Muh. Rizal Hamdi
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Dinamika Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Muh. Rizal Hamdi; Idul Adnan; Syarifuddin Syarifuddin; Hamroni Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.99

Abstract

Abstrak Peneletian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana awal sejarah Pemilihan Kepala daerah sejak awal terbentuknya negara Indonesia. Pasca diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Indonesia mulai menata sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menerbitkan UU No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Dalam undang-undang ini kepala daerah ditentukan oleh pusat dan sebagai wakil pemerintah yang ada di daerah kecuali untuk daerah seperti Surakarta dan Yogyakarta. UU. No. 1 Tahun 1945 ini dianggap belum memadai, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini mengatur bahwa Kepala Daerah tingkat Provinsi dipilih oleh Presiden setelah DPRD Provinsi menagajukan minimal dua calon dan maksimal empat calon. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 diubah menjadi Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, dan Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960. Dalam peraturan ini diatur mekanisme dan prosedur pengangkatan kepala daerah. Dimana Kepala Daerah tetap diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri. Pada tahun 2004 terbitlah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai koreksi terhadap undang-undang sebelumnya. Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normative. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa genealogi pemilihan kepala daerah di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi terbagi menjadi dua tipologi yaitu: 1) pemilihan kepala daerah secara tidak langsung; dan 2) pemilihihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung ditentukan oleh pemerintah pusat dan ada yang ditentukan melalui mekanisme penunjukan oleh DPRD kemudian disahkan oleh pemerintah pusat, sementara itu pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan umum yang melibatkan semua masyarakat yang telah melmiliki hak pilih berdasarkan undang-undang untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerahnya mulai dari Bupati/Walikota dan Gubernur. Kata Kunci: Dinamika, Pemilihan, dan Kepala Daerah
Menakar Pilkada Tidak Langsung Perspektif Politik Profetik Muh. Rizal Hamdi; Idul Adnan; Syarifuddin Syarifuddin; Hamroni Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.101

Abstract

Abstrak Pasca bergulirnya reformasi pada tahun 1998 berdampak pada berubahnya sistem pemerintahan Republik Indonesia yang memberikan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat untuk mengetahui keadaan politik yang sedang berkembang. Sistem politik Indonesia memiliki corak yang lebih terbuka. UU. No. 22 Tahun 2014. Pasca disahkannya UU No. 22 Tahun 2014 tersebut terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, praktisi, dan akdemisi. Karena dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) menegaskaskan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD secara demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Silang pendapat dan saling melontarkan argumen tidak bisa terhindarkan lagi. Sehingga penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan pilkada tidak langsung dari sudut pandang politik profetik. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis UU No. 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna di balik fakta tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian secara literer yaitu dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan buku-buku yang berkaitan dengan Politik Profetik. Dalam penelitian ini ditepaparkan bahwa Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi tidak langsung oleh rakyat yang tercantum pada bunyi pasal 3 UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan bentuk respon terhadap persoalan-persoalan yang terjadi selama pilkada dilakukan secara langsung. Permasalahannya memang terletak ketika pemilihan langsung dirubah lagi menjadi pemilihan secara tidak langsung yang terkesan kembali lagi ke zaman orde lama dan orde baru. Sebagian kalangan berpendapat bahwa itu merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Karena keterlibatan masyarakat untuk menentukan pemimpinya merupakan proses kemajuan demokrasi. Pilkada tidak langsung justru akan lebih mencerminkan politik profetik, dimana konflik-konflik antara pendukung tidak terjadi lagi, sehingga nilai-nilai kemanusiaan terpelihara. Masyarakat lebih harmonis dan tentram tanpa harus berkonflik dengan masyarakat lainnya. Biaya politik yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah lebih sedikit, sehingga praktik money politics bisa dihidari dan diminimalisasikan. Karena KPK juga bisa ikut terlibat untuk mengawasi pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Semua itu bertujuan untuk menghadirkan dimensi transendental dalam kehidupan masyarakat supaya saling menghargai antar sesama mahluk Tuhan. Kata Kunci: Dinamika, Pilkada, dan Politik Profetik
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax amnesty) Muh. Rizal Hamdi; Idul Adnan; Syarifuddin Syarifuddin; Hamroni Hamroni
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.107

Abstract

Abstrak Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Lahirnya Undang-Undang tentang pengampunan pajak atau yang lebih dikenal dengan undang-undang tax amnesty yang direalisasikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Undang-undang ini menuai kontroversi sejak mulai proses perancangan sampai proses pengesahan menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini dianggap sangak kental dengan muatan politik. Hal ini bisa dilihat dalam proses perancangan sampai proses pengesahan terjadi tarik menarik di parlemen terkait rencana pemerintah untuk memberlakukan pengampunan bagi para penggemplang pajak. Pemerintah ingin memberikan ampunan kepada orang-orang yang tidak patuh pajak serta memnyimpan dananya di luar negeri. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu dengan cara menguraikan gambaran obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna di balik fakta tersebut. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan salah satu hasil politik hukum antara pemerintah dan DPR dalam memformulasikan peraturan perundang-undangan. Draf RUU ini sebelumnya tidak terdapat dalam Prolegnas. RUU ini merupakan inisiatif pemerintah untuk membuat kebijakan dalam rangka merespon persoalan yang sedang dihadapi negara Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan. RUU menuai kontroversi dan melalui proses panjang dan alot sebelum disahkan menjadi undang-undang. Pembehasan yang panjang dan alot tersebut disebabkan bukan hanya materi muatan perundang-undangan, tetapi menyangkut persolan kepentingan-kepentingan politik, sosial ekonomi dan sebagainya. Semua itu harus dicari titik temu antara semua kepentingan-kepentingan tersebut. Kata Kunci : Politik Hukum, Undang-Undang, Tax Amnesty
POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA Nurudin Nurudin; Muh. Rizal Hamdi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v4i1.164

Abstract

The aim of this research is to explain the political and legal aspects of changes in the terms of office of village heads in Indonesia and to analyze the maslahah perspective. This research is a descriptive-analytic literature study using a normative approach. The results of this research are that the current term of office and period of the village head is considered insufficient to develop the village due to the tension and polarization of society after the Village Head Election, the village head's term of office being too short will result in failure to achieve the vision and mission. However, this cannot be used as an absolute reason for extending the term of office of the village head, considering that it will be the entry point for changes to be made in aspects of the terms of the executive institutions of the president, governor, regent, mayor and legislative institutions, both the DPR and DPD at the center and also in the area. The extension of the term of office at the village government level has the potential to make the democratic climate of village government unhealthy and can even foster oligarchy in the village. Giving a village head a long term of office is not a guarantee that a development climate will be developed, the village head is actually required or given a challenge to work effectively and efficiently within the specified period in developing the design of his village. In the perspective of maslahah murlah, namely establishing laws in matters that are not mentioned at all in the Qur'an or al-Sunnah, with consideration for the benefit or interests of human life which is based on the principle of attracting benefits and avoiding damage. The extension of the village head's term of office is actually contrary to the concept of maslahah murlah.