Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal DIskresi Ganec Swara
Iskandar Sukmana
Universitas Mataram
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pelayanan Berbasis Digital dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Muh Alfian Fallahiyan; Khairul Umam; Rachman Maulana Kafrawi; Rahmadani Rahmadani; Iskandar Sukmana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6348

Abstract

Desa merupakan lingkup terkecil dalam pemerintahan, salah satu fungsi utama desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services). Pemerintah desa harus mampu menerapkan inovasi untuk menjawab tantangan yang datang beriringan dengan arus moderenisasi dan semakin tingginya espektasi masyarakat.  Selain itu berbagai bentuk kritik yang sering muncul dalam pelayanan publik seperti pelayanan yang lama, berbelit marak terjadinya pungli menjadi tantangan yang lain.  Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan menerapkan pelayanan berbasis digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi pelayanan berbasis digital dan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa Pringgasela Selatan.  Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kajian konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem pelayanan berbasis digital di desa mempu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan pelayanan yang sebelumnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat.  Dengan ditetapkannya pelayanan berbasis digital setidaknya tercapai beberapa hal seperti efisiensi dan mengurangi terjadinya pungutan liar yang sering terjadi dalam pelayanan publik. 
Reformulasi Model Pengaturan Earmarking Tax Pajak Rokok Yang Responsif Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Rusnan Rusnan; Johannes Johny Koynja; Sar Sar; Iskandar Sukmana
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i2.2054

Abstract

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dihasilkannya rumusan terkait reformulasi model substansi pengaturan dan penerapan kebijakan earmarking tax pada pajak rokok yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang harus dilakukan melalui distribusi pembagian hasil pajak rokok yang didasarkan pada jumlah pasokan rokok di masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Berdasarkan bagan alir penelitian yang disusun untuk mencari akar masalah, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji yaitu isu mengenai earmarking tax pajak rokok. Untuk itu, dibutuhkan penelitian kepustakaan (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang terkumpul, diolah melalui tahapan menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan hukum untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisa normatif preskriptif. Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penalaran deduktif untuk menghasilkan proposisi atau konsep sebagai jawaban permasalahan atau hasil / temuan penelitian. Luaran wajib dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat dipublikasikan dalam bentuk jurnal/terbitan berkala ilmiah yang mempunyai ISSN, sedangkan luaran tambahan yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan reformulasi model substansi pengaturan dan penerapan kebijakan earmarking tax pada pajak rokok yang ideal sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan
Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Digitalisasi Pajak (Studi Di Provinsi NTB) Johannes Johny Koynja; Rusnan; Iskandar Sukmana; Riski Ari Amalia
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3891

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa pandemi Covid-19, dengan penekanan pada aspek digitalisasi pajak. Fokus utama penelitian adalah perlunya digitalisasi dalam menjembatani keterbatasan geografis, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, serta evaluasi implementasi kebijakan relaksasi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris berbasis applied law research. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan masyarakat sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi lebih difokuskan kepada Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang dengan penekanan pada keringanan atau pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Dalam mengatasi kendala dan memberikan solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan digitalisasi pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Samsat Elektronik Desa (E-Samdes) guna memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah terpencil.
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Terhadap Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Parkir Objek Wisata Riska Ari Amalia; Rahmadani Rahmadani; Iskandar Sukmana
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.289

Abstract

Karena Desa Aik Dewa merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Lombok Timur, maka stakeholder terkait perlu diberi pemahaman mengenai pengelolaan parkir. Sebab, jaminan keamanan juga sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung. Sehingga penting untuk mitigasi hukum dalam menjaga pariwisata di daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka pengabdian ini bertujuan untuk memberikan materi mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap klausul eksonerasi, mengingat Desa Aik Dewa memiliki objek wisata yang didatangi masyarakat dari berbagai daerah, dan pastinya membawa kendaraan. Penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan mengundang pemerintah desa, anggota BPD, dan pengurus BUMDes. Kesimpulan penyuluhan ini adalah jika terjadi kelalaian dari pihak pelaku usaha (pengelola parkir), maka pihak yang seharusnya bertanggungjawab untuk pengembalian kendaraan adalah unit BUMDesa pengelola desa wisata, yang mana BUMDesa merupakan unit usaha desa yang melibatkan pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa dapat dimintai pertanggungjawaban jika unit BUMDesa tersebut gagal mengganti rugi kendaraan parkir yang hilang
MEKANISME PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP PARA PIHAK YANG MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2024 ASHARI ASHARI; RAHMADANI RAHMADANI; ISKANDAR SUKMANA
Ganec Swara Vol. 19 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/gara.v19i1.234

Abstract

Talking about elections cannot be separated from the implementation of campaigns, because campaigns are a very important process in holding general elections. An election campaign is the activity of election participants or other parties appointed by election participants to convince voters by offering a vision, mission, program and self-image of election participants. The aim of this research is to determine the supervisory mechanism of the Election Supervisory Agency in minimizing violations of campaign prohibitions and to obtain an overview of the obstacles in monitoring violations of campaign prohibitions. The method used in this research is a normative-empirical legal research method, namely research that examines regulations related to election supervisory bodies, post-conflict regional election regulations which are supported by expert opinions, in addition to coming directly to the field to find out how they are implemented. This research used the statutory approach, conceptual approach, sociological approach. The results of the research show that the monitoring mechanism carried out by the Election Supervisory Board of West Nusa Tenggara Province to minimize campaign violations is direct supervision by conducting site inspections and inspections, campaign location events and also carrying out participatory supervision by involving the community in the form of election outreach, political education for voters and opinion polls about the election. Apart from that, carrying out indirect supervision by monitoring and reviewing reports from the officials or work units concerned and from the political party information system, while the obstacle in terms of supervision, namely the limited number of supervisory officers, is an opportunity for participants or candidates to commit violations or cheat. And the still high level of ego between sectors causes weak coordination and control in carrying out what is required.
Hak Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja: Right to Functional Rank Promotion for Lecturers Employed as Government Employees with Work Agreements (PPPK) Riska Ari Amalia; Rahmadani Rahmadani; Iskandar Sukmana
Ganec Swara Vol. 20 No. 3 (2026): September 2026
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/gara.v20i3.822

Abstract

Lecturers with PPPK (Government Employees with Employment Agreements) status are entitled to competency and career development as stipulated in Article 21 paragraph (8) of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus; however, there are no specific technical regulations regarding rank promotion—despite the fact that their core duties and functions are identical to those of civil servant (PNS) lecturers—raising the question of whether PPPK lecturers have the right to functional position advancement. This study is a normative legal study employing both the statutory approach and the conceptual approach. PPPK lecturers do not currently possess the right to functional position advancement due to the absence of governing regulations; however, to address this regulatory gap, administrative discretion may be exercised with the approval of the authorized official's superior.
Co-Authors Ashari Ashari Johannes Johny Koynja Khairul Umam Muh Alfian Fallahiyan Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rahmadani Riska Ari Amalia Riski Ari Amalia Rusnan, Rusnan Sar Sar