Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PERAN KOMISI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI PEMERINTAH Cahyani Intan Dwi Lestari; Lailatul Amaliata Chusna; M. Genta Bayu Julianza; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.256

Abstract

Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip dasar pemerintahan demokratis yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan akses informasi dan sengketa antara publik dengan badan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Komisi Informasi Jawa Timur dalam meningkatkan akses publik serta mengidentifikasi kendala implementasi keterbukaan informasi. Menggunakan metode yuridis empiris melalui observasi langsung selama 30 hari di Komisi Informasi Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Informasi memiliki peran vital dalam penyelesaian sengketa informasi dan penyusunan standar layanan. Meskipun demikian, kendala seperti rendahnya literasi publik dan ketidaksiapan administrasi badan publik masih menjadi tantangan utama. Kesimpulannya, penguatan peran Komisi Informasi melalui edukasi publik dan optimalisasi sistem teknologi sangat diperlukan.
Prosedur dan Pelaksanaan Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha Non Badan Hukum oleh Notaris dalam Praktik Kenotariatan Dara Agustina; Eka Aji Pranoto; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.262

Abstract

Penelitian ini membahas proses pembuatan legalitas badan hukum dan badan usaha non badan hukum oleh notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Akta tersebut diperlukan bagi entitas seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, yayasan, perkumpulan, dan Persekutuan Komanditer (CV). Prosesnya meliputi pengajuan kepada notaris, penyusunan akta, hingga memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum melalui sistem elektronik sampai diterbitkannya Surat Keputusan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan fokus pada prosedur dan pelaksanaan pembuatan akta dalam praktik kenotariatan.