Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI (PPID) DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK CAHYO LUKITO
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 1 No. 1 (2017): February 2017
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v1i1.56

Abstract

Kebutuhan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal itu dudukung dengan aturan pemerintah tentang keterbukaan publik. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi.Dalam Pelaksanaan Keterbukaan informasi publik ada hal yang sangat perlu diperhatikan yaitu tentang pelaksanaan pelayanan informasi, dengan mengetahui hal tersebut maka diperlukan identifikasi masalah dalam pelaksanaan Pelayanan informasi tersebut.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Kabupaten Bojonegoro serta pemohon informasi yang menggunakan layanan informasi di desk informasi PPID Utama dan sampelnya adalah 1 Petugas Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, 2 Petugas Desk Informasi dan 2 pemohon informasi melalui desk informasi (1 perseorangan Dan 1 dari NGO) . Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.
PERAN KEPALA PASAR DAERAH KUNDURAN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR Cahyo Lukito
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 1 No. 2 (2017): August 2017
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v1i2.64

Abstract

Perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan oleh pemerintah daerah sebagai pusat laba. Artinya Perusahaan Daerah merupakan unit organisasi dalam tubuh Pemda yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah yang mendirikan (Abdul Halim, 2007). Dengan demikian, disamping wajib menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah suatu provinsi/kabupaten/kota juga menjadi pemakai laporan keuangan entitas lain, yaitu perusahaan daerah atau BUMD di lingkungannya.Perusahaan Daerah Pasar Blora merupakan badan usaha yang melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang pemasaran. Kegiatan tersebut terutama diarahkan kepada pelayanan masyarakat dan pemberian jasa serta melaksanakan prinsip-prinsip perusahaan dengan tujuan mengembangkan dan mempertahankan hidup perusahaan.Kehadiran Perusahaan Daerah Pasar Blora selain diharapkan dapat merumuskan formula dan Strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan membangun sarana/prasarana perpasaran, Perusahaan DaerahPasar Blora juga diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah.Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Blora yang semakin pesat, Perusahaan Daerah Pasar Blora juga dituntut untuk dapat mengubah image masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi Pasar Yang Nyaman, Aman, Rapi dan Bersih. Untuk mencapai hal tersebut, maka Perusahaan DaerahPasar Blora senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. Pada pendekatan pencapaian target, program adalah suatu pendekatan yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.Penelitian ini memotret peran Kepala Pasasr Daerah Kunduran dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dalam mencapai hasil yang diinginkan. Hasil pemungutan retribusi pasar.
IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA SUMBERBENDO KECAMATAN BUBULAN KABUPATEN BOJONEGORO Cahyo Lukito
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 1 (2018): February 2018
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v2i1.71

Abstract

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah terus bertambah namun peningkatan alokasi dana desa ternyata malah diiringi peningkatan korupsi. Pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat harus sesuai dengan aturan Standar Operasional Prosedur (SOP), apabila desa tidak mempunyai SOP yang baik tidak mungkin SOP ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dalam menjalankannya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dan pembahasan terkait implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberbendo yaitu dilihat dari model Charles O Jones penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator implementasi kebijakan Siskuedes dapat berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan Siskuedes sampai saat ini Desa Sumberbendo sudah melaporkan keuangannya dengan aplikasi Siskudes. Hambatan dalam pelaksanaan Siskuedes ini adalah jaringan internet untuk desa yang belum terakses internet dan masih membutuhkan fasilitator atau pendamping dari tim Kecamatan Bubulan.
UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BEA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro) Cahyo Lukito
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 2 No. 2 (2018): August 2018
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v2i2.78

Abstract

Pemungutan BPHTB di Kabupaten Bojonegoro, dengan disahkannya UU PDRD No.28 Tahun 2009 maka BPHTB menjadi pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Bojonegoro telah dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur kebijakan dan jalur tata kelola. Jalur kebijakan ini telah dilakukan melalui Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2010 yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaannya kebijakan desentralisasi pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro, serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir terus menerus cenderung turun hal ini menandakan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro belum diupayakan peningkatannya secara komprehensif kepada pemangku kepentingan secara konsisten.
Partisipasi Masyarakat Dalam Program Open Government Partnership Di Kabupaten Bojonegoro Lukito, Cahya
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 3 No. 2 (2019): August 2019
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v3i2.356

Abstract

Dalam rangka peningkatan keberhasilan suatu program, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Program open government partnership (OGP) bertujuan untuk membangun ruang partisipasi public yang luas dalam kerangka keterbukaan informasi publik dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik partisipasi masyarakat dalam penerapan OGP di sejumlah desa yang menjadi pilot project pengembangan OGP di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, lokasi penelitian difokuskan di 5 desa, dengan melibatkan 56 informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan, meski sudah banyak tersedia forum yang menunjang praktik open government di wilayah Kabupaten Bojonegoro, namun belum banyak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Khususnya yang jangkauan dengan Kawasan pusat pemerintahan kabupaten berjauhan.
Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kecamatan Gayam Lukito, Cahya
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 4 No. 2 (2020): August 2020
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v4i2.368

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat Deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Studi efektivitas program PTSL difokuskan sesuai dengan kajian teori Tangkilisan yang dikutip Asmira (2016). Bahwa, indikator efektivitas dapat dilihat dari (1) Pencapaian Target (2) Kemampuan Adaptasi (3) Kepuasan Kerja, dan (4) Tanggung Jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL telah efektif, dapat dilihat dari tujuan yang hendak dicapai melalui program. Pada program ini pihak BPN berhasil membuat masyarakat ramai-ramai mendaftarkan tanahnya. Program PTSL juga memiliki sarana dan prasarana sederhana yang mendukung keberhasilan dari program ini.
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Peningkatan Taraf Pendidikan Di Desa Ngadirejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nur Safitri, Defi; Suprastiyo, Ahmad; Lukito, Cahya
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 5 No. 2 (2021): August 2021
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v5i2.377

Abstract

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS dan ditetapkan sebagai KPM PKH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Taraf Pendidikan di Desa Ngadirejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Adapun jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi program keluarga harapan dalam peningkatan taraf pendidikan dengan menggunakan empat faktor implementasi yang dikemukakan oleh George Edwards III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana dari pihak pendamping PKH Desa Ngadirejo yang kurang melakukan pengawasan, dan ketua kelompok yang kurang transparan dalam penyampaian informasi. Hal ini menyebabkan warga penerima bantuan kurang mendapatkan informasi sehingga para penerima bantuan menggunakan bantuan PKH untuk keperluan lain. Faktor komunikasi pada implementasi PKH dalam peningkatan taraf pendidikan belum tercapai, hal ini di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Pada faktor sumberdaya terdapat sumberdaya penghambat serta sumberdaya pendukung. Belum terdapat struktur kepengurusan yang lengkap menjadi hambatan dalam pelaksanaan program PKH. Faktor disposisi, kinerja pendamping PKH kurang melakukan pengawasan dan kurangnya menyampaikan informasi ketua kelompok. Struktur birokrasi, Koordinasi yang dilakukan oleh ketua kelompok dan pendamping merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan PKH secara optimal.
Implementasi Program Keluarga Berencana Pada Pus Resiko Tinggi 4 Terlalu Di Kabupaten Bojonegoro Khanif, Mohammad; Suprastiyo, Ahmad; Lukito, Cahya
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 5 No. 1 (2021): February 2021
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v5i1.383

Abstract

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti dalam melihat adanya Program Keluarga Berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu yang dilakukan pendataan yang semula menggunakan formular R/1/PUS atau pendataan secara manual namun pada saat ini telah dilakukan rekam data berbasis sistem informasi yang dapat mengetahui pasangan usia subur resiko tinggi dan mampu menekan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau rekam data PUS dan mendeskripsikan implementasi pada program keluarga berencana di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro. Adapun jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi program keluarga harapan dalam peningkatan taraf pendidikan dengan menggunakan empat faktor implementasi yang dikemukakan oleh George Edwards III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik Pengumpulan Data Berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluara berencana pada PUS sudah berjalan dengan baik dan dampak berjalannya program keluarga berencana pada PUS resiko tinggi 4 terlalu melalui PUS alarm system pun cukup positif.
Kualitas Pelayanan Administrasi Jamaah Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Lukito, Cahyo
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 5 No. 1 (2021): February 2021
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v5i1.386

Abstract

Perkembangan haji di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini membutuhkan sistem pelayanan yang baik agar tidak mengecewakan jamaah haji. Namun seiring perjalanannya masih sering ditemukan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji. Pada tahun 2019 pun masih terjadi permasalahan pada jamaah haji khususnya pada pelayanan administrasi jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro tahun 2019. . Adapun jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada pengukuran kualitas pelayanan dengan menggunakan lima dimensi yang dikemukakan oleh Parasuraman yaitu bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, perhatian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi jamaah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 sudah cukup baik diterapkan dimensi tangible, realiability, responsiviness, assurance, dan empathy beserta indikator-indikatornya. Namun ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu sarana prasarana yang belum tersedia sepenuhnya seperti belum adanya kotak saran untuk wadah penyampaian secara tidak langsung keluhan, masukan jamaah haji, belum adanya pamflet sebagai sarana informasi mengenai informasi-informasi haji dan kurangnya informasi karena masih adanya jamaah haji yang kurang tahu persyaratan yang dibawa sehingga membuat persyaratan yang dibawa kurang lengkap dan adanya jamaah haji yang lebih dari batas waktu pendaftaran setelah pembayaran BPIH sehingga membuat lama pelayanan.
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Aziz, Ahmad Muffarid; Lukita, Cahya; Septian, Esa
JIAN (Jurnal Ilmiah Administrasi Negara) Vol. 8 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/jian.v8i1.832

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Desa Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus memperhatikan prinsip Good Government untuk mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan desa. Permasalahan yang dikaji penulis Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kapuan Kecamatan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora? Tujuan Peneliti untuk mengidentifikasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kapuan Kecamatan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Metode penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara pihak terkait, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terkait pembahasan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kapuan sudah cukup baik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Namun pemerintah desa harus memperhatikan sumber daya manusia perangkat desa dengan cara memberikan pelatihan komputer dan pemerintah desa kapuan perlu memberdayakan masyarakat dalam hal pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dikarenakan ketidak pahaman masyarakat akan adanya program alokasi dana desa.