Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Masyarakat Berkarya: Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial
Yulianis Safrinadiya Rahman
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa dalam Proses Persidangan: The Rights of Suspects and Defendants in the Trial Process Ade Daharis; Sri Herlina; Nining Suningrat; Herwantono; Yulianis Safrinadiya Rahman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5551

Abstract

Negara Republik indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu bahwa semua aspek hukum yang berlaku di indonesia harus bernafaskan pancasilan dan Undang-undang Dasar 1945, yang mengakui adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia, kesamaan kedudukan dalam hukum, dengan penekanan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan individu dan masyarakat umum. Perlindungan ini perlu karena secara implisit sesuai dengan asas praduga takbersalah bagi setiap orang yang diadili karena diduga melakukan pelanggaran hukum, sehingga hak-hak tersebut dapat diwujudkan. Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses persidangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tersangka memiliki hak-hak tersendiri baik proses penangkapan, proses penahanan dan proses penggeledahan. Begitujuga terdakwa memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Penerapan Hukum Bisnis bagi Pelaku Usaha UMKM di Wilayah Kota Banjarmasin Mohammad Zainul; Periyadi Periyadi; Yulianis Safrinadiya Rahman; Sri Herlina
Masyarakat Berkarya : Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial Vol. 2 No. 1 (2025): Februari : Masyarakat Berkarya : Jurnal Pengabdian dan Perubahan Sosial
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/karya.v2i1.1149

Abstract

This community service activity aims to examine the role of business law on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in improving the economy in Banjarmasin City. The background of this community service is based on the importance of the role of business law in providing protection and support for MSMEs, which are the backbone of the local economy. The results of the study show that the effective application of business law can improve the competitiveness and sustainability of MSME businesses, as well as encourage economic growth in Banjarmasin City.
Peran Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: The Role of Criminal Law in Handling Cases of Sexual Violence Against Women Yulianis Safrinadiya Rahman
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7220

Abstract

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah serius yang tidak hanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merusak struktur sosial dan kondisi mental korban. Kasus ini sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan memiliki dampak yang mendalam dan jangka panjang. Hukum pidana memegang peranan penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan memberikan hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum, stigma sosial, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan dengan tepat. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana berfungsi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang cukup memadai, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapan hukum pidana yang memerlukan perbaikan dalam aspek hukum, sosial, dan budaya untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kelulusan Tes CPNS: Legal Review of Criminal Acts of Fraud Under the Guise of Passing the National Civil Service Candidate Test Yulianis Safrinadiya Rahman; Stelvia Wemly Noya; Nopiana Mozin; Ummi Kalsum
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7301

Abstract

Kasus penipuan yang mengatasnamakan kelulusan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) semakin sering terjadi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap profesi sebagai aparatur sipil negara. Pelaku umumnya memanfaatkan kondisi psikologis korban dengan menawarkan kelulusan instan melalui bantuan "orang dalam", yang disertai permintaan sejumlah uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana penipuan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji unsur-unsur hukum dalam delik penipuan menurut KUHP, menganalisis sejumlah putusan pengadilan terkait, serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun metode pelaku beragam, tindakannya tetap memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Perlindungan terhadap korban masih menghadapi hambatan, terutama dalam aspek pembuktian serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
Criminal Law Protection for Demonstrators from Repressive Actions by Authorities Samuji; Andi Wahyuddin Nur; Zulkarnain S; Yulianis Safrinadiya Rahman; Nopiana Mozin
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 4: October-2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8950

Abstract

Demonstrations represent a tangible form of freedom of expression and opinion, which are fundamental elements of a democratic system. In Indonesia, this right is constitutionally guaranteed and further regulated under Law No. 9 of 1998 concerning the Freedom to Express Opinions in Public. However, in practice, the implementation of this right often clashes with repressive actions by security forces. The excessive use of force, unlawful arrests, and acts of violence against protesters illustrate the weak legal protection afforded to citizens exercising their constitutional rights. Such circumstances raise serious concerns regarding the enforcement of human rights and the rule of law in Indonesia. This article aims to analyze the criminal law protection afforded to demonstrators from repressive actions by law enforcement officers who exceed their authority. The discussion examines the national legal framework, the principles of criminal liability for officers, and mechanisms for fair and proportional law enforcement. The study adopts a normative juridical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and relevant case studies. The findings indicate that repressive acts by officers may constitute criminal offenses when they violate the principles of legality and proportionality in the use of force. Furthermore, the state bears a constitutional obligation to provide effective legal protection for citizens who become victims of such abuses of power. Therefore, a stronger system of accountability and oversight is essential to ensure that citizens’ rights to peaceful assembly and expression are genuinely protected within Indonesia’s legal framework.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus: Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Ayik Christina Efata; Deny; Anna Veronica Pont; Yulianis Safrinadiya Rahman; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7536

Abstract

Penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merusak atmosfer akademik, tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas pendidikan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok organisasi, maupun pihak lain yang berada dalam kawasan perguruan tinggi mencerminkan adanya kegagalan institusi dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana memberikan konsekuensi terhadap pelaku dan bagaimana mekanisme perlindungan dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak penganiayaan yang terjadi di kampus, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, teori kesalahan, serta konsep pertanggungjawaban pidana modern yang memungkinkan perluasan subjek pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan keterlibatan institusi pendidikan apabila ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian struktural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan sejumlah kasus yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak penganiayaan di lingkungan kampus dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, pihak yang turut serta atau membantu, serta institusi kampus apabila tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan. Temuan ini mempertegas urgensi penyusunan kebijakan kampus yang lebih tegas serta mekanisme penegakan hukum yang selaras dengan prinsip perlindungan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi internal dan sistem penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.
Co-Authors Ade Daharis Andi Wahyuddin Nur Anna Veronica Pont Ayik Christina Efata Deny Herwantono Mohammad Zainul Nining Suningrat Nopiana Mozin Periyadi Periyadi Samuji Stelvia Wemly Noya Ummi Kalsum Zulkarnain S