Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Upaya Penanganan Anak Berhadapan Hukum Dalam Konsep Restorative Justice Wardhana Machmud, Andika; Ekawaty Ismail, Dian; Puluhulawa , Jufryanto; Rusdiyanto U. Puluhulawa, Mohamad
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.384

Abstract

Penanganan bagi anak yang bermasalah dengan hukum sudah diatur dalam hukum positif. Sifat dasar anak sebagai pribadi labil, masa depannya sebagai aset bangsa, dan kedudukannya di masyarakat yang membutuhkan perlindungan menjadi dasar alternatif menghindarkan anak dari pidana formal, penjara, dan stigma anak sebagai narapidana. Proses penyelesaian yang dilakukan penegak hukum harusnya diselesaikan dengan cara efektif melalui diversi pendekatan restorative justice. Tujuan dari penelitian ini memberikan pandangan terhadap efektifnya Sistem Peradilan Anak yang berorientasi pada Restorative Justice yang berangkat dari permasalahan bagaimana upaya penanganan anak berhadapan hukum dalam restorative jurtice. penelitian ini menggunakan penedekatan konseptual dan perundang-undangan. Adapun hasil yang didapatkan yakni, Restorative justice melalui diversi yang diyakini dapat menjaga hak-hak yang harus didapatkannya sekaligus dapat menghukumnya ketika berbuat kesalahan. Pemerintah meyakini anak adalah masa depan bangsa yang harus dijaga. ketika anak tersebut menjadi korban, maka proses keadilan yang dilalui anak di pengadilan hanya akan menambah beban fisik dan psikisnya. Sistem restorative justice melalui diversi melibatkan banyak pihak didalamnya, hal ini untuk mencapai keadilan hasil diversi berupa keputusan akhir dari musyawarah yang dilakukan beberapa pihak termasuk pihak masyarakat, korban, keluarga korban, hingga pelaku. Pengadaan seluruh aspek yang terlibat didalamnya guna menyelesaikan perkara tanpa melalui proses pengadilan
Dampak Dari Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Elektronik Dalam Prespektif Hukum Lingkungan Y. Djafar, Anggraini; Puluhulawa, Fenty; Puluhulawa, Jufryanto; Adelina Harun, Amanda
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.388

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Apa saja dampak dari pencemaran lingkungan akibat sampah elektronik dalam prespektif hukum lingkungan dan membahas tentang pengaturan hukum pidana lingkungan terhadap pencemaran dan pengelolaan sampah elektronik (E-Waste) Di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbaha Dan Beracun mengatur tentang bagaimana melakukan pengelolaan limbah elektronik. Namun sampai dengan saat ini setiap tahun Indonesia mengalami peningkatan terkait dengan sampah elektronik hal ini di sebabkan oleh perkembangan industri teknologi elektronik yang sangat cepat mengeluarkan dan menawarkan alat elektronik yang terbaru dan lebih canggih, hal tersebut menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah sampah elektronik tiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif yang menggunakan metode pengumupulan data dengan cara studi literatur mengenai judul penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengelolaan sampah elektronik Di Indonesia masih jauh dari kata sempurna selain itu juga untuk pengaturan sampah elelktronik sendiri belum diatur secara spesifik dalam satu peraturan.
Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ di Kota Gorontalo Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Lukman Oktavian Kadir; Lisnawaty W Badu; Jufryanto Puluhulawa
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 3 (2024): September : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i3.403

Abstract

This research is intended to: (1) find out how effective the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is for traffic violations based on Law no. 22 of 2009 concerning Traffic in Gorontalo City. The research results show, first, the implementation of the ETLE system for traffic violations based on the LLAJ Law in Gorontalo City is to modernize the system for handling traffic violations, enforce traffic laws, and in order to instill a culture of compliance in traffic. Apart from that, the implementation of the ETLE system in Gorontalo City is quite effective and better than conventional systems because the ETLE system can produce more violation data, is efficient in terms of time, and does not require deploying officers in the field directly. Second, the factors that hinder the implementation of the ETLE system in Gorontalo City are the lack of a culture of traffic compliance by the community, a mismatch between the data held by officers and the data recorded by the ETLE system, and the ETLE system not being able to detect certain types of violations.
URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA MEDIASI DESA Abdussamad, Zamroni; Bakung, Dolot Alhasni; Muhtar, Mohamad Hidayat; Apripari, Apripari; Puluhulawa, Jufryanto; Moha, Rivaldi; Mantali, Avelia Rahma Y.; Swarianata, Vivi
MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment Vol. 1 No. 4 (2024): MAJU : Indonesian Journal of Community Empowerment, JULI 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cd899x93

Abstract

Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa merupakan hal  yang penting dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, selain sebagai sarana guna meminimalisir dampak sosial yang timbul pasca terjadinya sengketa. Maka dari itu, kegiatan ini dilakukan untuk menjawab (1) Bagaimana konsep Mediasai di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo  ? dan (2) Bagaimana implementasi proses Mediasi oleh Mediator yang di perankan Lembaga Mediasi Desa ?. metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa penyuluhan dan sosialisasi. Hasil kegiatan menunjukkan dibutuhkan berbagai regulasi di antaranya berupa peraturan desa agar eksistensi lembaga penyelesaian sengketa terutama dari segi kelembagaan dan minat atau tingkat kepercayaan masyarakat terpelihara dengan baik di masa mendatang. Pengabdian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi berbagai aspek tentang topik monitoring dan evalusai yang kemudian diakhiri dengan sesi diskusi. Diperoleh hasil bahwa draft peraturan Desa Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo tentang Lembaga Mediasi.