Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MELAWAN HUKUM Christianto Rici Walujo; Noenik Soekorini
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.902

Salah satu bagian dari pendafataran tanah yaitu pendaftaran peralihan hak atas tanah. Masalah pertanahan di Indonesia telah muncul dalam banyak aspek dengan beragam wujud. Untuk menjamin kepastian di bidang penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah maka penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting (pengukuran, pemetaan, penerbitan sertifikat). Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tidak pidana terhadap pelaku penipuan jual beli hak milik atas tanah; serta untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penipuan jual beli hak milik atas tanah; dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan jual beli hak milik atas tanah. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis normatif. penelitian yuridis normatif ini dipergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approaach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA); serta hukum Sekunder yang diperoleh studi kepustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan; dan hukum Tersier yang terdiri dari Kamus-kamus hukum serta karya ilmiah atau ensiklopedia. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer diawali dengan pemahaman atas norma hukum peraturan perundang-undangan yang mendukung, kemudian dilakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil analisa disimpulkan bahwa salah satu kasus yang dialami oleh ibu dari Dino Patti Djalil, dimana peralihan tanah yang terjadi secara ilegal yang melakukan tipu muslihat untuk mempengaruhi korban, agar menyerahkan sertipikat asli untuk dilakukan proses pemalsuan dokumen-dokomen agar dapat memenuhi syarat-syarat peralihan di kantor pertanahan, dan sertifikat sebagai alat bukti sebagaimana penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

TANGGUNGJAWAB PIDANA SEORANG IBU YANG MELAKUKAN ABORSI TANPA IKATAN PERKAWINAN YANG SAH Yolanda Yoshe; Noenik Soekorini
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i4.905

Kasus pembunuhan merupakan peristiwa kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 48/Pid.Sus/2014/PN.TLI memutuskan bahwa Terdakwa Irmawati secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah atas tindak pidana "Dengan sengaja melakukan aborsi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (2)," yang termasuk dalam pasal dakwaan pertama pasal 194 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam konteks ini, Irmawati disebut telah melakukan aborsi sengaja terhadap kehamilannya yang hasil dari hubungan dengan pacarnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sanksi yang dapat diberlakukan pada perempuan yang melakukan aborsi tanpa ikatan perkawinan yang sah, serta untuk memahami tanggung jawab laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan terlibat dalam proses aborsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis prinsip-prinsip hukum baik dalam hukum yang ada maupun dalam naskah rancangan undang-undang. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Tindakan aborsi, juga dikenal sebagai pengguguran kandungan, umumnya dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter, ahli obat, dan bidan. Kasus-kasus aborsi jarang masuk ke pengadilan karena pihak-pihak yang terlibat sering merahasiakannya. (2) Seseorang yang dengan sengaja mendorong atau memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan imbalan tertentu, dapat terjerat Pasal 55 (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 349, yang bisa berujung pada hukuman penjara dengan batas waktu maksimal lima tahun enam bulan. Dalam konteks ini, laki-laki yang meminta aborsi karena enggan bertanggung jawab atas kehamilan perempuan yang telah ia kaitkan, juga berisiko mendapatkan sanksi pidana. Ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tidak hanya dikenakan kepada perempuan yang melakukan aborsi, melainkan juga kepada laki-laki yang terlibat dalam proses aborsi.

ATURAN LEGALITAS DAN KERANGKA PENGATURAN PERLINDUNGAN INVESTOR ASET KRIPTO DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI PENGATURAN BAPPEBTI DAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Jhon Nelson; Noenik Soekorini; Vieta Imelda Cornelis; Vallencia Nandya Paramitha
COURT REVIEW Vol 6 No 02 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i02.2725

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan efektivitas kerangka pengaturan perlindungan investor aset kripto di Indonesia melalui studi komparasi antara rezim Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fenomena transisi aset kripto dari komoditas digital di bawah UU Perdagangan Berjangka Komoditi menuju Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di bawah UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) menciptakan implikasi yuridis yang signifikan terhadap kepastian hukum investor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kedudukan hukum aset kripto di bawah rezim Bappebti masih bersifat administratif-teknis yang berfokus pada kelancaran sistem perdagangan, sehingga menciptakan regulatory gap dalam aspek perlindungan konsumen. Kedua, klasifikasi aset kripto sebagai instrumen investasi digital dalam rezim OJK memberikan penguatan pada perlindungan hukum preventif dan represif melalui mekanisme pengawasan market conduct dan penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi. Ketiga, masa transisi kewenangan hingga Januari 2025 menimbulkan potensi dualisme regulator yang dapat menghambat kepastian hukum jika tidak dibarengi dengan koordinasi antarlembaga yang kuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan pengawasan aset kripto kepada OJK merupakan langkah responsif yang tepat untuk meningkatkan standar perlindungan hukum investor. Disarankan agar pemerintah segera mempercepat regulasi pelaksana UU P2SK dan memperkuat literasi keuangan digital masyarakat guna memitigasi risiko spekulatif di pasar aset digital.

Juridical Review of the Crime of Transferring the Object of Fiduciary Guarantee Without the Consent of the Fiduciary Recipient George Johanes Paulus; Noenik Soekorini; M. Syahrul Borman
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1337

This study examines the criminal act of transferring fiduciary collateral objects without the prior written consent of the fiduciary recipient as regulated under Indonesian law. The rapid development of consumer financing practices has increased the use of fiduciary guarantees, particularly in credit agreements involving movable assets. However, in practice, debtors often transfer, pledge, or lease fiduciary objects to third parties without authorization, which constitutes a criminal offense under Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, analyzing primary legal materials in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials from legal literature and scholarly works. The study focuses on the regulation of such criminal acts and the form of criminal liability imposed on fiduciary grantors who violate fiduciary provisions. The findings indicate that the transfer of fiduciary collateral without the consent of the fiduciary recipient fulfills the elements of a criminal offense as stipulated in Article 36 of the Fiduciary Security Law. Criminal liability may be imposed if the perpetrator is proven to have acted unlawfully, intentionally or negligently, and without any justification or excuse that eliminates criminal responsibility. This research concludes that the existing legal framework provides legal certainty and protection for creditors, although stricter supervision and legal awareness are necessary to prevent recurring violations in fiduciary practices.

Handling Victims of Sexual Violence Against Children in the Criminal Justice System in Indonesia Marlene Sualang; Noenik Soekorini; Syahrul Borman
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1338

Sexual violence against children remains a serious and escalating problem in Indonesia, causing long-term physical, psychological, and social harm to victims. Children, as vulnerable individuals, often face difficulties in accessing justice due to fear, trauma, power imbalances, and inadequate institutional support. This study aims to analyze the handling of child victims of sexual violence within the Indonesian criminal justice system and to examine the forms of legal protection provided to them. This research employs a normative legal research method using a statutory and conceptual approach by examining relevant laws and regulations, including the Child Protection Law and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The results show that although the legal framework for protecting child victims has been strengthened, particularly through the enactment of the Sexual Violence Crimes Law, its implementation within the criminal justice system still faces significant challenges. These include limited victim-centered approaches, risks of re-victimization during legal proceedings, and insufficient coordination among law enforcement institutions. The study concludes that an effective handling of child victims of sexual violence requires an integrated, victim-oriented criminal justice system that prioritizes protection, recovery, and the best interests of the child.

Analisis Yuridis Tanggung Jawab KOMDIGI terhadap Kebocoran Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: A Juridical Analysis of KOMDIGI’s Liability for Personal Data Breaches Under the Personal Data Protection Law Ady Kriesna; Siti Marwiyah; Noenik Soekorini; Sri Astutik
Constitution Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Constitution Journal June 2026
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v5i1.330

The Ministry of Communication and Digital (Komdigi), as the manager of the country's personal data, is responsible for the security of digital infrastructure through the implementation of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The purpose of this study is to identify data breaches within the Ministry. The purpose is to analyze the policies of government officials within the Ministry as a form of accountability for government agencies regarding data breaches under the PDP Law. This study uses a normative research method. The legal material collection procedure in this study is a literature review. The results indicate that factors causing data breaches include human error, IT system weaknesses, and a lack of cyber audits, such as the 2023 case that affected 1.3 million users. Officials' responsibilities are regulated in Article 55 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), which concerns data security due diligence, with administrative sanctions ranging from fines to criminal penalties or dismissal. Implementation still faces challenges such as a lack of cyber human resource training and cross-agency coordination Abstrak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) selaku pengelola data pribadi negara bertanggung jawab atas keamanan infrastruktur digital melalui penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi celah kebocoran data di Kementerian Komdigi. Untuk menganalisis kebijakan pejabat pemerintahan di Kementerian Komdigi sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pemerintahan terkait kebocoran data berdasarkan UU PDP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu kajian literatur atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kebocoran data meliputi kelalaian manusia, kelemahan sistem TI, minimnya audit siber, seperti kasus 2023 yang menyasar 1,3 juta pengguna. Tanggung jawab pejabat diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tentang due diligence pengamanan data, dengan sanksi administratif hingga pidana berupa denda atau pemecatan. Implementasi masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pelatihan SDM siber dan koordinasi lintas instansi.

The Effectiveness of The Child Protection Law in Addressing Bullying in Educational Settings R. Leni Murzaini; Noenik Soekorini; Dedi Wardana Nasution; Fitri Ayuningtyas
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 7 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i7.53309

This study aims to normatively analyze the effectiveness of The Effectiveness of the Child Protection Law in Addressing Bullying in Educational Settings in preventing and addressing bullying within educational environments. The research focuses on the legal framework stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, Law Number 20 of 2003 on the National Education System, Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, and other related regulations governing the protection of children from physical, psychological, verbal, and digital violence in educational institutions. This study employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the Child Protection Law provides a strong normative legal foundation to guarantee children’s rights to protection from all forms of violence, discrimination, and bullying in educational settings. However, its practical effectiveness remains constrained by several challenges, including weak institutional supervision, inadequate reporting mechanisms, limited anti-bullying education, and insufficient coordination among schools, parents, and law enforcement authorities. These obstacles often result in suboptimal handling of bullying cases, thereby failing to ensure maximum protection for victims and appropriate rehabilitation for child offenders. This study concludes that strengthening legal implementation requires policy harmonization, enhanced institutional oversight, preventive educational strategies, and law enforcement approaches that prioritize child protection and the best interests of the child within educational environments. Such measures are essential to ensure a safer and more legally protected educational system for children in Indonesia.

A Legal Review of Criminal Offenses Related to Animal Quarantine for Animals Lacking Health Certificates Under Law No. 21 Of 2019 Umar Suryanaga; Noenik Soekorini; Fitri Ayuningtyas
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 7 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i7.53336

Animal quarantine is an essential measure to prevent the entry, exit, and spread of quarantinable animal diseases that may endanger public health, food security, and the sustainability of biological resources. In practice, cases still occur involving the transportation and distribution of animals without health certificates, which may constitute legal violations and pose threats to both animal and human health. This study aimed to analyze the legal regulation concerning criminal acts related to animal quarantine involving animals without health certificates under Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine, as well as to examine the implementation and law enforcement against offenders based on applicable criminal provisions. The research method used was normative legal research with statutory and conceptual approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary sources, which were analyzed qualitatively.The legal framework governing animal quarantine is regulated under Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine, Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health as amended by Law Number 41 of 2014, along with relevant implementing regulations. The results of the study indicate that every importation and transportation of animals must be accompanied by a health certificate issued by an authorized official as proof of animal health and as a measure to prevent disease transmission. Violations of this obligation may result in administrative and criminal sanctions in accordance with the provisions of Law Number 21 of 2019.

Tinjauan Yuridis Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pencabulan Anak Anto Tanuwijaya; Noenik Soekorini; Dudik Djaja Sidharta
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11321

Perlindungan anak merupakan kewajiban fundamental negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ancaman serius terhadap keselamatan anak adalah kekerasan seksual, khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta untuk mengetahui apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai instrumen hukum lex specialis dalam menjerat pelaku pencabulan terhadap anak dengan ancaman sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak korban telah mengakomodasi perlindungan prosedural, kerahasiaan identitas korban, pemulihan psikologis, serta pemberian restitusi. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak mencerminkan komitmen negara dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta memperkuat perlindungan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak.

Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Kejaksaan Tentang Barang Rampasan Negara Dalam Hierarki Perundang-Undangan Bagus Surya Pradana; Noenik Soekorini; Fathul Hamdani
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11323

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta kesesuaian materi muatannya dengan norma pengelolaan Barang Milik Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan memiliki kedudukan yuridis yang sah sebagai peraturan yang diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meskipun tidak termasuk dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi muatan Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara harus diselaraskan dengan norma-norma pengelolaan Barang Milik Negara yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Sinkronisasi kedua rezim hukum tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara, serta mengoptimalkan pemulihan aset negara dari hasil tindak pidana.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search