Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Strategi Politik dalam Pemenangan Pasangan Calon Bupati Malaka pada Pilkada 2024 : Studi pada Pemenangan Stefanus Bria Seran dan Hendri Melki Simu Maria Relista B. Seran; Syahrin B. Kamahi; Frans W. Muskanan
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v2i4.1431

Abstract

This study aims to analyze the political strategies used by the candidate pair for Regent and Vice Regent of Malaka, Stefanus Bria Seran and Hendri Melki Simu (SBS-HMS), in winning the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Malaka Regency. This research is based on the local political phenomenon in which the SBS-HMS pair successfully gained broad public support through effective political communication and political marketing approaches. The research method employed is descriptive qualitative, with data collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis is carried out using Firmansyah’s (2012) Political Marketing Theory, which includes three main aspects: political segmentation, political targeting, and political positioning. The findings reveal that the political strategy of the SBS-HMS pair was implemented systematically through voter segmentation based on socioeconomic backgrounds such as farmers, fishermen, youth, and women. The main campaign target focused on grassroots communities with strong loyalty. Meanwhile, the political positioning of the SBS-HMS pair was built through an image of experienced leadership, closeness to the people, and a strong commitment to regional development in Malaka. The conclusion of this study is that the success of the SBS-HMS pair in the 2024 Malaka Pilkada cannot be separated from well-planned political and communication strategies, grounded in community needs, and strengthened by an emotional connection between the candidates and voters.
Hubungan antara Intensitas Kampanye Politik di Tiktok terhadap Elektabilitas Christian Widodo dan Serena Franxis pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2024 Chaterine Viola Kehi; Syahrin B. Kamahi; Ambrosius Dedi A. Sinu
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v3i3.189

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara intensitas kampanye Politik di Tiktok terhadap elektabilitas Christian Widodo dan Serena Francis pada Pilkada Kota Kupang Tahun 2024. Penelitian ini didasarkan pada teori pemasaran politik, yang memandang kampanye Tiktok sebagai saluran promosi digital untuk memengaruhi keputusan pemilih. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif ini menggunakan pendekatan survei terhadap 100 responden yang dipilih menggunakan kombinasi teknik Quota Sampling dan Purposive Sampling untuk menjamin keterwakilan wilayah dan relevansi kriteria pengguna TikTok. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan secara parsial antara intensitas kampanye Tiktok terhadap elektabilitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi Uji T sebesar 0,046 (p < 0,05). Meskipun demikian, hasil koefisien determinasi (R2) menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh intensitas kampanye tiktok terhadap elektabilitas hanya sebesar 4,0%, dengan sisanya sebesar 96,0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian yaitu citra, reputasi Christian Widodo dan Serena Francis yang sudah terbentuk jangka panjang, loyalitas pemilih terhadap partai politik, serta peran media sosial lain.
INFORMAL FINANCING OF CANDIDATES: IMPACT OF INFORMAL SOCIAL NETWORK ON CAMPAIGN COST Syahrin Badrin Kamahi; Yonathan H.L Lopo; Frans B.R Humau; Esrah D.N.A Benu
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20707038

Abstract

This article discusses the impact of cultural context and informal social networks on candidate campaign financing in the Malaka Regency regional elections, East Nusa Tenggara Province. This study employs a qualitative approach, incorporating clientelism and candidate financing theories, to examine candidate financing practices in the Malaka Regency elections. The study's main finding is that all candidate pairs in the elections utilized informal networks based on kinship, ethnicity, and organizations as political vehicles. However, these informal networks did not significantly influence campaign funding. The study concludes that the primary component of candidate financing remains dominated by political party machinery, while informal networks do not receive sufficient financing as political machines.
EVALUATION OF THE AD-HOC BODY IN THE ELECTION AND REGIONAL ELECTION IMPLEMENTATION PROCESS IN MALAKA REGENCY IN 2024 & ELECTION PROSPECTS FOR THE 2029 ELECTION Syahrin B. Kamahi; Yohanes Fisher Keon; Yonathan H. L. Lopo
International Review of Practical Innovation, Technology and Green Energy (IRPITAGE) Vol. 5 No. 3 (2025): November 2025 - February 2026
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.19467074

Abstract

This article evaluates the performance and institutional capacity of ad-hoc bodies in the implementation of the 2024 General Election and Regional Head Elections in Malaka Regency and analyzes their implications for strengthening electoral governance towards the 2029 General Election. Ad-hoc bodies—which include the District Election Committee (PPK), the Voting Committee (PPS), and the Voting Organizing Group (KPPS)—are temporary institutions that play a strategic role in ensuring the integrity of election stages at the local level. This community service-based research uses a descriptive qualitative approach through participatory observation, focus group discussions, and in-depth interviews with election organizers and stakeholders. The findings indicate that although the ad-hoc bodies are able to carry out administrative and technical functions in accordance with the regulatory framework, there are structural issues that affect the effectiveness and independence of the institutions, such as limited technical capacity, disproportionate workload, local socio-political pressures, and weak legal protection and welfare systems. These conditions have implications for the vulnerability of electoral governance at the grassroots level. This article emphasizes the need for a more sustainable, professional, and capacity-based reformulation of ad-hoc agency management policies as a strategy to improve the quality of local democracy ahead of the 2029 General Election.
Implikasi Pemungutan Suara Ulang Terhadap Pemilu (Studi Kasus: Tps 2 Kelapa Lima, Kota Kupang Pada Pemilihan Gubernur 2024) Greggy Adiovico Rairutu; Ananias R. P. Jacob; Frans W. Muskanan; Syahrin B. Kamahi
Journal on Pustaka Cendekia Informatika Vol. 3 No. 2 (2025): Journal on Pustaka Cendekia Informatika: Volume 3 Nomor 2 June-September Tahun
Publisher : PT Pustaka Cendekia Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pctif.v3i2.132

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan pemilu di TPS 02 Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2024 serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penurunan drastis partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara semiterstruktur bersama perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan pemilih lokal. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan pemilu secara normatif telah memiliki standar yang jelas, namun dalam praktiknya mengalami kendala operasional akibat penumpukan pemilih yang memicu kelalaian verifikasi administratif oleh petugas KPPS. Dampaknya, terjadi kecolongan pengawasan berupa lolosnya 14 pemilih pindahan tanpa dokumen resmi (Formulir A5), yang kemudian melandasi rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan PSU. Pelaksanaan PSU pada 5 Desember 2024 memicu penurunan drastis partisipasi pemilih dari 71,91% menjadi 38,74%. Penurunan keikutsertaan ini disebabkan oleh gejala kelelahan politik (political fatigue), minimnya waktu persiapan, kurangnya sosialisasi, serta munculnya skeptisisme dan penurunan kepercayaan publik terhadap profesionalisme penyelenggara pemilu. Implikasi bagi demokrasi lokal menunjukkan adanya pembelahan perilaku pemilih menjadi kelompok spektator yang tetap adaptif dan kelompok apatis baru pasca-PSU.
Marketing Politik Anita Jacoba Gah dalam Memenangkan Pemilu Legislatif DPR RI Periode 2024-2029 Didapil NTT II: Studi Kasus Kemenangan Anita Jacoba Gah di Kota Kupang Angel Liyani Ratuhan Rasa Dinuth; Syahrin B. Kamahi; Diana S. A. Natalia Tabun
Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2026): Agustus: Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v3i2.3319

Abstract

This study aims to identify and analyze the implementation of Anita Jacoba Gah’s personal branding strategy in winning the 2024–2029 Indonesian House of Representatives Legislative Election in the East Nusa Tenggara II Electoral District, focusing on Kupang City. The study applies McNally and Speak’s (2002) Three Pillars of Personal Branding Theory, consisting of distinctiveness, relevance, and consistency. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews with the candidate, party officials, campaign team members, and constituents, supported by documentation and official election results. The findings reveal that Anita Jacoba Gah’s victory, securing 131,396 votes in the East Nusa Tenggara II Electoral District, including 31,564 votes in Kupang City, was driven by an integrated and sustainable personal branding strategy. Distinctiveness was reflected in her track record as the only female politician from East Nusa Tenggara to retain a parliamentary seat for four consecutive terms, supported by a firm and assertive communication style. Relevance was demonstrated through campaign programs aligned with community needs, particularly educational support via the Program Indonesia Pintar (PIP). Consistency was maintained through continuous political communication and community engagement via the Rumah Aspirasi, strengthening public trust and transforming her political track record into a credible electoral asset.
Politik Ekologi dalam Tata Kelola Taman Wisata Hutan Alam Lok Pahar, Ruteng, Kabupaten Manggarai Timur Vincensius Wernerinto Sabi; Syahrin Badrin Kamahi; Ambrosius Dedi A. Sinu
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i1.7665

Abstract

This study aims to analyze the political ecology of governance in the Lok Pahar Nature Tourism Park (TWA Lok Pahar), Ruteng, East Manggarai Regency. The research employed a qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis was conducted using the political ecology perspective developed by Bryant and Bailey, which emphasizes power relations, discourse contestation, and political-economic structures in natural resource governance. The findings reveal unequal power relations among the Natural Resources Conservation Agency (KSDA), the local government, and indigenous communities. The state, represented by KSDA, holds a dominant position in managing the conservation area, while indigenous communities regard Lok Pahar as customary land inherited from their ancestors. The study also identifies a contestation between the state's conservation narrative and the indigenous communities' customary rights narrative. The centralized conservation policy structure has limited community access to the area. This condition has encouraged various forms of community resistance, including customary land claims, land utilization, opposition to conservation policies, and advocacy for indigenous rights supported by the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN) as a non-state actor advocating for the recognition and protection of indigenous peoples' rights in Lok Pahar.
Proses Collaborative Governance dalam Pengelolaan Mangrove Berkelanjuta di Kota Lewoleba Kabupaten Lembata Antonius Toy Fernandez Leway; Syharin B. Kamahi; Yohanes Jimmi Nami
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 3 No. 3 (2026): September: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v3i3.3452

Abstract

Collaborative Governance Process In Sustainable Mangrove Management In Lewoleba City, Lembata Regency. This study aims to analyze the collaborative governance process in sustainable mangrove management in Lewoleba City, Lembata Regency. Mangrove ecosystem degradation due to land conversion and the threat of climate change has prompted the need for multi-stakeholder governance. This study employed a descriptive qualitative method, collecting data through interviews, observations, and documentation involving the Lembata Regency Environmental Agency, the BARAKAT, and coastal communities. Referring to the Ansell and Gash theoretical framework, the results indicate that the collaborative process has been successful, demonstrated by five key indicators: regular face-to-face dialogue, building trust through transparency, a shared commitment to conservation, a shared understanding based on local wisdom (MURO), and achieving outcomes. This multi-stakeholder synergy successfully maintained the sustainability of the 96.62-hectare mangrove ecosystem in Lewoleba City without any damage throughout the 2024–2025 period. This study concludes that the collaborative governance approach is effective in maintaining coastal environmental sustainability while strengthening active community participation.