Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Jurnal Impresi Indonesia Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Rahmahani, Adhining Prabawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SMP TUNAS HARAPAN NUSANTARA BEKASI Sekti, Binastya Anggara; Lisasih, Nin Yasmine; Erzed, Nixon; Wahyudi, Endik; Rahmahani, Adhining Prabawati; Ahmad, Ahluddin Saiful; Wasahua, Idris; Antara, Nyoman Putra; Harris, Freddy; Alfiana, Rita; Fitria, Annisa
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 01 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i01.8356

Abstract

Penyuluhan hak dan kewajiban anak adalah upaya edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak mengenai hak-hak mereka dan tanggung jawab yang harus mereka patuhi dalam masyarakat. Program ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung tatanan sosial yang harmonis. Pengabdian masyarakat ini bermaksud untuk memberikan pendidikan mengenai hak dan tanggung jawab anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana seringkali tidak paham akan hak mereka serta kewajiban yang harus ditaati. Penyuluhan ini dirancang agar meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hal ini, untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak. Beberapa metode digunakan dalam penyuluhan ini antara lain presentasi, diskusi interaktif, dan studi kasus yang relevan. Hasil dari penyuluhan menunjukkan bahwa ada peningkatan besar pada pemahaman anak-anak tentang hak-hak dan tugas-tugas ketika mereka dipertemukan dengan hukum. Juga, penelitian ini menekankan tentang pentingnya peran orang tua, guru, dan otoritas dalam membantu anak sepanjang proses hukumnya. Diharapkan jika hasil dari pengajaran ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi acara-acara serupa di masa depan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan efisien bagi anak-anak.
Sosialisasi Peningkatan Peran Lembaga Amil Zakat PYI Dalam Jaminan Kesejahteraan Anak Yatim Sari, Athina Kartika; Wardhani, Sri Pramudya; Rahmahani, Adhining Prabawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i2.8543

Abstract

Indonesia termasuk negara dengan jumlah anak yatim piatu cukup besar. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2019, terdapat 106.406 anak tinggal di 4.864 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan terdaftar di seluruh Indonesia. Dalam memberikan jaminan perlindungan hak anak yatim, diperlukan sejumlah program jaminan sosial. Strategi berkenaan pengembangan sistem jaminan sosial yang terdapat dalam pemberian KIP kepada anak yatim piatu di seluruh Indonesia merupakan salah satu upaya pemerataan untuk mengatasi kesenjangan di masyarakat. Peran lain yang dibutuhkan dalam perlindungan hak anak yatim adalah peningkatan peran panti asuhan/rumah yatim. Panti asuhan/rumah yatim berperan dalam melindungi dan membimbing anak-anak yang mengalami berbagai permasalahan sosial. Perguruan Tinggi dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat. Kegiatan ini dapat diberikan dengan memberikan edukasi terhadap pengurus dan anak Panti Yatim Indonesia (PYI), salah satu di cabang Duta Harapan Bekasi Utara. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan adanya peningkatan dalam pemahaman pengurus dan anak binaan PYI mengenai peraturan-peraturan yang memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim di PYI Duta Harapan.
Wife as a Perpetrator of Domestic Violence Viewed from the Perspective of Criminal Law Nining Yurista Prawitasari; Adhining Prabawati Rahmahani
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1359

Abstract

Domestic violence is a cruelty perpetrated by one partner against the other, not only leading to physical torture but also mental suffering. Victims of domestic violence are mostly women, but in reality, it is not only women who become victims of domestic violence; on the contrary, women themselves can also be perpetrators of domestic violence against their partners. An example of a case that occurred is a wife cutting off her husband's genitals. This phenomenon must receive protection from both society and the state to avoid and be free from violence and torture that have degraded the dignity and worth of humanity. The research method used is normative juridical, with the approach taken being a statutory approach.
Edukasi Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dapur Mantul Sari, Athina Kartika; Wiharto, Mulyo; Wardhani, Sri Pramudya; Rahmahani, Adhining Prabawati; Putri, Saskia Amalia
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 10 (2025): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i10.7064

Abstract

Kota Bekasi merupakan kota dengan jumlah pelaku UMKM makanan minuman terbesar kedua di Jawa Barat. Bekasi memiliki potensi yang besar dalam pengembangan UMKM serta berubah menjadi industri yang menjanjikan. Namun dalam perkembangannya usaha di bidang makanan dan minuman masih ada hambatan dalam pengelolaan UMKM. Permasalahan yang sering terjadi adalah persaingan usaha yang semakin ketat dan tidak sehat, terlebih jika restoran yang berada di lokasi yang sama memilki menu yang serupa sedangkan pelaku usaha UMKM belum mendaftarkan merek dagangnya. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat dimaksudkan untuk mengedukasi mengenai aturan-aturan dan program pemerintah dalam perlindungan kekayaan intelektual (hak merek) bagi pengusaha UMKM, khususnya UMKM mitra (Dapur Mantul). Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi materi, diskusi, dan wawancara secara langsung dengan peserta. Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan Dapur Mantul, materi yang didapat dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut sangat relevan dan memberikan pemahaman yang lebih baik dalam peningkatan manajemen usaha. Usaha yang telah dijalankan Dapur Mantul telah cukup lama berlangsung, namun belum adanya merek dapat berpotensi menjadi ancaman persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, Dapur Mantul berencana akan menyempurnakan logo usaha dan mendaftarkan merek ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Harapannya, kegiatan ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih serta memotivasi peserta lainnya yang memiliki usaha agara dapat menyusun manajemen bisnis yang lebih baik, salah satunya dengan mendaftarkan merek usaha.
Analisis Kepastian Hukum Terkait Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang ITE: Penelitian Elshavira Suryaning Tyas; Adhining Prabawati Rahmahani
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4937

Abstract

The digital revolution has triggered a surge in cybercrime, particularly online fraud through phishing schemes that significantly detriment banking customers. The primary objective of this study is to examine the regulation and implementation of online fraud prevention provisions under the ITE Law, as well as to analyze the legal certainty regarding these preventive measures. The research methodology employed is normative legal research with a statute approach, utilizing data collected through literature studies. The results indicate that while preventive regulations are established under Article 28 paragraph (1) and Article 40 paragraphs (2a) and (2b) of the ITE Law, their practical implementation remains reactive and ineffective. The analysis of legal certainty reveals a discrepancy between das sollen and das sein, caused by the delayed response of Electronic System Providers (PSE), the absence of a Rapid Response Time Standard (RRTS), and violations of the bank's principle of professionalism in handling emergency customer complaints. In conclusion, legal certainty can be achieved by synchronizing normative clarity, professional and rapid banking responses, and the establishment of a clear liability mechanism for damages resulting from the operational negligence of Electronic System Providers (PSE).
Co-Authors Ahmad, Ahluddin Saiful Alfiana, Rita Annisa Fitria Antara, Nyoman Putra Athina Kartika Sari Binastya Anggara Sekti Elshavira Suryaning Tyas Freddy Harris, Freddy Lisasih, Nin Yasmine Mulyo Wiharto Nining Yurista Prawitasari, S.H.,M.H. Nixon Erzed Putri, Saskia Amalia Wahyudi, Endik Wardhani, Sri Pramudya Wasahua, Idris