Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

GOKAR: MENUMBUHKAN PERCAYA DIRI ANAK-ANAK DI ROEMAH DIFABEL SEMARANG MELALUI AKTIVITAS “GORES KANVAS” Haziroh, Awanis Linati; Putra, Febrianur Ibnu Fitroh Sukono; Ulfa, Adilla Kustya; Damar, Haunan; Kusuma, Pradana Jati; Fatmawati, Elia Resha; Wardani, Nizia Kusuma
Jurnal Abdi Insani Vol 12 No 7 (2025): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v12i7.2719

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan aktualisasi diri dan membangun interaksi sosial bagi anak difabel di Roemah Difabel Semarang. Melalui pendekatan kreatif berupa aktivitas mewarnai, kegiatan ini dirancang sebagai media ekspresi diri yang menyenangkan dan inklusif antara penyandang disabilitas dan mahasiswa. Anak-anak difabel diajak berpartisipasi dalam aktivitas kelompok mewarnai tas kanvas, di mana mereka dikenalkan pada warna-warna dasar serta proses mencampur warna untuk menghasilkan variasi warna baru. Aktivitas ini tidak hanya merangsang kreativitas dan keterampilan motorik, tetapi juga menciptakan suasana interaktif yang mendorong komunikasi, kerja sama, dan rasa percaya diri. Mahasiswa dilibatkan secara aktif untuk mempererat hubungan sosial dan membangun empati terhadap penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui edukasi, pelatihan kreatif, dan mediasi emosional efektif mendorong aktualisasi diri anak-anak difabel. Kegiatan diawali observasi dan pelatihan pendamping, dilanjutkan sesi interaktif berupa diskusi, mewarnai tas kanvas, dan FGD berbasis kartu emosi. Metode visual, inklusif, dan empatik disesuaikan dengan karakteristik peserta. Evaluasi dilakukan melalui observasi dan refleksi bersama, menunjukkan peningkatan signifikan dalam ekspresi diri, kepercayaan diri, interaksi sosial, serta kesadaran emosional dalam satu hari pelaksanaan. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap pembentukan ruang inklusi yang positif di lingkungan sosial mereka.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Usaha Pola Channeling Wulandari, Ni Kadek Sri; Wisudawan, I Gusti Agung; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2034

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling dan mengetahui penyelesaian kredit bermasalah dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini perlindungan hukum dalam perjanjian pembiayaan fasilitas channeling sangatlah penting untuk dilakukan sebagai bentuk kepastian dan keamanan untuk melindungi konsumen sehingga menghindari terjadi penyelewengan dari pihak pelaku usaha serta apabila terjadi sengketa kepada kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan cara terstrukur dan terorganisir. Namun hal ini belum dilakukan secara optimal karena minimnya aturan dan tidak adanya pengaturan terkait dengan sejauh apa risiko yang ditanggung bank apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan maupun nasabah.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Vaksin Palsu Menurut Hukum Positif Indonesia Filham, Filham; Setiawan, Yudhi; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2035

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran vaksin palsu menurut hukum positif Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran vaksin palsu diatur dalam Pasal 8 dan 62 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 98, 197 dan 198 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 51 dan 79 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Pasal 58 dan 82 UU No. 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan. Serta Pasal 83 dan 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Peran BPOM dengan cara Pre-Market and Post Market. Sementara, BBPOM Kota Mataram dilaksanakan dengan sidak sekali sebulan.
Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN. Bjw) Salim, Shafira; Sili, Eduardus Bayo; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2036

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan serta analisis dan pertimbangan hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere (Study Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Bjw). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini disimpulkan bahwa kriteria terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere adalah kredit macet pada bank merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi. Dalam perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Pembangunan NTT Cabang Pembantu Aimere menyatakan demi hukum perbuatan Anselma Ana Meo (Tergugat) adalah Wanprestasi kepada Bank NTT Cabang Pembantu Aimere (Penggugat), serta menghukum Anselma Ana Meo (Tergugat) untuk membayar seluruh kewajiban tunggakan kredit serta harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
Tanggungjawab Hukum PT.Telkom Terhadap Konsumen yang Berlangganan Wireless Fidelity (Wifi) (Studi Wilayah Telkom Mataram) Hamdayani, Muhamad Faziro; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 5 No. 1 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v5i1.3187

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara konsumen dan PT.Tekom dalam berlangganan Wireless Fidelity, dan juga untuk mengetahui dan menganalis tanggungjawab PT.Tekom terhadap konsumen Wireless Fidelity apabila terjadi gangguan internet. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang–Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT.Telkom kota Mataram masih kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu dibuatnya aturan tentang Perlindungan Konsumen yang memuat tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.  
Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Pada PT. Bank NTB Syariah Aini, Ghina; Wisudawan , I Gusti Agung; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3266

Abstract

Penelitian ini berjudul Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Akad Pembiayaan Pada PT. Bank NTB Syariah. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik akad pembiayaan di PT. Bank NTB Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa PT. Bank NTB Syariah dalam akad pembiayaan berpedoman pada asas itikad baik dimulai dari tahap pra kontraktual, tahap adanya suatu kontrak hingga pada berakhirnya kontrak. Kemudian ketika asas itikad baik tersebut dilanggar maka dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merubah suatu keadaan hukum berupa batalnya kontrak antara kedua pihak, timbulnya gugatan hukum, pembatalan jaminan hingga pembekuan akun oleh PT. Bank NTB Syariah.
Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Lombok Barat Bagus, Bagus Denhaq; Sood, Muhammad; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 3 No. 2 (2023): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i2.3553

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran rokok ilegal non cukai serta dampak dari peredaran rokok non cukai dan untuk mengetahui dampak dari peredaran rokok non cukai serta perlindungan hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah peneletian hukum normatif – empiris dengan pendekatan perundang-undangan, penedekatan konseptual dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran rokok di kota Mataram masih banyak terjadi, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya persaingan usaha yang sehat dan dapat merugikan Negara dalam penjualannya dan dibutuhkan perlindungan hukum bagi rokok legal di pasaran. Manfaat dengan ditekanya peredaran rokok ilegal maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, adapun dampak secara langsung dengan ditekanya peredaran rokok ilegal adalah membatasi peredaran rokok ilegal, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok ilegal dan penindakan terhadap rokok illegal akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi, masih adanya peredaran rokok ilegal, membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap rokok ilegal. Menurut undang-undang tahun 2007 tentang cukai menyatakan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. bentuk perlindungan hukum yang digunakan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif artinya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Hukum Bagi Petani Terdaftar Penerima KUR Pada Kasus KUR TANI Fiktif Di Kabupaten Lombok Timur Zahara, Annisa; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4227

Abstract

The distributor of Farmer's People's Business Credit (KUR TANI). Thisresearch uses a type of normative research with a statutory approach method(Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and caseapproach method (Case Approach) to describe the problem. Based on the resultsof the research and discussion, it was concluded that the forms of legal protectionfor registered farmers who receive KUR are divided into 2 (two), namelypreventive legal protection and repressive legal protection, and the provision ofsanctions or legal responsibility can be in the form of administrative sanctions,civil sanctions, and criminal sanctions. The procedure that farmers can carry outif their data is misused is to resolve disputes through litigation.Keywords: Credit; Fictitious; Legal protection
Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Mantika, Dwi Alivia Mantika; Wardani, Nizia Kusuma
Commerce Law Vol. 4 No. 1 (2024): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v4i1.4245

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pelaksanaan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan seperti apakah hambatan dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa dalam pekerjaan kontruksi. Pelaksanaan Kontrak dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memproleh barang dan jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan. Tahap pelakasanaan kontrak dimulai pada saat terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja(SPMK) sampai dengan penghentian/ pemutusan kontrak. Pada pengadaan barang dan jasa sebagian maupun seluruh danaanya dibiayai oleh APBN/APBD.