki Permana Putra; Junifer Dame Panjaitan
Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik Vol. 1 No. 02 (2023): Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik, October 2023
Publisher : Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Women constitute the demographic that is most susceptible to instances of physical, psychological, verbal, and sexual violence. Instances of violence against women have the potential to occur at any given moment and in any location. The individuals responsible for perpetrating acts of violence against women are not only unidentified individuals; Rather, a significant number of offenders were discovered to be individuals who had close relationships with the victims, including spouses, parents, and siblings. The prevalence of violence against women is influenced by a multitude of circumstances and reasons that drive offenders to engage in such behavior. The Indonesian legal framework includes legislative provisions aimed at safeguarding women from acts of violence, a concerning trend that exhibits a consistent rise in reported incidents. This study employs both a legislative methodological framework and a conceptual approach. The present methodology is used to conduct an examination of the safeguarding measures for women as specified in Law 12 of the year 2022. The primary objective of this study is to investigate the extent to which the legal framework in Indonesia serves to safeguard women from various manifestations of violence. The findings derived from this study demonstrate that the legal framework in Indonesia actively contributes to the safeguarding of women from acts of violence, in accordance with relevant rules and legislation.
Implementation of the Integrated Service Center Program for Child Empowerment and Protection against Domestic Violence in Bekasi Regency Anton Junata; Junifer Dame Panjaitan
Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik Vol. 1 No. 02 (2023): Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik, October 2023
Publisher : Jurnal Restorasi : Hukum dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing number of violence against women in the household prompted the government to create an Integrated Service Center for Child Empowerment and Protection program to prevent and protect victims of violence. This research aims to find out how the P2TP2A program works. By using qualitative research methods, researchers will explain the results of observations that have been made. Even though it has not run optimally, P2TP2A has provided a sense of security and protection to victims of violence.