Garuda - Garba Rujukan Digital

Sosialisasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang: Socialization of Land Law as Community Service Efforts in Ngadirgo Village, Mijen District, Semarang City Yulies Tiena Masriani; Suryoutomo, Markus; Saryana
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i1.698

Land is fixed, does not change, so that land has a promising investment value for most people, this is due to the tendency for the price or selling value of land to continue to increase. The need for housing for the community has increased the sale and purchase of land, the process of legality in land certification has become crucial and needs to be understood carefully. Actualization of community service through outreach regarding land law in Ngadirgo Village, Mijen District, Semarang City has the aim of increasing knowledge of understanding and knowing the importance of land registration and increasing knowledge of understanding and knowing the benefits and functions of land registration. The socialization uses power point presentation media by dividing the method into 4 main components, namely: the lecture method, the interactive discussion method, the consultation method, and the evaluation method. With the socialization related to land law, the people of Ngadirgo Village, Mijen Sub-District gained adequate insight and understanding so that later they can take care of land certification independently so as not to cause problems in the future. The land certificate bleaching program is also one of the main topics related to the socialization of land law as an effort to provide legal certainty and legal protection of community land rights based on the principles of simple, fast, smooth, safe, fair, equitable, and open and accountable so as to increase the welfare and prosperity of the community. and the country's economy as well as reducing and preventing land disputes and conflicts.

Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Hadi Karyono; Kunarto; Saryana; Purwanto; Krismiyarsi; Mahmudah P. F
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 3 (2023): September: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i3.1238

Partisipasi Politik Pemilih Pemula mempunyai peran penting dalam proses pemilihan umum. Tahun depan Indonesia akan melaksanakan Pemilu untuk memilih DPR, DPRD, Presiden dan wakil, Presiden serta DPD. Dalam Pemilu kali ini jenis pemilih yang menjadi perhatian penting guna melihat tingkat partisipasi politik pemilih khususnya pemilih pemula, pemilu 2024 jumlah pemilih muda dipredeksi mencapai 52%. Minimnya kesadaran dalam pemahaman demokrasi dan rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula tentu dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yang akan datang, maka perlu dilakukan sosialisasi pengetahuan dan studi tentang partisipasi politik pemilih pemula pada masyarakat di Kecamatan Ngemplak yang memiliki DPT terbanyak di Kabupaten Boyolali yakni 68.527. Kemudian peneliti mengambil sample Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi politik pemilih pemula. Dalam pengabdian ini metode yang dipakai adalah penyampaian materi dari narasumber dengan nsarana LCD dan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatnya kesadaran para kaum muda khususnya pemilih pemula, lebih khusus lagi pemilih pemula dari ibu-ibu Tim Penggerak PKK, hal ini terlihat antusiasme para peserta dalam interaksi diskusi dan tanya jawab.

Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat: Implementation of Anti-Monopoly Law in Maintaining Healthy Business Competition Saryana; Totok Tumangkar; Darmawan Tri Budi Utomo; Mieke Anggraeni; Munira
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6360

Digitalisasi dan platform online telah mengubah landscape ekonomi global, membuka peluang baru namun juga menimbulkan tantangan bagi hukum anti monopoli. Perusahaan teknologi besar yang menguasai platform digital dapat menciptakan dominasi pasar melalui kontrol data dan algoritma, yang dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen. Penelitian ini mengkaji dampak digitalisasi terhadap penerapan hukum anti monopoli, dengan fokus pada bagaimana regulasi saat ini menghadapi tantangan baru yang dibawa oleh ekonomi digital. Penelitian ini menemukan bahwa hukum anti monopoli tradisional belum sepenuhnya mampu menangani kompleksitas model bisnis berbasis data dan teknologi. Dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih responsif, serta pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis bukti ilmiah untuk menghadapi dominasi pasar oleh platform digital. Kolaborasi internasional dan peningkatan pemahaman tentang ekosistem digital juga sangat penting untuk memastikan terciptanya pasar yang kompetitif dan sehat di era ekonomi digital.

Transportation Law Analysis: Consumer Protection in Land, Sea, and Air Travel Saryana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan konsumen pada sektor transportasi di Indonesia, baik transportasi darat, laut, maupun udara, merupakan aspek krusial untuk menjamin hak konsumen dilindungi secara memadai dan layanan memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Meskipun telah diterapkan berbagai regulasi, seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Kelautan, dan Peraturan Menteri Perhubungan, penegakan perlindungan konsumen di sektor transportasi masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa kendala tersebut antara lain terbatasnya pengawasan, rendahnya transparansi informasi, prosedur klaim yang rumit, dan rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan transparansi, penyederhanaan prosedur informasi klaim, dan pelaksanaan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konsumen. Selain itu, disarankan agar pemerintah memberikan penghargaan dan insentif kepada penyedia layanan transportasi yang mematuhi standar keselamatan dan layanan. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut secara efektif, diharapkan perlindungan konsumen di sektor transportasi akan meningkat, sehingga tercipta industri transportasi yang lebih aman, nyaman, dan bertanggung jawab yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum : Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts Markus Suryoutomo; Mohammad Solekhan; Sri Murni; Hamdani; Saryana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7261

Tanggung jawab perdata adalah konsep yang sangat penting dalam hukum yang berhubungan dengan kewajiban seseorang untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatannya yang merugikan pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dua sumber utama yang dapat menyebabkan timbulnya tanggung jawab perdata. Wanprestasi merujuk pada kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang terdapat dalam suatu perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Artikel ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek tanggung jawab perdata dalam konteks wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta dampaknya dalam hukum perdata Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua hal tersebut berkontribusi terhadap timbulnya tanggung jawab perdata dan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini.

Sosialisasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Pengabdian Masyarakat Di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen Kota Semarang: Socialization of Land Law as Community Service Efforts in Ngadirgo Village, Mijen District, Semarang City Yulies Tiena Masriani; Suryoutomo, Markus; Saryana
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 1 (2023): Maret: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i1.698

Land is fixed, does not change, so that land has a promising investment value for most people, this is due to the tendency for the price or selling value of land to continue to increase. The need for housing for the community has increased the sale and purchase of land, the process of legality in land certification has become crucial and needs to be understood carefully. Actualization of community service through outreach regarding land law in Ngadirgo Village, Mijen District, Semarang City has the aim of increasing knowledge of understanding and knowing the importance of land registration and increasing knowledge of understanding and knowing the benefits and functions of land registration. The socialization uses power point presentation media by dividing the method into 4 main components, namely: the lecture method, the interactive discussion method, the consultation method, and the evaluation method. With the socialization related to land law, the people of Ngadirgo Village, Mijen Sub-District gained adequate insight and understanding so that later they can take care of land certification independently so as not to cause problems in the future. The land certificate bleaching program is also one of the main topics related to the socialization of land law as an effort to provide legal certainty and legal protection of community land rights based on the principles of simple, fast, smooth, safe, fair, equitable, and open and accountable so as to increase the welfare and prosperity of the community. and the country's economy as well as reducing and preventing land disputes and conflicts.

Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2024 di Desa Manggung Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Hadi Karyono; Kunarto; Saryana; Purwanto; Krismiyarsi; Mahmudah P. F
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 3 (2023): September: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i3.1238

Partisipasi Politik Pemilih Pemula mempunyai peran penting dalam proses pemilihan umum. Tahun depan Indonesia akan melaksanakan Pemilu untuk memilih DPR, DPRD, Presiden dan wakil, Presiden serta DPD. Dalam Pemilu kali ini jenis pemilih yang menjadi perhatian penting guna melihat tingkat partisipasi politik pemilih khususnya pemilih pemula, pemilu 2024 jumlah pemilih muda dipredeksi mencapai 52%. Minimnya kesadaran dalam pemahaman demokrasi dan rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula tentu dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu yang akan datang, maka perlu dilakukan sosialisasi pengetahuan dan studi tentang partisipasi politik pemilih pemula pada masyarakat di Kecamatan Ngemplak yang memiliki DPT terbanyak di Kabupaten Boyolali yakni 68.527. Kemudian peneliti mengambil sample Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi politik pemilih pemula. Dalam pengabdian ini metode yang dipakai adalah penyampaian materi dari narasumber dengan nsarana LCD dan dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatnya kesadaran para kaum muda khususnya pemilih pemula, lebih khusus lagi pemilih pemula dari ibu-ibu Tim Penggerak PKK, hal ini terlihat antusiasme para peserta dalam interaksi diskusi dan tanya jawab.

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lemah Dalam Perjanjian Leasing Perspektif Asas Keadilan Kontraktual: Legal Protection for Weak Parties in Leasing Agreements from the Perspective of the Principles of Contractual Justice Anindya Bidasari; Elsarina; Diana Pujiningsih; Saryana; Christina Bagenda
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9291

Perjanjian leasing merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi modern, terutama oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan akses permodalan secara cepat. Namun, struktur kontrak leasing yang umumnya berbentuk perjanjian baku sering kali menempatkan lessee sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dibandingkan perusahaan pembiayaan. Kondisi ketidaksetaraan ini berpotensi memunculkan klausul yang tidak seimbang, seperti denda berlebihan, percepatan pelunasan secara sepihak, dan mekanisme penarikan objek leasing tanpa prosedur hukum yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pihak lemah menjadi isu penting dalam menilai keadilan dalam hubungan kontraktual leasing. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip keadilan kontraktual dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui penelusuran literatur, kajian peraturan perundang-undangan, dan telaah terhadap putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan untuk melihat sejauh mana norma hukum positif seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan memberikan jaminan terhadap hak-hak lessee. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan kontraktual sangat penting dalam menciptakan hubungan perjanjian yang seimbang dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah. Prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan klausul yang lebih transparan, pengawasan regulatif yang konsisten, serta penguatan peran hakim dalam menguji kewajaran isi kontrak. Dengan demikian, penerapan keadilan kontraktual tidak hanya meningkatkan perlindungan hukum bagi lessee, tetapi juga mendorong terciptanya praktik leasing yang lebih etis dan berkelanjutan.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search