Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.488
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Syakhshiyyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Jurnal Konstitusi JAPHTN-HAN Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Jurnal Abdimas Jatibara as-Shahifah JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara Semeru Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Huroiroh, Ernawati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
MENGURAI ASPEK HUKUM KEWAJIBAN BERAGAMA/ MENGANUT KEPERCAYAAN DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 146/PUU-XXII/2024 Huroiroh, Ernawati
Jurnal AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol 6 No 2 (2024): Volume 6, Nomor 2, Desember 2024
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/as-hki.v6i2.8943

Abstract

Freedom of religion and belief is a human right guaranteed by the Indonesian Constitution, as enshrined in Article 28E paragraph (1) of the 1945 Constitution. This article examines the legal aspects of religious obligations in Indonesia following the Constitutional Court Decision No. 146/PUU-XXII/2024. The decision marks a significant milestone in safeguarding individual rights to religious identity without discrimination, particularly concerning the inclusion of religion in state administrative documents such as the Identity Card (KTP). Through a normative juridical approach, employing statutory and conceptual frameworks, this article analyzes the legal implications of the Constitutional Court’s ruling on administrative practices and the protection of citizens’ constitutional rights. The analysis reveals that the decision broadens the scope for the recognition of beliefs outside the six official religions and paves the way for more inclusive state policy reforms. In addition to establishing a new legal foundation, the ruling also triggers social dynamics and resistance from conservative groups. Therefore, the role of the state in harmonizing legal policies with the values of pluralism and tolerance becomes crucial in ensuring full religious freedom in Indonesia.
IMPLEMENTATION OF THE RESTORATIVE JUSTICE CONCEPT BASED ON POLICE REGULATION NO. 8 OF 2021 IN CRIMINAL OFFENSES Huroiroh, Ernawati; Sushanty, Vera Rimbawani; Dermawan, Alif Fito; Sitorus, Betris Kristin Ambar Wati
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 4 Issue 1 (2025)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v4i1.752

Abstract

This study discusses the implementation of the Restorative Justice (RJ) concept based on Police Regulation No. 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offenses in the East Java Regional Police. The background of this research stems from the emergence of the restorative justice paradigm as a response to the weaknesses of the system, which tends to neglect the rights of victims. Restorative justice offers a more humane and solution-oriented approach to criminal case resolution, emphasizing the restoration of harm and the relationship between the offender, the victim, and society. This research employs a normative method with a legislative and case study approach to analyze the juridical legitimacy and the implementation of the policy in practice. The results show that the implementation of restorative justice during the investigation process, particularly in the jurisdiction of the East Java Regional Police, has provided an alternative resolution that is faster, more efficient, and satisfying for all parties, especially in minor cases. Furthermore, restorative justice is considered to reduce the burden on the formal criminal justice system and foster substantive justice. However, challenges in implementation remain, particularly in terms of the readiness of law enforcement officers and public understanding of this new paradigm. This study recommends the strengthening of regulations, continuous training for officers, and the enhancement of public awareness to ensure the optimal application of restorative justice in accordance with the values of justice, utility, and legal certainty.
PENYULUHAN ANTI BULLYING TERHADAP SISWA SEKOLAH DASAR NEGERI SEMAMBUNG NOMOR 507 KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR Darmawan, Alief Fito; Huroiroh, Ernawati; Peatric Hatana, Andrea
Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/semeru.v1i01.1113

Abstract

Maraknya kasus Bullying di lingkungan sekolah menjadi perhatian penting untuk segera diatasi. Bullying merupakan salah satu bentuk tindakan kekerasan yang sering terjadi, terutama pada lingkungan sekolah. Bullying dapat terjadi akibat adanya faktor pergaulan dan pengaruh teman sebaya serta pola asuh orang tua. Upaya untuk dapat mengatasi Bullying adalah dengan melakukan pencegahan. Salah satu pencegahannya yakni dengan diadakannya kegiatan penyuluhan mengenai Bullying. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dengan teknik ceramah, diskusi dan demontrasi. Hasil dari kegiatan ini adalah para siswa-siswi dapat mengetahui apa itu Bullying dengan di sajikan contohcontoh perbuatan atau perkataan yang termasuk kategori Bullying serta dampak yang ditimbulkan. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana yang disusun yaitu memberikan paparan atau penyuluhan dan pemahaman kepada siswa Sekolah Dasar (SD) Semambung Nomor 507 Kabupaten Sidoarjo mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan Bullying.
Analisis Yuridis Kewenangan Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 Sari, Yuli Nurmala; Huroiroh, Ernawati
Siyasah Vol. 4 No. 1 (2024): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/siyasah.v4i1.9105

Abstract

Upaya penegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berperan, salah satunya lembaga Kejaksaan yang berperan sebagai institusi tertinggi yang berwenang melakukan tahapan pra-penuntutan dan tahapan penuntutan di bidang hukum. Adapun peran utama dari Kejaksaan adalah untuk mewujudkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan pemenuhan tujuan hukum atas adanya limitasi atau pembatasan kewenangan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tidak dapat dicapai secara bersamaan karena bahkan Jaksa Penuntut Umum (dalam naungan Kejaksaan) yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih memiliki limitasi kewenangan dalam hal penegakan keadilan. Yang mana seluruh rangkaian upaya hukum seharusnya dapat dilakukan oleh setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya penegakan hukum yang dapat memenuhi ke-3 (tiga) tujuan hukum, yakni Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan.
Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi Shalihah, Aini; Huroiroh, Ernawati
APHTN-HAN Vol 1 No 1 (2022): JAPHTN-HAN, January 2022
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v1i1.6

Abstract

Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, hal ini masih menyisakan tanda tanya serta problematika. Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri masih mengandung multi-interpretasi mengenai frasa lembaga negara. Tidak dijelaskan secara spesifik mengenai lembaga-lembaga negara apa saja yang kemudian menjadi lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Mengingat bahwa pembahasan lembaga negara di Indonesia itu amat luas, dalam artian tidak hanya ada 1 ataupun 2 lembaga negara saja. Tujuan dari penulisan ini ingin menganalisis tentang bagaimana kompleksitas penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi. Metode yang dipakai ialah penelitian hukum normatif dengan mengambil pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tingkat kompleksitas dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yaitu dari konsep lembaga-lembaga negara serta optimalisasi dari proses penyelesaiannya. Dalam hal ini, tampaknya undang-undang memberikan keleluasaan bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan apa dan siapa lembaga negara yang dapat bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Sehingga melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan antara subjectum litis dan objectum litis dalam sengketa kewenangan lembaga negara.
Judicial Preview Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Preview As A Preventive Mechanism for Legal Uncertainty As A Result of The Conditionally Unconstitutional Verdict of The Constitutional Court Firdaus, Muhamad Rijal; Hijriyah, Rahmania Lailatul; Huroiroh, Ernawati
APHTN-HAN Vol 2 No 2 (2023): JAPHTN-HAN, July 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v2i2.135

Abstract

Judicial Preview merupakan sebuah mekanisme untuk menguji konstitusionalitas dari suatu produk hukum yang masih dalam bentuk Rancangan Undang – Undang( RUU). Adapun hasil dari pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terdapat putusan bersyarat yang salah satunya dikenal dengan istilah putusan inkonstitusional bersyarat. Artinya suatu Undang – Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Secara bersyarat ini memberikan makna bahwa undang – undang yang disyatakan inkonstitusional tersebut, akan berubah status konstitusional jika melakukan pemenuhan terhadap syarat – syarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berpijak dari hal tersebut, dalam penelitian ini akan memberikan sebuah refleksi bagaimana ketidakpastian hukum yang di munculkan akibat putusan inkonstitusional bersyarat, dengan mengambil contoh atau berfokus menggali ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan 91/PUU-XVIII/2020, yang menjadi topik hangat sejak 2020. Penelitian ini dalam metodenya berbasis penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kemudian basis penedekatan isu yang dibahas yakni pendekatan secara konseptual kemudian pendekatan terhadap peraturan perundang–undangan, dan pendekatan terhadap kasus. Adapun pada ujung penelitian ini, memberikan sebuah poin simpulan yakni mekanisme Judicial Previewini, dapat mengakomodasi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan inkonstitusional bersyarat dengan merevisi beberapa peraturan perundang–undangan terkait dan membuat pengaturan yang lebih detail dengan mendesain peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Judicial Previewini, ke  dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.  
Co-Authors Aini Shalihah Akbar, Kenza Kalihanugrah Darmawan, Alief Fito Dermawan, Alif Fito Fernanda, Diah Ayu Firdaus, Muhamad Rijal Hijriyah, Rahmania Lailatul Kristiono, Josafat Ago Lely Nurhayati Mar’ah, Sayidatul Nur, Achmad Arby Patrianto, Dr. Bangun Peatric Hatana, Andrea Santoso, Dr. Bagus Teguh Sari, Yuli Nurmala Sitorus, Betris Kristin Ambar Wati Vera Rimbawani Sushanty Wicaksono, Agung Tri Yuliauriena, Cut Fathiah