Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Aspek Hukum Jual Beli Dalam Keluarga Terhadap Harta Warisan (Studi Putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/Pn.Tjk) Lina Azizah; Dina Haryati Sukardi; Chandra Muliawan; Rissa Afni Martinouva
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i1.7134

Abstract

Pelaksanaan perjanjian jual beli sering terjadi suatu permasalahan, salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu perjanjian jual beli dalam keluarga. Perjanjian jual beli dalam keluarga sangat jarang terjadi, karena biasanya dalam keluarga yang terjadi adalah hibah. Putusan hakim Nomor : 104/Pdt.G/2019/PN.Tjk terjadi proses jual beli harta warisan dalam keluarga dan terdapat suatu permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan hukum jual beli dalam keluarga terhadap harta warisan menurut hukum perdata di Indonesia, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor : 104/Pdt.G/2019/PN.Tjk, dan apa akibat hukum dari putusan Nomor : 104/Pdt.G/2019/PN.Tjk bagi para pihak dan objek sengketa. Kedudukan hukum jual dalam kelurga terhadap harta warisan ini secara hukum perdata sah karena telah memenuhi syarat-syarat sah jual beli pasal 1320 KUHPerdata, adapun jual beli dalam keluarga yang tidak diperbolehkan oleh perdata yaitu jual beli antara suami dan istri, kecuali dalam 3 hal yang terdapat dalam pasal 1467 KUHPerdata. Dalam pertimbangan hakim, hakim mengabulkan eksepsi tergugat yang pada pokoknya gugatan penggugat cacat formil, tidak jelas dasar hukum atau dasar peristiwa gugatan pada posita gugatan serta ketidaksesuaian antara posita dan petitum, sehingga gugatan tidak dapat diterima. Mengenai akibat hukum, Secara yuridis, putusan tersebut memenangkan pihak tergugat, karena gugatan penggugat cacat formil. Dari hasil putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN.Tjk ini penggugat kalah dan tergugat menguasai objek dalam perkara ini. akibat hukum yang timbul terhadap objek sengketa akibat putusan Nomor 104/Pdt.G/2019/PN.Tjk ini ialah objek tersebut dikuasai oleh pihak tergugat. Akibat putusan NO (Niet Onvankelijk Verklaard) penggugat bisa mengajukan ulang gugatan dengan gugatan baru dan tidak Ne Bis In Idem.
Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Koperasi Unit Desa Bima Utama Dengan Cv. Dasanah Ni Putu Ayu; Chandra Muliawan; Rissa Afni Martinouva
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.7012

Abstract

Koperasi dalam perannya membantu pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia.Koperasi juga membantu meningkatkan perekonomian bagi warga desa dimana koperasi didirikan dan sebagai penyokong kegiatan anggotanya.Meningkatkan perekonomian berarti juga meningkatkan bisnis dan modal yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu cara dalam hal peningkatan dan pengembangan bisnis atau modal, seperti yang dilakukan Koperasi Unit Desa Bima Utama dengan CV. Dasanah dalam pengembalian ganti kerugian yang diderita koperasi. Akibat hukum perdatanya  terhadap perjanjian yang telah dibuat dan salah satu pihaknya berubah nama namun tidak memperbaharui perjanjian maka perjanjian tersebut tidak dapat diakui sebagai perjanjian milik koperasi dengan namayang baru dan terhadap jaminan yang diberikan juga tidak dapat dimiliki oleh Koperasi Bima Utama Sakti.
Sosialisasi Penerapan Aplikasi Informed Consent Online terhadap Layanan dan Jaminan Kesehatan Pengobatan Tradisional di Bandar Lampung Rissa Afni Martinouva; Sri Maria Puji Lestari Lestari; Marcelly Widya Wardana
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 6, No 2 (2023): Volume 6 No 2 Februari 2023
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v6i2.8531

Abstract

ABSTRAK  Pengabdian didasarkan pada hasil penelitian yang dilaksakan terkait analisis perlindungan hukum penyelenggaraan pengobatan tradisional Tahun 2019. Penelitian tersebut menyatakan bahwa dibutuhkan adanya perjanjian penyembuhan (informed consent). Perjanjian penyembuhan tersebut mendeskripsikan pertanggungjawaban ketika tindakan penyembuhan dilakukan. Perjanjian peyembuhan merupakan bidang keilmuan perdata yang berfungsi mengantisipasi kegiatan perjanjian pihak-pihak agar dapat melindungi hak dan kewajiban kedua pihak atau lebih. Tujuan pengabdian penerapan aplikasi informed consent online sebagai salah satu perlindungan hukum secara nyata layanan kesehatan pengobatan tradisional di Bandar Lampung. Metode sebelum dilaksanakan pengabdian yaitu, observasi, dokumentasi, wawancara dan kuesioner kepada pasien dan penyeleggara praktik pengobatan tradisional yang sudah beroprasional sebagai sampel penelitian yang ditunjuk secara purposive sampling. Hasil diperoleh pada bentuk isi informed consent perjanjian yang dibutuhkan masyarakat sebagai dilakukan berupa tindakan, syarat, dan saksi sebelum menerima pengobatan tradisional. Tindakan tersebut harus diketahui secara keseluruhan berupa gambaran penjelasan dan akibat yang akan ditimbulkan jika pengobatan dilaksanakan. Bentuk penerapan sosialisasi aplikasi informed consent online dilaksanakan dengan melakukan pembuatan aplikasi informed consent online. Aplikasi yang sudah dibuat, setelah itu dilanjutkan dengan melaksanakan sosialisasi penerapannya kepada para penyelenggara pengobatan tradisional di Bandar Lampung. Penyuluhan dilakukan dengan menghadirkan pemateri dari Ketua Forum Komunikasi (FORKOM) HATTRA Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan pihak pengembang teknologi informed consent online. Pelaksanaan adanya aplikasi informed consent online sebagai wujud nyata perjanjian pengobatan tradisional baik kepada penyelenggara pengobatan tradisional maupun kepada pasien sebagai konsumen. Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Aplikasi, Teknologi, Kesehatan ABSTRACT The service is based on the results of research conducted regarding the analysis of legal protection for the implementation of traditional medicine in 2019. The research states that an informed consent is required. The healing agreement describes accountability when the healing act is performed. The healing agreement is a field of civil science that functions to anticipate the activities of the parties’ agreements in order to protect the rights and obligations of both parties or more. The purpose of the dedication of applying the online informed consent application as one of the real legal protections of traditional medicine health services in Bandar Lampung. The methods before the service was carried out, namely observation, documentation, interviews and questionnaires to patients and traditional medicine practice organizers who were operational as research samples designated by purposive sampling. The results were obtained in the form of the contents of the informed consent agreement needed by the community as a form of action, conditions, and witnesses before receiving traditional medicine. This action must be known in its entirety in the form of an explanation description and the consequences that will result if the treatment is carried out. The form of application of online informed consent application socialization is carried out by making an online informed consent application. After that, the application that has been made is carried out by carrying out socialization of its application to traditional medicine providers in Bandar Lampung. Counseling was carried out by presenting speakers from the Chairman of the HATTRA Communication Forum (FORKOM) of Bandar Lampung City, the Bandar Lampung City Health Office and the developer of online informed consent technology. The implementation of the online informed consent application is a concrete manifestation of traditional treatment agreements both for traditional medicine providers and for patients as consumers. Keywords: Agreement Law, Application, Technology, Health
Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Terhadap Permohonan Di Pengadilan Agama Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk) Muhammad Romadhan; Rissa Afni Martinouva; Chandra Muliawan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i1.7013

Abstract

Perkawinan merupakan upacara yang bersifat sakral serta mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dilangsungkan untuk mewujudkan hal tersebut harus melalui persetujuan kedua mempelai dan tanpa paksaan. Jika tidak, maka akan rentan tidak harmonis dan dapat menimbulkan pembatalan perkawinan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjungkarang perkara putusan No. 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara dipaksa dan diancam. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana aturan tentang pembatalan perkawinan di Indonesia, bagaimana kedudukan putusan verstek dalam peradilan agama dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan atas putusan verstek tersebut dan bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap dikabulkannya gugatan tersebut.
LEGAL CONSEQUENCES OF IMPLEMENTATION BUSINESS PARTNER AGREEMENTS USING THE CONCEPT OF FRENCHISE DRINK JERUKI Sunaryo Sunaryo; Rissa Afni Martinouva Rissa
PRANATA HUKUM Vol. 18 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v18i2.306

Abstract

Franchising is a special right that is owned by an individual or business entity against a business system with business characteristics. This concept has proven successful and can be used by other parties based on a franchise agreement. The Jeruki beverage business cooperation has criteria and business characteristics that have similarities with the franchise agreement, system, concept and model. This citrus drink business which has a concept like a franchise already has 15 (fifteen business partners). The implementation of a franchise business is guided by a franchise agreement that must be made in writing between the franchisor and the franchisee. The Jeruki beverage company has a big chance to get a place as a franchise. This invites an analysis of whether the constraints of the citrus drink business have not been realized as a franchise and what are the legal consequences. The cooperation agreement is in the form of a franchise, however, to be said to be a business with a franchise concept, it must comply with the franchise agreement clause in accordance with the Regulation of the Minister of Trade Number 12 of 2006 concerning Provisions and Procedures for Issuing a Franchise Business Certificate and Regulation of the Minister of Trade Number 71 of 2019 concerning the Implementation of a Franchise . Unregistered trademarks and a lack of understanding of the concept of franchising cause huge losses to the initial owners of the business. The act of imitating the business concept of drinking oranges by other parties is very difficult to stop because the brand has not been registered.