Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Intizar Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam al-Afkar, Journal For Islamic Studies Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) Waraqat : Jurnal Ilmu_Ilmu Keislaman DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Sainun
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Lombok Kartika Sri Rohana; Sainun
Intelektualita Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v13i1.22713

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi antara tradisi, interpretasi agama, dan kebutuhan ekonomi serta sosial dalam pengambilan keputusan keluarga terkait pernikahan anak di usia dini. Penelitian ini juga mengeksplorasi dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak perempuan, mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis mereka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Informasi diperoleh dari literatur yang relevan serta wawancara dengan informan kunci seperti tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga yang terlibat dalam praktik pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Lombok dipengaruhi oleh faktor tradisi budaya, interpretasi agama, dan kondisi ekonomi. Tradisi yang mengharuskan anak perempuan yang sudah menstruasi dan anak laki-laki yang sudah bekerja untuk segera menikah masih kuat, dipandang sebagai cara menjaga kehormatan dan kebanggaan keluarga. Kondisi ekonomi yang sulit juga mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia muda untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani pernikahan dini, yang mencakup edukasi masyarakat, dialog antar-generasi, dan perubahan nilai budaya, guna menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak-anak di Lombok, sambil tetap menghormati nilai-nilai dan tradisi lokal.
Eksistensi Mahar dalam Perkawinan: antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama Akbar, Syafaat; Sainun
Intizar Vol 30 No 1 (2024): Intizar
Publisher : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intizar.v30i1.22709

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran mahar sebagai simbol status sosial dalam budaya Sasak di Lombok dan kewajiban agama dalam konteks perkawinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Teknik triangulasi digunakan untuk validitas data, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif untuk mendalami konteks secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai indikator status sosial yang dipengaruhi oleh pendidikan dan status sosial calon mempelai wanita. Tradisi mahar yang tinggi terkadang menjadi beban bagi calon suami dari latar belakang ekonomi rendah, bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan kemudahan dalam pernikahan. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama dapat mengurangi tekanan sosial dan mendorong praktik pernikahan yang lebih adil sesuai dengan ajaran Islam.
Praktik Taukil Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum Muhammad Putra Andriawan; Sainun
Intizar Vol 30 No 1 (2024): Intizar
Publisher : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intizar.v30i1.22710

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami praktik taukil wali kepada kiai adat dalam proses pernikahan di masyarakat tradisional serta menjelaskan relevansinya dalam konteks hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada studi lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi sumber data relevan, observasi langsung di lapangan, dan teknik triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data interaktif digunakan untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang praktik taukil wali kepada kiai adat, dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Andalan, Kecamatan Bayan, melaksanakan taukil wali nikah kepada penghulu karena tradisi turun-temurun, kurangnya kepercayaan diri wali nasab dalam peran ini, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap wali nikah. Analisis hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa fenomena ini mengakibatkan pengurangan nilai-nilai terkait perwalian dalam pernikahan, yang dapat mengancam pengakuan hukum pernikahan menurut konsep fiqh. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penerapan sadd al-dzariah untuk mencegah terus berkembangnya praktik taukil wali kepada penghulu di Desa Andalan, Kecamatan Bayan, yang bertentangan dengan konsep perwalian dalam hukum keluarga Islam.
Islamic Law Review of Marriages of Pregnant Women Out of Marriage and the Status of Their Children Gunawan; Sainun; Gazali
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1741

Abstract

In the era of science and technology, the use of social media can hardly be limited because it crosses space, time and place, so that the Islamic ummah is increasingly faced with various problems, both those that directly touch Islamic teachings and other problems that still have something to do with Islam and these problems require a solution instrument and one of these instruments is Islamic law. One of the problems that is currently widespread is promiscuity among young people who not only meet in person but have spread to social media such as FB, WA, Instagram and so on which makes meeting easier, so that many things appear that should not happen to the Islamic generation, for example, dating relationships and even premarital sex which causes pregnancies outside of marriage whose impact is not good for individuals and society, so that it becomes material for gossip because marriage is caused by pregnancy outside of marriage and the problem does not stop there and even continues to the status of the child who was born.
Implementation of Kafa'ah in Marriage: Comparative Study Between Customary Law and Islamic Law in Lendang Nangka Village, Masbagik District, East Lombok Regency Mukhlis Ismail; Sainun; Rendra Khaldun; Mirwan
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1837

Abstract

A harmonious marriage, apart from being based on compatibility and harmony, must also be based on aspects of equality or equality between the two partners. Not only in material aspects but also immaterial aspects such as lineage and nobility. Apart from that, the Sasak tribe also still adheres to patrilineal principles in the aspect of marriage. This is illustrated in the dichotomization of wedding processions between each level of society based on their background, such as menak and coral rows which are differentiated in the traditional procession. Because in every traditional process of merarik in the Sasak tribal community there are certain meanings in it, however, this has experienced shifts and changes in some villages in the Sasak tribe. Therefore, this merarik tradition deserves to be raised as a research subject, especially in its unique aspect, why the merarik tradition is used as a ritual that must be fulfilled. This research was carried out in Lendang Nangka village, Masbagik sub-district, East Lombok district. This research is also included in qualitative research, the research subjects of which consist of village heads, traditional heads, religious leaders and community leaders. The research results include: First, the process of attracting noble people and ordinary people before and after the marriage contract in Lendang Nangka Village is basically all almost the same, only it can be differentiated by the size of the existing aji krame. Then, most of the people of Lendang Nangka village have been able to accept changes, where the keskufu'an of the noble lineage can be compared with other material aspects.
Marriage Contract Through Teleconferencing in The View of Contemporary Scholars : Fatwa Study of Majma’ al-Fiqh al-Islāmī al-Dawlī Marzuki; Masnun Tahir; Sainun; Syukri
WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 10 No. 1 (2025): Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51590/waraqat.v10i1.998

Abstract

Getting Married via teleconference is considered as a practical solution for couples separated by distance. However, Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī al-Dawlī has issued a fatwa stating that teleconference marriage contracts are not permissible. This research aims to analyze the relevance of this fatwa in the context of modern Muslim society, by focusing on the problem formulation: 1) What was the opinion of the Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī al-Dawlī on the marriage contracts via teleconference, 2) How was the discourse of Islamic institutions and contemporary Ulama’ regarding this issue, and 3) What was the relevance is this fatwa for today's Muslim society. The method used in this research was qualitative research. with a normative theological approach, emphasizing Qaidah Fiqhiyah such as Taghayyur al-Fatwa bi Taghayyur al-Zaman wa al-Makan, Sadd Dhari‘ah, and maslahah, alongside a normative juridical approach based on Indonesian marriage law. Primary data were obtained from official documents of Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī al-Dawlī, complemented by secondary data. The result of this research showed that: 1) Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī al-Dawlī considers teleconference marriage contracts invalid, 2) there are differing opinions among contemporary Ulama and Islamic institutions, and 3) the fatwa is not relevant to the needs of modern Muslim society, especially in the context of globalization and technological advancements.
Sociocultural Dynamics of Islamic Legal Reform Across Muslim-Majority Countries: A Comparative Perspective Ahmad, Mansur; Wathoni, Lalu Muhammad Nurul; Sainun; Saidah
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 23 No 2 (2025): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/diktum.v23i2.13072

Abstract

Background: Islamic law exists in a fluid and contentious realm inside modern Muslim-majority states, where its application embodies both theological beliefs and sociopolitical frameworks, as well as cultural perceptions. Purpose: This study seeks to evaluate the sociological elements affecting the implementation of Islamic law in Indonesia, Brunei Darussalam, and Saudi Arabia, emphasizing the roles of legal pluralism, state ideology, and religious authority in its enforcement Methods: The study employs a qualitative-comparative methodology, utilizing document analysis and secondary data review to examine the historical evolution, legal frameworks, and sociocultural contexts that support Islamic law in the three nations Results: The findings indicate that Brunei and Saudi Arabia implement Islamic law inside monarchical and theocratic structures, but Indonesia reconciles Islamic principles within a pluralistic legal framework shaped by democracy, adat, and secular constitutionalism Implication: This article theoretically enhances Islamic legal scholarship by contextualizing Islamic law within sociological and reception-focused frameworks, demonstrating that its legitimacy arises from intricate interactions among tradition, state, and society. The research provides insights for policymakers to formulate context-specific legal reforms that take into account normative Islamic ideals and varied sociocultural situations. Originality: Sociological perspective and cross-regional analysis, which transforms the discussion of Islamic law from strict doctrinarism to fluid social practice within the worldwide Muslim community
ANALISIS PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) DALAM PERKARA WARIS Omi Try Aryani; Sainun; Lalu Muhammad Nurul Wathani
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v7i1.23778

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam perkara waris tahun 2019 di Pengadilan Agama Praya dengan fokus pada prosedur penyelesaian dan ijtihad majelis hakim. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur penyelesaian gugatan yang diputus N.O, mengkaji ijtihad majelis hakim dalam menjatuhkan putusan N.O, dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab gugatan N.O. Menggunakan pendekatan hukum empiris kualitatif melalui wawancara mendalam dengan hakim dan petugas pengadilan, observasi persidangan, dan studi dokumentasi putusan. Hasil menunjukkan dari 56 perkara waris yang masuk, 23 perkara diputus N.O menempati posisi kedua terbanyak setelah putusan gugur. Prosedur penyelesaian mengikuti alur peradilan perdata umumnya namun pertimbangan hakim lebih fokus pada aspek formal gugatan. Ijtihad majelis hakim dilakukan melalui tiga tahap sistematis: penelaahan mendalam perkara sebelum sidang, analisis fakta persidangan dan objek sengketa, serta musyawarah majelis dengan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Penelitian mengidentifikasi delapan faktor utama penyebab gugatan N.O: surat kuasa tidak sah, error in persona, objek sengketa tidak jelas, obscuur libel, ketidakhadiran pihak, ketidakjelasan penguasaan objek, dan ketidakrelevanan alat bukti. Secara teoritis, putusan N.O mencerminkan tension fundamental antara keadilan prosedural dan substantif, berfungsi sebagai gatekeeper mechanism untuk menjaga integritas sistem judicial. Penelitian merekomendasikan pengembangan sistem screening awal gugatan dan penguatan literasi hukum untuk meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi masyarakat Indonesia.   Kata kunci:  Niet Ontvankelijke Verklaard, Perkara Waris, Ijtihad Hakim, Keadilan Prosedural.
Analisis Pandangan Tuan Guru Terhadap Putusan Talak Satu Pengadilan Agama Praya Atas Kasus Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Pluralisme Hukum : (Studi Di Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah) Hasanah, Sariatin; Sainun; Nurul Wathani, Lalu Muhammad
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i2.27167

Abstract

This study aims to reveal the practice of triple divorce outside the Religious Court that occurs in the community of Praya Barat Subdistrict, as well as to map the views of Tuan Guru on the Religious Court of Praya's decision on a case of triple divorce outside the Court. The focus of the study is to analyze the views of Tuan Guru and the basis of the Religious Court of Praya's decision in the context of legal pluralism that developing in society. This study employs a qualitative descriptive approach using the case study method. Data was collected through interviews, observations, and documentation. Analysis utilizes sociological and legal approaches to understand the practice of triple divorce outside the court and Tuan Guru's views on the Praya Religious Court's decision. The results of the study indicate that the practice of triple divorce outside the court still occurs in Praya Barat Subdistrict and is considered valid by the community. The main factors underlying this practice are: religious factors, low legal literacy among the community, cultural, economic, and educational factors. The Praya Religious Court's decision No. 191/Pdt.G/2023/PA.Pra, which originated from divorce outside the court was ruled as a minor divorce by the panel of judges because there was no evidence in the lawsuit stating the existence of triple divorce and no record of previous divorce. Therefore, the panel of judges decided the case based on the facts and evidence presented in court. The response of the Teachers to the ruling varied, but the majority of Teachers in the continued to adhere to the classical fiqh understanding that a triple divorce uttered by the husband remains valid if it meets the requirements of Islamic law. The religious leader argued that divorce registration is an administrative process that serves a public interest but cannot invalidate a divorce that has already been uttered. This response reflects the tension between Islamic law and state law within a pluralistic societal system.
THE DETERMINATION OF NOBLE WOMEN’S MAHR BASED ON EDUCATION LEVEL: A STUDY IN BONDER VILLAGE, PRAYA BARAT, CENTRAL LOMBOK Hanif Danu Paksi; Sainun; Geitza Zahra Sofa
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v3i2.703

Abstract

This study analyzes the aspects of Islamic family law related to the determination of mahr for noble women based on their education level, focusing on a case study in Bonder Village, Praya Barat District. The study aims to examine the practice of granting mahr to noble women based on their education level and the community's perspective on this phenomenon. This research employs a qualitative approach with an empirical method, utilizing interviews, observations, and documentation for data collection, while data analysis is conducted through editing, classification, analysis, and conclusion. The findings indicate that the practice of determining mahr for noble women in Bonder Village is influenced by the level of education they have attained, where higher education levels correspond to higher mahr values. Furthermore, community views on this matter tend to be inconsistent with Islamic teachings, as excessively high mahr contradicts the principle emphasized in the Qur'an: "Give the women (you marry) their due mahr graciously."
Co-Authors Ahmad, Mansur Akbar, Syafaat Gazali Geitza Zahra Sofa Gunawan Hanif Danu Paksi Hasanah, Sariatin Kartika Sri Rohana Lalu Muhammad Nurul Wathani Marzuki Masnun Tahir Mirwan Muhammad Putra Andriawan mukhlis ismail Nurul Wathani, Lalu Muhammad Omi Try Aryani Rendra Khaldun Saidah Syukri Wathoni, Lalu Muhammad nurul