Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Journal Analytica Islamica Unes Law Review Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Academy of Education Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam LEGAL BRIEF Law Development Journal Center of Knowledge Journal Of Human And Education (JAHE) Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Borneo : Journal of Islamic Studies QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies AL-SULTHANIYAH RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal RECOMS JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN
Permata, Cahaya
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kewajiban Pembayaran Royalti atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber di Kota Medan) Husna, Shofia; Permata, Cahaya
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1657

Abstract

A song cover is the activity of repeatedly singing another person's song and then releasing it as a new recording. YouTube monetization means that many people often cover other people's songs to increase viewers and subscribers, so many people cover other people's songs to get monetization or income from YouTube. The purpose of this research is to find out the reasons why YouTubers in the city of Medan cover songs, to find out the law on royalty payments for the act of covering songs based on DSN Fatwa Number 1 of 2003 concerning Copyright, and the implementation of regulations on the obligation to pay royalties for song covers on YouTube media by YouTubers in Medan city. The research method used is empirical juridical research using a statutory approach and case studies. This research is a descriptive analysis. Data was collected through observation, interviews, and document study. The results of this research show that the reasons why YouTubers in the city of Medan cover songs are varied, namely for commercial and non-commercial purposes. The obligation to pay royalties for song covers is based on DSN Fatwa No. 1 of 2003 concerning Copyright, it is said to be a violation if you perform, reproduce, record, distribute, or publish a song belonging to another person, especially for commercial purposes. However, if it does not have a commercial purpose and you have asked permission first from the copyright holder and include the name of the original owner, then the cover of the song is permitted and you are not required to pay royalties.
CONSUMER PROTECTION IN BEACH TOURISM OBJECTS FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA (STUDY IN THE SUB-DISTRICT OF MIRROR BEACH, SERDANG BEDAGAI DISTRICT) Trihafsari, Wiwik; Permata, Cahaya
istinbath Vol. 23 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/ijhi.v23i1.746

Abstract

Activities in tourist attractions pose a risk of danger for tourists, which can impact safety and security, including beach tourism. It must be backed by infrastructure that promotes safety and security in these tourist locations to reduce current risks. Visitors' rights to safety, security, and clear information are guaranteed by Law No. 8 of 1999 on consumer protection and Law No. 10 of 2009 on tourism, specifically Article 20. This study aims to investigate how the Pantai Cermin District's beach attractions' facilities, their consumer protection policies, and the notion of consumer protection as seen through the lens of Maqashid Sharia. This study employs a conceptual framework, a statute-based methodology, and an empirical case-study approach to the law. The results of this study indicate that the facilities at beach attractions in Pantai Cermin Subdistrict still need to fulfil safety and security aspects, such as the unavailability of health clinics, watchtowers, and luggage storage for tourists. In the perspective of maqashid sharia, consumer protection of security and safety in beach tourism is the application of the principles of Hifz al-Nafs (protecting the soul) and Hifz al-Mal (protecting property), so beach tourism managers must provide security, health, and safety facilities for beach visitors.
KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA RUMAH MAKAN DI KECAMATAN MEDAN TEMBUNG TERHADAP JAMINAN PRODUK HALAL Ramadhan, Wahyudi; Permata, Cahaya
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i2.1114

Abstract

Sertifikasi halal sekarang menjadi kewajiban hukum bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengelola rumah makan. Jaminan produk halal berperan penting dalam perlindungan konsumen Muslim yang membutuhkan kepastian atas kehalalan produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Medan Tembung terhadap kewajiban sertifikasi halal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk melaksanakan sertifikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan perilaku hukum para pelaku usaha rumah makan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha rumah makan belum memiliki sertifikat halal. Dari sepuluh pelaku usaha yang dapat diwawancarai, hanya satu yang telah bersertifikat halal dengan alasan meningkatkan kepercayaan konsumen. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap sertifikat halal adalah keterbatasan waktu, kurangnya pengetahuan tentang sertifikat halal, serta keyakinan bahwa produk yang dihasilkan sudah halal. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha rumah makan di Kecamatan Medan Tembung masih rendah dan belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Peran Mahasiswa KKN UINSU dalam Edukasi Menabung Sejak Dini dan Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Pembuatan Sabun Jelantah di Desa Tanjung Putus Langkat Utami, Ranti Juni; Harahap, Riza Deliyani; Bagaskara, Bayu; Permata, Cahaya
Center of Knowledge : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat Volume 5 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/cok.v5i2.2978

Abstract

Rendahnya literasi keuangan anak usia dini serta kurangnya pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi dua isu krusial dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran literasi finansial sejak usia dini serta mendorong kreativitas ibu rumah tangga dalam mengelola limbah minyak jelantah menjadi produk bernilai ekonomis. Program dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, dengan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat. Dua kegiatan utama yang dijalankan adalah edukasi menabung bagi anak-anak TK melalui media interaktif dan permainan edukatif, serta pelatihan pembuatan sabun dari minyak jelantah bagi ibu rumah tangga. Metode pelaksanaan mencakup observasi awal, diskusi kelompok, praktik langsung, dan refleksi akhir kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman anak-anak tentang pentingnya menabung, yang ditandai dengan perubahan perilaku awal seperti membawa uang koin untuk ditabung. Sementara itu, pelatihan sabun jelantah berhasil meningkatkan keterampilan peserta dan memunculkan minat untuk menjadikannya sebagai peluang usaha rumah tangga. Program ini tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan lokal, tetapi juga menjadi sarana penguatan kapasitas masyarakat melalui pembelajaran berbasis pengalaman. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar keuangan, kreatif, dan berdaya guna lingkungan.
IMPLEMENTASI FORCE MAJEURE SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF MAQASID AL SYARIAH Alfarizi, Abdu; Permata, Cahaya
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1264

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Force Majeure sebagai dasar penyelesaian pembiayaan perbankan syariah dalam perspektif Maqasid Al-Syariah dengan penekanan pada perlindungan nasabah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya memposisikan Force Majeure sebatas sebagai dasar teknis restrukturisasi pembiayaan, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian dengan mengonstruksikan Force Majeure sebagai dasar normatif penyelesaian pembiayaan yang berlandaskan tujuan-tujuan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual melalui metode studi kepustakaan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa KUHP Perdata, peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan bahan hukum sekunder berupa literatur fikih muamalah serta kajian Maqasid Al-Syariah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Force Majeure dapat dijadikan dasar penyelesaian pembiayaan perbankan syariah perspektif Maqasid Al-Syariah melalui mekanisme restrukturisasi seperti penjadwalan ulang, penyesuaian kewajiban, dan perpanjangan jangka waktu. Dalam perspektif Maqasid Al-Syariah, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan agama (hifz al-din) dan pencegahan kemudaratan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Force Majeure tidak semata-mata dipahami sebagai klausul kontraktual, melainkan sebagai instrumen moral dan normatif untuk menjaga keseimbangan relasi antara bank dan nasabah. Temuan ini menegaskan kontribusi konseptual penelitian dalam memperluas pemahaman Force Majeure dari pendekatan prosedural menuju pendekatan maqasid-oriented yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Dengan demikian, Force Majeure dapat dikonstruksikan sebagai dasar penyelesaian pembiayaan yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap nasabah terdampak.
ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PENURUNAN AMBANG BATAS PEMBEBASAN BEA MASUK PERSPEKTIF ISTISLAH Siregar, Arbi Murobbihan Syah; Permata, Cahaya
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1279

Abstract

Kebijakan Penentuan ambang batas pembebasan bea masuk harusnya mempertimbangkan banyak aspek terutama kepentingan para pelaku UMKM dan masyarakat menengah kebawah namun, realitanya penurunan ambang batas pembebasan bea masuk USD3.00 perlu dianalisis kembali agar sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penurunan ambang batas bea masuk terhadap barang impor ditinjau berdasarkan peraturan menteri keuangan No. 199 /PMK.010 /2019 tentang ketentuan kepabean, cukai, dan pajak impor atas barang kiriman menggunakan perspektif Istislah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan serta dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah impor, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan menteri keuangan No. 199 /PMK.010 /2019, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dan kepastian hukum atas biaya bea masuk impor. Kebijakan ini mengatur mengenai ketentuan kepabean, cukai, dan pajak impor atas barang kiriman. Meskipun PMK ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif namun, masih diperlukan evaluasi dan sosialisasi yang lebih baik untuk memastikan implementasi yang sesuai di lapangan. Penelitian ini juga mengkaji nilai-nilai Istislah dalam konteks kebijakan pajak impor dan bea masuk, dengan harapan demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PASCA REKAM RETINA MATA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Sembiring, Nurhaida Fahrisma Putri; Permata, Cahaya
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1282

Abstract

Fenomena kebocoran data pribadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan, termasuk pada data biometrik seperti rekam retina mata yang bersifat unik, permanen, dan tidak dapat diganti. Kasus Worldcoin memperlihatkan bagaimana pemindaian retina mata dengan imbalan finansial dapat menjerumuskan masyarakat pada risiko penyalahgunaan data pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena rekam retina mata dan ancaman pasca rekam retina mata terhadap keamanan data pribadi, untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap keamanan data pribadi perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Data bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yaitu meliputi bahan hukum primer berupa undang-undang, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini. Data diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena rekam retina mata memberikan ancaman terhadap keamanan data pribadi. Berdasarkan perspektif maqashid syariah, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-„aql), dan harta (hiz al-mal). Oleh karena itu, maka diperlukan regulasi spesifik untuk menentukan pihak yang berhak merekam retina mata serta menghadirkan perlindungan bagi konsumen di era digital.
Adab Paradigm in Legal Education (Case In Indonesia) Rokan, mustapa Khamal; permata, cahaya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4089

Abstract

Law violations committed by law enforcers cannot be separated from the paradigm and legal teaching system applied by law faculties that produce law graduates. This paper discusses the adab paradigm in law teaching in law faculties in Indonesia. The method used in this paper is qualitative by describing the data obtained through interviews, observations, and readings of the existing literature. The study results indicate that the teaching of law in Indonesia is positivistic. The education of law is more about teaching the law that applies in a country that is contained in the legislation and its derivatives. This can be seen from the structure of the course and the content of the course syllabus where there are only six (6) courses that are directly related to etiquette. The factors that influence the shift in valuesin the teaching of law include educators and the learning system. While the model of inculcating values for law students can be done by inculcating character at the beginning of the lecture, exploring and elaborating on philosophy and legal principles in each course, incorporating ethical valuesin each course, drawing grades through cases (Project Base), inculcating values through ideal legal figures, creating separate courses related to etiquette, and incorporating customary valuesinto courses. Of the seven models above, incorporating ethical values in each course is the most ideal model to be applied
The Development of Siyasah Maliyah in Enhancing Community Welfare through MSMEs Syam, Syafruddin; Permata, Cahaya
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5432

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in enhancing community welfare, necessitating the development of siyasah maliyah (economic governance). This requires central and regional governments to establish policies that involve non-governmental institutions such as the Indonesian Ulema Council (MUI) and Mosque Prosperity Boards (BKM) in MSME development to improve societal welfare. This study aims to examine the role of MSMEs in promoting welfare, understand and elaborate on the synergy between MUI and BKM in MSME development, and analyze the siyasah maliyah concept concerning their roles in welfare enhancement through MSMEs. Utilizing doctrinal research with conceptual and statutory approaches, legal materials were gathered through document studies, then processed, analyzed, and qualitatively described. The findings reveal that MUI and BKM can synergize effectively in developing MSMEs, with six forms of synergy identified: coordinative, consultative, resolutive, enlightening, empowering, and socializing. Both institutions significantly contribute to empowering the Muslim community's economy and improving welfare through MSME initiatives. The government must formulate policies as part of siyasah maliyah development, engaging non-governmental institutions like MUI and BKM in fostering MSMEs. Such efforts are critical to ensure government policies on welfare improvement address not only income growth and fiscal management but also community empowerment and collaboration with non-governmental entities to bolster MSME growth and enhance public welfare comprehensively.
Edukasi Literasi Digitalisasi Facebook Marketplace dan QRIS pada UMKM di Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus Melany, Melany; Andini, Putri; Simbolon, Sukma Azlina; Permata, Cahaya
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 6 No. 1 (2026): Journal of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, masih banyak UMKM di Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus yang menjalankan usahanya secara konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus, bertujuan untuk meningkatkan literasi digital pelaku UMKM melalui pemanfaatan Facebook Marketplace sebagai media pemasaran digital serta QRIS sebagai sistem pembayaran non-tunai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama proses pendampingan berlangsung. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan secara langsung mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus terhadap pentingnya digitalisasi usaha, meskipun penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kebiasaan transaksi tunai, keterbatasan literasi digital, dan kendala teknis. Secara keseluruhan, kegiatan KKN ini memberikan kontribusi positif sebagai langkah awal dalam mendorong transformasi digital UMKM di Dusun Bangunan, Desa Tanjung Putus.
Co-Authors Abas, Saffana Zhafirah Afifah, Nabila Yun Alfarizi, Abdu Andika, Arya Anshari, Mulya Arnita, Lisna Bagaskara, Bayu Harahap, Riza Deliyani Harun Al Rasyid Hasibuan, Muhammad Rifky Azhar Hidayah, Muhammad Hafiz Fajar Husna, Shofia Indah, Khofifah Khassa, Fahrul Raji Koeswono, Doni Heri Maharani Maharani, Maharani Matondang, Maulidya Mora Melany, Melany Mustapa  Khamal  Rokan Napitupulu, Serli Lestari Ningrum Nasution, Mayang Sekar Nuril Fajar, Sri Ahadah Pangaribuan, Rohid Ramadani Parinduri, Muhammad Rafli Putri Andini, Putri Rahmad, Nasnurdin RAMADHAN, WAHYUDI Riska, Yosanda Faniya Rizki Muhammad Haris Rizki, Sri Sembiring, Nurhaida Fahrisma Putri Simbolon, Sukma Azlina Siregar, Arbi Murobbihan Syah Siregar, Wilma Putri Handayani Syafruddin Syam Syahputra, Teddy Trihafsari, Wiwik Utami, Maya Utami, Ranti Juni Waluyo, Rahita Rahmadya Winanti, Rizki