Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.18
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Eduvest - Journal of Universal Studies INTERNATIONAL JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES (ICESTRA) Security Intelligence Terrorism Journal (SITJ)
Handayani, Riska Sri
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Human and State Security: Case Studies of Indonesian Community in Dealing with The Covid-19 Pandemic Riyanta, Stanislaus; Handayani, Riska Sri
International Journal of Strategic Studies Vol. 1 No. 1 (2024): International Journal of Strategic Studies
Publisher : Indo Consultan Energi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59921/icestra.v1i1.32

Abstract

During the Covid-19 pandemic, nearly every country was vulnerable to the impact of the outbreak. Even countries renowned for their advanced healthcare systems found themselves helpless. Indonesia, with a population exceeding 270 million, was not exempted, as 6,811,330 confirmed cases, 6,640,002 recoveries, and 161,848 deaths were reported in June 2023. The pandemic also had detrimental effects on the already struggling economy, as various restrictions hindered both economic growth and mobility. However, compared to other nations, Indonesia showcased greater resilience. According to the Ministry of Health, the country experienced the most controlled increase in Covid-19 cases compared to five other Asian countries, namely India, the Philippines, Singapore, Malaysia, and Thailand. The data from the Fiscal Policy of the Indonesian Ministry of Finance showed Indonesia's economy managed to grow by 3.69% in 2021, surpassing the average economic growth rate of other ASEAN countries, which stood at 2.9% in the same year. The two indicators in the health and economic fields showed that the Indonesian community could endure and adapt to disaster situations. The emergence of community-driven initiatives during the pandemic, such as mutual assistance and support for those affected by Covid-19, further underscored the strength of the community. Moreover, the varied circumstances experienced revealed a relatively high level of human security, a factor that directly influenced national resilience in the face of the pandemic. The United Nations Development Programme (UNDP) identified seven components of human security, namely security, economy, food, health, environment, individual, community, and political aspects. Human security aimed to safeguard individuals against various threats to their well-being and was a crucial aspect of state protection in providing a sense of security to citizens. This study delved into the discussion of human security in Indonesia as a protective mechanism that encompassed both personal and communal security, and its direct influence on national resilience, particularly during the Covid-19 pandemic. The handling of the pandemic revealed the considerable strength of human security within the Indonesian community, facilitating the transition from a pandemic phase to an endemic phase of Covid-19 while upholding national resilience. Therefore, exploring the potential of human security was imperative, as it aimed to support national resilience beyond the scope of state security alone. This qualitative study concluded that a strong level of human security generally contributed to enhancing national resilience. Therefore, government approaches to implementing human security were expected to address the cultural backgrounds and customs of local communities. Human security was also considered a significant aspect and serious concern for the state, particularly in safeguarding national resilience during severe threats to the country.
Pembinaan Sumber Daya Manusia di Polres Pelalawan dalam Membangun Citra POLRI Pada Masyarakat Perdamaian, Dede Timbul; Handayani, Riska Sri; Ong, Susy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, POLRI tidak hanya berkutat pada aspek operasional dan penindakan kejahatan semata, tetapi juga harus memperhatikan citra dan hubungan dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembinaan SDM Di Polres Pelalawan Polda Riau Dalam membangun citra POLRI pada Masyarakat serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitisn ini dalah kualitatif deskriktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan Teknik. Data dianalisis secara deskriktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Polres Pelalawan Polda Riau mencakup beberapa strategi utama untuk membangun citra positif POLRI. seperti, Polres Pelalawan mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara rutin. Kedua, penilaian kinerja berkala dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anggota, memberikan umpan balik konstruktif, dan merancang program pengembangan individu yang sesuai, dengan sistem penilaian yang transparan dan objektif. Ketiga, Polres Pelalawan menekankan pentingnya merespons keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap POLRI. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan memperkuat hubungan dengan masyarakat, menunjukkan kepedulian dan keterlibatan POLRI dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi, termasuk media sosial, memungkinkan Polres Pelalawan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan efektif, membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat, serta meningkatkan citra POLRI secara keseluruhan. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah Keterbatasan Sumber Daya yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur. Kedua Tantangan Teknologi dan Informasi.
Optimalisasi Fungsi Brimob Melalui Capacity Building Bagi Anggota Brimob yang Menjalani Penugasan dalam Operasi Kewilayahan Polri Agitia, Gefri; Basir, Basir; Handayani, Riska Sri
Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah) Vol 7 No 2 (2024): Artikel Periode Research Juli 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Washliyah Sibolga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36778/jesya.v7i2.1699

Abstract

Optimalisasi fungsi Brimob (Brigade Mobil) melalui Capacity Building bagi anggota yang menjalani penugasan dalam operasi kewilayahan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok Brimob. Capacity Building ini bertujuan untuk memperkuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap anggota Brimob dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi di lapangan, khususnya dalam operasi kewilayahan POLRI. Tugas Polri dalam mengupayakan keamanan dan ketertiban bertambah berat manakala anggota Polri harus menangani target operasi yang wilayah atau daerahnya mengalami gejolak atau konflik. Masih ada sejumlah tempat yang rawan perang di Indonesia, termasuk Papua, Ambon, dan Poso, serta daerah-daerah lain yang memiliki risiko tinggi terhadap kerusuhan dan konflik. Anggota Brimob sering diperbantukan dan dikirim ke daerah konflik mengingat Brimob adalah unsur pelaksana utama Polri yang memiliki kemampuan untuk menanggulangi gangguan Kantibmas berkadar tinggi, sebagian besar kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata dan/atau bahan peledak. Fungsi dan peran Brimob yang menjalani penugasan dalam Bantuan Kendali Operasi (BKO) di wilayah operasi telah dijalankan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dalam upaya untuk mengidentifikasi solusi untuk isu-isu hukum saat ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, agar penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah konflik berhasil, fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) dan fungsi manajerial dalam aspek perencanaan harus diperkuat ketika melakukan penugasan business as usual (BKO) ke daerah konflik. Manfaat Capacity Building bagi anggota Brimob dalam operasi kewilayahan POLRI ini penting, termasuk di dalamnya pelatihan fisik, mental, dan taktik.
Citra Presisi POLRI Provinsi Kepulauan Riau Khususnya di Wilayah 3T sebagai Upaya Mewujudkan POLRI sebagai Institusi Unggul Lamza, Muhammad Euro Belmiro; Nita, Surya; Handayani, Riska Sri
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i7.15804

Abstract

Batam, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, serta memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat pesat di Indonesia, menghadapi potensi peningkatan kasus keamanan dan kejahatan. Menurut Nolan (2004), terdapat hubungan antara jumlah penduduk dan volume kejahatan. Sebagai bagian dari wilayah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang termasuk dalam kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), penting bagi Batam untuk mengimplementasikan predictive policing. Tujuan dari penelitian ini adalah agar kepolisian daerah dapat memprediksi tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui analisis berbasis pengetahuan, data, dan metode yang tepat, sehingga pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin. Metode yang digunakan melibatkan analisis data historis kejahatan, penggunaan algoritma prediktif, dan teknologi informasi untuk mengidentifikasi pola dan tren kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan predictive policing dapat secara signifikan mengurangi insiden kejahatan dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Langkah preventif dan solusi yang konsisten dan presisi akan memungkinkan Polri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat hubungan dengan masyarakat, dan menciptakan citra positif sebagai institusi yang berkomitmen pada keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Law Enforcement in Dealing with the Lack of Ethics of Social Media Users by the Directorate of Cyber Crime (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Sitepu, Dedek Ervina; Nita, Surya; Handayani, Riska Sri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4197

Abstract

This research aims to analyze the law enforcement mechanisms carried out by the Directorate of Cyber Crime (Dittipidsiber) of the Indonesian National Police's Criminal Investigation Department (Bareskrim Polri) in facing the lack of ethics among social media users that potentially lead to cybercrimes. With a focus on handling cybercrime cases on social media, this research reveals and analyzes the steps taken by Dittipidsiber in responding to ethical violations in cyberspace. The research methodology employed is qualitative with a case study approach. Data was collected through document studies, interviews, and observations to gain a comprehensive understanding of the law enforcement processes undertaken by Dittipidsiber. Data analysis was conducted by interpreting information obtained from these sources to construct a comprehensive understanding of the research subject. The conclusions of this research indicate that Dittipidsiber Bareskrim Polri has implemented a series of repressive and preventive efforts to address cybercrimes. These efforts include law enforcement, investigation, prosecution, infrastructure improvement, education and training, socialization and education, sanctions enforcement, as well as international cooperation. Additionally, the mechanisms for handling cybercrime cases involve both criminal and non-criminal legal policies, digital forensic analysis, and service optimization to prevent criminal activities, based on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). Education and socialization to the public also play a crucial role in preventing cybercrimes.
Co-Authors Agitia, Gefri Aminanto, Muhamad Erza Basir, Basir Chairul Muriman Setyabudi Dwilaksana, Chrysnanda Eva Achjani Zulfa Kurniyanto, Amirul Fadel Lamza, Muhammad Euro Belmiro Majdi, Muhammad Aditya Nita, Surya Nugrahani, Henny Saptatia Drajati Ong, Susy Perdamaian, Dede Timbul Prasetyo, Nur Cahyo Ari Rachmadi, Satria Fauzi Sangadji, Arsyil Mukmin Risalaita Shahab, Muhammad Ali Siagian, Joshua Oktavianus Siburian, Hiroyuki Aditya Sitepu, Dedek Ervina Sitorus, Aldika Martua Stanislaus Riyanta Yola, Lin Yuliatiningtyas, Solikhah