Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Efektivitas Sinergi Lintas Sektoral dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banyumas): Penelitian Bisma Haikal Afghani; Rakhma Nurrozalina; Endang Eko Wati; Kartika Winkar Setya; Siti Rohmah
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5327

Abstract

Penelitian pada artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan memberikan gambaran seberapa efektifnya sinergi lintas sektoral dalam penanganan kekerarasan seksual terhadap anak di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banyumas secara jelas dan rinci. Hasil dari penelitian ini juga didukung dengan adanya data kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Banyumas, seperti persetubuhan dan pencabulan yang trennya itu semakin menurun dan cepat teratasi sehingga dari tren tersebut menunjukan bahwa sinergi antara Unit PPA dengan lembaga-lembaga terkait seperti UPTD PPA, Polisi Resor, Dinas Sosial, Lembaga Kesehatan, Lembaga Bantuan Hukum sudah efektif. Hambatan yang dihadapi dalam upaya sinergi antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak bersumber dari sikap masyarakat, keluarga, dan bahkan dari korbannya sendiri yang menjadi penghambat bagi sinergi antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Analisis Kelayakan Pemekaran Kabupaten Banyumas Menjadi Tiga Daerah Otonom Unwanullah Masum; Rakhma Nurrozalina; Kartika Winkar Setya
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1685

Abstract

Penelitian ini membahas kelayakan pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi tiga daerah otonom dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Pemekaran wilayah dipandang sebagai salah satu strategi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan. Secara historis, kebijakan sentralistik Orde Baru menciptakan ketimpangan pembangunan, yang kemudian dijawab melalui reformasi 1998 dengan pemberlakuan otonomi daerah. Landasan hukum pemekaran ini diperkuat oleh UUD 1945 Pasal 18, UU No. 23 Tahun 2014, serta PP No. 78 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Banyumas layak dipertimbangkan untuk dimekarkan berdasarkan aspek administratif, kewilayahan, demografis, ekonomi, sosial-budaya, serta kesiapan infrastruktur. Pemekaran diproyeksikan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pinggiran yang selama ini tertinggal, sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Namun demikian, kelayakan ekonomi dan fiskal masih bersifat kondisional. Diperlukan strategi untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kapasitas birokrasi, serta menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Rekomendasi utama penelitian ini adalah penyusunan masterplan pembangunan terpadu, penguatan sistem keuangan daerah, dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pemekaran. Dengan langkah tersebut, pemekaran Banyumas diharapkan tidak hanya menghasilkan entitas administratif baru, melainkan juga mewujudkan tujuan utama otonomi daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Konsekuensi Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Yang Dinyatakan Mafqud Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2024/Pa.Pwt) Nuriswanti Nuriswanti; Kartika Winkar Setya; Rakhma Nurrozalina; Endang Eko Wati; Sukirno Sukirno
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2204

Abstract

Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam dengan studi kasus Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pertimbangan hukum hakim dalam penetapan status mafqud serta implikasi yuridis yang timbul terhadap hak-hak kewarisan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep mafqud dalam fikih klasik dengan praktik hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hal batas waktu dan mekanisme penetapan. Majelis Hakim dalam putusan a quo mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata. Penetapan mafqud membawa konsekuensi hukum terhadap status kewarisan, pengelolaan harta, serta perlindungan hak ahli waris lain. Namun demikian, masih terdapat potensi konflik hukum apabila mafqud kembali di kemudian hari, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK SEBAGAI MEDIA TANAM HIDROPONIK Rakhma Nurrozalina; Kartika Winkar Setya; Endang Eko Wati; Verdy Nugroho; Alif Andriansyah
Migunani Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): Migunani Nusantara
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65669/migunaninusantara.v4i1.611

Abstract

Kegiatan PKM bertujuan untuk 1) meningkatkan tingkat pengetahuan ibuibu PKK RT 06/RW.01 Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas; 2) memberi pengetahuan (mengedukasi) mengenai pemanfaatan limbah plastik dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; 3) melakukan pemberdayaan komunitas ibu-ibu PKK sebagai agen pelestarian fungsi lingkungan hidup dan ketahanan pangan skala rumah tangga. Tema hasil jangka panjang PKM ini adalah tersolusikannya permasalahan limbah plastic, terciptanya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan ketahanan pangan rumah tangga. Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pemberdayaan masyarakat melalui transfer ilmu dan teknologi. Metode yang digunakan adalah dengan memberikan pengetahuan melaui penyuluhan yang disertai praktek pembelajaran kelompok yang akan dilakukan Tim bersama dengan kelompok sasaran yaitu mitra .