Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.013
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Khairun Law Journal Jurnal Jatiswara Jurnal Hukum Volkgeist Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Legal Spirit KHAIRUN LAW JOURNAL Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Dinamika Hukum
Amriyanto
Fakultas Hukum Universitas Khairun
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Penegakkan Hukum Pemalsuan data diri Perkawinan Sejenis” (Studi Kasus Kepolisian Resor Halmahera Selatan) Ar. Saman, M. Zulfikar; Abdajid, Syawal; Amriyanto, Amriyanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i8.61106

Abstract

Penegakan hukum terkait pemalsuan data diri dalam perkawinan sejenis di Indonesia menghadapi tantangan signifikan. Meskipun ada peningkatan kasus pemalsuan dokumen, pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu LGBTQ+ masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terkait pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan sejenis. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan data primer dari studi lapangan. Hasil menunjukkan bahwa sekitar 15% pasangan sejenis pernah menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan legitimasi, yang menciptakan stigma sosial. Penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berisiko menimbulkan diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak individu dalam konteks perkawinan sejenis.
Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara Hajuan, Ardi; Abdajid, Syawal; Amriyanto, Amriyanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i8.61109

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara belum efektif. Dari 41 kasus korupsi yang ditangani periode 2020-2024, hanya 16 kasus yang berhasil diselesaikan, sedangkan 25 kasus masih dalam proses penanganan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi substansi hukum yang sudah jelas namun terkendala implementasi, struktur hukum yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kultur hukum yang masih memerlukan penguatan profesionalisme. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran, penambahan personil penyidik, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan koordinasi antar instansi penegak hukum.
Restorative Justice and State Responsibility for the Return of Rights of Victims Due to Fraud in Indonesia Amriyanto, Amriyanto; Syafari, Tri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.5398

Abstract

The rise of fraudulent practices that end up in criminal acts and cause material losses to victims, for example the First Travel and Abu Tours cases in Indonesia, which have captured massive public attention, has shifted the orientation of punishment in criminal law, especially in property crimes from Lex Talionis towards Restitutio ad Integrum which emphasises restoration to the original state. This paper will analyse how the responsibility of the state and how the restorative justice approach in addressing the problem of fraud in Indonesia. The research method uses a normative legal research model with secondary data as analytical material. The results show that restitution and compensation instruments are an option in restoring victims of property crime. Restitution is the responsibility of the perpetrator to restore the victim, while compensation is the responsibility of the state as part of the state's role in realising the welfare of the people. Restorative justice as a means of resolving property crimes, especially fraud, offers an alternative that is oriented towards effective legal remedies to provide adequate legal protection for victims, although in practice there are still some fundamental changes.
Return of State Losses Through State Administrative Instruments : an Effort to Avoid Criminal Liability Amriyanto, Amriyanto; Andika Adhyaksa; Didith Prahara
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5632

Abstract

This study aims to analyze and give birth to the concept of state financial loss return through state administrative legal instruments and to give birth to a loss recovery model in the form of state financial loss return through compensation claims. This study uses a normative type of research using primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials are obtained through library research, then analyzed with qualitative techniques by drawing conclusions in a deductive way. The result of State financial losses due to unlawful acts, both intentional and negligent, that have implications for corruption crimes are problems that can hinder the growth and continuity of development. The return of state financial losses through criminal law instruments in the form of payment of compensation has failed to recover state financial losses. Enforcement of the criminal law on corruption should be the ultimate remedium, not the premium remedium. The legal instrument of state administration offers the recovery of losses through the return of state financial losses in the form of compensation claims. The instrument was used as an effort to avoid criminal liability, but it was successful in recovering losses. This research is very urgent in giving birth to the concept and model of returning state financial losses for the growth and sustainability of national development
Penyitaan Harta Benda Sebagai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Iwan Setiawan Rahman; Anshar, Anshar; Amriyanto
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan melakukan pelacakan atau pengejaran harta benda pelaku tindak pidana korupsi, untuk dilakukan penyitaan guna menutupi pidana tambahan berupa uang pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan wujud pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta menguraikan hal-hal yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menguraikan pelaksanaan penyitaan harta benda oleh Jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara belum terwujud sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tidak dapat dipulihkan melalui pembayaran uang pengganti. Tidak terwujudnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui eksekusi pembayaran uang pengganti dengan jalan penyitaan harta benda milik terpidana dipengaruhi oleh sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.
Co-Authors Abdajid, Syawal Abdulajid, Syawal Andika Adhyaksa Anshar, Anshar Ar. Saman, M. Zulfikar Arfah, Muhammad Didith Prahara Hajuan, Ardi Handar Subhandi Bakhtiar Husen Alting Iwan Setiawan Rahman Jafril, Muammar Maddussila, Samsu Alam Malik, Faissal Muhammad Arfah Mustafa, Winarti Putra, Grahadi Purna Rafika Nur Samsu Alam Maddussila SUWARTI Syafari, Tri Syamsul Arifin Tuanaya, Nurjanah