Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law Jurist-Diction Majalah Hukum Nasional Amsir Law Jurnal (ALJ) PUSKAPSI Law Review Recht Studiosum Law Review Activa Yuris: Jurnal Hukum Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum PUSKAPSI Law Review
Arfandy, Muh Farhan
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : PUSKAPSI Law Review

 1 
Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia: Legal Politics In Legislative Programs In Indonesia Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48357

Abstract

Penyusunan undang-undang yang demokratis harus menggambarkan peran hukum sebagai alat untuk memfasilitasi dinamika masyarakat. Dengan cara ini, peran hukum dalam negara yang sedang mengalami perubahan dapat mencakup semua kompleksitas masyarakat seperti Indonesia. Perkembangan teknologi dan industri menuntut kehadiran suatu kerangka hukum yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan Konstitusi, sehingga dampaknya sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan dari artikel ini antara lain, untuk mengetahui bagaimana aspek yang mempengaruhi legislasi di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana Politik Hukum Legislasi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang akan digunakan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Untuk menghasilkan kualitas yang berbeda dengan kualitas legislasi saat ini membutuhkan proses dalam menghasikan produk tersebut, yaitu undang-undang, tanpa perubahan dalam mekanisme tersebut maka tidak bisa lagi kita berharap terjadi perubahan kualitas dengan mesin proses yang sama. Kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik organisasi politik, harus secara sadar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum.
Co-Authors Abdurrachman, Aryoko Ahmad, Arwani Ariananto Waluyo Adi, Emmanuel Auliah Ambarwati Dwi Qurbani, Indah Fitrianingsih, Suci Haykal, Haykal Imam Koeswahyono Jahra, Shofiyatu Maharani, A Rafika Pratama, LM Alif Ranggalawe Suryasaladin Rinata, Asfara Rachmad Santoso, Amin Nugrah Setiawan, Endrianto Bayu Taufiqurrohman, Moch. Marsa Walid Siagian, Abdhy Wiwin Wiwin, Wiwin Yusril, Muh.