Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Kesehatan Komunitas

Peningkatan Pencapaian Nilai Akreditasi Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit Lancang Kuning Pekanbaru Tahun 201 Henny Maria Ulfa
Jurnal Kesehatan Komunitas Vol 2 No 1 (2012): Jurnal Kesehatan Komunitas
Publisher : STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25311/keskom.Vol2.Iss1.35

Abstract

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali. Standar pelayanan rumah sakit memenuhi lima kegiatan pelayanan pokok, yakni administrasi dan manajemen, pelayanan medik, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan rekam medis dan setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis. Data awal penilaian parameter menunjukkan bahwa nilai kelulusan akreditasi pelayanan rekam medis masih kurang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara peningkatan nilai paramater pelayanan rekam medis Rumah Sakit Lancang Kuning Pekanbaru minimal sesuai standar nasional. Jenis penelitian ini kualitatif non standar dengan metode pengumpulan data secara observasi dan wawancara mendalam dengan empat orang informan. Pengolahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan menggunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengukuran pelayanan rekam medis yang dilakukan sesuai standar satu sampai tujuh hanya 25,45%. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2008 bahwa nilainya masih dibawah 75% sehingga dinilai belum memenuhi standar akreditasi, oleh karena itu diperlukan pedoman yang sesuai dengan standar pelayanan rekam medis satu sampai tujuh untuk meningkatkan hasil penilaian pelayanan rekam medis. Di Rumah Sakit Lancang Kuning Pekanbaru setelah dilakukan implementasi pelayanan rekam medis hanya ada enam standar yang bisa diterapkan tapi masih belum mencapai nilai lulus akreditasi pelayanan rekam medis. Disebabkan karena tenaga unit kerja rekam medis tidak memenuhi kualifikasi jabatan, ruangan tidak sesuai dengan standar rekam medis yang disebabkan keterbatasan dana dari rumah sakit. Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk melengkapi standar pelayanan rekam medis sesuai standar akreditasi agar hasil penilaiannya mencapai nilai maksimal oleh karena itu rumah sakit perlu membuat program dan kegiatan, mentaati Undang-Undang Republik Indonesia rumah sakit, dan melakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali jika tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar maka izin rumah sakit dapat dicabut.
Tinjauan Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Program P2 Demam Berdarah Dengue (DBD) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Tasya Citra Mulia; Henny Maria Ulfa; Tona Doli Silitonga
Jurnal Kesehatan Komunitas Vol 6 No 1 (2020): Jurnal Kesehatan Komunitas
Publisher : STIKes Hang Tuah Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1370.774 KB) | DOI: 10.25311/keskom.Vol6.Iss1.408

Abstract

Pelaporan bulanan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Puskesmas wajib di kirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu agar dapat di evaluasi untuk mengurangi angka kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah evaluasi pelaporan bulanan Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan tentang Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Program P2 Demam Berdarah Dengue (DBD) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Evaluasi pelaporan P2 DBD yaitu, masih ada beberapa Puskesmas yang isi laporan P2 DBD masih belum lengkap, masih ada beberapa Puskesmas yang mengantar laporan lewat dari periode yang di tentukan, evaluasi pelaporan program P2 DBD di Puskesmas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu dalam bentuk pertemuan dalam kurun waktu triwulan di Dinas Kesehatan membahas seluruh program, namun evaluasi khusus pada program P2 DBD belum berjalan dengan efisien, dan kebijakan tertulis belum ada untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu maupun Puskesmas. Kebijakan tersebut masih dalam rencana pembuatan. Kesimpulan pelaksanaan evaluasi pelaporan program P2 DBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu sudah dilakukan, namun belum maksimal. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah evaluasi seluruh program yang ada di Puskesmas, untuk evaluasi khusus pada pelaporan P2 DBD belum ada. Dikatakan belum maksimal karena evaluasi yang dilaksanakan belum konsisten, karena terkadang evaluasi dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan, atau dalam kurun waktu empat bulan, dan belum ada kebijakan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi tersebut. Maka disarankan untuk membuat kebijakan dan melaksanakan sosialisasi tentang melaksanakan evaluasi laporan bulanan DBD Puskesmas.