Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Jurnal Impresi Indonesia Journal of Law, Poliitic and Humanities International Journal of Science and Environment Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Rahmahani, Adhining Prabawati
Faculty Of Law, Universitas Esa Unggul University, Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SMP TUNAS HARAPAN NUSANTARA BEKASI Sekti, Binastya Anggara; Lisasih, Nin Yasmine; Erzed, Nixon; Wahyudi, Endik; Rahmahani, Adhining Prabawati; Ahmad, Ahluddin Saiful; Wasahua, Idris; Antara, Nyoman Putra; Harris, Freddy; Alfiana, Rita; Fitria, Annisa
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 01 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i01.8356

Abstract

Penyuluhan hak dan kewajiban anak adalah upaya edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak mengenai hak-hak mereka dan tanggung jawab yang harus mereka patuhi dalam masyarakat. Program ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung tatanan sosial yang harmonis. Pengabdian masyarakat ini bermaksud untuk memberikan pendidikan mengenai hak dan tanggung jawab anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana seringkali tidak paham akan hak mereka serta kewajiban yang harus ditaati. Penyuluhan ini dirancang agar meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hal ini, untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak. Beberapa metode digunakan dalam penyuluhan ini antara lain presentasi, diskusi interaktif, dan studi kasus yang relevan. Hasil dari penyuluhan menunjukkan bahwa ada peningkatan besar pada pemahaman anak-anak tentang hak-hak dan tugas-tugas ketika mereka dipertemukan dengan hukum. Juga, penelitian ini menekankan tentang pentingnya peran orang tua, guru, dan otoritas dalam membantu anak sepanjang proses hukumnya. Diharapkan jika hasil dari pengajaran ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi acara-acara serupa di masa depan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan efisien bagi anak-anak.
Sosialisasi Peningkatan Peran Lembaga Amil Zakat PYI Dalam Jaminan Kesejahteraan Anak Yatim Sari, Athina Kartika; Wardhani, Sri Pramudya; Rahmahani, Adhining Prabawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i2.8543

Abstract

Indonesia termasuk negara dengan jumlah anak yatim piatu cukup besar. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2019, terdapat 106.406 anak tinggal di 4.864 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Asuhan terdaftar di seluruh Indonesia. Dalam memberikan jaminan perlindungan hak anak yatim, diperlukan sejumlah program jaminan sosial. Strategi berkenaan pengembangan sistem jaminan sosial yang terdapat dalam pemberian KIP kepada anak yatim piatu di seluruh Indonesia merupakan salah satu upaya pemerataan untuk mengatasi kesenjangan di masyarakat. Peran lain yang dibutuhkan dalam perlindungan hak anak yatim adalah peningkatan peran panti asuhan/rumah yatim. Panti asuhan/rumah yatim berperan dalam melindungi dan membimbing anak-anak yang mengalami berbagai permasalahan sosial. Perguruan Tinggi dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat. Kegiatan ini dapat diberikan dengan memberikan edukasi terhadap pengurus dan anak Panti Yatim Indonesia (PYI), salah satu di cabang Duta Harapan Bekasi Utara. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan adanya peningkatan dalam pemahaman pengurus dan anak binaan PYI mengenai peraturan-peraturan yang memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim di PYI Duta Harapan.
Wife as a Perpetrator of Domestic Violence Viewed from the Perspective of Criminal Law Nining Yurista Prawitasari; Adhining Prabawati Rahmahani
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1359

Abstract

Domestic violence is a cruelty perpetrated by one partner against the other, not only leading to physical torture but also mental suffering. Victims of domestic violence are mostly women, but in reality, it is not only women who become victims of domestic violence; on the contrary, women themselves can also be perpetrators of domestic violence against their partners. An example of a case that occurred is a wife cutting off her husband's genitals. This phenomenon must receive protection from both society and the state to avoid and be free from violence and torture that have degraded the dignity and worth of humanity. The research method used is normative juridical, with the approach taken being a statutory approach.
Edukasi Hukum Terhadap Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dapur Mantul Sari, Athina Kartika; Wiharto, Mulyo; Wardhani, Sri Pramudya; Rahmahani, Adhining Prabawati; Putri, Saskia Amalia
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 10 (2025): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i10.7064

Abstract

Kota Bekasi merupakan kota dengan jumlah pelaku UMKM makanan minuman terbesar kedua di Jawa Barat. Bekasi memiliki potensi yang besar dalam pengembangan UMKM serta berubah menjadi industri yang menjanjikan. Namun dalam perkembangannya usaha di bidang makanan dan minuman masih ada hambatan dalam pengelolaan UMKM. Permasalahan yang sering terjadi adalah persaingan usaha yang semakin ketat dan tidak sehat, terlebih jika restoran yang berada di lokasi yang sama memilki menu yang serupa sedangkan pelaku usaha UMKM belum mendaftarkan merek dagangnya. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat dimaksudkan untuk mengedukasi mengenai aturan-aturan dan program pemerintah dalam perlindungan kekayaan intelektual (hak merek) bagi pengusaha UMKM, khususnya UMKM mitra (Dapur Mantul). Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sosialisasi materi, diskusi, dan wawancara secara langsung dengan peserta. Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan Dapur Mantul, materi yang didapat dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut sangat relevan dan memberikan pemahaman yang lebih baik dalam peningkatan manajemen usaha. Usaha yang telah dijalankan Dapur Mantul telah cukup lama berlangsung, namun belum adanya merek dapat berpotensi menjadi ancaman persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, Dapur Mantul berencana akan menyempurnakan logo usaha dan mendaftarkan merek ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Harapannya, kegiatan ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih serta memotivasi peserta lainnya yang memiliki usaha agara dapat menyusun manajemen bisnis yang lebih baik, salah satunya dengan mendaftarkan merek usaha.
The Urgency of Establishing a Supervisory Agency for the Implementation of Personal Data Protection in the Implementation of the Personal Data Protection Law Cantik, Dhea; Prabawati Rahmahani, Adhining
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.332

Abstract

The rapid development of digital technology has increased the need for personal data protection in Indonesia, but has not been matched by the presence of an effective supervisory agency as mandated by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). The problem formulation in this study is to analyze the ideal form of the position and independence of the PDP supervisory agency within the concept of an independent state institution and analyze the urgency of establishing a personal data protection supervisory agency in the context of implementing the PDP Law. This study uses a normative juridical method with a legislative approach to Articles 58–61 of the PDP Law, reinforced by scientific literature related to the design of independent state institutions. The results of the study indicate that the authority of the supervisory agency as stipulated in the PDP Law is regulatory, supervisory, investigative, and administrative sanction enforcement, thus requiring the existence of an agency that is institutionally, functionally, and organizationally independent. The increasing number of personal data leaks and the potential for conflicts of interest if the supervisory function is placed under a ministry emphasizes the urgency of establishing an independent supervisory agency. In conclusion, the PDP supervisory agency should ideally be designed as an independent state agency with full authority, and the establishment of a supervisory agency is urgent to ensure the effectiveness of the implementation of the PDP Law.
Implementation of Legal Certainty Regarding the Terms of the Fixed Term Employment Agreement in Job Creation Law Cahyaningtyas, Bening; Prabawati Rahmahani, Adhining
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.334

Abstract

The Job Creation Law, particularly regarding the employment law cluster, does not optimally implement legal certainty, resulting in weakened legal protection for workers. The problem formulation in this study is how legal protection for workers with contract status, and how legal certainty is implemented in the provisions of the fixed-term employment agreement (PKWT). This study applies normative juridical methods and a statutory approach, examines regulations based on legislation, and is supported by relevant primary, secondary, and tertiary legal sources. The results show that legal uncertainty in the provisions of the PKWT period creates legal loopholes and creates opportunities for flexibility, which has the potential to weaken workers' basic rights. Legal certainty in the provisions of the PKWT period plays a crucial role because it is directly related to legal protection for workers' basic rights. Regulations containing legal certainty aim to ensure that provisions are clear, predictable, fair, and do not create legal loopholes that could harm either party. The study concludes that the implementation of legal certainty in the provisions of PKWT is not optimal, which does not provide certainty for workers so that workers become continuous contract workers, resulting in weakened legal protection for workers. Therefore, the government needs to improve regulations and increase supervision, in order to create ideal and fair industrial relations.
Analisis Kepastian Hukum Terkait Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Undang-Undang ITE: Penelitian Elshavira Suryaning Tyas; Adhining Prabawati Rahmahani
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4937

Abstract

The digital revolution has triggered a surge in cybercrime, particularly online fraud through phishing schemes that significantly detriment banking customers. The primary objective of this study is to examine the regulation and implementation of online fraud prevention provisions under the ITE Law, as well as to analyze the legal certainty regarding these preventive measures. The research methodology employed is normative legal research with a statute approach, utilizing data collected through literature studies. The results indicate that while preventive regulations are established under Article 28 paragraph (1) and Article 40 paragraphs (2a) and (2b) of the ITE Law, their practical implementation remains reactive and ineffective. The analysis of legal certainty reveals a discrepancy between das sollen and das sein, caused by the delayed response of Electronic System Providers (PSE), the absence of a Rapid Response Time Standard (RRTS), and violations of the bank's principle of professionalism in handling emergency customer complaints. In conclusion, legal certainty can be achieved by synchronizing normative clarity, professional and rapid banking responses, and the establishment of a clear liability mechanism for damages resulting from the operational negligence of Electronic System Providers (PSE).
Introduction to Intellectual Property Rights Protection for Beginner Entrepreneurs in Secondary Education Environments Melani Darman; Sri Pramudya Wardhani; Adhining Prabawati Rahmahani; Irda Nuraprida Idris; Ahluddin Saiful Ahmad
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 6 Issue 1, March 2026
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v6i1.3515

Abstract

Introduction: The development of the business world is no longer solely the domain of adults but is also beginning to be introduced to young people. Several businesses are being started by young people under the age of twenty. This is a very encouraging development and deserves support from all relevant parties. Furthermore, several high schools have begun adding entrepreneurship courses to their curriculum. However, the curriculum certainly does not provide legal knowledge regarding the business world. This leaves a gap that must be filled immediately to prepare aspiring young entrepreneurs to run their businesses. An introduction to the law in starting a business begins with an introduction to intellectual property protection, particularly trademarks and copyrights. These two legal protections are directly related to the business world, both small and large.Purposes of The Devotion: The purpose of this devotion is to provide students with initial knowledge about intellectual property rights and the importance of such protection in the business world.Method of The Devotion: The method used is a presentation of the material followed by a question-and-answer session to provide in-depth understanding. Students are also given pre- and post-tests to gauge their understanding before and after the presentation.Results Main Findings of the Devotion: The results of this community service implementation showed that students were very enthusiastic about listening to the presentation, as indicated by the diverse questions they asked about intellectual property protection. Furthermore, there was an increase in student understanding after being given the presentation on the material.
Co-Authors Ahmad, Ahluddin Saiful Alfiana, Rita Annisa Fitria Antara, Nyoman Putra Athina Kartika Sari Binastya Anggara Sekti Cahyaningtyas, Bening Cantik, Dhea Darman, Melani Elshavira Suryaning Tyas Freddy Harris, Freddy Irda Nuraprida Idris Lisasih, Nin Yasmine Mulyo Wiharto Nining Yurista Prawitasari, S.H.,M.H. Nixon Erzed Putri, Saskia Amalia Wahyudi, Endik Wardhani, Sri Pramudya Wasahua, Idris