Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Analisis Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Land Reform) Pasca Reforma Agraria di Indonesia Suwarti; Amriyanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i4.58628

Abstract

Permasalahan pengalihan tanah dan aset di lingkungan Universitas Khairun bermula dari peralihan kepemilikan tanah melalui hibah dari Pemerintah Daerah Kota Ternate kepada Universitas Khairun. Meskipun hibah tersebut merupakan pemberian sukarela tanpa kompensasi, ketiadaan akta hibah formal sebelumnya menimbulkan sengketa baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kepemilikan tanah di lingkungan Universitas Khairun, mengidentifikasi kendala para pihak dalam pengalihan tanah dan aset, serta menelaah upaya atau model penyelesaian ideal yang dapat ditempuh dalam menghadapi sengketa tersebut. Metode hukum empiris dengan pendekatan live case study terhadap peristiwa hukum yang sedang berlangsung digunakan pada penelitian ini. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deduktif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran obyektif dan memperbaiki isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan dokumen hibah formal menjadi sumber utama sengketa kepemilikan, ditambah dengan lemahnya administrasi aset universitas. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa memerlukan pendekatan mediasi berbasis bukti yuridis serta penerbitan sertifikasi ulang atas tanah-tanah hibah. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan administrasi aset dan kejelasan legalitas hibah untuk mencegah sengketa pertanahan di lingkungan perguruan tinggi ke depannya.
Penegakkan Hukum Pemalsuan data diri Perkawinan Sejenis” (Studi Kasus Kepolisian Resor Halmahera Selatan) Ar. Saman, M. Zulfikar; Abdajid, Syawal; Amriyanto, Amriyanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i8.61106

Abstract

Penegakan hukum terkait pemalsuan data diri dalam perkawinan sejenis di Indonesia menghadapi tantangan signifikan. Meskipun ada peningkatan kasus pemalsuan dokumen, pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu LGBTQ+ masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terkait pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan sejenis. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan data primer dari studi lapangan. Hasil menunjukkan bahwa sekitar 15% pasangan sejenis pernah menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan legitimasi, yang menciptakan stigma sosial. Penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berisiko menimbulkan diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak individu dalam konteks perkawinan sejenis.
Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara Hajuan, Ardi; Abdajid, Syawal; Amriyanto, Amriyanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i8.61109

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara belum efektif. Dari 41 kasus korupsi yang ditangani periode 2020-2024, hanya 16 kasus yang berhasil diselesaikan, sedangkan 25 kasus masih dalam proses penanganan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi substansi hukum yang sudah jelas namun terkendala implementasi, struktur hukum yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kultur hukum yang masih memerlukan penguatan profesionalisme. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran, penambahan personil penyidik, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan koordinasi antar instansi penegak hukum.