Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas International Journal of Science and Environment
Ahmad, Ahluddin Saiful
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI SMP TUNAS HARAPAN NUSANTARA BEKASI Sekti, Binastya Anggara; Lisasih, Nin Yasmine; Erzed, Nixon; Wahyudi, Endik; Rahmahani, Adhining Prabawati; Ahmad, Ahluddin Saiful; Wasahua, Idris; Antara, Nyoman Putra; Harris, Freddy; Alfiana, Rita; Fitria, Annisa
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 01 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i01.8356

Abstract

Penyuluhan hak dan kewajiban anak adalah upaya edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak mengenai hak-hak mereka dan tanggung jawab yang harus mereka patuhi dalam masyarakat. Program ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi mereka serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung tatanan sosial yang harmonis. Pengabdian masyarakat ini bermaksud untuk memberikan pendidikan mengenai hak dan tanggung jawab anak yang berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana seringkali tidak paham akan hak mereka serta kewajiban yang harus ditaati. Penyuluhan ini dirancang agar meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka tentang hal ini, untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak-anak. Beberapa metode digunakan dalam penyuluhan ini antara lain presentasi, diskusi interaktif, dan studi kasus yang relevan. Hasil dari penyuluhan menunjukkan bahwa ada peningkatan besar pada pemahaman anak-anak tentang hak-hak dan tugas-tugas ketika mereka dipertemukan dengan hukum. Juga, penelitian ini menekankan tentang pentingnya peran orang tua, guru, dan otoritas dalam membantu anak sepanjang proses hukumnya. Diharapkan jika hasil dari pengajaran ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi acara-acara serupa di masa depan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan efisien bagi anak-anak.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENDIDIKAN HUKUM TERKAIT HAK PRIBADI DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI MASYARAKAT Di DESA TUGU JAYA, KECAMATAN CIGOMBONG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT Susetio, Wasis; Lisasih, Nin Yasmine; Azis, Rizka Amelia; Hartadi, I Gede; Arianto, Henry; Olivia, Fitria; Wasahua, Idris; Saragih, Horadin; Slamet, Sri Redjeki; Ahmad, Ahluddin Saiful; Suprayogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Feriza, Gousta
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i3.10560

Abstract

AbstractThe rapid development of digital technology and social media has brought significant changes to patterns of communication and social interaction. On the one hand, social media provides a space for participation and freedom of expression; on the other hand, it also gives rise to various legal issues, particularly those related to personal rights, privacy protection, defamation, and the misuse of personal data. Low levels of digital legal literacy have made communities, especially those in rural areas, vulnerable to becoming both victims and perpetrators of legal violations in cyberspace. This Community Service Program (PkM) was conducted by lecturers of the Faculty of Law, Universitas Esa Unggul, in Tugu Jaya Village, Cigombong District, Bogor Regency, West Java, on 6–7 December 2025. The program aimed to provide legal education on personal rights in the use of social media, to enhance public legal awareness, and to encourage responsible and law-abiding social media behavior. The methods employed included lectures and socialization sessions, discussions and question-and-answer activities, as well as educational games and the distribution of rewards, with reference to Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, and relevant provisions of the Indonesian Civil Code and Criminal Code. The results of the program indicate an improvement in community understanding of the right to privacy, digital ethics, and the legal consequences of the misuse of social media. The activity also fostered preventive awareness among community members in protecting personal data and avoiding legal conflicts in the digital space. Therefore, digital legal education serves as an important instrument in building a legally competent and responsible society in the era of social media.Keywords: personal rights, social media, legal education, community service, data protection. AbstrakPerkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi dan interaksi masyarakat. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi dan kebebasan berekspresi, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak pribadi, perlindungan privasi, pencemaran nama baik, serta penyalahgunaan data pribadi. Rendahnya literasi hukum digital menyebabkan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, rentan menjadi korban maupun pelaku pelanggaran hukum di ruang siber. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 6–7 Desember 2025. Tujuan kegiatan adalah memberikan pendidikan hukum mengenai hak pribadi dalam bermedia sosial, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong perilaku bermedia sosial yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum. Metode yang digunakan meliputi paparan berikut sosialisasi, diskusi dan tanya jawab serta permainan edukatif dan pemberian hadiah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan relevan dalam KUHPerdata dan KUHP. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak atas privasi, etika digital, serta konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial. Kegiatan ini juga mendorong kesadaran preventif masyarakat dalam melindungi data pribadi dan menghindari konflik hukum di ruang digital. Dengan demikian, pendidikan hukum digital menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang cakap hukum dan bertanggung jawab di era media sosial. Kata kunci: hak pribadi, media sosial, pendidikan hukum, pengabdian masyarakat, perlindungan data
Pertanggungjawaban Pidana Platform Online Marketplace terhadap Perdagangan Barang Ilegal di Indonesia Suryo, Farros Rahmadi; Ahmad, Ahluddin Saiful
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i1.63115

Abstract

Perkembangan pesat platform online marketplace di Indonesia telah membawa kemudahan bagi aktivitas perdagangan, namun juga memunculkan permasalahan berupa maraknya peredaran barang ilegal yang dipasarkan melalui sistem digital. Penelitian ini merumuskan dua isu utama, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana platform marketplace terhadap perdagangan barang ilegal dalam sistemnya, serta bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji UU ITE, UU Perdagangan, PP PMSE, dan KUHP baru (UU 1/2023) untuk menilai kedudukan marketplace sebagai subjek hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memberikan dasar tegas bagi pemidanaan korporasi apabila terbukti lalai atau membiarkan terjadinya tindak pidana, yang dapat dilihat dari lemahnya verifikasi penjual, moderasi konten yang tidak memadai, serta respon lambat terhadap laporan. Penelitian juga menemukan bahwa pencegahan efektif memerlukan penerapan teknologi pengawasan proaktif seperti OCR, keyword filtering, dan Artificial Intelligence untuk mengidentifikasi penyamaran barang ilegal. Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana marketplace dapat dikonstruksikan berdasarkan kelalaian sistemik, sementara pencegahan memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat dan sistem moderasi berbasis teknologi.
Analysis of The Principle of Fairness on The Validity of Consumer Consent in Telemarketing Agreements in The Banking Sector in Indonesia Saiful Ahmad, Ahluddin; Pamadya Astuti, Yuniar
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.349

Abstract

This study examines the validity of consumer consent in banking telemarketing agreements through the approach of fairness theory and modern contract law doctrine. The analysis shows that telemarketing communication patterns create an information imbalance that affects the quality of verbal consent, so that the elements of agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code are not substantively formed. This study also confirms that not providing consumers with copies of recorded conversations or written contracts weakens the evidence, reduces the effectiveness of the cooling-off mechanism, and contradicts the principles of consumer protection in the Consumer Protection Law (UUPK), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and POJK 6/2022. This study proposes the obligation to provide recordings, written contracts, and supporting documents as a mechanism to restore balance and ensure fairness in the formation of telemarketing agreements.
The Urgency of Establishing AI Regulations to Ensure Legal Certainty and AI Ethics in Responding to Challenges Digitalization in Indonesia Saiful Ahmad, Ahluddin; Hana Santoso, Kamelia
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.353

Abstract

The rapid development of artificial intelligence (AI) technology in Indonesia has had a significant impact on various aspects of life, including the legal realm and the protection of individual rights. Phenomena such as deepfakes and generative AI, as seen in the case of the "Polaroid Gemini AI Trend," demonstrate the weak legal protection of privacy and personal image due to the absence of regulations specifically governing the use and responsibilities for AI. This study uses a normative juridical approach with a literature review and descriptive-analytical analysis method to assess the effectiveness of current regulations, such as the ITE Law and the PDP Law, and examines the urgency of establishing specific regulations regarding artificial intelligence. The results show that both laws are unable to accommodate the complexity of AI, particularly regarding legal accountability for automatically generated digital content. Therefore, the establishment of specific regulations based on Luciano Floridi's digital ethics theory and UNESCO's AI Ethics, which emphasize the principles of transparency, justice, accountability, and respect for human rights, is needed. These regulations are expected to create adaptive legal certainty and realize ethical, equitable, and sustainable AI governance in Indonesia.
Co-Authors Agus Suprayogi Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Annisa Fitria Antara, Nyoman Putra Azis, Rizka Amelia Binastya Anggara Sekti Feriza, Gousta Fitria Olivia Freddy Harris, Freddy Hana Santoso, Kamelia Hartadi, I Gede Henry Arianto Horadin Saragih Lisasih, Nin Yasmine Nixon Erzed Pamadya Astuti, Yuniar Rahmahani, Adhining Prabawati Sri Redjeki Slamet Suryo, Farros Rahmadi Wahyudi, Endik Wasahua, Idris Wasis Susetio