Muh. Rizal Hamdi
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi Lombok Barat

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) MELALUI PENDAMPINGAN PARTISIPATIF DAN BERBASIS TRANSPARANSI DI DESA SELEBUNG, KECAMATAN BATUKLIANG, KABUPATEN LOMBOK TENGAH Muh. Rizal Hamdi; Andi Muhammad Fu’ad; Naili Azizah; Fauzi Hadi Lukita; Ahmad Junaidi Junaidi
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i2.299

Abstract

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan desa yang membutuhkan kapasitas aparatur desa yang mumpuni serta keterlibatan masyarakat secara partisipatif. Namun, dalam praktiknya, masih banyak aparatur desa yang menghadapi kendala dalam menyusun RKPDES secara sistematis, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Permasalahan ini berpotensi menghambat efektivitas pembangunan desa serta akuntabilitas penggunaan anggaran desa. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun RKPDES melalui pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, pendampingan teknis, serta simulasi penyusunan RKPDES dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan ini juga menekankan aspek transparansi guna memastikan bahwa proses perencanaan berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam menyusun RKPDES secara lebih sistematis dan berbasis data. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga meningkat, yang berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif dan partisipatif.
EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM DALAM MENCEGAH KORUPSI DI PEMERINTAH DESA BAJUR, KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT Abd. Qohar; Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 1 No. 2 (2021): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v1i2.301

Abstract

Korupsi di tingkat desa merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum aparat desa, memperkuat sistem pengawasan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan aparat desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan pendampingan hukum agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM DALAM MENCEGAH KORUPSI DI PEMERINTAH DESA BAJUR, KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi; Elpipit Elpipit
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 4 No. 2 (2024): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v4i2.305

Abstract

Korupsi di tingkat desa merupakan tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendampingan hukum dalam mencegah tindak pidana korupsi di Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum aparat desa, memperkuat sistem pengawasan, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan aparat desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan pendampingan hukum agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU TPQ MELALUI PELATIHAN METODE PEMBELAJARAN QUR’AN KREATIF DI DESA BANYU URIP, LOMBOK BARAT Muh. Rizal Hamdi
JURDAR : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2025): JURDAR:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : SEKOLAH TINGGI ILM USYARI'AH DARUSSALAM BERMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jpm.v5i1.329

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di Desa Banyu Urip, Kabupaten Lombok Barat, melalui pelatihan metode pembelajaran Qur’an yang kreatif dan inovatif. Guru TPQ memiliki peran strategis dalam membentuk generasi Qur’ani yang tidak hanya mampu membaca, tetapi juga memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak guru TPQ yang menghadapi keterbatasan dalam hal metode mengajar yang menarik dan sesuai dengan karakter peserta didik usia dini. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan wawasan dan keterampilan praktis kepada guru TPQ mengenai berbagai strategi pembelajaran yang interaktif, seperti penggunaan media pembelajaran visual, metode talaqqi dan tikrar berbasis permainan edukatif, serta pendekatan tematik dalam mengajarkan tajwid dan makhraj huruf. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi ceramah, demonstrasi, praktik langsung, serta pendampingan dalam penerapan metode pembelajaran kreatif di kelas masing-masing. Kegiatan diikuti oleh 30 guru TPQ dari berbagai dusun di Desa Banyu Urip. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam merancang serta melaksanakan kegiatan belajar-mengajar yang lebih variatif dan menyenangkan. Selain itu, para guru juga menunjukkan antusiasme tinggi untuk mengimplementasikan metode baru dalam kegiatan mengajar sehari-hari. Pelatihan ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan Al-Qur’an di tingkat desa serta memperkuat peran TPQ sebagai lembaga pendidikan nonformal yang berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang cinta Al-Qur’an.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PADA PEMILU 2024 DI LOMBOK BARAT Lalu Silammaulanawa Izzati; Muh. Rizal Hamdi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 5 No. 2 (2025): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v5i2.334

Abstract

This study aims to analyze public perceptions of female legislative candidates in the 2024 General Election (Pemilu) in Electoral District (Dapil) 1 Gerung–Kuripan, West Lombok Regency, and to identify social, cultural, political, and economic factors influencing their electability. This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving female legislative candidates, community leaders, election organizers, and residents in the study area. The results indicate that public perception tends to be conservative and gender-biased, with politics still viewed as a male-dominated sphere. Supporting factors include increased education, access to political information, and support from family and social communities. In contrast, inhibiting factors include patriarchal culture, limited structural support from political parties, and low understanding of affirmative policies for female representation. The absence of elected female legislative candidates in the 2024 election demonstrates that the affirmative policies stipulated in Law No. 7 of 2017 and Law No. 2 of 2008 jo. Law No. 2 of 2011 have not been fully effective. The findings of this study are expected to serve as a basis for improving political education and gender awareness at the local level.
IMPLIKASI PENGHAPUSAN PARLIAMENTARY THRESHOLD PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2029 Muh. Rizal Hamdi; Idul Adnan; Lalu Hendri Nuriskandar
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.193

Abstract

This research aims to examine the implications of the Constitutional Court decision Number 116/PUU-XXI/2023, one of which contains the elimination of the 4% parliamentary threshold regulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections as one of the legal bases for implementation. election in 2029. The Constitutional Court (MK) considers that the parliamentary threshold provisions are not in line with the principles of popular sovereignty, electoral fairness, and violate the legal certainty guaranteed by the constitution. This research is library research which examines the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023. This research is descriptive analytical in nature, namely by describing the description of the object under study based on facts that appear as they are and then analyzing them to reveal the meanings behind these facts. The approach used in this research is a normative approach. In this research, it is explained that the existence of the Parliamentary Threshold is not effective enough as a mechanism to simplify the existence of political parties in the electoral system in Indonesia. It even tends to harm the constitutional rights of citizens who represent their constituents. The existence of the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 provides a breath of fresh air to create justice in the implementation of the 2029 elections in Indonesia
PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM DETEKSI DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG: PELUANG DAN TANTANGAN Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi; Lalu Hendri Nuriskandar
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i1.151

Abstract

Human trafficking remains a grave violation of human rights, and its complex nature necessitates innovative approaches for effective detection and prevention. This study explores the role of technology in combating human trafficking, highlighting both the opportunities and challenges associated with its implementation. Advanced technologies such as machine learning algorithms, big data analytics, and blockchain are utilized to monitor suspicious activities, identify trafficking patterns, and ensure transparency in supply chains. Moreover, digital platforms and mobile applications provide crucial support for victims by enabling anonymous reporting and access to emergency assistance. Despite these advancements, significant challenges persist, including data privacy and security concerns. This research emphasizes the need for robust policies and collaborative efforts between public and private sectors to develop secure and effective technological solutions in the fight against human trafficking.
Transformasi Pengelolaan Hutan Lindung ke Lahan Pertanian di Lombok Timur Perspektif Fikih Al-Bi’ah Muh. Rizal Hamdi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 2 (2026): Tema Hukum Islam
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i2.3214

Abstract

This study examines the transformation of protected forest management into agricultural land in the Sekaroh area, Jerowaru Subdistrict, East Lombok Regency, from the perspective of fiqh al-bi’ah. There are three questions to be addressed: what are the ecological impacts resulting from the conversion of the protected forest; Second, what is the legal framework and third, how does the fiqh al-bi’ah perspective view this phenomenon. This study employs a descriptiveanalytical paradigm with a qualitative research design and utilizes a normative sociological approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. To validate the data, the researcher employed triangulation, extended fieldwork and discussions. The results of this study indicate that the conversion of protected forest land into agricultural land for corn cultivation in the Sekaroh Forest Area is unavoidable to meet the economic needs of the surrounding community. However, the conversion of protected forest into agricultural land, without sound environmental planning, is not justified under the principles of fiqh al-bi’ah because it disrupts ecological balance and disregards the public interest.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DI DESA TEMPOS KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT Muh. Rizal Hamdi; Fitriani Fitriani
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.82

Abstract

Menurut Peraturan Daerah Pasal 1 ayat 11 No. 12 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana peran badan permusyawaratan desa dalam Penetapan peraturan desa di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat? (2) Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan peran badan permusyawaratan desa dalam penetapan peraturan di Desa Tempos Kabupaten Lombok Barat? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari hasil wawancara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu anggota badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat. Data sekunder merupakan data pokok baik berupa buku, maupun website. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini berupa observasi, dan wawancara langsung dari pihak yang terkait dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Desa Tempos Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian dapat dikemukakan peran badan permusyawaratan desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran BDP ialah melakukan pengawasan kinerja kepala desa yang sudah maksimal dalam pelaksanaannya, berbeda dalam pembentukan dan penetapan peraturan desa tidak terlaksanakan, fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat kurang maksimal, dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, Siyasa Dusturiyah
DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DAN DINASTI DI INDONESIA: Menuju Politik yang Ideal Melalui Eksplorasi Teori Maslahah Arif Sugitanata; Muh. Rizal Hamdi; Lalu Hendri Nuriskandar; Nurman Jayadi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.86

Abstract

This research aims to explore the dynamics of identity politics and dynasties in Indonesia and efforts to present ideal politics. This study uses a literature review, adopts a qualitative research approach, and applies descriptive analysis techniques based on Maslahah's theory. The results show that identity politics and dynasties play a significant role in the formation of power, often relying on ethnic, religious, or family identity to mobilise support, which can increase the representation of certain groups but also trigger polarisation and erode the principles of democracy and meritocracy. The interaction between identity politics and dynasties creates complexities in political dynamics that can hinder the achievement of an ideal politics based on democracy, justice and equality. On the other hand, efforts towards ideal politics in Indonesia must involve a strong commitment to the principles of democracy, justice and equality, strengthening the foundations of inclusive and participatory democracy, ensuring free and fair elections, and building political awareness and political education among the people. Eradicating corruption, collusion, and nepotism is also a top priority in creating clean politics and integrity. In addition, nurturing diversity and pluralism is an essential step in creating a more inclusive and democratic society. A Maslahah theory-based analysis also emphasises the achievement of the common good and the prevention of harm, which are essential in guiding Indonesia towards ideal politics. It includes empowering individuals and groups in society, promoting social justice, and maintaining social harmony. As such, this study makes an essential contribution to the understanding of identity and dynastic politics in Indonesia and the steps needed to achieve a more equitable and inclusive politics.