Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.753
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan FIKRAH YUSTISI Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam DEDIKASI PKM Qathrun Jurnal Keilmuan dan Pendidikan Islam USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) IRDH International Journal of Social Sciences & Humanities (IRDH IJSCH) Fikrah : Jurnal Pendidikan Agama Islam Mizan: Journal of Islamic Law Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam
Dul Jalil
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : YUSTISI

 1 
AKIBAT HUKUM PERWALIAN AL-AHLIYAH AL-KAMILAH DALAM KONSEKUENSI PERKAWINAN Dul Jalil
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17910

Abstract

Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ibadah yang menjadi sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, pada dasarnya perkawinan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum legal formal dan normatif administratif namun juga memiliki banyak aspek. Dalam hal ini, keberadaan wali nikah memegang peran yang sangat penting dalam rukun perkawinan, yakni sebagai pihak yang akan bertindak menikahkan calon mempelai perempuan. Tidak semua orang dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan, secara umum wali dalam perkawinan harus seorang laki-laki muslim, aqil dan baligh atau juga disebut dengan perwalian al-ahliyah al-kamilah. Penelitian ini akan menginterpretasikan bagaimana akibat hukum perwalian dalam perkawinan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wali dalam suatu rukun akad perkawinan harus dipenuhi, karena jika tidak tergolong dalam wali al-ahliyah al-kamilah maka perkawinan tersebut bisa menjadi batal atau tidak sah dalam pelaksanannya, dan akan berdampak terhadap kedudukan anak, harta kekayaan selama perkawinan, dan perjanjian perkawinan. Kata Kunci: Perwalian, al-Ahliyah al-Kamilah, Perkawinan
DILEMA HUKUM : DAMPAK KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI NIKAH DAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Jalil, Dul
YUSTISI Vol 12 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i2.19845

Abstract

Artikel ini membahas dilema hukum yang muncul akibat kontradiksi antara Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang dispensasi nikah dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Meskipun tujuan kedua undang-undang ini seharusnya sejalan, dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian yang berpotensi merugikan anak. Dispensasi nikah memberikan keleluasaan bagi pasangan yang ingin menikah di bawah umur, sementara undang-undang perlindungan anak menekankan pada perlindungan terhadap anak dari praktik-praktik yang berisiko, termasuk pernikahan dini. Penelitian ini menganalisis dampak sosial, psikologis, dan hukum dari konflik ini, serta implikasinya bagi kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, artikel ini menyajikan wawasan tentang perlunya revisi dan harmonisasi regulasi demi memastikan perlindungan hak anak yang lebih efektif dalam konteks pernikahan. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif lapangan, Hukum positif, Psikologi dan sosiologi. Penelitian ini untuk memahami bagaimana ketimpangan dalam penerapan kebijakan ini terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap perlindungan anak di Indonesia. Secara umum, dampak dispensasi perkawinan terhadap remaja cukup signifikan dan kompleks. Untuk menangani masalah ini, diperlukan pendekatan yang menyeluruh, meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, serta penegakan hukum yang lebih tegas terkait usia minimum pernikahan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak dapat memperoleh peluang yang lebih baik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara sosiologis maupun psikologis.
Co-Authors Ahmad Khunaepi Azhari, Ainul Ecep Ishak Fariduddin Fitri Ibnu Hajar Mohamad Mahrusillah Muh Evendi Muhamad Qustulani Muhamad Wira Syaprudin Muhammad Arjam Mukorobin Sulung Hidayat Nurpaiz, Reza fahlevi Qurrotu Yasir, Muhammad Farhan Reza Fahlevi Nurfaiz Sudirwan Ummi Salamah Wapa, Abdul Yasir, Muhammad Farhan Qurroto Zakiah, Risalatu