Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Jurnal Ilmu Hukum The Juris Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam JUDGE: Jurnal Hukum JOURNAL OF COMMUNITY SERVICE AND APPLICATION SCIENCE (JCSAS)
Sukmareni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN PENCURIAN OLEH BHABINKAMTIBMAS POLSEK PARIANGAN RESOR TANAH DATAR Silvia; Sukmareni; Syaiful Munandar
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16892

Abstract

(Restorative Justice) adalah suatu pendekatan keadilan yang mengfokuskan kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Penelitian ini dilakukan pada Polsek Pariangan dalam perkara tindak pidana ringan pencurian. Focus permasalahan yang terdapat dalam penelitian adalah Bagaimana proses penyelesaian Restorative Justice perkara tindak pidana ringan melalui Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan ? serta Bagaimana hambatan dari Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis mengenai tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui restorative justice. Hasil penelitian menujukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice terbagi 2, yaitu Traditional Village or Tribal Moots, Model ini merupakan akar munculnya penyelesaian sengketa pidana berdasarkan mediasi. Victim Offender Mediation, Kemunculan model Victim Offender Mediation selain disebabkan kemunculan tribal moots, juga disebabkan oleh tidak efisiennya sistim peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. Hambatan atau kendala dari penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yaitu Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai dan Kurang optimalnya peranan Lembaga dan fungsi adat dalam menyelesaikan permasalahan. Kata kunci : penegakan hukum, pencurian ringan, restorative justice, perdamaian.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 93/PID.B.LH/2019/PN BKT) Robby Amrida; Sukmareni; Riki Zulfiko
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16215

Abstract

Maraknya perilaku masyarakat yang bermula dengan kecintaannya terhadap satwa dan ingin memilikinya namun tak jarang hanya sekedar untuk mengkoleksi dan melihat dari sisi keindahannya saja. Dilain sisi jika dilihat dari segi ekonomisnya, seorang pedagang satwa liar yang dilindungi tersebut rela melakukan segala cara seperti melakukan perburuan liar yang selanjutnya sebagian besar akan diperjual belikan dengan kondisi satwa yang masih hidup, bahkan jika satwa tersebut terlihat mempunyai nilai ekonomis tinggi penjual tega hanya mengambil sebagian dari anggota tubuh dari satwa tersebut, seperti halnya empedu trenggiling yang berkhasiat untuk mencegah penyakit jantung. Laporan tahun 2008 yang dikeluarkan oleh TRAFFIC program kerjasama WWF Indonesia dan lembaga Konservasi Dunia IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) lembaga yang menangani monitoring perdagangan satwa liar, menemukan adanya pasar ilegal yang mengalami perberkembangan dan menjadi pasar domestik terbuka di Sumatera dengan memperdagangkan bagian-bagian tubuh Harimau. Penindakan tegas untuk menghentikan perburuan dan perdagangan Harimau harus segera dilakukan di Sumatera. Seperti peristiwa yang berhasil di ungkap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera menangkap dua tersangka terkait jual beli bagian tubuh harimau Sumatra. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, tindakan yang dilakukan, serta jaminan apa yang didapatkan terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Di Lindungi Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat. Kata kunci: Perdagangan, Hewan Dilindungi, Kepolisian
PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN PENCURIAN OLEH BHABINKAMTIBMAS POLSEK PARIANGAN RESOR TANAH DATAR Silvia; Sukmareni; Syaiful Munandar
YUSTISI Vol 11 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i2.16892

Abstract

(Restorative Justice) adalah suatu pendekatan keadilan yang mengfokuskan kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Penelitian ini dilakukan pada Polsek Pariangan dalam perkara tindak pidana ringan pencurian. Focus permasalahan yang terdapat dalam penelitian adalah Bagaimana proses penyelesaian Restorative Justice perkara tindak pidana ringan melalui Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan ? serta Bagaimana hambatan dari Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Pariangan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat, melihat aspek-aspek hukum dan interaksi sosial dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis mengenai tindak pidana pencurian ringan yang diselesaikan melalui restorative justice. Hasil penelitian menujukkan bahwa Proses penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice terbagi 2, yaitu Traditional Village or Tribal Moots, Model ini merupakan akar munculnya penyelesaian sengketa pidana berdasarkan mediasi. Victim Offender Mediation, Kemunculan model Victim Offender Mediation selain disebabkan kemunculan tribal moots, juga disebabkan oleh tidak efisiennya sistim peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. Hambatan atau kendala dari penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yaitu Pihak korban dan pihak pelaku tidak tercapai kesepakatan damai dan Kurang optimalnya peranan Lembaga dan fungsi adat dalam menyelesaikan permasalahan. Kata kunci : penegakan hukum, pencurian ringan, restorative justice, perdamaian.
International PKM enhances the Study of the potential implementation of appropriate technology in Angkasa Malaysia cooperatives to improve education or campus cooperatives. Febriana, Wiwit; Sukmareni; Meita Lefi Kurnia; Yunimar; Machdalena; Maidiawati; Yass Andria
Journal of Community Service and Application of Science Vol. 4 No. 1 (2025): COMMUNITY SERVICE AND APPLICATION SCIENCE (JCSAS)
Publisher : KPN Kopertis X

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62769/cqf6eq24

Abstract

The International Community Service Program (PKM) has become a strategic tool in identifying and encouraging the use of appropriate technology in the development of higher education cooperatives. This study aims to explore the potential implementation of appropriate technology in the management and operational systems of the ANGKASA Malaysia Cooperative as a model for developing campus cooperatives in Indonesia. Through an observational approach, semi-structured interviews, and institutional document review, empirical data were obtained regarding the digitalization and information systems engineering practices implemented by ANGKASA. The study results indicate that technology integration based on the needs of cooperative members can improve service efficiency, financial accountability, and academic community participation. These findings serve as important reflections for higher education cooperatives in Indonesia to adopt similar adaptive and sustainable systems. Therefore, synergy is needed between educational institutions, technology developers, and the government to strengthen the digital cooperative ecosystem on campus.
TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN RODA DUA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI Saputra, Tomi; Sukmareni; Zulfiko, Riki
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.925

Abstract

Two-wheeled vehicle traffic violations committed by minors in the jurisdiction of the City of Bukittinggi still occur a lot and have even increased from year to year. This study aims to find out how law enforcement is against violations of two-wheeled vehicle traffic by minors and the constraints and efforts made to enforce the law on traffic violations of minors. This study uses empirical legal research methods. The results of this study, namely: 1) Law enforcement of traffic violations by minors in the City of Bukittinggi, is by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, but there are still obstacles in its implementation, 2) Efforts law enforcement of two-wheeled vehicle traffic violations by minors has been carried out to the maximum extent possible by the Bukittinggi Police Traffic Unit, but in making these efforts there are obstacles encountered. These efforts are in the form of pre-emptive (coaching), preventive (counseling), and repressive (action) legal remedies.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA PEMUFAKATAN JAHAT DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH ANAK Wahyuni, Yelli Sri; Sukmareni; Munandar, Syaiful
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.926

Abstract

Narcotics Crime has occurred a lot in Indonesia. One of those who commit narcotic crimes is a child. Parents are obliged to fulfill the rights of children so as not to fall into drugs and promiscuity. As is the case with the defendant Fajar Bumi Putra who has been sentenced by the Payakumbuh District Court judge, but the problems and objectives of this study are to analyze 1) The basis for the judge's consideration of the Evil Conspiracy case Number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pyh in imposing a sentence on a child who commits a narcotic crime. 2) The basis in what case is a child who commits a narcotic crime under number 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pyh regarding Evil conspiracy committed by children is in accordance with the Law.. Based on the results In this study, the authors suggest efforts to prevent narcotics crime, protect children's values ​​and educate children so they don't fall prey to narcotics and promiscuity by judges and law enforcement officials such as public prosecutors.
TINJAUAN HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE Yurita, Deva; Sukmareni; Fitri Z, Yenni
The Juris Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i2.927

Abstract

This study analyzes the considerations by judges in imposing criminal decisions on perpetrators of online gambling crimes in Decision Number 111/Pid.B/2022/Pn Bkt. This research uses normative law research. Data analysis is used by interpreting the data and presenting it in sentences to answer problems in subsequent chapters. The results of this study are: 1) The panel of judges in deciding the considerations in the decision considers more juridical considerations that look at the defendant's background and life further. The judge should be able to give a more severe deterrent effect to the defendant, remembering the defendant is not just a number taker on gambling games online but acting as a bookie. 2) In imposing a criminal verdict, the public prosecutor and the Panel of Judges should also use the law on electronic transactions and information, considering that the defendant's case is online gambling, accessed using the network.
Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Terdakwa Aditya Bin Noviar : Kejaksaan Negeri Agam) Chicha Idia Roza; Sukmareni
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i07.2155

Abstract

The development of information technology has led to the emergence of new forms of crime, one of which is online gambling. Although it is strictly regulated in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code (KUHP), as well as Article 27 paragraph (2) in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law No. 1 of 2024 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), law enforcement against online gambling perpetrators still faces various challenges, including in the prosecution process. This study aims to analyze the legal considerations of the Public Prosecutor (JPU) in formulating criminal charges against the defendant Aditya bin Noviar in case Number 32/Pid.B/2025/PN Lbb. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. Data was obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the conventional approach through the Criminal Code still dominates the prosecution strategy, even though the crimes being handled have transformed into digital forms. This study concludes that the prosecution strategy against online gambling perpetrators needs to be more adaptive, targeted, and reflect strong legal protection for the community. The findings show that the criminal charge of 1 (one) year imprisonment was based on consideration of evidence, trial facts, and aggravating and mitigating circumstances of the defendant, thus reflecting the application of the principles of legality and proportionality. The charges are formally in accordance with Article 303 paragraph (1) 2 of the Criminal Code, but are considered relatively light when linked to the characteristics of online gambling as a crime based on information technology. The use of Article 303 of the Criminal Code was chosen because the elements of the offense in the ITE Law were not proven, so the principle of lex specialis could not be applied.
Co-Authors Aditya Rahman Chicha Idia Roza fathanah, Putri Febriana, Wiwit Fitri Z, Yenni Fitri Z, Yenny M. Fathur Rahman Machdalena Maidiawati Meita Lefi Kurnia Munandar, Syaiful Riki Zulfiko Rizqi Fauzi Robby Amrida Silvia Syaiful Munandar Tomi Saputra Wahyuni, Yelli Sri Yass Andria Yenny Fitri Z Yunimar Yurita, Deva Zio Alhadi Zulfiko, Riki