Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTISI Jurnal Abdimas Indonesia : Jurnal Abdimas Indonesia SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Ade Maman Suherman
Universitas Singaperbangsa Karawang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Penggunaan Aplikasi AVIKAR (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Karawang) Implementasi Prinsip Justice Delayed Is Justice Denied pada Masyarakat Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang Aryo Fadlian; Ade Maman Suherman; R Bagus Irawan; Heikal Muhammad Zakaria
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34697/jai.v5i2.1279

Abstract

Terobosan Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karawang merupakan pengejawantahan visi Mahkamah Agung prinsip peradilan sederhana, cepat, biaya ringan namun aplikasi tersebut belum banyak diketahui oleh masyarakat pencari keadilan terutama wilayah – wilayah tertinggal, terluar, terpencil yang jauh dari lokasi pusat pemerintahan daerah. Desa mekarbuana berjarak kurang lebih berjarak 25 kilometer dari pusat pemerintahan daerah secara geografis wilayahnya dataran tinggi/pegunungan, masyarakat sebagian besar menengah kebawah dengan profesi bertani, buruh, walaupun ada beberapa perusahaan di wiliayah tersebut. Tujuan dilakukan sosialisasi untuk penyebarluasan pemahaman tentang aplikasi avikar ke plosok-plosok wilayah kabupaten Karawang sedangkan tujuan dibuatnya aplikasi avikar untuk mendapatkan informasi pengadilan negeri karawang, pengingat jadwal sidang, informasi denda tilang, informasi panjar perkara, informasi tentang pidana,perdata,hukum. Luaran yang ditargetkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah terlaksananya kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Avikar (Asisten Virtual Pengadilan Negeri Karawang) Implementasi Prinsip Justice Delayed is Justice Denied Pada Masyarakat Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang.
Reconceptualizing Legal Protection for Drug Addicts: A Restorative Justice Perspective in Indonesia Diovanni Nurfuzi Sari Hendona; Ade Maman Suherman; Indra Yudha Koswara; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
JUSTISI Vol. 12 No. 2 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i2.5132

Abstract

This study aims to analyze legal protections for drug addicts and to examine the relevance of applying restorative justice within the Indonesian criminal justice system, particularly in recognizing addicts as legal subjects who possess a dual role as both perpetrators and victims. The methods employed are normative legal analysis using statutory, conceptual, and case-based approaches, analyzed qualitatively through primary legal sources, court rulings, and relevant academic literature. The novelty of this study lies in the development of an integrated analytical model that combines legal protection theory, victimology, and the principles of restorative and rehabilitative justice, while formulating a regulatory harmonization model that positions drug addicts as subjects of legal protection within narcotics policy. The findings indicate that the legal status of drug users within Indonesia’s criminal justice system remains ambiguous, leading to the dominance of a repressive approach that conflicts with the principle of rehabilitation. The normative inconsistency between Articles 54 and 103 and the criminalization provisions in Article 127 of Law No. 35 of 2009, as well as the disharmony with criminal procedure law and the internal policies of law enforcement agencies, creates legal uncertainty in practice. The conclusions of this study affirm that regulatory reform is needed, oriented toward strengthening rehabilitation as a right of drug users, strengthening rehabilitation institutions, reducing social stigma, and optimizing restorative justice approaches to realize a criminal justice system that is more just, humane, and sustainable.
Kepastian Hukum Terhadap Status Pekerja Harian Lepas Berdasarkan Masa Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pepe Febianti; Ade Maman Suherman; Imam Budi Santoso
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2399

Abstract

Penelitian ini mengkaji kepastian hukum terhadap status pekerja harian lepas berdasarkan masa kerja dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dikaitkan dengan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo dan teori keadilan John Rawls. Pekerja harian lepas, khususnya cleaning service di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan kelompok pekerja yang paling rentan terhadap ketidakpastian status hukum. Mereka sering tidak mendapatkan hak normatif seperti upah sesuai UMR, jaminan sosial BPJS, kompensasi, dan Tunjangan Hari Raya (THR), bahkan statusnya tidak berubah meski telah bekerja lebih dari enam tahun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta perbandingan hukum. Fokus analisis tertuju pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Putusan Nomor 119/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Bdg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak secara eksplisit mengatur kepastian hukum status pekerja harian lepas, sehingga memunculkan multitafsir dan celah hukum yang kerap dimanfaatkan pemberi kerja. Rekonstruksi regulasi diperlukan melalui: pergeseran batasan kuantitatif 21 hari menjadi batasan kualitatif berbasis sifat pekerjaan; sinkronisasi definisi pekerja harian lepas ke dalam rezim PKWT; kewajiban pemberian kompensasi proporsional; serta digitalisasi sistem pengawasan ketenagakerjaan secara terpadu.
Co-Authors Aryo Fadlian Diovanni Nurfuzi Sari Hendona Heikal M. Zakaria Imam Budi Santoso Koswara, Indra Yudha Pepe Febianti R Bagus Irawan Tri Setiady Wiwin Triyunarti