Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

The Jurisprudence of Religious Moderation: Strengthening Al-Wathanniyah Values at the Intersection of Islam and Nationality Akil, Muhammad; Darmawangsa, Andi; Hasibuddin, M.; Ardi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i2.1410

Abstract

The purpose of this research is to analyze the concept of religious moderation fiqh and the value of al-wathanniyah at the intersection between Islam and nationalism in Indonesia as well as to formulate strategies and efforts that can be made to strengthen the value of al-wathanniyah as a basis in realizing religious moderation fiqh in Indonesia. This research uses qualitative research methods. Data collection techniques are carried out through in-depth literature studies on related classical and contemporary literature sources, as well as conceptual analysis to critically and comprehensively identify, explore, and map key concepts. The research results explain that the concept of religious moderation fiqh which emphasizes the attitude of tawassuth (moderate), tawazun (balanced), and i’tidal (straight) in understanding and practicing Islamic teachings has a meeting point with the value of al-wathanniyah or love for the homeland as part of the faith of a Muslim in Indonesia. Strengthening the value of al-wathanniyah or love for the homeland at the intersection between Islam and nationalism becomes the key to realizing the fiqh of religious moderation. These two concepts are in line with realizing a just, peaceful, prosperous society, and upholding unity in diversity in accordance with the ideals of the nation. To strengthen it as a basis for religious moderation in Indonesia, a comprehensive strategy is needed that includes aspects of education by integrating these values in the curriculum, spreading moderate discourse through various media, community empowerment, the role of the government in regulations by involving religious and community leaders, as well as cooperation and dialogue among stakeholders to build a collective understanding in the Indonesian context.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FENOMENA MODEL BUSANA BAGI KARYAWATI : STUDI KASUS DI MALL PANAKKUKANG MAKASSAR Nur, Muh. Alwi; Akil, M.; Abdullah, Nuraeni; Hasibuddin, M.; Nengsi, Ratika
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 10 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Fenomena Model Busana Bagi Karyawati (Studi Kasus di Mall Panakkukang Makassar)” yang bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan fenomena model busana bagi karyawati di Mall Panakkukang Makassar; 2) Mendeskripsikan pemahaman karyawati mengenai model busana; 3) Menganalisis hukum Islam terhadap fenomena model busana bagi karyawati di Mall Panakkukang Makassar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini dilaksanakan di Mall Panakkukang Makassar yang beralamat di Jalan Boulevard No. 3, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan dengan uji triangulasi data. Fenomena model busana karyawati toko aksesoris di Mall Panakkukang peneliti menyimpulkan bahwa analisis hukum Islam terhadap fenomena model busana bagi karyawati di Mall Panakkukang adalah agama Islam menganjurkan bagi seluruh umat muslim dan muslimah agar senantiasa menutup aurat dalam kondisi apapun sesuai dengan ketentuan syariat. Mengenai model busana bagi karyawati agama Islam tidak membatasi bagaimana model busana yang digunakan muslimah terutama karyawati toko aksesoris di Mall Panakkukang selama tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syariat. Akan tetapi, tentunya dengan memperhatikan etika dan adab dalam memakai busana. Adapun kriteria busana muslimah yaitu busana tidak memperlihatkan lekuk tubuh, tidak transparan sehingga tidak mengundang syahwat dari lawan jenis. Implikasi dari penelitian ini yaitu penulis perlu untuk memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan di kemudian hari. Saran ini penulis tujukan untuk karyawati Toko Aksesoris di Mall Panakukkang agar senantiasa mengenakan busana yang sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak memperlihatkan aurat dan lekuk tubuh saat bekerja.
Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Peserta Didik Kelas XI IPA di Madrasah Aliyah Nurul Ikhwan Maros Saleh, Andi Muh.; Hasibuddin, M.; Syahid, Akhmad
El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education Vol. 3 No. 2: OKTOBER 2024
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61169/el-fata.v3i2.187

Abstract

Tujuan penelitian ini memberikan sumbangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan dan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR). Berdasarkan hasil penelitian ini maka di peroleh Penerapan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dilakukan dengan II siklus pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas XI IPA Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Ikhwan Kabupaten Maros yaitu melalui empat tahap persiklusnya yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Peneliti melakukan dua siklus yaitu siklus I dan siklus II karena pada penerapan siklus I peserta didik masih banyak yang memiliki KKM yang rendah maka peneliti melanjutkan dengan melakukan siklus II
Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bulu Tellue Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Al-Abrar, Muh.; Hasibuddin, M.; Lawang, Hasanna
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3, No 5 (2025): Volume 3, Nomor 5, June 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine the strategy of managing village funds in improving the economic welfare of the community in Bulutellue Village, Bulupoddo Sub-district, Sinjai Regency, and to analyze its implementation from the perspective of Islamic Economic Law. Village funds are an essential policy instrument provided by the central government to accelerate rural development and enhance community welfare. However, the success of village fund utilization largely depends on the strategies adopted, particularly in terms of planning, implementation, and evaluation. Therefore, it is crucial to assess how village authorities manage these funds effectively and in accordance with Islamic values. This research employs a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as direct observation, in-depth interviews, and documentation. The findings show that the village government of Bulutellue has implemented participatory and transparent management strategies, including village deliberations, the strengthening of Village-Owned Enterprises (BUMDes), infrastructure development, and the revitalization of the village market. These strategies have contributed significantly to improving the standard of living of the villagers by increasing income, expanding economic access, and providing adequate public facilities. from the research results, the management strategies employed in Bulutellue Village reflect the principles of justice, trust (amanah), public interest (maslahah), and transparency. There are no indications of riba (usury), gharar (uncertainty), or abuse of authority in the management process, and the funded programs tend to be productive and empowering. Thus, Sharia-based village fund management not only supports physical development but also strengthens the community's economic foundation in a sustainable and equitable manner.
Praktik Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Bone) Juniasti, Reni; Hasibuddin, M.; Darmawangsa, Andi
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 11 (2025): June, 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the practice of murabahah financing at the Sharia Bakti Huria Syariah Savings and Loans and Financing Cooperative, Bone Branch and its impact on members' welfare from the perspective of sharia economic law. Murabahah financing is one of the widely used sharia financial products and is considered in accordance with sharia principles because it is free from usury and prioritizes justice. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the practice of murabahah financing in cooperatives is in accordance with sharia principles, upholding justice and transparency. This financing improves the welfare of members, expands access to capital, and strengthens public trust in sharia finance in a sustainable manner. This study provides recommendations for improving the quality of murabahah financing to support the sustainability of cooperatives and the welfare of members as a whole.
Pandangan Syariat Islam Tentang Tradisi Toyang Roeng Dalam Perkawinan (Studi Kasus Pada Masyarakat Mandar di Kelurahan Tande, Kabupaten Majene) Khairani, Khairani; Hasibuddin, M.; Baedah, Said Syarifuddin Abu
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 12 (2025): July 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15752377

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, dimana tradisi merupakan bagian penting dalam membentuk identitas. Salah satu tradisi yang dijalankan turun-temurun adalah Tradisi Toyang Roeng, yang merupakan upacara yang terkait dengan pasangan pengantin dan penghormatan terhadap leluhur. Namun, tradisi ini sering dikaitkan dengan keyakinan bahwa meninggalkannya dapat menyebabkan musibah, yang menimbulkan pertentangan jika dilihat dari perspektif syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat pelaku tradisi, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan ritual Toyang Roeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Tradisi Toyang Roeng dalam kerangka hukum Islam, khususnya melihat hubungan antara pelestarian budaya dan prinsip syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengakui keberadaan dan pentingnya pelestarian budaya selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan nilai-nilai Islam. Nazar yang menjadi dasar pelestarian Tradisi Toyang Roeng harus dievaluasi menurut hukum Islam, karena hanya nazar yang bermuatan ibadah yang wajib ditunaikan. Selain itu, pelaksanaan tradisi sebaiknya difokuskan sebagai sarana memperkuat tali persaudaraan, syukuran, dan penghormatan terhadap nilai leluhur, bukan sebagai kewajiban untuk menghindari musibah atau kesialan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pelurusan niat dan edukasi yang tepat, Tradisi Toyang Roeng dapat dilestarikan secara harmonis dengan tuntunan syariat Islam. Pendekatan metodologis kualitatif melalui wawancara dan observasi ini berhasil mengungkap bagaimana kearifan lokal dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip agama, sehingga menjaga keseimbangan antara nilai budaya dan keimanan.
Analisis Manajemen Risiko Wanprestasi Debitur Pada Produk Pembiayaan Akad Murabahah di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene dan Kepulauan Saleh, Muh; Hasibuddin, M.; Darmawangsa, Andi; Lawang, Hasanna; Akil, M.
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 12 (2025): July 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15749948

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko operasional dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana penerapan manajemen risiko dapat memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan guna mencegah kerugian dan meningkatkan efisiensi operasional dalam sektor perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Responden penelitian ini terdiri dari karyawan yang terlibat langsung dalam manajemen risiko dan pengendalian internal di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko operasional di Bank BTPN Syariah Cabang Pangkajene sudah berjalan cukup baik, ditunjukkan dengan adanya sistem pemantauan risiko, identifikasi risiko yang rutin, serta upaya mitigasi yang sistematis. Selain itu, efektivitas pengendalian internal juga meningkat berkat sinergi antara kebijakan manajemen risiko dan pengawasan internal yang konsisten. Namun, penelitian juga menemukan bahwa perlu ada peningkatan dalam hal sosialisasi kebijakan risiko kepada seluruh karyawan serta penggunaan teknologi informasi yang lebih optimal dalam mendukung pengendalian risiko
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif (Studi Kasus di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang) Aldi R, Maulana Yusup; Hasibuddin, M.; Baedah, Said Syarifuddin Abu; Akil, M.
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16040496

Abstract

The purpose of this research is to find out, examine how productive waqf management for community economic empowerment in Maritengnge District, Sidenreng Rappang Regency. This is defined as something that is systematic and structured which utilizes waqf assets which are then used for the benefit of the people. Especially in Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency. The data was collected through observations, interviews, and documentation from related parties such as waqf, nadzir, and mauquf alaih. The result of this research shows the authenticity of nadzir in managing productive waqf for community economic empowerment in Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency. Although there are inhibiting and supporting factors in the management, the role of nadzir can overcome this with the legitimacy and transparency of the development of waqf asset management. The results of this study reveal the significant success of waqf asset management in Maritengngae District, Sidenreng Rappang Regency. Which prioritizes the development of human resources in the form of schools, boarding schools, and mosques.
Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Ikan Bandeng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bonto Manai Kabupaten Pangkep Anhar, Natasya Wilda; Lawang, Hasanna; Rachana, Syarifa; Hasibuddin, M.; Arsyad, Yusri Muhammad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16738912

Abstract

This research discusses the implementation of the mudharabah contract in milkfish pond farming from the perspective of Islamic economic law in Bonto Manai Village, Pangkep Regency. There are two main issues examined in this study: first, to understand the practice of milkfish pond farming in Bonto Manai Village, Pangkep Regency; and second, to analyze how the mudharabah contract is implemented in this business from the perspective of Islamic economic law.This study uses a qualitative descriptive method with a phenomenological approach. Data were collected through observation, semi-structured interviews with informants (residents of Bonto Manai Village involved in milkfish pond farming). The results show that the practice of milkfish pond farming in Bonto Manai Village is carried out in a traditional yet structured manner, including pond drying, liming, fertilization, water intake, seed stocking, daily maintenance, and harvesting after 3–4 months. The implementation of the mudharabah contract in this business is done orally, without a written agreement, based on mutual trust between the capital provider (shahibul maal) and the manager (mudharib). Profit-sharing varies between 50:50 or 60:40, depending on the agreement and the contribution of each party. Profits are divided after deducting operational costs. Losses caused by external factors are borne by the capital owner, while losses due to the negligence of the manager are their moral and material responsibility.
Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Kalalah (Studi Putusan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 455/Pdt.P/2021/PA.Mks) A. Saule, Riski Safitri; Hasibuddin, M.; Sumardin, Andi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.16690508

Abstract

This study examines heirs, specifically in the case of "kalalah" (inheritance) in the ruling of the Religious Court under Case Number 455/Pdt.P/2021/PA.Mks. The problem concerns the resolution of the kalalah inheritance case at the Makassar Class 1A Religious Court and the judge's considerations in deciding the kalalah case in decision 455/Pdt.P/2021/PA.Mks. This study employed qualitative research with a normative descriptive method. Data sources were obtained through interviews with informants from clerks or judges at the Makassar Class 1A Religious Court. Data also included religious court decision documents, references in the form of journals, books, laws and regulations, and articles related to this research. The results of this study indicate that the resolution of kalalah inheritance cases follows the same stages as other inheritance cases. However, the only difference lies in the root cause of the problem; in resolving the issue, judges at the Makassar Religious Court refer to the Islamic inheritance legal system, namely the Compilation of Islamic Law (KHI) and Islamic Law. Apart from that, the judge's considerations in determining case number 455/Pdt.P/2021/PA.Mks were based on the provisions of Allah Q.s An-Nisa verses 12 and 176 as well as KHI article 171 letter (c) and article 174 paragraph (1) as well as the hadith of the Prophet SAW.