Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ardi Muthahir
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6004

Abstract

Kenyataannya (das sein) masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Salah satu kejahatan adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia. Anak sebagai generasi muda merupakan generasi penerus perjuangan dalam membangun bangsa dan negara. perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak hakim harus berhati – hati dalam menjatuhkan putusan dan memberikan rasa keyakinan akan perlunya sikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data - data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan ini. Pidana penjara sebagai upaya terakhir jika tidak ada upaya lain untuk memperbaiki perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya.  
PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan): TRADITIONAL CHILDREN MARRIAGE IN (SAD) PERSPECTIVE LAW NO. 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE (Case Study in North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province) Fuadi, Ahmad; Fitriyani, Fitriyani; Muthahir, Ardi; Sy, Devi Anggreni
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v10i1.5401

Abstract

Tata cara perkawinan di Indonesia sangat beragam, keberagaman ini muncul karena di Indonesia terdapat berbagai macam agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dalam masyarakat adat proses perkawinan selalu diawali dengan upacara adat, upacara adat ini selalu berbeda beda disetiap daerah, hal ini dimungkinkan karena Negara Indonesai berlandaskan pada Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan dalam beragama. Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sematera Selatan terdapat masyarakat adat yang dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD), Suku Anak Dalam merupakan kelompok minoritas di Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat adat ini tergolong masih tradisional serta kebudayaannya masih jauh dari kata moderen, Perkawinan menurut hukum adat merupakan pristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan tidak hanya mempersatukan kedua mempelai namun juga menyatukan keluarga keduabelah pihak, pristiwa penting ini tidak hanya bagi keluarga yang masih hidup, namun juga penting bagi leluhur mereka yang sudah meninggal, karna menurut masyarakat adat perkawinan sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian implementasi hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasrkan pada gejala dan fakta yang diperoleh dilapangan, kemudian dilakukan pengkajian berdasarkan bahan pustaka yang berhubungan permasalhan hukum yang dibahas. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkwainan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, dengan begitu hukum agama dan hukum adat tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
FAKTOR PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA: CAUSAL FACTORS AND CONSIDERATIONS OF JUDGES IN DECIDING PLANNED KILLING CASES Sy, Devi Anggreni; Muthahir, Ardi; Fitriyani, Fitriyani; Fuadi, Ahmad
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v10i1.5402

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan yang memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Kejahatan ini sering kali menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam proses peradilan, terutama dalam hal pembuktian. Di Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang memberikan ancaman hukuman yang sangat berat, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu tertentu hingga maksimal dua puluh tahun. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, di mana penelitian dilakukan terhadap data sekunder dan fokusnya adalah pada hukum positif. Dalam penelitian ini meskipun jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dihukum selama 18 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP, namun berdasarkan Pasal 340 KUHP, hakim memberikan hukuman selama 20 tahun. Hal ini merupakan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No 38/Pid.B/2022/PNLlg, di mana majelis hakim hanya membuktikan unsur dakwaan primer (Pasal 340), dan jika terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi
PENERAPAN METODE OMNIBUS DALAM SISTEM PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Amaliah, Rizki; Muthahir, Ardi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/9vtxyg40

Abstract

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagai solusi dari hyper regulations di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, undangundang ini mendapatkan penolakan dari masyarakat. Setelah itu, pemerintah menetapkanUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturmengenai pembentukan metode omnibus. Metode yang digunakan adalah yuridis normatifdengan pendekatan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Cipta Kerjadan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkanUndang-undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangundangan, yakni asas keterbukaan, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor Nomor91/PUU-XVIII/2020. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mengatur pembentukanmetode omnibus baik dalam rumusan pasal maupun lampiran. Penegakan undang-undang inioleh berbagai macam pihak menjadi sangat penting dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Kata Kunci: Metode Legislasi, Omnibus Law, Peraturan Perundang-undangan. 
MENELAAH TRANSFORMASI BUDAYA BIROKRASI: MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DALAM KERANGKA DESENTRALISASI PEMERINTAHAN Ricco Andreas; Ardi Muthahir; Muhammad Alberto Persada; Firman Muntaqo
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 11 No. 01 (2026): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.v11i01.48361

Abstract

Bureaucratic cultural transformation is a crucial prerequisite for realizing good governance in Indonesia. The experience of the New Order era demonstrated that the bureaucracy tended to be militaristic, centralistic, feudal, and less responsive to public needs. This culture shaped the mentality of officials, oriented more toward hierarchical obedience than toward professionalism and public service. Political reform and the implementation of regional autonomy provided a strategic momentum for reconstructing the bureaucracy to be more democratic, participatory, and accountable. This study aims to analyze the challenges of transforming bureaucratic culture toward good governance and identify cultural elements that can be developed as resources for change. The method used is normative legal research with a library study approach, utilizing secondary legal materials in the form of laws, academic literature, and previous research findings. The results show that Indonesian bureaucratic culture is characterized by the coexistence of Weberian rational values ​​such as efficiency, legal certainty, and accountability with traditional values ​​rooted in local socio-cultural configurations, particularly paternalistic and patron-client cultures. While some traditional values ​​are determinants and potentially hinder reform, these values ​​can also be transformed into social capital to support mobilization, social oversight, and service ethics. The main challenge lies in changing the work culture of government officials, which is still oriented towards procedures and power, not fully focused on results and the quality of public service. Therefore, administrative reform needs to be directed at strengthening professionalism, accountability, and internalizing a work culture oriented towards results and public satisfaction. Ultimately, bureaucratic cultural transformation must be able to synergize rational-modern values ​​with local wisdom in a proportional manner to build an effective, responsive, and integrity-based bureaucracy.
Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis untuk Pencegahan Maladministrasi: Perspektif Hukum Administrasi Negara Septiara Elvionita; Adila Azani; Ardi Muthahir
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.608

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang merepresentasikan tanggung jawab negara kesejahteraan dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pangan dan gizi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelenggaraan Program MBG dalam perspektif hukum administrasi negara, mengidentifikasi potensi maladministrasi berdasarkan standar pelayanan publik, serta merumuskan model rekonstruksi tata kelola yang berorientasi preventif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis; bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan Program MBG tidak semata bersumber dari penyimpangan prosedur administratif, melainkan juga dari belum terintegrasinya standar pelayanan publik dengan koordinasi kelembagaan, mekanisme pengawasan, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan Model Rekonstruksi Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Pencegahan Maladministrasi yang dibangun atas lima pilar, yaitu standar pelayanan, koordinasi kelembagaan, pengawasan berlapis, partisipasi masyarakat, dan evaluasi berkelanjutan. Model ini diharapkan memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat dalam penyelenggaraan program strategis nasional yang berkarakter kompleks dan lintas kelembagaan.
TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TENTANG NUSYUZ (TELAAH PASAL 80 DAN PASAL 84 KOMPILASI HUKUM ISLAM KHI) Ardi Muthahir; Ahmad Fuadi
Law Journal (LAJOUR) Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v1i1.41

Abstract

Divorce is a failure in building a household, Allah really hates this divorce event, but in Islamic teachings it is still permissible, there are many factors that cause divorce, one of which is the existence of nusyuz (durhaka) both nusyuz carried out by wives and husbands. a wife is said to be nusyuz if she does not obey the husband's orders as long as these orders do not contradict the syari'at. Meanwhile, a husband is classified as nusyuz if he does not give his wife's rights properly, because husband and wife are ordinary human beings who at any time can make mistakes and mistakes. However, in the Islamic Law Compilation, there is no confirmation of the rules regarding the husband who performs nusyuz as the wife. In other words, if the husband does Nusyuz there is no legal consequence, based on the above assumptions, it can be concluded that there are various problems related to Nusyuz. This research aims to find out the true nature of nusyuz in KHI. This research is an analytic descriptive study using a normative juridical approach. The collected data were analyzed qualitatively with deductive and inductive thinking methods. In the end it can be concluded that there should be improvements and improvements to the compilation of Islamic law by considering the interests and rights of women in the provisions of the article on nusyuz, because in the compilation of Islamic law there are no articles regulating the problem of husband nusyuz, this tends to be more detrimental to the wife.
TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASURANSI PENDIDIKAN BAGI ANAK ASN: URGENSI REFORMULASI REGULASI NEGARA Ardi Muthahir
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.241

Abstract

Legal protection in the form of education insurance for children of the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia still faces various problems in regulation and implementation. This study aims to analyze the urgency of regulatory clarity related to educatio n insurance for ASN children, as well as compare it with similar schemes in developed countries such as Japan and Australia. The research method uses a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study show that the legal provisions governing educational scholarships for ASN children in Indonesia have not met the principles of justice and maximum protection. Existing policies, such as scholarship assistance in Government Regulation Number 70 of 2015 and Government Regulation Number 102 of 2015, are still limited, not comprehensive, and do not cover all the educational needs of ASN children on an ongoing basis. In comparison, the Mutual Aid Association system in Japan and the Commonwealth Superannuation Sc heme in Australia show a more mature and sustainable model of education protection with the support of government contributions. Special regulations and active participation of the state are needed to present an education insurance program that guarantees the future of ASN children's education as a whole
KEDAULAN NEGARA ATAS WILAYAH UDARA : BATASAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM ERA TEKNOLOGI DRONE Santriana Santriana; Ardi Muthahir
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.300

Abstract

Abstrak Kedaulatan negara atas wilayah udara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang memberikan hak eksklusif kepada negara untuk mengatur ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Perkembangan teknologi modern seperti drone dan satelit telah menimbulkan tantangan baru terhadap implementasi prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kedaulatan udara diatur dalam hukum internasional serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi negara dalam menegakkannya di era penggunaan drone dan satelit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kedaulatan udara telah diatur secara tegas dalam instrumen internasional seperti Chicago Convention 1944, batas antara ruang udara dan ruang angkasa belum ditentukan secara pasti dalam hukum internasional. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum, khususnya dalam menghadapi lintas batas oleh satelit dan pelanggaran wilayah udara oleh drone yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma hukum internasional agar mampu menjawab tantangan teknologi masa kini dan tetap menjamin kedaulatan negara secara utuh.