Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Mandala Bakti
Iryanti, Ita
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Rivandi, Rivandi; Rismahayani, Rismahayani; Iryanti, Ita; Sepridawati, Yeni
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.29142

Abstract

Euthanasia adalah menghilangkan hak hidup seseorang dengan alasan untuk menghindari kerugian pada pihak lain, termasuk pasien lain yang masih memiliki harapan hidup. Kematian secar sukarela (mercy death) ini dilakukan sebagai sebuah usaha untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dengan mengorbankan satu orang. Euthanasia dalam pandangan hukum Islam merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum dan masuk kedalam kategori pembunuhan. Islam melarang pembunuhan terhadap diri sendiri baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain, karena hak untuk menghidupkan dan mematikan hanyalah milik Allah. Euthanasia, baik aktif maupun pasif, dalam persfektif Hak Asasi Manusia merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan hak hidup manusia. Asumsi ini didasari oleh hakikat euthanasia itu sendiri yang menghilangkan nyawa manusia dengan alasan akan merugikan orang lain, terutama keluarga. Dalam hal ini tidak ada jaminan atas perlindungan hak hidup seseorang, sehingga usaha menghilangkan nyawanya menjadi tidak benar. Sementara naluri manusiawi setiap orang adalah mempertahankan kehidupan dengan berbagai cara. Euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia termasuk dalam kategori pelanggaran HAM biasa dan dikenakan pasal 344 KUHP
TINJAUAN YURIDIS PERAN GTRA (GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA) DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Rismahayani, Rismahayani; Iryanti, Ita; Rizhan, Afrinald; Sapridawati, Yeni; Aggraini, Tria; F, Indira Novia
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 1 (2025): Volume 8 No. 1 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i1.42467

Abstract

Reforma agraria adalah langkah untuk merestrukturisasi lahan dengan tujuan meningkatkan keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dasar hukumnya termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh GTRA dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yuridis-normatif, dan pembandingan data. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran GTRA dalam reforma agraria di tingkat lokal, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas GTRA dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria dilaksanakan dalam rangka menjalankan        amanat Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai peraturan perundang-undangan pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma Agraria itu sendiri merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
Peningkatan Kompetensi Hukum Mahasiswa Melalui Kegiatan Magang Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Iryanti, Ita; Febrianti, Otri; Afrinaldi, Rizky; Saputra, Afri Elkis; Sanjaya, Suci Apria; Jelita, Yutri; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti
Mandala Bakti (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 3 (2025): MANDALA BAKTI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) September 2025
Publisher : Yasin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65359/mandala_bakti.v1i3.81

Abstract

Kegiatan magang merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dalam pendidikan tinggi hukum yang bertujuan meningkatkan kompetensi akademik dan profesional mahasiswa. Artikel ini membahas pelaksanaan magang mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat berbasis praktik hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kompetensi mahasiswa, terutama pada aspek pengetahuan hukum substantif, keterampilan teknis, etika profesi, dan kesadaran hukum. Mahasiswa mampu memahami penerapan hukum acara secara nyata serta menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab profesional. Program magang ini terbukti efektif sebagai sarana pembelajaran kontekstual yang menghubungkan teori dengan praktik, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan dan lembaga peradilan dalam mencetak lulusan hukum yang berintegritas dan kompeten.
Sosialisasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Kepada Siswa SMAN 1 Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi richiyanti, shilvi; Iqbal, Muhammad; Rizhan, Afrinald; Aprinelita, Aprinelita; Iryanti, Ita; Asmara, Halmadi; muharam, sahri
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 1 No. 1 (2021): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2021
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v1i1.1468

Abstract

Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information is a regulation that is often in direct contact with various groups of people in this advanced technology era. In general, the ITE Law has not been well socialized among high school students, especially SMAN 1 Gunung Toar, due to various factors, one of which is the lack of student understanding of the existing laws and regulations. As for the material in the Community Service material at SMAN 1 Gunung Toar, among others: What is the ITE Law, Am I covering the actions regulated in the ITE Law, what actions and sanctions are given to the perpetrators ITE Law criminal
PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI MUSHALA AL HIJRAH DESA BERINGIN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Aprinelita, Aprinelita; Iqbal, Muhammad; Rizhan, Afrinald; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Iryanti, Ita; Asmara, Halmadi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 1 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i1.2237

Abstract

Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk melindungi wanita atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga. Yang tertuang dalam undang-undang No 23 Tahun 2004 yang berbunyi “ Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dengan falsafah pancasila dan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945”
PENYULUHAN HUKUM PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)DI DESA MUARO SENTAJO KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: PKM Richiyanti, Shilvi; Aprinelita, Aprinelita; Rizhan, Afrinald; Iqbal, Muhammad; Hayani, Risma; Iryanti, Ita; Asmara, Halmadi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 2 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i2.2699

Abstract

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang secara hukum berwenang untuk mengatur maupun mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa. Dalam hal ini pemerintahan desa berhubungan erat dengan masyarakat. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membuat masyarakat berwenang untuk mengatur dan mengurus tatacara pemerintahannya sendiri dan mengatur maupun mengurus segala urusan desa maupun kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan upaya atau inisiatif dari masyarakat desa setempat. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan susunan rencana atau tatanan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sangat penting perannya bagi pemerintah desa karena Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan komponen utama dalam pembangunan desa, serta menjadi arah pembangunan desa secara utuh, baik pembangunan sosial ekonomi, membangun kebersamaan, dan meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang hidup dengan sumber daya yang terbatas, dan merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat desa.
PENYULUHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA MUARO, KECAMATAN SENTAJO RAYA, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI: Pengabdian Kepada Masyarakat Iqbal, Muhammad; Aprinelita, Aprinelita; Rizhan, Afrinald; Iryanti, Ita; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Rismahayani, Rismahayani; Asmara, Halmadi; M.Musa, M.Musa; Hamzah, Rosyidi; Apriani, Desi; Admiral, Admiral; Febrianto, Surizki; Susanti, Heni; Prasja, Teguh Rama; Harviasantri, Selvi; Fudika, Moza Dela; Arlina, Sri
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 2 (2023): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2023
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v3i2.3152

Abstract

Lembaga perkawinan merupakan lembaga yang mengesahkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Namun tidak selamanya tujuan perkawinan ini. Dalam berbagai tindak pidana klekerasan dalam rumah tangga terdapat bentuk-bentuk tindak kekerasan, yang meliputi: Kekerasan fisik,Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, Penelantaran rumah tangga. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal perlindungan terhadap kekerasan didalam rumah tangga. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Dalam berbagai perkara kekersan dalam rumah tangga, faktor penyebab nya adalah ekonomi dan perkembangan teknologi, apakah dalam hal ini media sosisal dan tontonan.
PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP REMAJA DI SMK N 3 TELUK KUANTAN: PKM Iryanti, Ita; Aprinelita, Aprinelita; Iqbal, Muhammad; Rizhan, Afrinald; Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti; Rismahayani, Rismahayani; Asmara, Halmadi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 4 No. 2 (2024): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2024
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3911

Abstract

Semakin maraknya kasus pelecehan seksual yang melibatkan remaja di bawah umur bahkan anak-anak sebagai korban, Dengan kondisi ini maka kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ingin utnuk berbagi ilmu tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa pelecehan seksual termasuk tindak pidana dan pelaku bisa dihukum. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Dengan kondisi ini maka kami dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi ingin utnuk berbagi ilmu tentang pelecehan seksual. Dalam hal ini kami akan menyampaikan bahwa pelecehan seksual termasuk tindak pidana dan pelaku bisa dihukum dan membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja. Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum diuraikan adalah membantu atau memberikan bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi serta seni bagaimana dalam mencegah terhadap pelecehan seksual dikalangan remaja.
PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM PIDANA DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TELUK KUANTAN Iqbal, Muhammad; Aprinelita, Aprinelita; Rizhan, Afrinald; Iryanti, Ita; shilvirichiyanti, shilvirichiyanti; Rismahayani, Rismahayani; Sandia Fitri, Adilla; Akbar, wahyudi
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 1 (2025): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2025
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v5i1.4359

Abstract

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptkan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Untuk dapat melindungi anak dari perbuatan-perbuatan negative atau yang bertentangan dengan norma, adat dan kebiasaan di Indonesia, maka di terbitkan lah peraturan/ hukum, khususnya dalam hukum pidana. Diantara nya perturan tersebut adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang sistem peradilan pidana anak dan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sebelum melakukan penegabdian, Tim melakukan berbabagai tahapan untuk terlakasanya kegiatan pengadian dengan baik, tahapan nya antara lain : Tahap Persiapan, Tahap Penjajakan , Tahap Persiapan Materi, Tahap Pelaksanaan Seminar, Pada pelaksanaan seminar atau pengadian, maka tim pengadian melakukan dengan menerapakan metode pemaparan materi / ceramah oleh narasumber, sebagai berikut : Peserta diberi materi mengenai perlindungan anak dalam hukum pidana, motivasi tentang pentingnya Pengetahuan tentang perlindungan anak dan sesi tanya jawab, Narasumber memberikan jawaban, pada sesi ini tinggi minat dan antusias siswa/I dalam bertanya berkaitan dengan pelindungan hukum terhadap anak, Diantara pertanya di ajukan antara lain bagaimana jika melihat kejadian atau peristiwa pembullyan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, serta bagaiaman pembuktian terhadap penganiayaan terhadap anak balita yang berumur kurang dari satu tahun . serta pertanyaan lain.
Co-Authors A Admiral Afrinald Rizhan Afrinaldi, Rizky Aggraini, Tria Akbar, Wahyudi Aprinelita Aprinelita Arlina, Sri Asmara, Halmadi DESI APRIANI, DESI F, Indira Novia Febrianti, Otri Febrianto, Surizki Hamzah, Rosyidi Harviasantri, Selvi Heni Susanti, Heni Jelita, Yutri M.Musa, M.Musa Moza Dela Fudika, Moza Dela Muhammad Iqbal Muharam, Sahri Prasja, Teguh Rama richiyanti, shilvi Risma Hayani, Risma Rismahayani, Rismahayani Risvandi Risvandi Sandia Fitri, Adilla Sanjaya, Suci Apria Sapridawati, Yeni Saputra, Afri Elkis Sepridawati, Yeni Shilvirichiyanti, Shilvirichiyanti Yeni Sapridawati