Garuda - Garba Rujukan Digital

Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Wicaksono, Agung Tri; Nur, Achmad Arby; Mar’ah, Sayidatul; Huroiroh, Ernawati
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.217

Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aswanto, menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Padahal, seharusnya kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka atas intervensi manapun selama tidak menyalahi hukum. Artikel ini menganalis praktik inkonstitusional tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara normatif, tindakan pemberhentian yang dilakukan kekuasaan legislatif dan didukung oleh kekuasan eksekutif merupakan praktik inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan berbagai syarat dan prosedur sebagaimana menurut undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Judicial Preview Sebagai Mekanisme Preventif Terhadap Ketidakpastian Hukum Akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Preview As A Preventive Mechanism for Legal Uncertainty As A Result of The Conditionally Unconstitutional Verdict of The Constitutional Court Firdaus, Muhamad Rijal; Hijriyah, Rahmania Lailatul; Huroiroh, Ernawati
APHTN-HAN Vol 2 No 2 (2023): JAPHTN-HAN, July 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v2i2.135

Judicial Preview merupakan sebuah mekanisme untuk menguji konstitusionalitas dari suatu produk hukum yang masih dalam bentuk Rancangan Undang – Undang( RUU). Adapun hasil dari pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi terdapat putusan bersyarat yang salah satunya dikenal dengan istilah putusan inkonstitusional bersyarat. Artinya suatu Undang – Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Secara bersyarat ini memberikan makna bahwa undang – undang yang disyatakan inkonstitusional tersebut, akan berubah status konstitusional jika melakukan pemenuhan terhadap syarat – syarat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berpijak dari hal tersebut, dalam penelitian ini akan memberikan sebuah refleksi bagaimana ketidakpastian hukum yang di munculkan akibat putusan inkonstitusional bersyarat, dengan mengambil contoh atau berfokus menggali ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan 91/PUU-XVIII/2020, yang menjadi topik hangat sejak 2020. Penelitian ini dalam metodenya berbasis penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kemudian basis penedekatan isu yang dibahas yakni pendekatan secara konseptual kemudian pendekatan terhadap peraturan perundang–undangan, dan pendekatan terhadap kasus. Adapun pada ujung penelitian ini, memberikan sebuah poin simpulan yakni mekanisme Judicial Previewini, dapat mengakomodasi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh putusan inkonstitusional bersyarat dengan merevisi beberapa peraturan perundang–undangan terkait dan membuat pengaturan yang lebih detail dengan mendesain peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Judicial Previewini, ke dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

ANALISA YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN DPR DALAM PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN HAKIM KONSTITUSI Fernanda, Diah Ayu; Huroiroh, Ernawati
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemberhentian Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) menjadi polemik di tengah-tengah penggiat hukum dan juga masyarakat.Keputusan tersebut hasil dari rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 29 September2022. Keputusan yang ditetapkan oleh DPR ini menjadi polemik dan dinilaibertentangan dengan Undang-Undang, tidak sesuai dengan prosedur, dan tergolongtindakan sewenang-wenangan. Tujuan artikel ini untuk menunjukkan danmemetakan letak kontradiksi DPR dengan Undang-Undang yang berlaku. Penelitianini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatanperundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kontradiksi tindakanDPR dalam pemberhentian hakim Aswanto dan penggantian hakim konstitusimenjadi Guntur Hamzah. Salah satunya dalam tindakan DPR yang mengkonfrontirUU Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 23 ayat (4) tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasaltersebut menyatakan mekanisme pemberhentian hakim Konstitusi ditetapkan olehKeppres (Keputusan Presiden) atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi. Upayapencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi oleh DPR merupakan upaya untukmenghambat fungsi, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Haldemikian apabila dibiarkan dan tidak ditanggapi dengan serius tentunya akan adapendegradasian independensi pada Mahkamah Konstitusi yang mengancam esensidan hakikat dari keberadaan hakim sejatinya bebas dan lepas tanpa ada campurtangan dari cabang-cabang kekuasaan lain.

The Optimization of Bawaslu’s Role in the 2024 Simultaneous Elections: Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024 Shalihah, Aini; Huroiroh, Ernawati
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2139

Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a vital role in ensuring that elections in Indonesia are conducted in compliance with legal regulations. The complexity of implementing simultaneous elections is a challenge for Bawaslu as one of the core institutions in the 2024 simultaneous election process, requiring strict adherence to the provisions set forth in Law No. 7 of 2017 on Elections. This study examines how Bawaslu can optimize its oversight role in the 2024 simultaneous elections and explores its authority in managing this electoral process. Using a normative juridical approach, the study finds that Bawaslu has effectively strengthened its capacity to fulfill its duties and functions in line with its founding objectives. Bawaslu’s optimization efforts include issuing updated Bawaslu Regulations (Perbawaslu) and implementing refined operational mechanisms, which aim to ensure a smooth electoral process that aligns with constitutional mandates.

THE ROLE OF TPQ TEACHERS IN OBTAINING PROTECTION AND FULFILLMENT OF RIGHTS AS PROFESSIONALS Santoso, Dr. Bagus Teguh; Huroiroh, Ernawati; Patrianto, Dr. Bangun; Yuliauriena, Cut Fathiah
Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 Issue 3 (2024)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jmr.v3i3.645

Character education and religious teachings are intertwined in shaping Islamic children’s values, with Qur'anic education fostering independence, communication, and piety from an early age. However, Al-Qur'an Education Center (TPQ) teachers, who play a critical role in guiding children's Qur'anic learning, often face challenges due to limited resources, inadequate compensation, and lack of professional development. This research aims to determine how the protection and fulfillment of the rights of TPQ teachers as professionals according to the Job Creation Law, as well as to examine the position of TPQ teachers in Law No. 14/2005 concerning Teachers and Lecturers. This research employs a normative method, primarily using secondary data sources, including both primary and secondary legal materials. The findings of this research revealed that the teaching profession requires professional competence, encompassing roles as educators, mentors, and learning facilitators. Teacher qualifications under Law No. 14/2005 emphasize pedagogical, personality, social, and professional competencies, while protection of teachers’ rights, including legal and work safety guarantees, is essential for their ability to fulfill these responsibilities effectively. Improving TPQ teachers’ professionalism should be prioritized through government-supported training and internal motivation for continuous skill development.

Sosialisasi Sikap Yang Baik Dalam Bermasyarakat Dan Bernegara Pada Anak Lely Nurhayati; Vera Rimbawani Sushanty; Huroiroh, Ernawati
Semeru: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55499/semeru.v1i02.1189

Mempunyai sikap yang baik dalam bermasyarakat merupakan langkah penting untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan beretika. Anak-anak di panti asuhan terkadang kurang mendapatkan perhatian dalam pembentukan karakter sosial, membutuhkan program edukasi yang intensif terkait nilai-nilai masyarakat. Kegiatan ini juga berkaitan dengan pengembangan sikap kewarganegaraan, yaitu bagaimana menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu upaya untuk membentuk karakter seseorang menjadi pribadi yang baik adalah sejak dini menanamkan pentingnya bersikap baik kepada diri sendiri dan lingkungannya melalui penyuluhan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dengan teknik ceramah, diskusi dan demontrasi. Hasil dari kegiatan ini adalah anak-anak di panti asuhan dapat mengetahui cara bersikap yang baik dengan disajikan contoh-contoh perbuatan atau perkataan yang baik dan tidak baik serta dampak yang ditimbulkan. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan rencana yang disusun yaitu memberikan paparan atau penyuluhan dan pemahaman kepadaanak-anak di Panti Yatim Indonesia (PYI) Deltasari Sidoarjo.

Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Wicaksono, Agung Tri; Nur, Achmad Arby; Mar’ah, Sayidatul; Huroiroh, Ernawati
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v2i1.217

Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Aswanto, menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Padahal, seharusnya kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka atas intervensi manapun selama tidak menyalahi hukum. Artikel ini menganalis praktik inkonstitusional tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif. Secara normatif, tindakan pemberhentian yang dilakukan kekuasaan legislatif dan didukung oleh kekuasan eksekutif merupakan praktik inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan berbagai syarat dan prosedur sebagaimana menurut undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Peningkatan Kualitas Hidup dan Produktivitas Lansia Melalui Program Senam, Pemeriksaan dan Penyuluhan Kesehatan Kristiono, Josafat Ago; Sushanty, Vera Rimbawani; Huroiroh, Ernawati
Jurnal Abdimas Jatibara Vol 3, No 2 (2025): Jatibara Vol.3 No.2 Februari 2025
Publisher : STIKES Yayasan RS.Dr.Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29241/jaj.v3i2.2133

This community service program has several objectives: 1) Improving the quality of the elderly's health, 2) Increasing the enthusiasm and concern of the elderly for their own health, 3) Helping the elderly to stay fit and healthy, 4) Increasing the awareness of the elderly about how to maintain their diet. by implementing a healthy menu in Padang Cermin Village. This community service activity is carried out by holding routine gymnastics for the elderly. The subjects of this program are elderly people. Implementation of activities goes through several stages, namely planning and implementing core activities. The elderly exercise program contributes to improving the health condition of the elderly, who are generally in good health without complaints of serious illness, although there are some elderly who experience health complaints.

ANALYSIS OF EXCEPTIONAL DECISIONS IN MEDICAL PRACTICE CRIMINAL ACTIONS: Decision No. 1441/Pid.Sus/2019/PN Mks Sushanty, Vera Rimbawani; Huroiroh, Ernawati; Akbar, Kenza Kalihanugrah
Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 Issue 4 (2024)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jmr.v3i4.734

Medical malpractice remains a significant legal issue, with various stakeholders, including patients, families, and doctors, facing difficulties in navigating the legal landscape. The existing laws do not comprehensively define medical malpractice, leading to confusion and inconsistent enforcement of justice in cases involving medical professionals. The purpose of this research is to analyze the legal problems associated with medical malpractice and to provide recommendations for improving the legal framework governing medical practice in Indonesia. This research aims to contribute to law enforcement in handling criminal cases related to medical malpractice and to suggest amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. This research employs a normative legal research methodology, utilizing both statutory and case approaches to examine the legal issues surrounding the imposition of criminal sanctions in medical practice. The research focuses on analyzing existing laws and the decisions made by the Indonesian Medical Ethics Code Court, which often complicate investigations into medical malpractice. The findings reveal that the current legal framework inadequately protects health services, doctors, dentists, and patients in cases of medical malpractice. Investigations are frequently hindered by decisions from the Medical Ethics Code Court, which affects the legal considerations of judges in malpractice cases. The paper concludes that there is a pressing need for legal reform to enhance clarity and protection for all parties involved in medical practice.

Telaah Feminisme Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Aksi Teror Tanah Air Huroiroh, Ernawati
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v2i1.6548

Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai konsep feminisme islam terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam aksi teror di tanah air. Tujuan tersebut dijabarkan dengan analisis terhadap berita-berita yang bermunculan pasca tragedi bom bunuh diri dan aksi teror dengan melibatkan perempuan yang akhir-akhir ini sering kali bermunculan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, artikel ilmiah dengan pendekatan kasus (case approach) mengenai maraknya pelaku perempuan terhadap aksi teror di pusaran tanah air yang kemudian dianalisis berdasarkan konsep feminisme islam. Tulisan ini menyimpulkan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam aksi teror dengan dalih sebagai bentuk gerakan feministme islam tidak lain hanyalah sebagai korban dari ideologi orang-orang disekitarnya serta pengaruh budaya patriarki yang seringkali memposisikan perempuan selalu berada dibawah laki-laki dan disertai dengan pemahaman agama yang keliru.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search