Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Khairun Law Journal Jurnal Jatiswara Jurnal Hukum Volkgeist Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Legal Spirit Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam KHAIRUN LAW JOURNAL Jurnal Hukum dan Peradilan Jurnal Dinamika Hukum
Amriyanto
Fakultas Hukum Universitas Khairun
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Reformulasi Norma Hukum Pasal 140 Ayat (2) Hurud D Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Perspektif Due Process of Law Jafril, Muammar; Malik, Faissal; Amriyanto
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 4 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i4.4974

Abstract

Masalah mendasar ketentuan Pasal 140 ayat 2 huruf (d) terletak pada belum diaturnya ketentuan mengenai limit waktu penentuan kembali sehingga kapan pun perkara dibuka maka mereka harus siap menyandang kembali status sebagai tersangka. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penuntutan kembali perkara pidana tanpa batas waktu sesuai asas due process of law dan norma pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis norma hukum positif dan menghubungkannya dengan praktik pelaksanaan. Fokus penelitian adalah pemahaman terhadap permasalahan normatif dalam ilmu hukum dogmatik, meliputi deskripsi norma hukum, perumusan norma hukum (peraturan perundang-undangan), dan implementasi norma hukum (praktik yudisial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntutan kembali perkara pidana tanpa batas waktu ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP tidak mencerminkan prinsip keadilan, karena dimensi hak asasi manusia dan prinsip proses hukum yang adil (due process of law) tidak terwakili dalam konstruksi pasal tersebut. Jika suatu pasal dalam KUHAP tidak mengatur dengan jelas dan tegas untuk membatasi wewenang penegak hukum akan berpotensi subkjetif dalam memberikan hukuman, sehingga perlu adanya reformulasi terhadap pasal tersebut agar keadilan dalam proses peradilan dapat terwujud.
Menakar Nilai Agama dan Moral dalam Hukum Pidana Indonesia Amriyanto, Amriyanto
Khairun Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Volume 1 Issue 1, September 2017
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v1i1.431

Abstract

Limitation Of Judicial Review Authority by Constitutional Court of the Republic of Indonesia Regarding Criminal Provisions in Laws Amriyanto, Amriyanto; Nur, Rafika
Khairun Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Volume 2 Issue 1, September 2018
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v2i1.1880

Abstract

Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 46/PUU-XIV/2016 which rejects the extension of meaning and scope of adultery, rape and fornication in Indonesian criminal law becomes polemic in society. This is because the acts are very contrary to the moral and religious values, and Pancasila as the ideology of the Indonesian nation. The limitation of judicial review authority by Constitutional Court of the Republic of Indonesia related to criminal provisions is the reason for not willing to take the exclusive authority of the legislator in the formulation of criminal provisions. On the other hand, the Constitutional Court itself often extends the meaning and scope of norms in laws unrelated to criminal provisions.
Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Sektor Pertanahan dan Implikasinya pada Pemanfaatan Tanah Negara di Indonesia Arfah, Muhammad; Amriyanto, Amriyanto
Khairun Law Journal Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Issue 2, March 2018
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v1i2.1879

Abstract

Land that is directly controlled by the state can be granted ownership rights, business use rights, building rights and use rights, both to individuals and to legal entities. With regard to the granting of these rights, these lands can also be encumbered with mortgage rights. Indications of criminal acts of corruption in granting such land rights may occur. Execution of state booty in corruption cases has the potential to harm other parties, if the state booty is burdened with mortgages.
Solutions To Differences In Sentences For Parallel Integration Of Restorative Justice In Indonesian Courts Bakhtiar, Handar Subhandi; Amriyanto, Amriyanto; Maddussila, Samsu Alam
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.12.2.2023.409-440

Abstract

This study describes the problems and solutions related to differentiating sentences for the parallel integration of restorative justice in Indonesian courts. This study is normative-legal research using statute, comparative, and conceptual approaches. This study utilizes primary legal materials and secondary legal materials. This study is based on 25 (twenty-five) cases decided by judges in Indonesian courts. The research results indicate that the values of restorative justice are very relevant to the cultural values of gotong royong in Indonesia. Judges must consider the community’s cultural values and the implementation of restorative justice in their decisions. Parallel integration of justice has been re-applied in Indonesian courts. Still, in practice, judges do not have guidelines for parallel integration, so it is very possible that there will be differences in punishment for applying parallel integration. Therefore, as a solution to the problem of differentiation of sentences, the authors propose 2 (two) concepts of court decisions, namely (1) the verdict of the indictment cannot be accepted, and (2) the decision of the public prosecutor cannot be accepted.
Analisis Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (Land Reform) Pasca Reforma Agraria di Indonesia Suwarti; Amriyanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i4.58628

Abstract

Permasalahan pengalihan tanah dan aset di lingkungan Universitas Khairun bermula dari peralihan kepemilikan tanah melalui hibah dari Pemerintah Daerah Kota Ternate kepada Universitas Khairun. Meskipun hibah tersebut merupakan pemberian sukarela tanpa kompensasi, ketiadaan akta hibah formal sebelumnya menimbulkan sengketa baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kepemilikan tanah di lingkungan Universitas Khairun, mengidentifikasi kendala para pihak dalam pengalihan tanah dan aset, serta menelaah upaya atau model penyelesaian ideal yang dapat ditempuh dalam menghadapi sengketa tersebut. Metode hukum empiris dengan pendekatan live case study terhadap peristiwa hukum yang sedang berlangsung digunakan pada penelitian ini. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deduktif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran obyektif dan memperbaiki isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan dokumen hibah formal menjadi sumber utama sengketa kepemilikan, ditambah dengan lemahnya administrasi aset universitas. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa memerlukan pendekatan mediasi berbasis bukti yuridis serta penerbitan sertifikasi ulang atas tanah-tanah hibah. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan administrasi aset dan kejelasan legalitas hibah untuk mencegah sengketa pertanahan di lingkungan perguruan tinggi ke depannya.
Penegakkan Hukum Pemalsuan data diri Perkawinan Sejenis” (Studi Kasus Kepolisian Resor Halmahera Selatan) Ar. Saman, M. Zulfikar; Abdajid, Syawal; Amriyanto, Amriyanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i8.61106

Abstract

Penegakan hukum terkait pemalsuan data diri dalam perkawinan sejenis di Indonesia menghadapi tantangan signifikan. Meskipun ada peningkatan kasus pemalsuan dokumen, pemahaman aparat penegak hukum mengenai isu LGBTQ+ masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terkait pemalsuan identitas dalam konteks perkawinan sejenis. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan data primer dari studi lapangan. Hasil menunjukkan bahwa sekitar 15% pasangan sejenis pernah menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan legitimasi, yang menciptakan stigma sosial. Penegakan hukum terhadap pemalsuan identitas tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berisiko menimbulkan diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak individu dalam konteks perkawinan sejenis.
Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara Hajuan, Ardi; Abdajid, Syawal; Amriyanto, Amriyanto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i8.61109

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara belum efektif. Dari 41 kasus korupsi yang ditangani periode 2020-2024, hanya 16 kasus yang berhasil diselesaikan, sedangkan 25 kasus masih dalam proses penanganan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum meliputi substansi hukum yang sudah jelas namun terkendala implementasi, struktur hukum yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kultur hukum yang masih memerlukan penguatan profesionalisme. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan anggaran, penambahan personil penyidik, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan koordinasi antar instansi penegak hukum.
Penyitaan Harta Benda Sebagai Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Iwan Setiawan Rahman; Anshar; Amriyanto
JATISWARA Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v40i3.1263

Abstract

Dalam rangka upaya pengembalian kerugian keuangan negara salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan melakukan pelacakan atau pengejaran harta benda pelaku tindak pidana korupsi, untuk dilakukan penyitaan guna menutupi pidana tambahan berupa uang pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan wujud pelaksanaan penyitaan harta benda oleh jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta menguraikan hal-hal yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menguraikan pelaksanaan penyitaan harta benda oleh Jaksa pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara belum terwujud sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara tidak dapat dipulihkan melalui pembayaran uang pengganti. Tidak terwujudnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui eksekusi pembayaran uang pengganti dengan jalan penyitaan harta benda milik terpidana dipengaruhi oleh sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.
Civil Forfeiture as a Legal Mechanism for Recovery of State Losses in Corruption Cases in Indonesia Malik, Faissal; Amriyanto; Syafari, Tri
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.8876

Abstract

The recovery of state financial losses from corruption remains a central challenge in Indonesia's anti-corruption framework. Despite the availability of various recovery mechanisms, questions persist regarding their effectiveness and conformity wth the principle of proportionality and national legal policy.   This study examines the application of proportionality in state loss recovery policies and formulates a future-oriented legal policy to enhance recovery effectiveness.   Employing a normative legal research method, this study applies Robert Alexy's proportionality test, suitability, necessity, and proportionality in the strict sense to assess criminal restitution, post-conviction asset confiscation, and administrative and civil forfeiture mechanisms.   The findings reveal that Indonesia's current recovery framework is fragmented and predominantly reliant on repressive, criminal-based approaches, resulting in limited asset recovery.   The novelty of this study lies in its proportionality-based formulation of civil forfeiture as an integrated administrative recovery model that prevents asset dissipation while safeguarding due process and property rights.   This study argues that proportionality does not weaken anti-corruption efforts, but rather provides a normative foundation for designing recovery policies that are effective, balanced, and capable of delivering measurable public benefits.
Co-Authors Abdajid, Syawal Abdulajid, Syawal Andika Adhyaksa Anshar Ar. Saman, M. Zulfikar Arfah, Muhammad Didith Prahara Grahadi Purna Putra Hajuan, Ardi Handar Subhandi Bakhtiar Husen Alting Iwan Setiawan Rahman Jafril, Muammar Maddussila, Samsu Alam Malik, Faissal Muhammad Arfah Mustafa, Winarti Rafika Nur Samsu Alam Maddussila Siswahyudianto SUWARTI Syafari, Tri Syamsul Arifin Tuanaya, Nurjanah