Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYULUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SMP TUNAS HARAPAN NUSANTARA BEKASI Sekti, Binastya Anggara; Lisasih, Nin Yasmine; Erzed, Nixon; Wahyudi, Endik; Rahmahani, Adhining Prabawati; Ahmad, Ahluddin Saiful; Wasahua, Idris; Antara, Nyoman Putra; Harris, Freddy; Alfiana, Rita; Fitria, Annisa
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 01 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i01.8356

Penyuluhan hak dan kewajiban anak adalah upaya edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak mengenai hak-hak mereka dan tanggung jawab yang harus mereka patuhi dalam masyarakat. Program ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung tatanan sosial yang harmonis. Pengabdian masyarakat ini bermaksud untuk memberikan pendidikan mengenai hak dan tanggung jawab anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana seringkali tidak paham akan hak mereka serta kewajiban yang harus ditaati. Penyuluhan ini dirancang agar meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hal ini, untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak. Beberapa metode digunakan dalam penyuluhan ini antara lain presentasi, diskusi interaktif, dan studi kasus yang relevan. Hasil dari penyuluhan menunjukkan bahwa ada peningkatan besar pada pemahaman anak-anak tentang hak-hak dan tugas-tugas ketika mereka dipertemukan dengan hukum. Juga, penelitian ini menekankan tentang pentingnya peran orang tua, guru, dan otoritas dalam membantu anak sepanjang proses hukumnya. Diharapkan jika hasil dari pengajaran ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi acara-acara serupa di masa depan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan efisien bagi anak-anak.

KAJIAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN GUGATAN HAK ANAK LUAR KAWIN MELALUI ALAT BUKTI TES DNA DIKAJI DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII-2010, KUH PERDATA DAN TEORI KEADILAN Lisasih, Nin Yasmine
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7283

AbstractThis writing aims to examine the process of proving claims for the rights of illegitimate children through DNA testing as evidence based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII-2010 and the Civil Code. This research was written using normative research methods or better known as library research, because the author did not conduct interviews or search for other primary data in completing this article or research. In this research, what will be discussed is first, how is the analysis of the process of proving claims for the rights of illegitimate children through DNA test evidence based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII-2010 and the Civil Code? And secondly, we will discuss how problematic the process of proving claims for the rights of illegitimate children through DNA test evidence is in terms of the theory of justice? The research results show that based on DNA testing it cannot be forced to be carried out because there are no statutory regulations that regulate it so it cannot be done. The forced DNA test does not fulfill the elements of justice for illegitimate children based on the theory of justice. Keywords: illegitimate children, DNA testing, theory of justice AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan KUHPerdata. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian normatif atau lebih dikenal juga dengan istilah library research atau penelitian kepustakaan, karena penulis tidak melakukan wawancara atau pencarian data primer lainnya dalam menyelesaikan tulisan atau penelitian ini. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai pertama, Bagaimana analisis terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan KUHPerdata? Dan kedua akan dibahas mengenai Bagaimana problematic terhadap proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti test DNA ditinjau dari teori keadilan?Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tes DNA tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga tidak dapat dipaksakannya tes DNA tersebut tidak memenuhi unsur keadilan bagi anak luar kawin berdasarkan teori keadilan. Kata kunci : anak luar kawin, tes DNA, teori keadilan

KAJIAN TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN GUGATAN HAK ANAK LUAR KAWIN MELALUI ALAT BUKTI TES DNA DIKAJI DARI PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII-2010, KUHPERDATA DAN TEORI KEADILAN Lisasih, Nin Yasmine; Wahyudi, Endik
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7940

AbstractIllegitimate children can still receive protection in the form of support, inheritance and love from their biological father on condition that the woman must file a lawsuit against the law and can prove that he is the biological father of the child she is carrying. The thing that occurs to ordinary people in general to prove that the child is the son of the man is to do a DNA test. DNA testing is believed by experts to be an accurate test to match the DNA between the biological father and the illegitimate child. Article 184 of the Civil Code states that there are 5 pieces of evidence, one of which is written evidence. DNA testing is written evidence that has binding and decisive evidentiary power. However, it turns out that there are many things that sometimes become obstacles to being able to carry out a DNA test. This writing aims to examine the process of proving claims for the rights of illegitimate children through DNA testing as evidence based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII-2010 and the Civil Code. The results of the research show that based on DNA testing it cannot be forced to be carried out because there are no statutory regulations that regulate it so that DNA testing cannot be forced does not fulfill the elements of justice for illegitimate children based on the theory of justice.Key words: illegitimate children, DNA testing, theory of justice ABSTRAKAnak luar kawin masih bisa mendapatkan perlindungan berupa nafkah, warisan dan kasih sayang dari ayah biologisnya dengan syarat pihak wanita harus melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dan dapat membuktikan bahwa ia adalah ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Hal yang terlintas orang awam pada umumnya untuk membuktikan anak tersebut adalah anak dari pihak laki-laki ialah dengan melakukan tes DNA. Test DNA diyakini oleh para ahli merupakan test yang akurat untuk mencocokkan DNA antara ayah biologis dengan anak luar kawin tersebut.Pasal 184 KUHPerdata menyebutkan ada 5 alat bukti, salah satunya ialah alat bukti tertulis. Tes DNA merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan. Namun ternyata banyak hal-hal yang terkadang menjadi hambatan untuk dapat dilaksanakan Tes DNA. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai proses pembuktian gugatan hak anak luar kawin melalui alat bukti tes DNA dikaji dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dan KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tes DNA tidak dapat dipaksakan untuk dilakukan karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sehingga tidak dapat dipaksakannya tes DNA tersebut tidak memenuhi unsur keadilan bagi anak luar kawin berdasarkan teori keadilan. Kata kunci : anak luar kawin, tes DNA, teori keadilan

MEMBUDAYAKAN LITERASI UNTUK MENUMBUHKAN PRIBADI YANG LITERAT TERHADAP LINGKUNGAN DI SMA NEGERI 1 TAMBUN SELATAN Slamet, Sri Redjeki; Lisasih, Nin Yasmine; Olivia, Fitria; Arianto, Henry; Damayanti, Siti Alfina; Syahputra, Ahmad Reza; Riyadi Sadono, Bayu Ridzki; Wibowo, Randy Yoso; Daryono, Guntur; Lelono, Gatot; Sihotang, Dian Rosalina; Puspita, Ari Isnaeni; Rizqy, Radithya Cahya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i4.9067

The community service conducted at SMA Negeri 1 Tambun Selatan was carried out in the form of a Class Literacy Seminar. This activity is conducted to teach students how to read with the aim of improving their literacy skills. The results of the activity show that literacy is an individual's ability to use their skills to process and understand information while participating in activities or tasks that involve reading and writing. Reading ability and reading skills are the foundation for acquiring students' knowledge, skills, and attitudes. that habituating and cultivating students' reading and literacy is part of the effort to foster character or student behavior in accordance with the Minister of Education and Culture Regulation Number 23 of 2015 concerning the Cultivation of Character

KAJIAN MALPRAKTIK DITINJAU DARI KETIDAKTERSEDIANNYA FASILITAS PENANGULANGAN HIV DI RUMAH SAKIT BERDASARKAN KUHP DAN HUKUM KESEHATAN SERTA PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP MALPRAKTIK Lisasih, Nin Yasmine; Wasahua, Idris
Lex Jurnalica Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i2.9706

AbstrackThis research aims to examine malpractice in terms of the unavailability of HIV treatment facilities based on the Criminal Code, Law Number 44 of 2009, Law Number 36 of 2009, Minister of Health Regulation No. 21 of 2013 and Minister of Health Regulation No. 12 of 2020 and who is responsible if malpractice occurs in the hospital. The results of the research indicate that the unavailability of HIV treatment tools in hospitals can be called malpractice because based on the Indonesian Minister of Health Regulation Number 21 of 2013 concerning HIV and AIDS Prevention Article 41 number (4) states that every hospital of at least class C must be able to diagnose, treat and care for RSUD according to the provisions in the referral system. The result of the unavailability of HIV treatment facilities resulted in the death of the baby in this case because the baby's mother had to wait to be referred to the Regional General Hospital which took 10 hours and 15 minutes so that the baby died in the womb because it did not receive proper treatment. Apart from that, regarding responsibility, the one that contributed the most to the criminal act in this case was Kartika Husada Hospital because that hospital did not have HIV treatment facilities.Keywords: malpractice, HIV, responsibility AbstrakPenelitian ini berujuan untuk mengkaji tentang malpraktik ditinjau dari ketidaktersediannya fasilitas penganggulangan HIV berdasarkan KUHP, UU Nomor 44 Tahun 2009, UU Nomor 36 Tahun 2009, Permenkes No. 21 Tahun 2013 dan Permenkes No 12 Tahun 2020 serta siapa yang bertanggung jawab jika terjadi malpraktik di rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktersediannya alat penanggulangan HIV pada rumah sakit dapat disebut sebagai malpraktik karena berdasarkan Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS Pasal 41 angka (4) menyebutkan bahwa setiap rumah sakit sekurang-kurangnya kelas C wajib mampu mendiagnosis, melakukan pengobatan dan perawatan ODHA sesuai ketentuan dalam system rujukan. Akibat dari tidak tersedianya fasilitas penanggulangan HIV mengakibatkan meninggalnya bayi dalam kasus ini karena Ibu sang bayi harus menunggu dirujuk ke RSUD yang mana memakan waktu 10 jam 15 menit sehingga bayi meninggal dalam kandungan karena tidak mendapat penanganan yang benar. Selain itu mengenai tanggung jawab, yang berkontribusi paling besar dalam tindak pidana di perkara ini adaalh RS Kartika Husada karena di rumah sakit itulah tidak terdapat fasilitas penanggulangan HIV.Kata Kunci : malpraktek, HIV, tanggung jawab

Personal Data Security Violations in East Jakarta Regional Elections: Legal Analysis Through Personal Data Protection Legislation Albaldan, Khairul Alwan; Lisasih, Nin Yasmine
Journal of Law and Economics Vol. 4 No. 2 (2025): NOVEMBER
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/jle.v4i2.330

This research examines the personal data breach case during the East Jakarta regional elections and analyzes the legal responsibilities of the General Elections Commission (KPU) from the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Employing a juridical-normative method, statutory-regulatory approach, and conceptual framework, this study investigates the hacking incident involving the Permanent Voters List (DPT) database by a hacker using the pseudonym "Jimbo," who allegedly accessed data of more than 200 million voters. The case violates the principle of legal protection for citizens' privacy rights, as stipulated in the 1945 Constitution and the PDP Law. Within the framework of Satjipto Rahardjo's legal protection theory, personal data protection transcends mere legal norms and must be implemented substantially to ensure justice and public security. This research concludes that KPU's negligence in ensuring cybersecurity constitutes a legal violation and demands accountability alongside strengthened digital data protection policies within Indonesia's democratic system.

Personal Data Security Violations in East Jakarta Regional Elections: Legal Analysis Through Personal Data Protection Legislation Albaldan, Khairul Alwan; Lisasih, Nin Yasmine
Journal of Law and Economics Vol. 4 No. 2 (2025): NOVEMBER
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/jle.v4i2.330

This research examines the personal data breach case during the East Jakarta regional elections and analyzes the legal responsibilities of the General Elections Commission (KPU) from the perspective of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). Employing a juridical-normative method, statutory-regulatory approach, and conceptual framework, this study investigates the hacking incident involving the Permanent Voters List (DPT) database by a hacker using the pseudonym "Jimbo," who allegedly accessed data of more than 200 million voters. The case violates the principle of legal protection for citizens' privacy rights, as stipulated in the 1945 Constitution and the PDP Law. Within the framework of Satjipto Rahardjo's legal protection theory, personal data protection transcends mere legal norms and must be implemented substantially to ensure justice and public security. This research concludes that KPU's negligence in ensuring cybersecurity constitutes a legal violation and demands accountability alongside strengthened digital data protection policies within Indonesia's democratic system.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search