Articles
<![CDATA[PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ]]>
<![CDATA[Indah Wulandari]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i2.71602
<![CDATA[This article analyzes theproofof Visum et Repertum onthe criminal act of persecution resulting in death. The purpose of this article is to find out Visum et Repertum from the perspective of evidentiary law onthe criminal act of persecution resulting in deathin the context ofacase study ofDecisionNumber 80/Pid.B/2022/PN Krg. This research is normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. This research uses a case approach with the types of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials using document studies or literature studies. This research uses legal material analysis techniques with a deduction syllogism method. Based on this study, the results were obtained that Visum et Repertum has met the perspective of evidentiarylaw, especially in the criminal act of persecutionresultingin death in the context of a case study of Decision Number 80/Pid.B/2022/PN Krg. From the perspective of evidentiary law, Visum et Repertum is included in the category of evidence and can have the power of proof as documentary evidence, expert testimony, and directive evidence.Keywords: Death; Persecution; Proof; Visum et Repertum]]>
<![CDATA[TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA ABORSI ILEGAL (STUDI PUTUSAN NOMOR: 118/PID.SUS/2023/PN SKH) ]]>
<![CDATA[Dhesthi Kembang Masa]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4 (2024): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85239
<![CDATA[Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan perkara aborsi ilegal. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara aborsi ilegal dalam Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2023/PN Skh telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara aborsi ilegal dalam Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Skh telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pada tahap pembuktian di perkara ini, disajikan lebih dari dua alat bukti yang sah, di antaranya keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan alat bukti surat. Sementara itu, untuk menanggulangi banyaknya perkara aborsi di Indonesia diperlukan upaya kuratif dan preventif.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS BEBAS KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Arrabi Oktavian Sabari Adhyaksa]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i2.88976
<![CDATA[Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian teori pembuktian pada Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 2/Pid.Sus/2021/Pn.Ffk yang memutuskan bebas terdakwa, serta untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam kasus Tindak Pidana Narkotika pada putusan tersebut dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus kasus terkait isu hukum yang sudah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori pembuktian yang diterapkan dalam putusan kasus Tindak Pidana Narkotika tersebut sudah sesuai, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan bebas terdakwa juga sudah tepat karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP.]]>
<![CDATA[KAJIAN PENGGUNAAN PERLUASAN MAKNA KETERANGAN SAKSI PADA PERKARA PENGUASAAN NARKOTIKA DENGAN TERSANGKA MRP BIN P ]]>
<![CDATA[Tri Wahyu Wijanoko]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 9, No 4 (2021): OKTOBER-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v9i4.72431
<![CDATA[This research aims to investigate the use of Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 as a legal basis for expanding the meaning of witness testimony in order to convict MRP Bin P, and to understand the reasons why expanding the meaning of witness testimony is necessary in this case. The research method used is doctrinal or normative legal research with a case study approach, and primary and secondary legal sources are collected through literature review techniques. The results of the study show that the lack of evidence in this case makes it difficult for investigators to prove the perpetrator's actions, and expanding the meaning of witness testimony is necessary to overcome this problem. Constitutional Court Decision Number 64/PUU-VIII/2010 provides an opportunity for arresting witnesses to prove the perpetrator's actions of possessing narcotics.Keywords: Narcotics; expansion of meaning; witness statement.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PERKARA PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN NOMOR 330K/PID.SUS/2023. ]]>
<![CDATA[Faya Asyiffa]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v14i2.98886
<![CDATA[Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis tentang kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum perkara Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang dalam Putusan Nomor 330 K/Pid.Sus/2023 dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum dalam penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian membuktikan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung membatalkan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Sgn dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum ]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENGAWASAN PADA PERKARA PERSETUBUHAN ANAK ]]>
<![CDATA[Aprilia Dwi Arika]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 2 (2024): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i2.82243
<![CDATA[Artikel ini mengidentifikasi hukum acara pidana terkait dengan tinjauan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengawasan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara persetubuhan anak. Tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengawasan pada perkara persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Wng. Jenis penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum tersebut melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pengawasan pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Wng didasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena hakim menjatuhkan sanksi kepada Anak dengan mengutamakan prinsip peradilan pidana anak. Bahwasannya, Anak masih mempunyai masa depan yang panjang sehingga Anak dapat memperbaiki kehidupannya di masa mendatang. Dengan demikian, Anak yang melakukan tindak pidana tersebut mendapatkan sanksi khusus sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ]]>
<![CDATA[Aulia Nur Ainun]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 2 (2023): APRIL-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i2.71509
<![CDATA[The purpose of this legal research is to determine the position of visum et repertum in the judge's legal considerations of persecution that caused death with the case study of Decision number 410/Pid.B/2020/PN.CKR. This legal research is included in the type of normative legal research which is prescriptive with a case approach and statutory approach. The data collection technique used by the authors in this legal research is a library research. The results of the reseacrh showed that the letter evidence is in the form of visum et repertum in the case with decision Nnmber 410/Pid.B/2020/PN CKR has an important role in assisting the Panel of Judges in their considerations for imposing a sentence on the crime ofpersecution that causing someone’s death which based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, visum et repertum is required in strengthening other evidences that have existed. The position of the visum et repertum in the perspective of evidentiary law as a judge's legal considerations, it is an authentic deed that becomes valid evidence in accordance with the provisions of evidence set forth in Article 187 jo. Article 184 paragraph (1) letter c which plays a role in creating a material truth.Keywords: Visum et Repertum; Judge’s Legal Consideration; Persecution that Caused Death]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGGUNAAN DAKWAAN ALTERNATIF SUBSIDAIR OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[afina akmalia]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 11, No 3 (2023): JULI-SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v11i3.73335
<![CDATA[This study aims to determine the suitability of the use of alternative subsidiary forms of indictment by public prosecutors in proving child protection cases with the provisions of the KUHAP based on decision Number 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln. This research is included in normative legal research with a case study. Techniques for collecting primary and secondary legal materials are obtained from document studies or literature. Based on this research, it was found that the use of an alternative subsidiary form of indictment by the public prosecutor in proving child protection cases in Decision Number 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Kln is by the KUHAP. The Public Prosecutor in preparing the indictment has complied with the provisions stipulated in the Attorney General’s Circular Letter Number SE004/J.A/11/1993 concerning Making Indictments. The preparation of this subsidiary alternative indictment has met the formal and material requirements for an indictment as regulated in the provisions of Article 143 Paragraph (2) of the KUHAP. The Public Prosecutor used an alternative subsidiary form of indictment because the Public Prosecutor was unsure which article was most appropriate to apply to the actions he was charged with against the defendant.Keywords: Indictment, Alternative Subsidiary, Public Prosecutor, Child Protection]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN KASASI SENGKETA MEREK PADA PERKARA NOMOR 332 K/Pdt.Sus- HKI/2021 ]]>
<![CDATA[Bretna Shiwe Benaya Uneputty]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 14, No 1 (2026): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v13i4.104198
<![CDATA[This article examines the analysis of the Supreme Court Judge's consideration in granting the cassation of PT Unilever Indonesia, Tbk against Hardwood Private Limited in the “STRONG” toothpaste brand dispute. This article shows that at the first level, the Central Jakarta Commercial Court granted Hardwood Private Limited's lawsuit with the consideration that the “Strong” trademark had been registered first, so it was entitled to legal protection based on the “first to file” principle. However, at the cassation level, the Supreme Court overturned the decision on the grounds that the word “STRONG” in the Defendant's “PEPSODENT STRONG 12 JAM” mark was not substantially similar to the Plaintiff's mark. The Supreme Court judges argued that the word “STRONG” is a common adverb and is not a dominant element in the mark. There is an inconsistency in the application of the “first to file” principle in the settlement of trademark disputes in the Cassation Decision. This case shows that even though a trademark has been registered first, it does not automatically get legal protection if it cannot be proven that there is a similarity in essence with the disputed trademark.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA MEMPERTONTONKAN KETELANJANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 264/PID.B/2021/PN SGT) ]]>
<![CDATA[Reinaldy Bagus Andika]]>;
<![CDATA[Arsyad Aldyan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-MARET ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i1.79518
<![CDATA[Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai hakim yang memutuskan putusan pidana berupa penjara selama 2 tahun terhadap pelaku pelecehan seksual dalam hal ini, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana apakah sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitianhukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, Penulis menemukan bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 36 Undang Undang no. 44 tahun 2008 studi putusan nomor: 264/PID.B/2021/Pn Sgt dengan memperhatikan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan setidaknya berdasarkan minimal adanya 2 (dua) alat bukti, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana.]]>
