Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.457
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hadratul Madaniyah El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Law Journal Keadilan J-CEKI Jurnal UNIV.BI MENGABDI
Ardi Muthahir
Universitas Sriwijaya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL STUDI KOMPARASI PSIKOLOGI HUKUM DAN PSIKOLOGI ISLAM Muthahir, Ardi; Fuadi, Ahmad; Rizki Amaliah
Jurnal Hukum Respublica Vol. 24 No. 01 (2024): Jurnal Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v24i01.24146

Abstract

In reality (das sein) there are still many people who try to break the law. One of the crimes is sexual violence. Cases of sexual violence against children continue to increase from time to time. Sexual abuse is a gender issue that involves various aspects of human life such as morality, religion, beliefs, gender, and other factors. The crime of sexual violence causes a person to be pessimistic in looking at life. Islam prohibits sexual violence because it has a bad impact. Perpetrators of sexual violence are also considered to have violated serious religious boundaries. The Islamic psychological approach provides a way to not only punish, but also seek recovery and repair from a religious perspective.
Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Ardi Muthahir
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6004

Abstract

Kenyataannya (das sein) masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum. Salah satu kejahatan adalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia. Anak sebagai generasi muda merupakan generasi penerus perjuangan dalam membangun bangsa dan negara. perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak hakim harus berhati – hati dalam menjatuhkan putusan dan memberikan rasa keyakinan akan perlunya sikap profesional, arif, dan bijaksana dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data - data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan ini. Pidana penjara sebagai upaya terakhir jika tidak ada upaya lain untuk memperbaiki perilaku anak agar tidak mengulangi perbuatannya.  
PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan): TRADITIONAL CHILDREN MARRIAGE IN (SAD) PERSPECTIVE LAW NO. 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE (Case Study in North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province) Fuadi, Ahmad; Fitriyani, Fitriyani; Muthahir, Ardi; Sy, Devi Anggreni
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v10i1.5401

Abstract

Tata cara perkawinan di Indonesia sangat beragam, keberagaman ini muncul karena di Indonesia terdapat berbagai macam agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dalam masyarakat adat proses perkawinan selalu diawali dengan upacara adat, upacara adat ini selalu berbeda beda disetiap daerah, hal ini dimungkinkan karena Negara Indonesai berlandaskan pada Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan dalam beragama. Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sematera Selatan terdapat masyarakat adat yang dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD), Suku Anak Dalam merupakan kelompok minoritas di Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat adat ini tergolong masih tradisional serta kebudayaannya masih jauh dari kata moderen, Perkawinan menurut hukum adat merupakan pristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan tidak hanya mempersatukan kedua mempelai namun juga menyatukan keluarga keduabelah pihak, pristiwa penting ini tidak hanya bagi keluarga yang masih hidup, namun juga penting bagi leluhur mereka yang sudah meninggal, karna menurut masyarakat adat perkawinan sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian implementasi hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasrkan pada gejala dan fakta yang diperoleh dilapangan, kemudian dilakukan pengkajian berdasarkan bahan pustaka yang berhubungan permasalhan hukum yang dibahas. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkwainan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, dengan begitu hukum agama dan hukum adat tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
FAKTOR PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA: CAUSAL FACTORS AND CONSIDERATIONS OF JUDGES IN DECIDING PLANNED KILLING CASES Sy, Devi Anggreni; Muthahir, Ardi; Fitriyani, Fitriyani; Fuadi, Ahmad
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v10i1.5402

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan yang memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Kejahatan ini sering kali menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam proses peradilan, terutama dalam hal pembuktian. Di Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang memberikan ancaman hukuman yang sangat berat, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu tertentu hingga maksimal dua puluh tahun. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, di mana penelitian dilakukan terhadap data sekunder dan fokusnya adalah pada hukum positif. Dalam penelitian ini meskipun jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dihukum selama 18 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP, namun berdasarkan Pasal 340 KUHP, hakim memberikan hukuman selama 20 tahun. Hal ini merupakan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No 38/Pid.B/2022/PNLlg, di mana majelis hakim hanya membuktikan unsur dakwaan primer (Pasal 340), dan jika terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi
TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASURANSI PENDIDIKAN BAGI ANAK ASN: URGENSI REFORMULASI REGULASI NEGARA Muthahir, Ardi
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.241

Abstract

Legal protection in the form of education insurance for children of the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia still faces various problems in regulation and implementation. This study aims to analyze the urgency of regulatory clarity related to educatio n insurance for ASN children, as well as compare it with similar schemes in developed countries such as Japan and Australia. The research method uses a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study show that the legal provisions governing educational scholarships for ASN children in Indonesia have not met the principles of justice and maximum protection. Existing policies, such as scholarship assistance in Government Regulation Number 70 of 2015 and Government Regulation Number 102 of 2015, are still limited, not comprehensive, and do not cover all the educational needs of ASN children on an ongoing basis. In comparison, the Mutual Aid Association system in Japan and the Commonwealth Superannuation Sc heme in Australia show a more mature and sustainable model of education protection with the support of government contributions. Special regulations and active participation of the state are needed to present an education insurance program that guarantees the future of ASN children's education as a whole
PENERAPAN METODE OMNIBUS DALAM SISTEM PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Amaliah, Rizki; Muthahir, Ardi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/9vtxyg40

Abstract

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagai solusi dari hyper regulations di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, undangundang ini mendapatkan penolakan dari masyarakat. Setelah itu, pemerintah menetapkanUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturmengenai pembentukan metode omnibus. Metode yang digunakan adalah yuridis normatifdengan pendekatan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Cipta Kerjadan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkanUndang-undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangundangan, yakni asas keterbukaan, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor Nomor91/PUU-XVIII/2020. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mengatur pembentukanmetode omnibus baik dalam rumusan pasal maupun lampiran. Penegakan undang-undang inioleh berbagai macam pihak menjadi sangat penting dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Kata Kunci: Metode Legislasi, Omnibus Law, Peraturan Perundang-undangan. 
KEDAULAN NEGARA ATAS WILAYAH UDARA : BATASAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM ERA TEKNOLOGI DRONE Santriana, Santriana; Muthahir, Ardi
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.300

Abstract

Abstrak Kedaulatan negara atas wilayah udara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang memberikan hak eksklusif kepada negara untuk mengatur ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Perkembangan teknologi modern seperti drone dan satelit telah menimbulkan tantangan baru terhadap implementasi prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kedaulatan udara diatur dalam hukum internasional serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi negara dalam menegakkannya di era penggunaan drone dan satelit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kedaulatan udara telah diatur secara tegas dalam instrumen internasional seperti Chicago Convention 1944, batas antara ruang udara dan ruang angkasa belum ditentukan secara pasti dalam hukum internasional. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum, khususnya dalam menghadapi lintas batas oleh satelit dan pelanggaran wilayah udara oleh drone yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma hukum internasional agar mampu menjawab tantangan teknologi masa kini dan tetap menjamin kedaulatan negara secara utuh.
URGENSI PEMBERIAN SANKSI BAGI PEMILIK IZIN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA PENGINAPAN DI KOTA LUBUKLINGGAU Muthahir, Ardi; Elvionita, Septiara; Azani, Adila
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.326

Abstract

The misuse of lodging business permits in Lubuklinggau City has raised legal, administrative, and ethical concerns, highlighting weaknesses in local regulatory enforcement. This study aims to analyze the legal framework and the urgency of imposing administrative sanctions on business owners who violate licensing regulations, as well as to evaluate the effectiveness of these sanctions in supporting law enforcement and public order. The research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, relying on primary legal sources such as legislation and secondary materials including scholarly articles, books, and legal documents. The findings reveal that the regulation of sanctions for the misuse of lodging business permits remains fragmented across multiple regional regulations, resulting in legal uncertainty and inconsistent enforcement. The absence of a comprehensive regulatory mechanism weakens administrative control and reduces compliance among lodging business owners. Consequently, the implementation of clear, firm, and proportional sanctions is essential to strengthen administrative law enforcement, ensure legal certainty, promote fair competition, and realize the principles of good governance within the local tourism sector. Keywords: Administrative sanctions, business permit, lodging industry, local regulation
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA LUBUKLINGGAU Fransisco, Wawan; Sy, Devi Anggreni; Muthahir, Ardi; Novan, Novan; F.L, Yolanda
JURNAL UNIV.BI MENGABDI Vol 1 No 1 (2022): Jurnal UNIV.BI Mengabdi : Desember
Publisher : LPPM UNIVERSITAS BINA INSAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/mengabdi.v1i1.1878

Abstract

Kesadaran hukum di indonesia memang belum banyak di miliki oleh orang di indonesia, entah karena hukuman nya sendiri atau dari sumber daya manusia nya yang belum menyadari nya, atau yang lebih banyak lagi meraka tau hukum dan masih melanggar hukum, dan masih banyak alasan lagi yang bisa kita gali dari semua pelanggaran yang di lakukan, untuk itu kesadaran hukum akan teknologi informasi harus banyak di sosialisasikan lebih banyak lagi ke seluruh masyayrakat indonesia, marak nya pembajakan akan film dan musik menjadi indikator kalau negara ini sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran hukum di bidang teknologi informasi, kemudahan kemudahan melakukan pembajakan mengakibatkan tumbuh dan berkembang nya kejahatan kejahatan di bidang cybercrime, untuk itu saya sebagai penulis membahas ” Peningkatan Kesadaran Hukum di bidang teknologi informasi bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Lubuklinggau”.
Co-Authors Abdul Jabar Rahim Agustinus Samosir Ahmad Fuadi Ahmad Fuadi Azani, Adila Devi Anggraini Devi Anggreni Sy Dika Nurmalasari Elvionita, Septiara F.L, Yolanda Fiorence Lingga, Yolanda Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fransisco, Wawan Novan, Novan Rama Asmoro Rheza Dwi Kristiani Rizki Amaliah Santriana, Santriana Satriana Satriana Zildjianda, Raesitha