Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM DALAM REFORMASI BIROKRASI DI BKPSDM KABUPATEN MAHAKAM ULU Oleh Yulita Tipung; Muhammad Noor; Adam Idris; M. Aviv Adhitya Putra Pratama4
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 11 (2026): April 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bureaucratic reform positions the management of civil servant human resources (ASN) as a strategic instrument in achieving a professional, effective, and performance-oriented bureaucracy. This study aims to evaluate policies on ASN human resource management in supporting bureaucratic reform at the Regional Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Mahakam Ulu Regency. The study employs a qualitative approach with a descriptive-evaluative design. Research subjects were selected purposively, including leaders and personnel involved in staffing management. Data were collected through in-depth interviews and document analysis, such as regulations, personnel documents, Employee Performance Targets (SKP), and bureaucratic reform reports. Data analysis used William N. Dunn’s policy evaluation framework, which includes effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results indicate that policies have been implemented in accordance with regulations and have maintained administrative functions. However, they have not been fully effective in improving individual and organizational performance. Implementation remains procedurally oriented, while competency development has not been fully based on organizational needs. These findings highlight that policy success should be measured by its impact on performance and the achievement of bureaucratic reform goals.
Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Program Sistem Layanan Penerangan Jalan Umum (SILAJU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Diva Swaranugrah Putri; M.Aviv Adhitya Putra Pratama; Dea Rizky Amalia; Hashfi Rafdi
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 4 No 4 (2025): Desember 2025
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan masyarakat yang terus berlanjut mengenai layanan penerangan jalan umum (PJU) di Kota Samarinda, terutama terkait keterlambatan penanganan laporan dan penyebaran informasi layanan yang tidak merata. Layanan tersebut merupakan bagian dari Sistem Layanan Penerangan Jalan Umum (SILAJU) yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan antara Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SILAJU dan tingkat kepuasan masyarakat yang sebenarnya, dengan berpedoman pada sembilan indikator dalam Peraturan Menteri No. 14/2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan SILAJU secara umum berjalan baik serta mencerminkan prinsip layanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap, terlihat dari persyaratan sederhana, pemanfaatan sistem pelaporan digital, dan tidak adanya biaya layanan. Namun masih terdapat tantangan, termasuk belum adanya standar waktu penyelesaian, keterbatasan inventaris teknis dan personel lapangan, serta penjangkauan yang belum merata. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat sejalan dengan skor IKM yang relatif tinggi, meskipun tetap diperlukan peningkatan pada fasilitas pendukung dan pemerataan layanan.
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2023) M.Aviv Adhitya Putra Pratama; Hashfi Rafdi; Alberto Noviano Patty
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 3 No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Good governance tidak hanya sekadar mekanisme pemerintahan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan keputusannya kepada masyarakat secara transparan dan adil. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus deskriptif. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun demikian perlu dilakukan pengembangan manajemen yang mendorong perwujudan profesionalisme dalam rangka mewujudkan Pemerintahan mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance). Kinerja Inspektorat TA 2023 telah mencapai kinerja dengan sangat baik. Realisasi fisik maupun anggaran sudah mencapai kinerja yang sangat baik. Hal ini menjadi pemacu Inspektorat untuk terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih optimal sehingga dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Lampung Tengah.