Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Ensuring Constitutional Rights: Legal Protection for Outsourced Workers at PT. MBS (Mie Gacoan) Saputra, Hendra; Hayatuddin, Khalisah; Mahfus, Abdul Latif; Wulandari, Rina Dwi
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 8 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v8i1.11760

Abstract

Workers who carry out work in outsourcing companies should not lose their rights, which are protected by the Constitution. Such guarantees and protection cannot be implemented properly only through binding work agreements between companies and workers because workers are in a weak bargaining position as a result of the large number of job seekers or oversupply of labor. The implementation of the outsourcing system is considered to be widely practiced in order to reduce the cost of workers' wages with minimal protection for workers. Moreover, Law No.11/2020 further legalizes the existence of outsourcing and the types of work that are not restricted. Further provisions governing outsourcing are stipulated in Government Regulation No. 35/2021, which stipulates that the working relationship between outsourcing companies and the workers/laborers employed is based on PKWT or PKWTT. The practice of outsourcing is not in accordance with the prevailing laws and regulations, for example at PT MBS (Mie Gacoan) in relation to the protection of wages, welfare, labor social security, occupational safety and health protection, which is not fulfilled by the employer, so that it is very contrary to the law and the responsibility of the state to be able to guarantee that workers obtain their rights. From the results of the research, it was found that after the enactment of the Job Creation Law and Government Regulation Number 35 of 2021, Article 64 and Article 65 of the Manpower Law were abolished and the regulation on the provision of worker/labor services in Article 66 was changed to a regulation on the working relationship between outsourcing companies and the workers/laborers they employ. The provisions in Law No. 11 of 2020 on Job Creation allow for no time limit for outsourced workers, so that workers can be outsourced indefinitely and even for life, such as the sociological facts of outsourced workers at PT MBS (Mie Gacoan) related to protection regarding wages, welfare, labor social security, occupational safety and health protection are not fulfilled by the employer so that it is very contrary to the law and the responsibility of the state to be able to guarantee that workers obtain their basic rights in accordance with the provisions in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 28 D paragraph (2) of the 1945 Constitution.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE: IMPLIKASI DAN TANTANGAN BAGI LEMBAGA PERBANKAN Widiarta, Kadek Agus; Hayatuddin, Khalisah; Mahfuz, Abdul Latif
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17994

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan media digital, khususnya platform berbagi video seperti YouTube, telah mengubah cara lembaga perbankan berinteraksi dengan nasabah serta masyarakat umum. YouTube tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi dan pemasaran, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan penyuluhan finansial. Adapun yang menjadi bahasan perlindungan hukum terhadap hak cipta konten YouTube dapat berfungsi sebagai jaminan atas aset digital lembaga perbankan dalam konteks transaksi keuangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Hasilnya adalah Perlindungan hukum terhadap hak cipta channel YouTube sebagai jaminan pegadaian memerlukan perhatian yang cermat terhadap aspek hukum hak cipta dan kebijakan platform. Lembaga pegadaian harus memastikan bahwa konten yang dijadikan jaminan tidak melanggar hak cipta pihak ketiga dan memiliki lisensi yang sah. Selain itu, lembaga pegadaian perlu memahami tantangan yang terkait dengan penggunaan hak cipta digital, seperti potensi pelanggaran hak cipta dan risiko penghapusan konten oleh YouTube.
RELEVANSI ASAS KEADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL (Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst) Febri Agung, RZ M; Hayatuddin, Khalisah; Tanzili, Mulyadi
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17809

Abstract

Putusan pengadilan dalam sengketa kekayaan intelektual tidak hanya berperan sebagai penyelesaian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai asas keadilan yang menjadi dasar sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi asas keadilan dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 465K/Pdt.Sus-HKI/2024/PN.Jkt.Pst.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis putusan pengadilan sebagai objek utama. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen hukum, dan analisis yurisprudensi terkait kekayaan intelektual. Penelitian ini membahas bagaimana asas keadilan diimplementasikan dalam pertimbangan hukum hakim, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keadilan telah menjadi prinsip utama dalam putusan tersebut, terutama dalam penyeimbangan hak dan kewajiban para pihak. Namun, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih dalam penguatan penerapan asas keadilan, seperti konsistensi argumentasi hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kekayaan intelektual yang lebih adil dan merata di Indonesia.