Articles
<![CDATA[Criminal Liability Against Corporations in Payment of Wages Under the Provisions of Legislation ]]>
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 3, No 2 (2022): May - August ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Reglement & Society (IJRS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/ijrs.v3i2.218
<![CDATA[As a legal subject, corporations have responsibilities as regulated in Law No. 13 of 2003. Manpower is either a legal entity or not. In the Manpower Act, corporate responsibility consists of two, namely; administrative sanctions as well as criminal sanctions. The criminal sanctions applied are in the form of imprisonment and fines. The criminal liability of corporations used by the law is in the form of "Corporations act, responsible management", due to the cumulative criminal sanctions that exist in the law. The means of renewal in the context of development can be interpreted as channeling human activities that lead to development. So, the community has directions for channeling development in the manpower sector in order to realize national development which will be aimed at supervising, fostering, and regulating all activities in the workforce so that justice is achieved. This supervision is based on appropriate labor legislation and adjustments to the rapid growth and development of development in order to anticipate the pressure on the supply of labor, and the level of protection of the workforce.]]>
<![CDATA[Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[Ida Hanifah]]>;
<![CDATA[Ismail Koto]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.332
<![CDATA[Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa “asas Kebebasan berkontrak memberikan hak pada setiap orang untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai dengan kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat-syarat subjektif dan objektif tentang sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi (pasal 1320 KUH Perdata”. Terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian, keempat syarat di atas merupakan ketentuan yang bersifat memaksa. Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam e-commerce yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Kontrak elektronik tersebut pun harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam e-commerce]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ismail Koto]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.333
<![CDATA[Krusialnya permasalahan pelaksanaan pekerjaan pokok oleh tenaga kerja outsourcing di Indonesia, sebab menyangkut hak-hak orang banyak notabenenya pekerja yang seharusnya diberikan pekerjaan yang layak sebagaimana amanat konstitusi sehingga ditempatkan dan berpenghasilan sesuai dengan yang dikerjakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Banyaknya kasus yang ada terkait pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh tenaga kerja outsourcing, masih banyak perusahaan dan penyedia jasa pekerja/buruhyang tidak berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya hak-hak pekerja secara utuh. (2) Segi aspek hukum pidana, belum ada sanksi yang jelas apabila karyawan kontrak ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan pokok namun hak-haknya diabaikan. Aspek hukum, aspek hukum kontrak serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 meski secara parsial namun ada mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan pokok oleh tenaga kerja outsourcing]]>
<![CDATA[CORPORATE RESPONSIBILITY IN PROVIDING WAGES BELOW THE MINIMUM WAGE ]]>
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Proceeding International Seminar of Islamic Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Wages are one of the important stimuli for employees in a company. This does not mean that it is the wage rate that is the main driver, the wage rate is only the main driver so that the wage rate is not sufficient to adequately meet the needs of the workers. employer's orders. Individuals, entrepreneurs, legal entities or other entities and for their services in the work concerned receive wages or other forms of compensation. In other words, workers are called workers if they carry out work in an employment relationship and on orders from other people by receiving wages or other forms of compensation. The criminal sanctions imposed in this law are in the form of imprisonment and fines.The minimum wage policy also aims as a tool to fight poverty and encourage Indonesia's economic development with fair and competitive wages. Salaries are adjusted annually to the upper and lower limits of the minimum wage for the relevant area. If the employer unreasonably violates the wages paid for the work, in this case paying less than the minimum wage, the employer can be classified as a criminal offense according to the Labor Code. Roeslan Saleh writes in his book Hanafi Amrani: According to the provisions of criminal law, actions that are prohibited are referred to as criminal acts (which can be punished) or minor violations.]]>
<![CDATA[ADMINISTRATION OF ACCESS TO CAPITAL IN POST-REDISTRIBUTION OF LAND IN AN ISLAMIC VIEW ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>;
<![CDATA[Farid Wajdi]]>
<![CDATA[ Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Proceeding International Seminar of Islamic Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Land issues are not only related to land disputes, conflicts and cases, but are also related to gaps in land tenure and land conversion which are considered to be inhibiting factors in achieving land as the greatest source of people's prosperity. Arranging access to capital after land redistribution within the framework of agrarian reform is one of the government's steps to address the issue of land management in Indonesia which will be studied from an Islamic perspective. This study uses a normative legal research method using secondary data which is analyzed through content analysis with a statua approach. The results showed that the aspect of post-land redistribution capital has a correlation with economic activity in the view of Islam as a whole, which aims to: meet one's basic needs, meet family needs, meet long-term needs, provide for the needs of abandoned families, provide social assistance and donations in the way of Allah SWT. The fundamental value of Islamic teachings regarding the post-land redistribution capital aspect as stated above is in line with the basic nature of agrarian reform activities in Indonesia which are characterized by democracy, social justice for land. Arrangement of access to capital after land redistribution is a form of continuity and equality between asset arrangement in the form of equal distribution of land ownership and access arrangement in the form of community empowerment to access capital based on land rights so as to realize community welfare.]]>
<![CDATA[Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>;
<![CDATA[Ummi Salamah]]>
<![CDATA[ IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 5, No 1 (2023): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/ihsan.v5i1.11503
<![CDATA[Tujuan dilaksanakannya Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) ini adalah selain untuk melaksanakan salah satu unsur dari tri dharma perguruan tinggi, maka program ini dilakukan untuk menjawab permintaan masyarakat terutama warga persarikatan muhammadiyah, khususnya P e m u d a Muhammadiyah kota medan untuk melakukan Kegiatan yang bertemakan Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah. Target khusus yang ingin dicapai dari kegiatan program ini adalah: 1) Pemuda Muhammadiyah memiliki peran penting sebagai organisasi ke Islaman untuk mengetahui tentang mafia tanah khususnya di Kota Medan ; 2) Pemuda Muhammadiyah Kota Medan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang modus operandi mafia tanah ; 3) Pemuda Muhammadiyah Kota Medan sebagai Organisasi Keislaman untuk melakukan penanggulangan mafia tanah khususnya di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah dengan mengadakan penyuluhan, tanya jawab, diskusi, penugasan dan praktik langsung. Kemudian metode pendekatan lain yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif (partisipatory approach). Tahap pelaksanaan program ini dimulai dari persiapan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengetahui modus operandi mafia tanah, dan juga sebagai bahan pengembangan literasi tentang penanggulangan mafia tanah]]>
<![CDATA[Pengayaan Bahan Ajar Guru melalui Peningkatan Keterampilan Berpikir Murid TK dengan Metode Read Aloud ]]>
<![CDATA[Nurhilmiyah Nurhilmiyah]]>;
<![CDATA[Asliani Asliani]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Background : Pengayaan bahan ajar guru melalui peningkatan keterampilan berpikir murid Taman Kanak-Kanak (TK) dengan metode read aloud menjadi penting karena pada tahap pendidikan ini, anak-anak mulai mengembangkan berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pengayaan kepada Guru TK berupa metode read aloud agar meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa TK. Metode: Dalam metode Read Aloud, guru membacakan buku atau teks secara lisan dan secara interaktif dengan siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa dan isi teks. Pada program ini tidak mewajibkan guru untuk piawai storytelling karena storytelling memiliki karakteristik dan kesulitan tersendiri. Maka dipilihlah penerapan Metode Read Aloud dengan perlengkapan pendukung berupa buku cerita bergambar dan berwarna disertai mainan edukatif. Program yang diselenggarakan ole Tim PKM ini dapat dikatakan mendukung tercapainya tujuan meningkatkan keterampilan berpikir bagi murid TK dengan memberikan pelatihan Read Aloud kepada guru-guru TK ABA 27 dengan narasumber Certified Read Aloud Trainer. Hasil: Guru-guru tampak antusias dalam menyimak pemaparan dari pelatih. Hal ini dapat diketahui dari jumlah kehadiran guru yang datang keseluruhannya, responsi yang diisi dengan baik oleh guru, pada sesi interaktif guru bertanya tentang penerapan metode Read Aloud ini, serta jawaban dari kuesioner kepuasan mitra yang diisi oleh mitra, menyambut positif kegiatan ini. Bahkan menginginkan program sejenis dilaksanakan kembali di TK ABA 27 Medan secara berkala. ]]>
<![CDATA[Pengayaan Bahan Ajar Guru melalui Peningkatan Keterampilan Berpikir Murid TK dengan Metode Read Aloud ]]>
<![CDATA[Nurhilmiyah Nurhilmiyah]]>;
<![CDATA[Asliani Asliani]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Background : Pengayaan bahan ajar guru melalui peningkatan keterampilan berpikir murid Taman Kanak-Kanak (TK) dengan metode read aloud menjadi penting karena pada tahap pendidikan ini, anak-anak mulai mengembangkan berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pengayaan kepada Guru TK berupa metode read aloud agar meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa TK. Metode: Dalam metode Read Aloud, guru membacakan buku atau teks secara lisan dan secara interaktif dengan siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa dan isi teks. Pada program ini tidak mewajibkan guru untuk piawai storytelling karena storytelling memiliki karakteristik dan kesulitan tersendiri. Maka dipilihlah penerapan Metode Read Aloud dengan perlengkapan pendukung berupa buku cerita bergambar dan berwarna disertai mainan edukatif. Program yang diselenggarakan ole Tim PKM ini dapat dikatakan mendukung tercapainya tujuan meningkatkan keterampilan berpikir bagi murid TK dengan memberikan pelatihan Read Aloud kepada guru-guru TK ABA 27 dengan narasumber Certified Read Aloud Trainer. Hasil: Guru-guru tampak antusias dalam menyimak pemaparan dari pelatih. Hal ini dapat diketahui dari jumlah kehadiran guru yang datang keseluruhannya, responsi yang diisi dengan baik oleh guru, pada sesi interaktif guru bertanya tentang penerapan metode Read Aloud ini, serta jawaban dari kuesioner kepuasan mitra yang diisi oleh mitra, menyambut positif kegiatan ini. Bahkan menginginkan program sejenis dilaksanakan kembali di TK ABA 27 Medan secara berkala. ]]>
<![CDATA[Pelatihan Pembuatan Peta Bintang Pada Masyarakat Di Danau Lau Kawar ]]>
<![CDATA[Ida Hanifah]]>;
<![CDATA[Abu Yazid Raisal]]>;
<![CDATA[Arwin Juli Rakhmadi]]>;
<![CDATA[Muhammad Hidayat]]>
<![CDATA[ Azkayra: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Sosial Vol 1, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Azkayra: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55311/azkayra.v1i1.8
<![CDATA[Astronomi merupakan cabang ilmu pengetahuan tertua yang mempelajari tentang langit dan segala yang ada didalamnya. Pengamatan benda langit merupakan elemen yang penting untuk mempelajari astronomi karena dapat mengembangkan keterampilan, meningkatkan pemahaman tentang konsep astronomi, dan membantu menumbuhkan minat. Minat masyarakat Indonesia terhadap astronomi semakin meningkat namun kendalanya astronomi tidak diajarkan secara khusus di sekolah. Salah satu pembahasan yang ada dalam astronomi adalah planisphere. Planisphere atau peta bintang merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi bintang dan rasi bintang di langit malam. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengenalkan peta bintang baik dalam teori dan penggunaannya serta melatih cara membuat peta bintang secara mandiri. Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu pendahuluan, pembuatan, dan evaluasi. Berdasarkan tanggapan peserta diketahui bahwa peserta menyukai kegiatan ini karena menyenangkan dan dapat menambah ilmu. Kendala yang didapatkan saat melakukan kegiatan adalah pada saat peserta mencoba menggunakan peta bintang yang sudah dibuat karena kondisi langit yang berawan. Keyword : Astronomy, Planisphere, Lau Kawar.]]>
