Articles
<![CDATA[Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (398.902 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v6i1.5536
<![CDATA[Tenaga kerja asing (TKA) juga mendapat tempat yang diatur dalam Rancangan UU Cipta Kerja. Banyak dari masyarakat khususnya para buruh menentang adanya regulasi yang dianggap mempermudah tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Masyarakat menganggap seharusnya tenaga kerja asing jika ingin bekerja di Indonesia maka harus menaati UU Ketenaga Kerjaan buka UU Cipta Kerja. Pada Pasal 42 UU Ketenaga Kerjaan menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, sedangankan pada Rancangan UU Cipta Kerja menyatakan izin tertulis tenaga kerja asing diganti dengan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (library research). Library research berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.Keluarnya Pasal 42 UU Cipta Kerja secara otomatis mengamandemen Pasal 42 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat lain yang ditunjuk Dalam Perpres Nomor 20 tahun 2018, TKA yang masuk ke Indonesia harus mengantongi sejumlah izin antara lain Visa Tinggal Terbatas (VITAS), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja karena tak lagi membutuhkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Izin masuk TKA dipangkas dan kini hanya membutuhkan RPTKA saja. Kemudian di Pasal 46 UU Ketenagakerjaan, TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan jabatan tertentu yang rinciannya diatur Keputusan Menteri. Di UU Cipta Kerja, pembatasan jabatan bagi TKA di perusahaan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dihapus]]>
<![CDATA[Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri ]]>
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (587.708 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v5i1.3303
<![CDATA[Many legal cases and other cases experienced by Indonesian Migrant Workers (TKI) abroad which are detrimental to these migrant workers. Based on these facts, the State should play a role and be fully responsible for the safety and welfare of TKI. The role and responsibility of the state is not only contained in the contents of the law solely, but must be implemented in an effort to protect the law against migrant workers who work abroad. Based on the facts, it turns out that the various regulations related to the protection of TKIs abroad, there is overlap between one institution and another, the other problem is that agreements between the Government of the Republic of Indonesia and the destination countries for migrant workers must be frequently reviewed, due to state regulations objectives often change so that many migrant workers are harmed by the policy]]>
<![CDATA[Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Kreditur Ditinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 9 Tahun 2013 ]]>
<![CDATA[Yunita Mulyana Pasaribu]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>;
<![CDATA[Bahmid Bahmid]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i1.312
<![CDATA[Penelitian dalam tesis ini berjudul “Penerapan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik oleh Kreditur Dinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 9 Tahun 2013” dalam penelitian tesis ini mengkaji tiga rumusan masalah mengenai pendaftaran jamiinan fidusia secara elektronik, faktor apa saja yang menghambat dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dan juga mengenai wanprestasi. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang mana digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti yang berkaitan dengan materi yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data penelitian ini di kumpulkan dengan cara studi pustaka, serta wawancara. Hasil dari penelitian dari tesis ini adalah bahwa penerapan asas publicitet adalah di wajibkan dikarekan termasuk asas yang wajib untuk di patuhi. Kendala dalam proses pendaftaran jaminan fidusia bukan kendala yang disebabkan oleh Notaris melainkan dari sistemnya yang terkadang error. Cara penyelesaian wanprestasi tidak ada bedanya dengan yang sebelum berlakukan perndaftaran secara elektronik, hanya saja jika jaminan fidusia didaftarkan maka besar untuk memiliki perlindungan hokum. Jika terjadinya wanprestasi maka dapat di selesaikan dengan cara litigasi maupun non-litigasi.]]>
<![CDATA[Criminal Liability Against Corporations in Payment of Wages Under the Provisions of Legislation ]]>
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 3, No 2 (2022): May - August ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal Reglement & Society (IJRS) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/ijrs.v3i2.218
<![CDATA[As a legal subject, corporations have responsibilities as regulated in Law No. 13 of 2003. Manpower is either a legal entity or not. In the Manpower Act, corporate responsibility consists of two, namely; administrative sanctions as well as criminal sanctions. The criminal sanctions applied are in the form of imprisonment and fines. The criminal liability of corporations used by the law is in the form of "Corporations act, responsible management", due to the cumulative criminal sanctions that exist in the law. The means of renewal in the context of development can be interpreted as channeling human activities that lead to development. So, the community has directions for channeling development in the manpower sector in order to realize national development which will be aimed at supervising, fostering, and regulating all activities in the workforce so that justice is achieved. This supervision is based on appropriate labor legislation and adjustments to the rapid growth and development of development in order to anticipate the pressure on the supply of labor, and the level of protection of the workforce.]]>
<![CDATA[Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur ]]>
<![CDATA[Ida Hanifah]]>;
<![CDATA[Ismail Koto]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.332
<![CDATA[Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa “asas Kebebasan berkontrak memberikan hak pada setiap orang untuk dapat mengadakan berbagai kesepakatan sesuai dengan kehendak dan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat-syarat subjektif dan objektif tentang sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi (pasal 1320 KUH Perdata”. Terpenuhinya syarat sah dalam perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian, keempat syarat di atas merupakan ketentuan yang bersifat memaksa. Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam e-commerce yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Kontrak elektronik tersebut pun harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam e-commerce]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ismail Koto]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.333
<![CDATA[Krusialnya permasalahan pelaksanaan pekerjaan pokok oleh tenaga kerja outsourcing di Indonesia, sebab menyangkut hak-hak orang banyak notabenenya pekerja yang seharusnya diberikan pekerjaan yang layak sebagaimana amanat konstitusi sehingga ditempatkan dan berpenghasilan sesuai dengan yang dikerjakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Banyaknya kasus yang ada terkait pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh tenaga kerja outsourcing, masih banyak perusahaan dan penyedia jasa pekerja/buruhyang tidak berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya hak-hak pekerja secara utuh. (2) Segi aspek hukum pidana, belum ada sanksi yang jelas apabila karyawan kontrak ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan pokok namun hak-haknya diabaikan. Aspek hukum, aspek hukum kontrak serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 meski secara parsial namun ada mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan pokok oleh tenaga kerja outsourcing]]>
<![CDATA[CORPORATE RESPONSIBILITY IN PROVIDING WAGES BELOW THE MINIMUM WAGE ]]>
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Proceeding International Seminar of Islamic Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Wages are one of the important stimuli for employees in a company. This does not mean that it is the wage rate that is the main driver, the wage rate is only the main driver so that the wage rate is not sufficient to adequately meet the needs of the workers. employer's orders. Individuals, entrepreneurs, legal entities or other entities and for their services in the work concerned receive wages or other forms of compensation. In other words, workers are called workers if they carry out work in an employment relationship and on orders from other people by receiving wages or other forms of compensation. The criminal sanctions imposed in this law are in the form of imprisonment and fines.The minimum wage policy also aims as a tool to fight poverty and encourage Indonesia's economic development with fair and competitive wages. Salaries are adjusted annually to the upper and lower limits of the minimum wage for the relevant area. If the employer unreasonably violates the wages paid for the work, in this case paying less than the minimum wage, the employer can be classified as a criminal offense according to the Labor Code. Roeslan Saleh writes in his book Hanafi Amrani: According to the provisions of criminal law, actions that are prohibited are referred to as criminal acts (which can be punished) or minor violations.]]>
<![CDATA[ADMINISTRATION OF ACCESS TO CAPITAL IN POST-REDISTRIBUTION OF LAND IN AN ISLAMIC VIEW ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>;
<![CDATA[Farid Wajdi]]>
<![CDATA[ Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Proceeding International Seminar of Islamic Studies ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Land issues are not only related to land disputes, conflicts and cases, but are also related to gaps in land tenure and land conversion which are considered to be inhibiting factors in achieving land as the greatest source of people's prosperity. Arranging access to capital after land redistribution within the framework of agrarian reform is one of the government's steps to address the issue of land management in Indonesia which will be studied from an Islamic perspective. This study uses a normative legal research method using secondary data which is analyzed through content analysis with a statua approach. The results showed that the aspect of post-land redistribution capital has a correlation with economic activity in the view of Islam as a whole, which aims to: meet one's basic needs, meet family needs, meet long-term needs, provide for the needs of abandoned families, provide social assistance and donations in the way of Allah SWT. The fundamental value of Islamic teachings regarding the post-land redistribution capital aspect as stated above is in line with the basic nature of agrarian reform activities in Indonesia which are characterized by democracy, social justice for land. Arrangement of access to capital after land redistribution is a form of continuity and equality between asset arrangement in the form of equal distribution of land ownership and access arrangement in the form of community empowerment to access capital based on land rights so as to realize community welfare.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen) ]]>
<![CDATA[Arie Nurwanto]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 3, No 3 (2022): Oktober 2022 - Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55357/is.v3i3.316
<![CDATA[Asas Pacta sunt servanda dalam perjanjian menjadi sangat penting. Apalagi dalam pembuatan klausula baku oleh para pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Dalam klausula perjanjian ini tercantum apa saja yang telah disepakati oleh para pihak antara konsumen sebagai debitur dan lembaga pembiayaan atau bank sebagai kreditur. Baik itu identitas, pembayaran, jangka waktu, sampai penyelesaian apabila terjadi masalah antara kedua belah pihak. Adanya fasilitas kredit dalam membeli kendaraan bermotor mempermudah masyarakat untuk memiliki kendaraan sendiri. Pakai sekarang, lunas belakangan merupakan hal yang tepat bagi masyarakat yang membeli kendaraan bermotor secara kreditan. Mengambil kredit kendaraan bermotor dari bank atau leasing memiliki aturannya sendiri-sendiri. Umumnya kredit dari bank lebih ringan karena bunga lebih rendah. Namun kredit dari leasing lebih mudah didapat karena syarat yang lebih longgar.]]>
<![CDATA[Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah ]]>
<![CDATA[Rahmat Ramadhani]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>;
<![CDATA[Ummi Salamah]]>
<![CDATA[ IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 5, No 1 (2023): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (April) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/ihsan.v5i1.11503
<![CDATA[Tujuan dilaksanakannya Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) ini adalah selain untuk melaksanakan salah satu unsur dari tri dharma perguruan tinggi, maka program ini dilakukan untuk menjawab permintaan masyarakat terutama warga persarikatan muhammadiyah, khususnya P e m u d a Muhammadiyah kota medan untuk melakukan Kegiatan yang bertemakan Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah. Target khusus yang ingin dicapai dari kegiatan program ini adalah: 1) Pemuda Muhammadiyah memiliki peran penting sebagai organisasi ke Islaman untuk mengetahui tentang mafia tanah khususnya di Kota Medan ; 2) Pemuda Muhammadiyah Kota Medan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang modus operandi mafia tanah ; 3) Pemuda Muhammadiyah Kota Medan sebagai Organisasi Keislaman untuk melakukan penanggulangan mafia tanah khususnya di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah dengan mengadakan penyuluhan, tanya jawab, diskusi, penugasan dan praktik langsung. Kemudian metode pendekatan lain yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif (partisipatory approach). Tahap pelaksanaan program ini dimulai dari persiapan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengetahui modus operandi mafia tanah, dan juga sebagai bahan pengembangan literasi tentang penanggulangan mafia tanah]]>
