Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.447
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Hukum Sehasen Innovative: Journal Of Social Science Research Tasyri' Riwayat: Educational Journal of History and Humanities International Journal Multidisciplinary Science Jurnal Magister Ilmu Hukum : Hukum dan Kesejahteraan Binamulia Hukum
Maslihati Nur Hidayati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Implementasi Restorative Justice Perkara Narkotika di Kejaksaan Agung Risfidhiyaa, Aina; Hidayati, Maslihati Nur
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7094

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaaan Agung. Kejaksaan Agung adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang diharuskan memiliki kepastian hukum untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Implementasi keadilan restoratif, bertujuan untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan hak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bersifat Victimless Crime. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelesaian perkara narkotika melalui restoratif justice mengacu pada Peraturan Kejakasaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Penuntutan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan restoratif sebagai pengaplikasian asas dominus litis jaksa. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian perkara restorative justice mengedepankan penyembuhan kepada para pengguna dan mengurangi resiko dari over crowding yang terjadi di lapas.penyelesaian ini pun memberikan manfaat yang banyak tidak hanya kepada negara melainkan kepada setiap para pengguna untuk sembuh total dari ketergantungan penggunaan narkotika secara illegal. Dari penegakan peraturan tersebut memiliki harapan jangka panjang untuk membasmi penyebaran narkotika di Indonesia.
Urgensi Penguatan Regulasi Cryptocurrency di Indonesia dalam Mencegah Praktik Rug Pull: Analisis Model Kolaboratif Self-Regulation dan Public Regulation Sabara, Dzikry; Hidayati, Maslihati Nur
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 11 No. 2 (2025): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v11i2.7267

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena rug pull dalam perdagangan cryptocurrency dan tanggung jawab hukum penyedia platform dalam melindungi investor, dengan fokus pada analisis regulasi di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi cryptocurrency di Indonesia masih terbatas pada pengaturan aset kripto sebagai komoditas melalui Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020, tanpa memberikan mekanisme perlindungan spesifik terhadap praktik rug pull. Studi komparatif mengungkapkan bahwa negara seperti Jepang telah menerapkan model kolaboratif yang efektif melalui Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA) yang menggabungkan regulasi publik dan self-regulation. Penelitian ini menemukan bahwa pencegahan praktik rug pull memerlukan integrasi tiga elemen kunci: penguatan regulasi domestik, implementasi teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi, dan harmonisasi regulasi internasional. Berdasarkan teori Intermediary Liability, penyedia platform memiliki tanggung jawab hukum signifikan dalam melindungi pengguna melalui mekanisme Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), dan audit kontrak pintar. Penelitian merekomendasikan perluasan cakupan regulasi di Indonesia untuk mencakup kewajiban audit teknologi dan transparansi penuh bagi proyek cryptocurrency, serta pembentukan kerangka kerja kolaboratif antara regulator dan self-regulatory organizations.
Kebijakan Penal dalam Perlindungan Data Pribadi Nasabah Fintech Lending di Indonesia Rifa, Fauzi; Hidayati, Maslihati Nur
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.964

Abstract

Meningkatnya penggunaan layanan fintech lending yang menawarkan kemudahan akses pembiayaan, namun juga menimbulkan risiko terhadap keamanan data pribadi nasabah. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah diterapkan, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana efektivitas kebijakan penal dalam melindungi data pribadi nasabah dan bagaimana regulasi saat ini ada dapat ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis regulasi yang ada dan efektivitasnya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang diakui secara internasional, bersifat spesifik serta memberikan perlindungan preventif dan represif, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan yang konsisten, serta tidak terjebak hanya pada sanksi administratif.
Jaksa sebagai Dominus Litis dalam Perspektif Economic Analysis of Law pada Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Setiawan, Raden Nanda; Manthovani, Reda; Surono, Agus; Wahyu, Andi; Hidayati, Maslihati Nur
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, In proggress
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.49127

Abstract

Pada Praoses Pengakan Hukum terhadap penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, kenyataannya memberikan daya tuntutan yang lebih bagi Jaksa sebagai Dominus Litis atau penegndali perkara. Dalam hal ini posisi yang dominan tersebut memeberikan keweanangana penuh bagi Jaksa untuk menentukan arah penuntutan, yang dimulai sejak Pra Penuntutan, Penyususan Surat Dakwaan, sampai tunttan pidana di Persidangan. Penulisan ini menganalisis sebuah peran Jaksa sebagai Dominus Litis dalam penanganan perkara korupsi melalui perspektif Economic Analysis of Law (EAL) yang dikembangkan Richard A. Posner. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative dan pendekatan konseptual, tulisan ini menelaah sejauh mana fungsi Jaksa tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga memperhitungkan efisiensi, Cost-benefit analysis, dan Deterrence Effect dalam pemberantasan korupsi. Hasil penulisan ini memberikan Gambaran bahwa optimalisasi peran Dominus Litis dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi melalui strategi penuntutan yang berorientasi pada suatu pemuliah kerugian negara dan pencegahan tindak pidana di masa yang akan datang.
Akibat Hukum Penggunaan Data Pribadi Dalam Perjanjian Peer-to-Peer Lending Akan Perlindungan Nasabah Ferdianida, Djasmine Nabilla Pasha; Hidayati, Maslihati Nur
UNES Law Review Vol. 7 No. 3 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i3.2418

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum akan data pribadi didalam perjanjian fintech, khususnya P2P lending, serta mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaannya. Metode yang dipergunakan didalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang relevan terkait perlindungan data pribadi di industri keuangan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, masih banyak penyelenggara fintech yang tidaklah mematuhi ketentuan hukum, terutama yang beroperasi secara ilegal. Bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran ini dapatlah berupa sanksi administratif, pidana, serta perdata, termasuk ganti rugi bagi korban. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, sulitnya pembuktian didalam kasus kebocoran data pribadi, serta lemahnya pengawasan akan fintech ilegal masih menjadi kendala utama didalam implementasi regulasi. Oleh dikarenakan itu, diperlukan peningkatan pengawasan oleh OJK, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih ketat guna menciptakan ekosistem fintech yang aman serta terpercaya.
Instrumentalisasi Hukum dan Ketahanan Demokrasi: Analisis Politik Hukum Mahfud MD dalam Perspektif Hukum Islam Pamungkas, Ery; Hidayati, Maslihati Nur
Tasyri' : Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 1 (2025): Tasyri'
Publisher : STAINI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53038/tsyr.v4i1.420

Abstract

This article discusses the phenomenon of legal instrumentalization in Indonesian constitutional practice and its implications for democratic resilience, by highlighting the political thinking of Mahfud MD. Through the approach  of doctrinal legal research and normative analysis, this study found that the law is often used as an instrument of power by the dominant political configuration, thereby weakening the principles of judicial independence and constitutional supremacy. In this context, Mahfud MD's idea of responsive legal politics becomes relevant to uphold the law as a means of substantive justice, not just a tool of power legitimization. This study then relates this framework to the principles  of maqāṣid al-sharī'ah in Islamic law, especially in the aspects of the maintenance of justice (ḥifẓ al-'adl), reason (ḥifẓ al-'aql), and the public benefit (maṣlaḥah 'āmmah). The integration of the two shows that strengthening democracy requires a political reconstruction of the law based on Islamic ethical values, namely the balance between power, justice, and moral responsibility of state administrators. This study recommends the need for a national legal design that is oriented towards substantive justice and the protection of human rights as a form of application of maqāṣid al-sharī'ah in the democratic legal system in Indonesia.
Perlindungan Hukum Atas Klausula Baku yang Merugikan Debitur Pada Pinjaman Online Kredit Pintar Putri, Yuminuna Bilghaiby; Hidayati, Maslihati Nur; Istiani, Nisa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.12548

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan penggunaan platform pinjaman online di Indonesia, seperti Kredit Pintar. Meskipun menawarkan kemudahan, penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit sering kali merugikan debitur karena disusun sepihak oleh kreditur. Klausula baku ini dapat menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, juga memiliki klausula yang membatasi kewajiban kreditur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana undang-undang dapat melindungi debitur dari klausula baku yang tidak menguntungkan dalam perjanjian pinjaman yang digunakan oleh aplikasi Kredit Pintar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada larangan terhadap penggunaan klausula baku yang merugikan, penerapan dan keberhasilan perlindungan hukum masih sulit. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan edukasi hukum bagi masyarakat untuk memastikan hak-hak debitur terlindungi.
Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Suartini, Suartini; Hidayati, Maslihati Nur; Maryam, Anna
Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v12i2.621

Abstract

Upaya pencegahan atau upaya non penal dalam rangka menyelesaikan kasus pertanahan akan memiliki kepastian hukum setelah dirumuskan dalam suatu kebijakan. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, di mana kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Sehingga sudah seyogyanya untuk memasukkan upaya pencegahan tersebut ke dalam suatu norma yang berlaku. Kebijakan-kebijakan non penal ini idealnya diatur di dalam peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Tim Satuan Tugas Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Pendekatan restorative justice diharapkan akan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan non penal alam rangka penyelesaian kasus sengketa pertanahan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konsep restorative justice dalam penyelesaian sengketa pertanahan di dalam dan di luar pengadilan, serta untuk mengetahui konsep restorative justice yang seharusnya dimiliki dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian yuridis normatif dan bersifat analisis preskriptif ini menggunakan beberapa teori dan pendekatan penelitian yang masing-masing berfungsi untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori kepastian hukum dan teori kepemilikan. Pemilihan teori ini diharapkan dapat menjawab permasalahan serta mampu menjadi pisau analisis yang tepat dengan memadukan pendekatan undang-undangan.
Co-Authors Agus Surono Agus Surono Bimawan Domas Hidayat Ferdianida, Djasmine Nabilla Pasha Fokky Fuad Harry Dewantoro Istiani, Nisa Maryam, Anna Nahda Feby Rahmadhani Puteri Pamungkas, Ery Putri, Yuminuna Bilghaiby Reda Manthovani Rifa, Fauzi Risfidhiyaa, Aina Sabara, Dzikry Setiawan, Raden Nanda Suartini Suartini, Suartini Wahyu, Andi Yusup Hidayat Yusup Hidayat