Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Perlindungan Hak-Hak Pemilik dalam Proses Penyitaan Barang Kredit di Tinjau dari Maqashid Asy Syariah Marpaung, Rani Nirmala; Siagian, Nilasari; Nurwandri, Andri
Mediation : Journal of Law Volume 4, Nomor 2, Juni 2025
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v4i2.2651

Abstract

Perlindungan terhadap hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktik kredit, barang jaminan sering kali disita apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, penyitaan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap mempertimbangkan hak-hak dasar pemilik barang, baik secara hukum positif maupun dalam kerangka maqasid al-syariah. Rumusan masalah yang ada didalam adalah bagaimana perlindungan hak-hal pemilik dalam proses penyitaan barang kredit dan tinjauan maqashid asy-syariah terhadap perlindungan hak-hak dalam proses penyitaan barang kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan data berupa angka-angka, pengukuran, serta analisis statistik. Penelitian ini bersifat objektif, sistematis, dan terstruktur, dengan tujuan untuk menguji teori atau hipotesis tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan hal yang sangat penting baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum nasional, penyitaan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menekankan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak debitur. Kesimpulan penelitian berdasarkan prinsip maqashid, maka setiap proses penyitaan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan, serta menghindari kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. Dengan demikian, maqashid dapat menjadi landasan korektif terhadap praktik hukum positif yang belum sepenuhnya melindungi hak pemilik.
Inovasi Transaksi Jual Beli Menggunakan Member Card Menurut Islam: (Studi Kasus Vinisia Swalayan Kisaran) Sumarsih, Fenty; Nurwandri, Andri; Siagian, Nilasari
Khazanah : Journal of Islamic Studies Volume 3 Nomor 1 Februari (2024)
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/khazanah.v3i1.1781

Abstract

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak cara dalam melakukan transaksi jual beli diantaranya dengan cara menggunakan member card yaitu kartu anggota yang didalamnya memuat identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaannya. Dalam hal ini member card digunakan dalam transaksi jual beli yang berfungsi untuk mendapatkan potongan harga, point atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tertentu. Hal ini tidak berlaku bagi konsumen yang tidak memiliki member card. Jual beli menggunakan member card juga didukung oleh banyaknya konsumen yang memilih membuat member card untuk mendapatkan fasilitas yang tersedia dengan adanya biaya pendaftaran. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memeliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, yang diteliti menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak yaitu keadaan transaksi jual beli menggunakan member card yang ada di Swalayan Vinisia Kisaran. Sumber data penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan menejer Swalayan Vinisia Kisaran selaku pemimpin dalam pelaksanaan kerja karyawan, serta yang mengurusi dalam program- program dan pemberlakuan member card, karyawan Swalayan Vinisia Kisaran yang melayani konsumen dalam pembuatan member card seperti kepala kasir dan karyawan yang melayani pembuatan member card, serta wawancara kepada pengguna / pemilik member card serta pembeli yang tidak memiliki member card. Sumber data sekunder berupa foto atau dokumen pendukung dari data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu pengambilan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli menggunakan member card sah dan boleh saja karena sudah memenuhi syarat dan rukun serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah.
Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Kamar Kost : Studi Kasus Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Nurwandri, Andri; Sari, Ika Permata
Khazanah : Journal of Islamic Studies Volume 3 Nomor 1 Februari (2024)
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/khazanah.v3i1.1855

Abstract

In general, renting out boarding rooms is a component of the corporate world, which is expanding significantly across all industries. The purpose of this study is to ascertain the regularity of boarding room rentals. Find out how muamalah fiqh analysis relates to the practice of renting daily boarding rooms in Mekar Baru Village, Kota Kisaran Barat District, Asahan Regency is the formulation used in this research. In addition, a review of muamalah fiqh regarding the practice of renting boarding rooms that are still in the first party tenancy period in Mekar Baru Village, Kisaran City District, and a problem formulation regarding the status of boarding room utilization factors during the rental period in Kota Kisaran Barat District, Asahan Regency are addressed in this research Asahan Regency, West.All data or references that have been collected are analyzed and rearranged, and in this case, rental practice uses a descriptive analytical approach. The study's findings suggest that it is against Islamic law and the terms of the ijarah contract for certain locations in Mekar Baru Village, Kota Kisaran Barat District, Asahan Regency, to rent out boarding rooms to outside parties. Practices that take place between the owner and the third-party tenant, or second tenant, do not adhere to the principles, requirements, or aspects of ijarah. Since the original renter still has the right to rent the room, the owner of the boarding room rental should pay the first tenant after being open and honest with them about any transactions they do with other parties.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Hakim Di Pengadilan Nurwandri, Andri; Syam, Nur Fadhilah; Fadhillah, Dimas Ari; Larasari, Suryani; Nurmala, Nurmala; Tambunan, Nani Astuti; Sulina, Sulina
Journal of Educational Research and Humaniora (JERH) Volume 1 Nomor 4 Desember 2023
Publisher : CV. Pusdikra Mitra Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/jerh.v1i4.1634

Abstract

The purpose of this writing is to contribute ideas to the public regarding the problems of the independence of judges as executors of judicial power, and is a legal instrument for judges in carrying out their function of adjudicating and deciding a case presented to them so that they are free from all interference and/or influence from other power environments, whether from the organ environment. executive power as well as from within the organs of legislative power. This article uses a normative research type, and providing the results of this research suggests that judges in deciding cases in Indonesia still exist to explore and find a sense of justice in society, even with a religious norms approach where it is known that Indonesian society is quite obedient to religious norms.
Persepsi Masyarakat Terhadap Profesionalisme Dan Kepatuhan Dalam Penegakan Hukum Oleh Polisi Nurwandri, Andri; Syam, Nur Fadhilah; Arifin, Muhammad Hasnanul; Siregar, Muhammad Syafii Arrazaq; Dasopang, Mara Ihklas; Priantika, Novi; Pradana, Indra
Journal of Educational Research and Humaniora (JERH) Volume 1 Nomor 4 Desember 2023
Publisher : CV. Pusdikra Mitra Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/jerh.v1i4.1717

Abstract

Acts of violence are often carried out by the police during the investigation process with the aim of obtaining a confession from the suspect. This phenomenon has become a common occurrence, which has been revealed through various studies. The causes include a lack of investigative supervisory institutions, a lack of legal instruments, protection from institutions, and an unprofessional attitude on the part of the police. This situation means that suspects do not have the opportunity to defend their rights, while perpetrators of violence remain unsanctioned. Professionalism is related to moral issues that are integrated into the code of ethics, and violations of the code of ethics indicate the existence of moral problems within the police force. Moral improvement among investigators is needed so that the investigation process can run well and in line with expectations.