Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Efek Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat pada Tinjauan Ekonomi Makro Ahmad Rizani; Rezki Akbar Norrahman; Iwan Harsono; Afif Syarifudin Yahya; Dian May Syifa
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/4w0gee05

Abstract

Penelitian ini mengkaji dampak perubahan tingkat inflasi terhadap fluktuasi daya beli masyarakat di Indonesia dengan fokus pada aspek ekonomi makro. Saat inflasi meningkat, harga barang dan jasa cenderung naik, mengakibatkan penurunan daya beli konsumen, terutama jika kenaikan harga melebihi peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam konteks ini, perubahan tingkat inflasi berperan signifikan dalam membentuk tingkat daya beli masyarakat secara keseluruhan. Identifikasi pola atau tren khusus dalam interaksi antara inflasi dan daya beli menjadi fokus penelitian. Selama periode inflasi tinggi, terdapat penurunan drastis dalam daya beli, terutama pada kelompok pendapatan rendah. Sebaliknya, dalam situasi inflasi yang lebih terkendali, dampaknya mungkin lebih terbatas. Variabilitas pola ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi tingkat inflasi. Respon konsumen terhadap perubahan tingkat inflasi menjadi elemen kunci. Penyesuaian pola belanja, fokus pada kebutuhan esensial, dan pencarian alternatif yang lebih terjangkau mencerminkan strategi konsumen untuk menjaga daya beli mereka. Upaya konsumen untuk mengoptimalkan nilai uang mereka, termasuk memanfaatkan promosi atau penawaran khusus, menjadi bagian dari dinamika respons terhadap fluktuasi harga. Variabel-variabel ekonomi makro, seperti suku bunga, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran, memainkan peran penting dalam membentuk dinamika antara inflasi dan daya beli. Suku bunga yang tinggi dapat memberikan tekanan pada daya beli melalui biaya pinjaman yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat pengangguran yang rendah mendukung stabilitas daya beli melalui peningkatan pendapatan masyarakat. Pemahaman holistik terhadap interaksi ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan ekonomi yang responsif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pola Hidup Konsumtif Masyarakat Melalui Pemanfaatan Kartu Kredit Syariah: Tinjauan Maslahah Mursalah Dian May Syifa; Rena Zulfaidah; Muhammad Fahmi Nurani
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/6e6aq064

Abstract

Perkembangan produk bank syaraiah sangat fleksibel mengikuti kebutuhan masyarakat, salah satu produk yang sangat berkembang saat ini adalah kartu kredit syariah. Semakin banyaknya transaksi yang menggunakan kartu kredit mendorong bank syariah juga ikut berinovasi dalam produk kartu kredit, akan tetapi banyak pendapat yang mengatakan bahwa kartu kredit syariah lebih mendekatkan diri kepada sifat israf (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat Islam bersikap konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang. Tulisan ini hadir beranjak dari permasalahan perkembangan teknologi pada bidang ekonomi syariah. Melalui metode penelitian yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, serta metode desk study sebagai teknik pengolahan data dan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penjelas, dengan cara mempelajari, mengkaji, menelaah secara mendalam hingga mendapatkan hasil yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terkait dengan pola hidup konsumtif masyarakat melalui pemanfaatan kartu kredit syariah, jika ditinjau dari perspektif maslahah mursalah, kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah karena pola hidup konsumtif merupakan suatu hal yang menyalahi aturan dalam ajaran Islam yang memerintahkan umatnya agar tidak menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat dan menghindari hal yang bersifat mendatangkan kemudharatan dikemudian hari, sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 yang menerangkan bahwa diperbolehkannya penggunaan daripada kartu kredit salah satunya adalah tidak menggunakannya untuk menunjang perilaku hidup yang bersifat konsumtif atau berlebih-lebihan (israf). Sehingga diperlukan edukasi dan imbauan agar masyarakat memanfaatkan kartu kredit syariah secara bertanggung jawab, dan tidak terjebak pola konsumtif yang merugikan.
Kebaruan Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahir Undang-undang Cipta Kerja Akhmad Nazar Virgiawan; Dian May Syifa; Ergina Faralita
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/d6nkw771

Abstract

Hukum ketenagakerjaan atau Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ditetapkan sebagai payung hukum bidang hubungan industrial dan direkayasa untuk menjaga ketertiban, serta sebagai kontrol sosial, utamanya memberikan landasan hak bagi pelaku produksi barang dan jasa, selain sebagai payung hukum hukum ketenagakerjaan diproyeksikan untuk alat dalam membangun kemitraan. Setiap kebijakan pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja harus dilihat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga negara. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai konsep umum dari hukum ketenagakerjaan, kemudian juga akan dibahas mengenai kedudukkan hukum ketenaga kerjaan dalam sistem hukum di Indonesia dan Implikasi dari penetapan Undangundang Cipta Kerja terhadap Hukum Ketenagakerjaan hingga bagaimana sistem hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja. Dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sifat riset ex post facto, pengumpulan data dilakukan setelah peristiwa yang menjadi topik pembahasan terjadi, kemudian memperhatikan variabel yang diteliti dengan refresentatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terdapat beberapa hukum ketenagakerjaan dari pembaruan setelah lahirnya undang-undang cipta kerja pada aspek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya Perjanjian Kerja (Outsourcing), Waktu Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Tenaga Kerja Asing (TKA), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kesimpulan dari pembahasan ini adalah klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja (omnibuslaw) merupakan sebuah produk hukum yang lebih meringankan para pengusaha dan mengikat pada pekerja.
The Urgency of Intellectual Property Rights Protection in Efforts to Improve Community Welfare in South Kalimantan: Viewed from Legislation and Maqashid al-Syari'ah Dian May Syifa; Muhammad Rangga; Mayasari; Muhammad Haris
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v1i3.45

Abstract

Advances in information and transportation technology have occurred so rapidly that they have driven globalization in the field of intellectual property, as this requires protection of intellectual property rights. Intellectual property plays an important role in the economy of a country in realizing the welfare of a society. Through a juridical approach, this research is carried out by relying on reading materials in the form of books, scientific research journals and social realities that occur in society, so as to get answers to what is the formulation of the problem. In the context of South Kalimantan, all the efforts made by the Directorate General of Intellectual Property through its various programs, seen from 2019 until now are quite significant, and to realize the achievement of prosperity in society as the goals to be achieved in the concept of maqashid al-syariah, the role of all parties is needed. involved in the protection of intellectual property rights, including the public.
Upaya Preventif Penanganan Kenakalan Remaja Melalui Penyuluhan Hukum Di SMA IT Assalam Martapura Yamani Naufal; Muhammad Haris; Muhammad Mustangin; Dian May Syifa
Journal of Society and Scientific Studies Vol 1 No 3: Desember 2025
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/scientiva15

Abstract

Penelitian pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai kenakalan remaja dan potensi terkena tindak pidana anak kepada siswa/i SMA IT Assalam Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai upaya preventif. Kenakalan remaja yang merupakan aset masa depan bangsa menjadi permasalahan aktual di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dengan munculnya arus degradasi moral yang dipicu antara lain oleh kemajuan teknologi dan ketidaksesuaian dengan norma sosial. Metode yang digunakan adalah Pengabdian Masyarakat melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum, yang dilaksanakan secara tatap muka pada hari Selasa, 4 Februari 2024, di Aula SMA IT Assalam Martapura. Tim Penyuluhan terdiri dari Pamong dan Pembimbing Praktikum, serta 5 orang mahasiswa/i praktikum A, dengan peserta sekitar 30 orang siswa-siswi kelas 10 dan 11. Mekanisme kegiatan meliputi tahap persiapan dengan pembuatan spanduk, sesi pembukaan, penyampaian materi, dan sesi tanya jawab interaktif. Hasilnya menunjukkan bahwa penyuluhan ini berhasil memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang serta tindak pidana anak sebagai bentuk kenakalan remaja yang lebih berat, yang merujuk pada perilaku pidana oleh individu di bawah 18 tahun. Para siswa aktif bertanya mengenai perbedaan keduanya dan upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana anak. Novelty dari kegiatan ini adalah membagi jenis kenakalan remaja menjadi tiga (biasa, menjurus pada pelanggaran/kejahatan, dan khusus) dan menyasar langsung siswa/i sekolah menengah atas, dengan implikasi penting dalam memberikan bekal pemahaman hukum sejak dini di lingkungan pendidikan.  
KONTRIBUSI MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGANTISIPASI ANCAMAN RESESI EKONOMI GLOBAL Naufal, Yamani; Dian May Syifa; Muhammad Alfiqtrah Aslam
Mitsaqan Ghalizan Vol. 5 No. 2 (2025): Mitsaqan Ghalizan
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Economic recession is a condition of declining global economic growth that has the potential to weaken a country's stability and affect the domestic economy at large. Amid this threat, Islamic economics offers a system that aims to ensure socio-economic justice through Islamic philanthropic instruments, namely Zakat, Infaq, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF). This study aims to analyze the contribution of productive zakat and the urgency of applying modern management in its administration as a strategic strategy to anticipate the impact of global recession. The method used in this study is qualitative with a library research type and a conceptual approach. The results of the discussion show a significant difference between consumptive zakat and productive zakat. Consumptive zakat is short-term in nature and is used to fulfill basic needs. In contrast, productive zakat is oriented towards long-term empowerment through the provision of business capital, which is expected to have a multiplier effect. This mechanism aims to improve the standard of living of mustahiq (zakat recipients) so that they become economically independent and transform into muzakki (zakat givers) in the future. This transformation will encourage increased consumption and economic scale, creating economic growth accompanied by equality. In addition, managing institutions such as the Zakat Management Agency (BAZ) must apply the principles of transparency and accountability by publishing financial reports to the public in order to gain public trust.