Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.367
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Iso Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan J-CEKI Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edumaspul: Jurnal Pendidikan
Novridah Reanti Purba
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pengaruh Implementasi Sila Ke-2 Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Dalam Penurunan Perilaku Bullying Di Kelas C Prodi Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan Pratama, Ega; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Agata Putri Handayani Simbolon; Najwa Latifah Hasibuan5
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2050

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sila ke-2 Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," terhadap pengurangan perilaku bullying di kelas C Prodi Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang melibatkan mahasiswa sebagai responden. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan pola-pola data, serta regresi linier sederhana untuk mengevaluasi hubungan antara implementasi nilai-nilai kemanusiaan dengan penurunan bullying di lingkungan akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai sila ke-2 berkontribusi signifikan dalam menciptakan suasana belajar yang inklusif, kondusif, dan bebas dari kekerasan. Mahasiswa yang memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ini cenderung menunjukkan sikap empatik, adil, serta menghargai perbedaan antarindividu. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi pendidikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran untuk membangun karakter mahasiswa yang menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, nilai-nilai kemanusiaan ini dapat menjadi landasan bagi terciptanya lingkungan akademik yang harmonis dan berkeadaban.
Penerapan Sila Ke-5 Keadilan Sosial Dalam Angka Putus Sekolah Terhadap Kurangnya Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bos Di Sd 064034 Medan Najwatul Khoiriah; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Adamsyach Prana Walidin; Fauzan Azima; Khairul Fahmi Sagala
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2068

Abstract

Bersikap adil sebagaimana tercantum pada Pancasila sila ke-5 merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Namun pada kenyataannya, banyak halangan yang ada dalam bersikap adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pancasila sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diterapkan dalam penggunaan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) pada dunia pendidikan Sekolah Dasar (SD) tepatnya pada SDN 064034 dan dampaknya pada angka putus sekolah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan metode observasi dan wawancara untuk menggali bagaimana pendapat guru dan juga wali murid terhadap efektivitas penggunaan dana BOS pada SDN 064034. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara dari para guru dan juga wali murid beserta angka putus sekolah pada SD tersebut guna memperoleh keterkaitan antar penyalahguunaan dana BOS dan juga angka putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD 064034 berlaku adil dalam penggunaan dana BOS dan memiliki angka putus sekolah yang kecil membuktikan bahwa nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia telah dijalankan dengan baik.
Analisis Sikap Toleransi Antar Umat Beragama Mengenai Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Menurut Pandangan Mahasiswa Ilmu Komputer Angkatan 23 Di Universitas Negeri Medan M. Rizki Andrian Fitra; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Afrrahman S.Effendi, Ali; Silalahi, Feby Juliana; Zai, Tri Warman
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2069

Abstract

Toleransi adalah sikap saling menghargai dalam perbedaan suku, ras, budaya, ataupun agama.dalam sikap toleransi terdapat sikap Intoleran antar umat beragama. Intoleransi merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam masyarakat. Isu intoleransi terhadap pembangunan rumah ibadah menjadi isu yang sering terjadi, karena berkaitan langsung dengan kebebasan beragama dan hak asasi manusia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap toleransi antar umat beragama terkait pembangunan rumah ibadah berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dari perspektif mahasiswa Ilmu Komputer angkatan 23 di Universitas Negeri Medan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan metode observasi dan angket untuk menggali pemahaman, serta faktor  yang memengaruhi sikap mahasiswa terhadap pembangunan rumah ibadah dari agama lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang detail mengenai pemahaman mahasiswa sebanyak 10 mahasiswa terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa ilmu komputer memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya toleransi antar umat beragama.
Pengaruh Peran Pendidikan Pancasila dalam Membentuk Nilai Kreativitas Mahasiswa Kelas C Semester IV Jurusan Antropologi Universitas Negeri Medan Ravael Marelano Harefa; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Relita Sanlia Sitompul; Rela Idola Pakpahan; Wahdini, Wahdini; Siti Rahma
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.8689

Abstract

Pendidikan Pancasila dapat membangun nilai-nilai kreativitas pada diri peserta didik melalui beberapa cara. Pertama, melalui proses pembelajaran yang berlandaskan pada sila-sila Pancasila, peserta didik akan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana pengaruh pendidikan Pancasila terhadap pola pikir peserta didik dalam mengembangkan kreativitas, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah responden yang diteliti sebanyak 5 responden, yaitu mahasiswa kelas c semester 4 program studi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh peran pendidikan Pancasila dalam membentuk nilai-nilai kreativitas pada mahasiswa kelas C semester 4 program studi Antropologi Universitas Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kegiatan kreatif, seperti proyek sosial, program bimbingan belajar gratis, dan upaya menjaga kebersihan lingkungan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi Pendidikan Pancasila terhadap kreativitas siswa, seperti kurangnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, keterbatasan waktu karena beban akademik, serta kemalasan dan kurangnya rasa percaya diri dalam bekerja.
Pengaruh Anonimitas di Media Sosial terhadap Kebebasan Berpendapat dan Tanggung Jawab Hukum Studi Kasus: (Analisis Kasus Akun Fufufafa dalam Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Twitter) : Penelitian Simamora, Rani Marsela; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Novridah Reanti Purba; Jane Agustin Sianturi; Ananda Meriah Ate Banurea; Sabar Saur Matua Br Limbong; Asya Junita Rajagukguk; Tasya Maulita
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.1050

Abstract

Anonymity comes from the Greek word 'anonymia' which means 'without a name' which means unknown identity information, which can be used to identify objects in the form of humans or objects. This study examines the effect of anonymity on social media on freedom of speech and legal responsibility, with a case study of the "Fufu Fafa" account on Twitter. The research method used is a literature study of the content of the "Fufu Fafa" account. This study aims to understand how anonymity affects user behavior in expressing opinions and how legal responsibility is applied to anonymous accounts. The results of the study show that anonymity can be a double-edged sword in the context of social media. On the one hand, anonymity provides space for individuals to express their opinions without fear, especially on sensitive issues. However, on the other hand, it also encourages irresponsible behavior, such as the spread of false information, hatred, and political slander.
Persepsi Masyarakat Tentang Representasi dalam Pilkada Tidak Langsung dan Dampaknya Terhadap Legitimasi Kepala Daerah Terpilih: (Studi Kasus : Jalan Taduan, Kec. Medan Tembung, Sumatera Utara) Mhd Rizki Akbar; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Nur Azizaini Zhaharah; Cindy Aryani Putri; Putri Yasmin; Seniman Hati Zebua
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Agustus: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora (JISPENDIORA)
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v4i2.2350

Abstract

This study aims to build a complete picture of the relationship between the indirect regional election system, public perception of political representation, and the level of legitimacy of elected regional heads. Public perception of representation in indirect regional elections is the public's view of political representation in the election of regional heads by the DPRD and its influence on public recognition and trust in the elected regional heads. This legitimacy is the main foundation for regional heads to carry out their duties and authorities effectively. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation of relevant sources. The number of respondents in this study was 5 respondents. The results of the study show that most people reject indirect regional elections because they are considered to reduce public participation and weaken the legitimacy of regional heads. Direct regional elections are considered more democratic, representative, and reflect the will of the people.
Analisis Perbandingan Pemahaman Mahasiswa Universitas Negeri Medan dari Berbagai Jurusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dinda Dwi Aprillia; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Kevin Jeremi Doniartha Saragih; Mey Wulandari Simanullang; Adelsiza Zenoni Harianja; Amelia Kartika
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Agustus: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora (JISPENDIORA)
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v4i2.2352

Abstract

Law enforcement against corruption is a vital aspect of maintaining the integrity of the Indonesian nation, considering that corruption has become a widespread and systemic phenomenon across various sectors. In this context, students, as agents of change, play an important role in overseeing legal enforcement issues. Unfortunately, understanding of anti-corruption laws remains uneven among students from different academic disciplines. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation involving 10 respondents from various departments at Universitas Negeri Medan. The purpose of this research is to analyze the level of understanding, differences in perspective, and the concern of students across disciplines toward the enforcement of anti-corruption laws in Indonesia. The findings reveal variations in understanding based on academic background, yet most students acknowledge the importance of integrating anti-corruption education across all majors as a preventive step to foster legal awareness and integrity from an early stage.
Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang yang Tergesa-Gesa, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Jalan William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara) Seven Rius Laia; Parlauangan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Narach Larasati Nasution; Imelda Malona Tarigan; Ferdy Akbar; Aril sharon Saragih
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD) Vol. 5 No. 2 (2025): Juli: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurdikbud.v5i2.6063

Abstract

The law-making process in Indonesia should ideally reflect the principles of transparency, public participation, and accountability. However, in practice, it is often found that legislation is enacted hastily without adequate involvement of the public. This situation causes public unrest, triggers a crisis of legal legitimacy, and diminishes trust in legislative institutions. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The number of respondents involved in this study is 5. The aim of this research is to explore public perceptions of the hasty law-making process and its impact on public trust and legal legitimacy. The findings of this study are expected to provide valuable input for policymakers to improve the legislative mechanism to be more participatory and transparent. The results of the study show that the majority of people in Jalan William Iskandar Pasar V, Deli Serdang, Sumatra Utara Regency, have a negative perception of the hasty and non-transparent legislative process. They feel excluded, lack access to information, and believe that the laws created do not reflect the aspirations of the public. This research concludes that the legitimacy crisis arises due to the lack of participation and transparency, and therefore, it is recommended that future legislative processes be more inclusive, fair, and aligned with the principles of participatory democracy
Persepsi Mahasiswa UNIMED Tentang Pembentukan Undang-Undang Kilat, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Universitas Negara Medan) Nuh Yabest Sinaga; Parlaungan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Muhammad Arif Siagian; Daffany Viroza; Anggie Pricyla Sianturi; Gita Mori Sevira Br Tarigan
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD) Vol. 5 No. 2 (2025): Juli: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurdikbud.v5i2.6168

Abstract

Fast-track legislation refers to a legislative process that proceeds rapidly, oftenwithout adequatepublic participation and is considered lacking in transparency.This study employs a descriptive qualitative method with data collection techniquesincluding observation, interviews, and documentation. The number of respondentsto be studied is approximately ten. The research focuses on one or more laws thatare considered controversial by the public, such as the Military Law (TNI Law), theJob Creation Law (Omnibus Law), and the Mineral and Coal Mining Law (MinerbaLaw). The aim of this study is to analyze the perceptions of Unimed students towardthe formation of fast-track legislation, particularly those that frequently sparkpublic controversy. This study aims to analyze the perceptions of Unimed studentsregarding the formation of fast-tracked legislation, particularly those that oftentrigger public controversy. The research is expected to provide an overview of theextent to which students understand, respond to, and critique the practice ofexpedited lawmaking, as well as highlight its impact on public trust in the legal drafting process in Indonesia. The findings indicate that the majority of UNIMEDstudents have a negative perception of fast-tracked legislation, as the process isconsidered rushed, lacks public participation, and does not follow a transparentdeliberative mechanism. The conclusion of this study is that the absence of publicinvolvement in the legislative process strengthens students' distrust in legislativeinstitutions, fosters a skeptical attitude, and even encourages their involvement incritical movements as a form of social control.
Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang yang Tergesa-Gesa, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Jalan William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara) Seven Rius Laia; Parlauangan Gabriel Siahaan; Novridah Reanti Purba; Narach Larasati Nasution; Imelda Malona Tarigan; Ferdy Akbar; Aril sharon Saragih
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD) Vol. 5 No. 2 (2025): Juli: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurdikbud.v5i2.6063

Abstract

The law-making process in Indonesia should ideally reflect the principles of transparency, public participation, and accountability. However, in practice, it is often found that legislation is enacted hastily without adequate involvement of the public. This situation causes public unrest, triggers a crisis of legal legitimacy, and diminishes trust in legislative institutions. This study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The number of respondents involved in this study is 5. The aim of this research is to explore public perceptions of the hasty law-making process and its impact on public trust and legal legitimacy. The findings of this study are expected to provide valuable input for policymakers to improve the legislative mechanism to be more participatory and transparent. The results of the study show that the majority of people in Jalan William Iskandar Pasar V, Deli Serdang, Sumatra Utara Regency, have a negative perception of the hasty and non-transparent legislative process. They feel excluded, lack access to information, and believe that the laws created do not reflect the aspirations of the public. This research concludes that the legitimacy crisis arises due to the lack of participation and transparency, and therefore, it is recommended that future legislative processes be more inclusive, fair, and aligned with the principles of participatory democracy
Co-Authors Adamsyach Prana Walidin Adelsiza Zenoni Harianja Afrrahman S.Effendi, Ali Agata Putri Handayani Simbolon Amelia Kartika Ananda Meriah Ate Banurea Anggie Pricyla Sianturi Ariel, Ariel Yehezkiel Silitonga Aril Sharon Saragih Asya Junita Rajagukguk Cindy Aryani Putri Daffany Viroza Devi Putri Thesia Dinda Dwi Aprillia Emily, Emily Theresia Fauzan Azima Ferdy Akbar Gita Mori Sevira Br Tarigan Imelda Malona Tarigan Ira Selvia Ritonga Jane Agustin Sianturi Jihan Aisyah Rahmadania Kevin Jeremi Doniartha Saragih Khairul Fahmi Sagala Lince Tabitha M. Rizki Andrian Fitra Mey Wulandari Simanullang Mhd Rizki Akbar Muhammad Arif Siagian Najwa Latifah Hasibuan5 Najwatul Khoiriah Narach Larasati Nasution Nuh Yabest Sinaga Nur Azizaini Zhaharah Parlauangan Gabriel Siahaan Parlaungan Gabriel Siahaan Parlaungan Gabriel Siahaan Pratama, Ega Putri Yasmin Ravael Marelano Harefa Rela Idola Pakpahan Relita Sanlia Sitompul Risky Sakti Lumban Gaol Sabar Saur Matua Br Limbong Seniman Hati Zebua Seven Rius Laia Shelly Elprida Gajahmanik Siahaan, Parlaungan Gabriel Silalahi, Feby Juliana Simamora, Rani Marsela Siti Rahma Taslima Amelia Taufik Tasya Maulita Veronika Valentin S. Garingging Wahdini, Wahdini Yosua Gabe Maruli Sianggaran Zai, Tri Warman