Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Legal Protection for Fintech Consumers Trapped in Debt Due to High Interest (Illegal Loans) Chairus Suryati; Debi Masri; Leni Indrayani; Juliya Maria; Sattar Rasul
International Journal of Advanced Research Vol. 2 No. 1: June 2025
Publisher : Outline Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61730/m0wm7x59

Abstract

The rapid development of financial technology (fintech) has increased public access to financial services, especially through online lending platforms. However, this advancement also brings significant legal challenges, particularly in consumer protection. Many individuals have become trapped in debt due to exorbitant interest rates imposed by illegal lenders operating without official licenses and often engaging in abusive collection practices. This research aims to analyze the legal protection available to fintech consumers victimized by illegal high-interest lending and to evaluate the effectiveness of existing regulations, including POJK 77/2016 and other consumer protection frameworks. The study employs a normative juridical approach with qualitative analysis of legislation, court decisions, and case studies. The findings reveal that the current legal framework is insufficient in providing both preventive and repressive protection for consumers. Weak oversight of illegal fintech operators and low financial literacy among the public are key factors behind the ineffectiveness of consumer protection. Regulatory reform, stricter law enforcement, and public education are urgently needed to ensure comprehensive protection for fintech consumers.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI JALUR KEIMIGRASIAN STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN Taufiq, Achmad; Lubis, Junaidi; Indrayani, Leni; Maria, Juliya
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 27 No 1 (2026): Edisi April 2026
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v27i1.10558

Abstract

Organized cross-border crimes that deprive human rights, namely the Crime of Trafficking in Persons (TPPO), often use population migration routes as the main entry route. This research seeks to review how criminal law is applied to trafficking perpetrators who take advantage of immigration access, as well as uncover the obstacles that arise when law enforcement is carried out in the area of the Class II Immigration Office of TPI Belawan. This study adopts an empirical juridical approach with a qualitative analysis framework. Information collection was carried out through the review of regulatory documents and in-depth discussions with officials at the Class II Immigration Office of TPI Belawan. The research findings indicate that enforcement efforts against trafficking cases in the Belawan operational area rely on Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking and Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. It was identified that the modes of violation that often occur are falsification of travel documents and the abuse of residence permits to facilitate the sending of illegal migrant workers abroad. Significant obstacles faced include challenges in proving criminal elements, disconnection of the perpetrator network, and lack of synergy between law enforcement agencies in the port area. In closing, improving immigration surveillance capabilities and strengthening partnerships are important means to reduce the threat of human trafficking through the sea route in the Belawan area.
Pendekatan Green Criminology dalam Hukum Pidana Indonesia Maria, Juliya
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1: April 2026
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Green Criminology dalam Hukum Pidana Indonesia, khususnya bagaimana konsep tersebut dapat memperluas paradigma hukum pidana dalam menangani kejahatan lingkungan yang beragam dampaknya terhadap ekosistem. Green Criminology merupakan kajian yang tidak hanya memusatkan perhatian pada pelanggaran formal, tetapi juga pada kerusakan ekologis dan keadilan terhadap lingkungan hidup serta korban selain masyarakat, melalui pendekatan interdisipliner yang lebih luas. Kajian ini menggunakan metode yuridis normative dengan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah tentang green criminology dan kejahatan lingkungan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum pidana inonesia masih bersifat anthropocentrism dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip green criminology dalam pembentukan norma maupun implementasi sanksi pidananya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pidana berbasis nilai ekosentris yang mampu memberikan keadilan ekologis melalui strategi kriminalisasi dan perluasan objek hukum dalam undnag-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) dan KUH Pidana Nasional baru.
Memutus Mata Rantai Peredaran Narkoba di SMA Swasta Apipsu Aries Hendra Tumatangi Hutagalung; Jumpa Taufik Hasibuan; Juliya Maria
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4603

Abstract

Penelitian mengenai upaya memutus mata rantai peredaran narkoba di SMA Swasta Apipsu dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan remaja usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pencegahan, penanganan, serta peran lembaga sekolah dalam melindungi siswa dari ancaman narkoba. Kegiatan penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara, serta keterlibatan langsung dalam beberapa aktivitas sosialisasi hukum bersama pihak kepolisian dan lembaga pendamping hukum. Pengalaman lapangan ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana proses edukasi, pembinaan, dan penegakan hukum dijalankan di lingkungan sekolah. Selama pelaksanaan kegiatan, peneliti mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pola peredaran narkoba di kalangan remaja serta strategi yang digunakan pihak sekolah dan penegak hukum untuk menanggulanginya. Kegiatan sosialisasi, pemeriksaan rutin, penguatan karakter, hingga kerja sama dengan aparat kepolisian terbukti berperan dalam mengurangi potensi penyebaran narkoba di sekolah. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan mata rantai peredaran narkoba tidak hanya membutuhkan peran aparat, tetapi juga komitmen seluruh warga sekolah. Upaya pencegahan berbasis pendidikan dan hukum menjadi pendekatan paling efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas narkoba.