Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

DARI BIBIT KE HARAPAN: MEMBENTUK MASA DEPAN LINGKUNGAN MELALUI PENANAMAN POHON DI KELURAHAN KOTA WAISAI KABUPATEN RAJA AMPAT Karmila Sinen; Nurinaya Nurinaya; Nurul Alia Ulfa; Rahmat Hidayat
Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI) Vol. 2 No. 2 (2026): Vol. 2 No. 2 Edisi Juli 2026
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/jpi.v2i2.2497

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon di Kelurahan Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Wilayah ini menghadapi tantangan lingkungan berupa berkurangnya tutupan hijau, potensi degradasi lahan, serta meningkatnya dampak perubahan iklim. Program pengabdian dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah kelurahan, masyarakat lokal, pemuda, dan mahasiswa dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi lingkungan, penyediaan bibit, hingga penanaman dan pemeliharaan pohon. Metode yang digunakan meliputi edukasi lingkungan, kerja bakti penanaman, serta pendampingan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penghijauan serta terbentuknya komitmen bersama untuk menjaga dan merawat tanaman yang telah ditanam. Penanaman pohon tidak hanya berkontribusi terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan ekosistem lokal, tetapi juga menjadi simbol harapan dalam membentuk masa depan lingkungan yang berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat menjadi model pengabdian berbasis masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan di wilayah kepulauan dan kawasan pesisir.
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PAPUA BARAT DAYA Karmila Sinen; Nurinaya Nurinaya; Muchammad Farid; Jhafira Salsabilla; Abdul Halim Soltief
Jurnal Education and Development Vol 14 No 3 (2026): Vol 14 No 3 September 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i3.8494

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua Barat Daya, sebagai daerah otonom baru, menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta partisipasi publik yang belum optimal dalam proses pengambilan kebijakan. Kondisi-kondisi tersebut menjadikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai kebutuhan mendesak demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya penyediaan landasan empiris dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan Papua Barat Daya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik—meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum—dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua Barat Daya; mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat; serta merumuskan strategi penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama, observasi lapangan, serta analisis terhadap dokumen kebijakan dan regulasi daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan analitis dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini meliputi publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah Papua Barat Daya, serta model penerapan tata kelola pemerintahan yang baik yang bersifat kontekstual dan praktis sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.