Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Criminal Liability Against Corporations in Payment of Wages Under the Provisions of Legislation Ida Hanifah
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 3, No 2 (2022): May - August
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/ijrs.v3i2.218

Abstract

As a legal subject, corporations have responsibilities as regulated in Law No. 13 of 2003. Manpower is either a legal entity or not. In the Manpower Act, corporate responsibility consists of two, namely; administrative sanctions as well as criminal sanctions. The criminal sanctions applied are in the form of imprisonment and fines. The criminal liability of corporations used by the law is in the form of "Corporations act, responsible management", due to the cumulative criminal sanctions that exist in the law. The means of renewal in the context of development can be interpreted as channeling human activities that lead to development. So, the community has directions for channeling development in the manpower sector in order to realize national development which will be aimed at supervising, fostering, and regulating all activities in the workforce so that justice is achieved. This supervision is based on appropriate labor legislation and adjustments to the rapid growth and development of development in order to anticipate the pressure on the supply of labor, and the level of protection of the workforce.
Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur Ida Hanifah; Ismail Koto
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.332

Abstract

Pasal  1320  KUH  Perdata  terkandung  asas  kebebasan  berkontrak, yang menyatakan bahwa “asas  Kebebasan  berkontrak  memberikan  hak  pada  setiap  orang  untuk  dapat mengadakan  berbagai  kesepakatan  sesuai  dengan  kehendak  dan  persyaratan  yang disepakati  kedua  belah  pihak,  dengan  syarat-syarat  subjektif  dan  objektif  tentang sahnya suatu perjanjian tetap dipenuhi (pasal 1320 KUH Perdata”. Terpenuhinya  syarat sah  dalam  perjanjian  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata. Merupakan syarat mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian, keempat syarat di atas merupakan ketentuan yang bersifat memaksa. Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam e-commerce yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Kontrak elektronik tersebut pun harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam e-commerce
Aspek Hukum Pelaksanaan Pekerjaan Pokok Oleh Tenaga Kerja Outsourcing Di Indonesia Ismail Koto; Ida Hanifah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.333

Abstract

Krusialnya permasalahan pelaksanaan pekerjaan pokok oleh tenaga kerja outsourcing di Indonesia, sebab menyangkut hak-hak orang banyak notabenenya pekerja yang seharusnya diberikan pekerjaan yang layak sebagaimana amanat konstitusi sehingga ditempatkan dan berpenghasilan sesuai dengan yang dikerjakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Banyaknya kasus yang ada terkait pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh tenaga kerja outsourcing, masih banyak perusahaan dan penyedia jasa pekerja/buruhyang tidak berpedoman pada aturan yang berlaku sehingga berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya  hak-hak pekerja secara utuh. (2) Segi aspek hukum pidana, belum ada sanksi yang jelas apabila karyawan kontrak ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan pokok namun hak-haknya diabaikan. Aspek hukum, aspek hukum kontrak serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 meski secara parsial namun ada mengatur mengenai pelaksanaan pekerjaan pokok oleh tenaga kerja outsourcing
CORPORATE RESPONSIBILITY IN PROVIDING WAGES BELOW THE MINIMUM WAGE Ida Hanifah
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wages are one of the important stimuli for employees in a company. This does not mean that it is the wage rate that is the main driver, the wage rate is only the main driver so that the wage rate is not sufficient to adequately meet the needs of the workers. employer's orders. Individuals, entrepreneurs, legal entities or other entities and for their services in the work concerned receive wages or other forms of compensation. In other words, workers are called workers if they carry out work in an employment relationship and on orders from other people by receiving wages or other forms of compensation. The criminal sanctions imposed in this law are in the form of imprisonment and fines.The minimum wage policy also aims as a tool to fight poverty and encourage Indonesia's economic development with fair and competitive wages. Salaries are adjusted annually to the upper and lower limits of the minimum wage for the relevant area. If the employer unreasonably violates the wages paid for the work, in this case paying less than the minimum wage, the employer can be classified as a criminal offense according to the Labor Code. Roeslan Saleh writes in his book Hanafi Amrani: According to the provisions of criminal law, actions that are prohibited are referred to as criminal acts (which can be punished) or minor violations.
ADMINISTRATION OF ACCESS TO CAPITAL IN POST-REDISTRIBUTION OF LAND IN AN ISLAMIC VIEW Rahmat Ramadhani; Ida Hanifah; Farid Wajdi
Proceeding International Seminar of Islamic Studies INSIS 5 (March 2023)
Publisher : Proceeding International Seminar of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Land issues are not only related to land disputes, conflicts and cases, but are also related to gaps in land tenure and land conversion which are considered to be inhibiting factors in achieving land as the greatest source of people's prosperity. Arranging access to capital after land redistribution within the framework of agrarian reform is one of the government's steps to address the issue of land management in Indonesia which will be studied from an Islamic perspective. This study uses a normative legal research method using secondary data which is analyzed through content analysis with a statua approach. The results showed that the aspect of post-land redistribution capital has a correlation with economic activity in the view of Islam as a whole, which aims to: meet one's basic needs, meet family needs, meet long-term needs, provide for the needs of abandoned families, provide social assistance and donations in the way of Allah SWT. The fundamental value of Islamic teachings regarding the post-land redistribution capital aspect as stated above is in line with the basic nature of agrarian reform activities in Indonesia which are characterized by democracy, social justice for land. Arrangement of access to capital after land redistribution is a form of continuity and equality between asset arrangement in the form of equal distribution of land ownership and access arrangement in the form of community empowerment to access capital based on land rights so as to realize community welfare.
Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah Rahmat Ramadhani; Ida Hanifah; Ummi Salamah
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 5, No 1 (2023): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (April)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ihsan.v5i1.11503

Abstract

Tujuan dilaksanakannya Program Kemitraan Pengembangan Muhammadiyah (PKPM) ini adalah selain untuk melaksanakan salah satu unsur dari tri dharma perguruan tinggi, maka program ini dilakukan untuk menjawab permintaan masyarakat terutama warga persarikatan muhammadiyah, khususnya P  e  m  u  d  a  Muhammadiyah kota medan untuk melakukan Kegiatan yang bertemakan Peran Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Dalam Penanggulangan Mafia Tanah. Target khusus yang ingin dicapai dari kegiatan program ini adalah: 1) Pemuda Muhammadiyah memiliki peran penting sebagai organisasi ke Islaman untuk mengetahui tentang mafia tanah khususnya di Kota Medan  ; 2) Pemuda Muhammadiyah Kota Medan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang modus operandi mafia tanah ; 3) Pemuda Muhammadiyah Kota Medan sebagai Organisasi Keislaman untuk melakukan penanggulangan mafia tanah khususnya di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah dengan mengadakan penyuluhan, tanya jawab, diskusi, penugasan dan praktik langsung. Kemudian metode pendekatan lain yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif (partisipatory approach). Tahap pelaksanaan program ini dimulai dari persiapan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengetahui modus operandi mafia tanah, dan juga sebagai bahan pengembangan literasi tentang penanggulangan mafia tanah
Pengayaan Bahan Ajar Guru melalui Peningkatan Keterampilan Berpikir Murid TK dengan Metode Read Aloud Nurhilmiyah Nurhilmiyah; Asliani Asliani; Ida Hanifah
Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background : Pengayaan bahan ajar guru melalui peningkatan keterampilan berpikir murid Taman Kanak-Kanak (TK) dengan metode read aloud menjadi penting karena pada tahap pendidikan ini, anak-anak mulai mengembangkan berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pengayaan kepada Guru TK berupa metode read aloud agar meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa TK. Metode: Dalam metode Read Aloud, guru membacakan buku atau teks secara lisan dan secara interaktif dengan siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa dan isi teks. Pada program ini tidak mewajibkan guru untuk piawai storytelling karena storytelling memiliki karakteristik dan kesulitan tersendiri. Maka dipilihlah penerapan Metode Read Aloud dengan perlengkapan pendukung berupa buku cerita bergambar dan berwarna disertai mainan edukatif. Program yang diselenggarakan ole Tim PKM ini dapat dikatakan mendukung tercapainya tujuan meningkatkan keterampilan berpikir bagi murid TK dengan memberikan pelatihan Read Aloud kepada guru-guru TK ABA 27 dengan narasumber Certified Read Aloud Trainer. Hasil: Guru-guru tampak antusias dalam menyimak pemaparan dari pelatih. Hal ini dapat diketahui dari jumlah kehadiran guru yang datang keseluruhannya, responsi yang diisi dengan baik oleh guru, pada sesi interaktif guru bertanya tentang penerapan metode Read Aloud ini, serta jawaban dari kuesioner kepuasan mitra yang diisi oleh mitra, menyambut positif kegiatan ini. Bahkan menginginkan program sejenis dilaksanakan kembali di TK ABA 27 Medan secara berkala.  
KAJIAN SINKRONASI HUKUM TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERSEORANGAN DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 DAN PERPU NO 02 TAHUN 2022 T Rezky Amelia Indra Yani; Ida Hanifah; Ramlan Ramlan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.286

Abstract

Masing-masing perusahaan didirikan berdasarkan suatu perjanjian (kontrak). Artinya harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya oleh dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang sepakat untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, disusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dituangkan dalam akta pendiriannya dibuat dihadapan notaris dan setiap pendiri wajib mengambil saham dan tanpa akta notaris. Ketentuan ini menjadi asas dalam pendirian perseroan terbatas yang menurut usaha mikro dan kecil dapat disebut perseroan perseorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Penelitian hukum normatif atau doktrinal yang diajukan dalam penelitian ini adalah penelitian mengenai asas-asas hukum. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena, baik dalam tataran hukum positif maupun empiris, namun juga ingin memberikan pengaturan yang tepat (das sollen) dan menyelesaikan permasalahan hukum terkait kajian sinkronisasi hukum pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022. Tidak ada dokumen fisik pendirian perusahaan perseorangan yang harus diserahkan kepada pemerintah, yang ada hanya scan dokumen, dan pihak yang menandatanganinya. pernyataan tersebut tidak dapat menjamin bahwa dokumen tersebut telah ditandatangani langsung oleh yang bersangkutan. Dengan demikian tidak diperlukannya akta notaris dalam pendirian perusahaan Usaha Mikro Kecil. Pembubaran perusahaan usaha mikro dan kecil dilakukan melalui RUPS yang dituangkan dalam pernyataan pembubaran dan diberitahukan secara elektronik kepada Menteri. PT tetap dibentuk/dibuat dengan 1 (satu) subjek hukum, sehingga subjek hukum wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain dengan jangka waktu tertentu. telah ditentukan, sehingga subjek hukum dalam perseroan terbatas tidak tunggal, melainkan lebih dari 1 (satu) pihak. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perseroan terbatas terdapat seorang pemegang saham tunggal, namun tidak menutup kemungkinan pula bahwa pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang diderita perseroan terbatas tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan dapat pula dibubarkan di Pengadilan Negeri atas permohonan para pihak. pihak yang berkepentingan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERJANJUAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Djezyka Egga Pratiwi; Ida Hanifah; Ramlan Ramlan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.287

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan, mendeskripsikan prosedur, serta mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil pada Bank Sumut cabang Stabat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif, dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis-empiris yang memerlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari literatur, dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dituangkan dalam Surat Edaran Direksi No. 106/Dir /DR.t-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multiguna Bank Sumut Cabang Stabat memberikan fasilitas kepada Pegawai Negeri Sipil, kredit tersebut bersifat multiguna sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. tata cara pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Sumut Cabang Stabat yaitu: Unit kantor terlebih dahulu melakukan perjanjian melalui Perjanjian Kerja Sama dengan Departemen/Lembaga, Pemohon mengisi formulir permohonan kredit dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan menyerahkan kepada pihak bank. , Bank melakukan proses penilaian dan pengambilan keputusan, serta melakukan realisasi kredit.Permasalahan tersebut merupakan beberapa hal yang dapat menjadi faktor penyebab kredit macet pada Bank Sumut Cabang Stabat. Ada beberapa kendala terkait kredit macet yang masih terjadi, seperti mark up gaji (manipulasi data terkait besaran gaji), pemalsuan identitas oleh calon debitur, debitur beritikad buruk secara diam-diam. diam, punya kredit di bank lain, transfer pegawai, dan debitur meninggal dunia. Perwujudan perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit dengan menggunakan agunan dari Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada Bank Sumut Cabang Stabat yaitu perwujudan pada Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antar bank. Jadi, perlindungan hukum terhadap Bank (Kreditor) adalah upaya perlindungan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang mengikat para pihak sebagai upaya agar bank tetap memperoleh pengembalian dana beserta penggantian kerugian yang diderita akibat kredit macet.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ismail Koto; Ida Hanifah; Surya Perdana; Tarmizi; Ida Nadirah
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.7142

Abstract

Rights known as intellectual property (IPR) are rights that result from human thought and produce a product or process that is beneficial to human life. In Indonesia, there are various intellectual property rights that apply, including: As one of the countries that ratified the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Indonesia has a basic legal framework for these types of intellectual property rights. Each intellectual property right is governed by its own laws. Research cannot be said to be research if it does not have a research method. The research method is a process of collecting and analyzing data carried out systematically, to achieve certain goals. Data collection and analysis is carried out naturally, both quantitatively and qualitatively, experimentally and non-experimentally, interactively and non-interactively. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by reviewing library materials or secondary data. In qualitative research, the process of obtaining data in accordance with the research objectives or problems is studied in depth and with a holistic approach. Indonesia is a country with many ethnicities, cultures and religions in addition to its legal status. The majority of people in Indonesia adhere to the Islamic religion. Islamic law covers everything from marriage to charity, and criminal behavior is based on the same principles as fasting and prayer. .According to the Islamic Fiqh Council, Islam is a religion and way of life that accepts everyone and can be practiced anytime and anywhere without separating religion from life.